Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus Perbankan
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah)
Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
549 — 479
  • Jadi di dalam asasatau prinsip syariah pun juga mengenal asas kebebasan berkonitrak jadipara pihak itu punya hak sepenuhnya untuk menyusun kontrak selamatidak melangar tadi kalau dalam konteks Hukum Positif selama tidak adaundangundang yang dilanggar.
    Jadi di dalam asas atau prinsip syariah pun juga mengenal asaskebebasan berkontrak jadi para pihak itu punya hak sepenuhnya untukmenyusun kontrak selama tidak melangar tadi kalau dalam konteks HukumPositif selama tidak ada undangundang yang dilanggar.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 05-05-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
155 — 89
  • ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK CENTURY Tbk (sekarang PT BANK MUTIARA Tbk) CQ PT BANK MUTIARA Tbk CABANG YOGYAKARTA, VS BUNADI WIJAYA GUNAWAN, M.Sc DKK
191 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) karena telah melangar asasasas dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang merugikan Para Penggugat sebagai konsumen Tergugat;5.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 11-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : TARADJI LETAHIIT
128 — 63
  • ayat (1) Jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2008 — Upload : 14-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161K/PID.SUS/2008
Tanggal 7 April 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN ; H. RAMLAN ZAS, SH.MH
194 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mendakwaterdakwa melangar PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban DanPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat dan BelanjaDaerah;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
132 — 14
  • ,menetapkan dan menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota panitia yangditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.453522007, tanggal 28November 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi adalah perbuatan melawanhukum melangar :1.
    ,menetapkan dan menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota panitia yangditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.453522007, tanggal 28November 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi adalah perbuatan melawanhukum melangar Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, melanggar Ketentuan berdasarkan SuratEdaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE132/A/63
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
100 — 157
  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/oburuh selama dan sesudahmelakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
102 — 34
  • 35/KPU.Kota.006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan CalonWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa bakti20132018 yang Tidak Dibatalkan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi atau masih sah dan berlaku, sehingga Tergugat telahmelanggar Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)pasal angka 3 hurup d jo pasal 10 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan atau melangar
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
191 — 65
  • orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa mengingat diri TergugatIl tidak pernah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatigedaad) terhadap Penggugat, yang haldemikian juga tidak pernah dikualifikasi oleh Penggugat dalamfondamentum petendi gugatannya, maka terhadap point 10 petitumgugatan Penggugat dimaksud, haruslah dinyatakan ditolak saja.Bahwa apabila dalam petitum gugatan, diri TergugatIl dikualifikasi olehPenggugat sebagai telan melakukan perbuatan melangar
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
136 — 17
  • ) dan ayat (3) UUNo. 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 yo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun~ secarasubsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaanPrimer terlebih dahulu) dan apabila dakwaan primer tidakterobukti maka akan dibuktikan dakwaan lainya, demikian pulasebalikbnya apabila dakwaan primer telah dapat dibuktikan makamajelis hakim tidak perlu) membuktikan dakwaan lainya ;Menimbang bahwa terhadap dakwaan primer melangar
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 51/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : RUBEN LAWANG
Terbanding/Tergugat : FATMAH
71 — 47
  • JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN PENAFSIRAN SUATU NORMA YANGSECARA JELAS MELANGAR KEHENDAK PEMBENTUK UNDANGUNDANG MENGENAI MAKSUD DIBENTUKNYA NORMA TERSEBUT1)2)3)4)Bahwa PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI) sangat keberatan atas Putuban JUDEXFACTI TINGKAT PERTAMA yang menyatakan Gugatan PEMOHONBANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI)tidak dapat diterima;Bahwa JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA membuat pertimbanganhukum yang menyatakan Gugatan PEMOHON BANDING (semulaPENGGUGAT
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
132 — 21
  • Pemohon yang Berprofesi Sebagai Wartawan dan Menjalankan TugasJurnalis Ditetapkan Sebagai Tersangka Melangar Prosedur UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers.1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berprofesi sebagaiWartawan di Media Online yang bernama : MEDIAMETROTODAY.COMdengan Kartu Anggota Pers Nomor : 01/KP/Metro/III/2020 ;Media Online yang bernama MEDIAMETROTODAY.COM, telahberbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapatpengsehan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
2.FENY ALVIONITA, S.H.
Terdakwa:
JAMES ADOLF MAMANGKEY
109 — 76
  • tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:( Saldo buku System SAP Stock fisik) x Harga pasaran stock (di bulanterjadinya Selisih )TABEL PERHITUNGAN KERUGIAN Stock SALDO Stock Selisih Harga Jumlah KerugianBUKU FisikSYSTEM (MT) (Rp/Mt) (Rp)SAP (MT) (MT) RCNO 1,904.900 1,697.790 (207.112) 9,429,750 (1,953,013,336) CNO 2,818.850 297.727 (2,521.123) 8,612,219 (21,712,466,512) CPO 966.255 942.256 (23.999) 6,498,182 (155,949,870) TOTAL (23,821,429,718) Perbuatan terdakwa telah melangar
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 14/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 13 Februari 2014 — MAKSUM DG MANNASSA
117 — 49
  • Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 15-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk.
Tanggal 15 Februari 2018 — MARULLAH,dkk lawan PT. STEADFAST MARINE
159 — 46
  • Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar pasal 163 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada ParaPenggugat masingmasing: Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor: 9/Padt.SusPHI /2017/PN.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3761 — 1513
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Penggunaan frasa tindak pidana korupsi tidak dapat menjelaskanunsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasatindak pidana korupsi* hanyalah kata pengumpul dari berbagai delik yang diaturdalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi melangar asas /ex certa, lexscripta, dan lex stricta yang dapat melanggar HAM.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 07-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 7 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ALI MUSTOFA, SH.
Terdakwa:
JOHAN, S.Pd.K Anak Dari PUDING
101 — 33
  • Foto coppy Rekening Koran/Buku Tabungan Penerimaan AnggaranDesaBahwa Kepala Desa Pasire harus mempertanggung jawabkanpengunaan dan anggaran desa yang tidak selesai dan mengakibatkankerugian negara setalah adanya hasil audit inpektorat Kabupaten Nunukansebesar Rp.584.929.918,00, sehingga kegiatan tersebut melangar Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN yang menyebutkan bahwa :Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturanperudangundangan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Maret 2014 — BAYU HANDOYONO, Amd. Bin MUHTARI
66 — 17
  • Wahyu Aji Persadaserta menyerahkan barang tidak sesuai spresifikasi jelas telah melangar aturandalam Dokumen Pengadaan tersebut.Bahwa serangkaian tindakan / perbuatan Terdakwa Terdakwa selaku Penyedia Barangdalam proyek Bantuan Subsidi Harwdware dan Software Pembelajaran SMP tahun 2011 diKabupaten Wonogiri baik atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Permata Tujuhatau mengatasnamakan 4 (empat) perusahaan lain yaitu CV. Karyo Mejo, CV. Wahyu AjiPersada, CV. Wahyu Santoso, dan CV.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-01-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 741/PID.B/2014/PN.BTM
Tanggal 12 Januari 2014 — TIOPAN SITOHANG
35 — 18
  • Menyatakan terdakwa TIOPAN SITOHANG, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Menyalagunakan Niaga BBM yangdisubsidi pemerintahsebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan melangar Pasal 55Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
117 — 115
  • Laguna tidak melaksanakanketentuan pada Diktum Kedua point (2) halaman 7 (tujuh) SK No.550/2012 dan SK No. 551/2012 menjadi sebuah bukti bahwaTergugat telah melanggar asas kepentingan umum dalammenjalankan Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asaskeserasian dan keseimbangan, melangar asas keterbukaan, jugamelanggar asas proporsionalitas sebagai penyelenggara Negara,Tergugat juga telah meninggalkan asas Profesionalitas Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa kewenangan Tergugat untuk membatalkan