yang dilakukan oleh Pemohon PK dalam perkaraa quo merupakan kesalahan berat akan tetapi nyatanya dalam Pasal 67 Ayat(4) huruf (d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang termasuk kategorikesalahan berat adalah : melakukan tindakan kejahatan misalnya mencuri,menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik dalamlingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan dan dalamPasal 67 Ayat (4) huruf (g) karena : menyalah gunakan wewenang ataukepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan menerima

suap dalambentuk barang maupun keuntungan lainnya dan berdasarkan PutusanMahkamah Agung R.I No.2077 K/PID/2007 Tanggal 30 Mei 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.91/PID/2007/PTR Tanggal 16 Mei2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.151/PID.B/2006/PN.PLWtanggal 5 Maret 2007 dalam perkara Terdakwa Ritut Wahyuni/Pemohon PK(yang dalam perkara ini putusan tersebut akan diajukan sebagai Novum olehPemohon PK) tidak terbukti Pemohon PK Telah Melakukan Kejahatan(Pasal 67 ayat 4 huruf d)

dan Tidak Terbukti Telah Menerima Suap (Pasal 67ayat 4 huruf g) karena seandainya benar quod noon ada kesalahan yangdilakukan Pemohon PK maka kesalahan tersebut hanya merupakankesalahan karena terlambat menyetorkan uang sewa Mess ke Perusahaankarena keburu cuti melahirkan dan terbukti uang sewa mess sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetorkan PemohonPK ke Perusahaan dan sebenarnya kesalahan tersebut menurut pendapatPemohon PK hanyalah merupakan kesalahan prosedur semata

., tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dendasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikaHalaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT MDNdenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)

Tentang Barang bukti ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo tidak adamenyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000. kepada Terdakwa, makauang tersebut bukan merupakan barang bukti dalam perkara a quo, karenatidak ada terjadi tindak pidana Menerima Suap .

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiBahwa Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primer, namun Pembanding tidak sependapat dengan MajelisHakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana Menerima Suap Sebagai Pegawai Negeridalam Dakwaan Subsidair, sebagaimana dalam pembahasan Pembandingdi bawah ini;DAKWAAN SUBSIDAIRPasal 5 ayat (2) UU.RI No.

dijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut :Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT MDNMenyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menerima

suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah Lencana

Bahwa di dalam peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi suapselalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapandengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai pihakyang menerima suap dengan disertai deal atau kesepakatan antarakedua bela pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akanditransaksikan dan caracara penyerahannya;c.

Bahwa dengan melihat fakta hukum yang berhubungan dengan tindakpidana korupsi suap, jelas melibatkan 2 (dua) pihak yakni pihak yangmemberi suap dan pihak yang menerima suap sehingga tindak pidanapenyuapan tersebut adalah masuk dalam kualifikasi tindak pidanaHal. 33 dari 50 hal. Put.

suap oleh seorangpegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam hubungan denganpenerapan Pasal 5 ayat (2) adalah bukan merupakan tindak pidana formilmurni, tetapi lebin cenderung kepada tindak pidana materil, sebabindicator hubungan erat dan langsung itu ialah apabila orang itu hendakmelakukan perbuatan terhadap benda itu,misalnya membelanjakan uang,maka ketika itu juga dia telah dapat melakukannya tanpa harusmelakukan perbuatan lain terlebih dahulu dan jika dihubungkan denganfakta hukum,telah terbukti

suap karena ada sebab musabab dan tujuanpenerimaan uang tersebut serta bukan merupakan keputusankehendaknya yakni sebagai biaya konpensasi dan sebagai biayapendistribusian bukubuku dan alat peraga IPA ke sekolahsekolah yangberhak menerimanya, sehingga tidak patut dikualifisir sebagai perbuatanberlanjut dalam pemenuhan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Bahwa syaratsyarat terpenting dari perbuatan berlanjut (Voorgezettehandeling) sebagaimana yang dikemukakan oleh M.

suap, hukumannya lebih berat dari Hendrawahyudi sebagai pihak yang memberikan uang kepada Terdakwa VitalisDiaz oleh Jaksa penuntut Umum hanya menuntutnya dengan hukuman 1(satu) tahun 6 bulan, apalagi Wimbo Handoko, Adi Surono serta YudiSetiawan sepanjang ini tidak pernah tersentuh hukum, yang membuktikanketidakadilan yang dialami oleh Terdakwa Vitalis Diaz;Bahwa dari seluruh uraian yang dikemukakan di atas, maka kamiPenasihat Hukum Terdakwa VITALIS DIAZ berpendapat bahwa putusanjudex facti Pengadilan

Atas nama Mayor SUGANDI yang benarbenar telah mengaku didepanHakim bahwa ia menerima/menjual barang tersebut untuk kepentingan dirisendiri (memperkaya diri) yang bersangkutan tidak mendapat putusanhukuman seperti Pemohon Kasasi, disini jelas bahwa Ketua Hakim didugaberat telah menerima suap dari Terdakwa tersebut diatas.Hal. 5 dari 7 hal. Put.

Kutai Timurtelah menerima suap dari BAMBANG UTORO dalamrangka proses persiapan pengadaan ProyekPembangunan Kampus STIPER ;Dalam hal demikian, di mana Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa tidak dapatdipertanggungjawabkan atas tindakannya maka241.2.Majelis Hakim harus memutuskan "melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum" (ontslagvan alle rechtsvervolging), bukannya diputus"pebas" (vrijspraak) ;Oleh karena itu beralasan bagi Jaksa/PenuntutUmum untuk mengajukan kasasi karena putusanbebas dari

Bintang Bayu Utara, di sini jelas28Terdakwa selaku PNS telah menerima suap dariBAMBANG UTORO, hal ini dikaitkan dengan pengertianGratifikasi sehingga tidak ada alasan MajelisHakim untuk membebaskan Terdakwa dari unsur"menerima hadiah atau janji" ;Bahwa meskipun Majelis Hakim menganggap pemberianuang tersebut merupakan hubungan hutang piutangtanpa bunga serta tanpa jaminan dan tidak adabatas waktu untuk mengembalikan, dalam hal iniMajelis Hakim tidak mempertimbangkan faktapersidangan dari keterangan

Sebenarnya kalau MajelisHakim mau mencermati uraian fakta fakta hukum yangtelah disusunnya sendiri (putusan halaman Nomor4766) dan menggunakan fakta yang relevan sebagaipertimbangannya maka akan diperoleh kesimpulanbahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian uangsejumlah Rp. 43.000.000, dan pemberian fasilitasbaik berupa tiket maupun penginapan di Hotel SariPan Pasifik Jakarta dari BAMBANG UTORO merupakanGratifikasi, sehingga sudah sepantasnya Terdakwadinyatakan terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi menerima

suap ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatJudexBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalampertimbangan dan putusannya, dengan alasanBahwa Terdakwa selaku Pimpro Pembangunan Kampus STIPERtelah menerima uang dua kali dari Bambang UtoroDirektur Operasional PT.

Padahal Sdr.Syamsul Huda Ali Ma'sumadalah pembeli tetap di Perusahaan Penggugat Rekonvensi;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas jelasjelasmelanggar Peraturan Perusahaan Pasal 27 B.19 yakni menyalahgunakan wewenang/jabatan dengan menerima suap;6 Bahwa meskipun telah cukup bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telahmelakukan pelanggaran peraturan perusahaan Pasal 27 B.19, namun padasaat Tergugat Rekonvensi diketemukan dengan Sdr.Syamsul Huda AliMa'sum, Tergugat Rekonvensi tetap

ApalagiTergugat Rekonvensi dirumahkan oleh Penggugat Rekonvensi karenaTergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan13Perusahaan Pasal 27 B.19 yakni menyalahgunakan wewenang/ jabatandengan menerima suap;Bahwa demikian pula tentang upah proses yang dimintakan TergugatRekonvensi dalam gugatannya harus ditolak.

hukumdi Indonesia dewasa ini, yang didakwa dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Bahwa dari peristiwa pidana atau perbuatan tindak pidana korupsi "suap" selalumelibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawainegeri atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima

suap, dengandisertai kesepakatan (deal) antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilaipenyuapan yang akan ditransaksikan dan caracara penyerahannya.

Dari hal initerlihat bahwa dalam tindak pidana korupsi "suap" yang lebih aktif adalah "orangyang menyuap" atau dalam KUHP dikenal dengan istilah active omkoping,sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap hanyalahbersifat pasif atau passive imkoping ;Beranjak dari penjelasan di atas, bahwa dalam suatu tindak pidana yang perludibuktikan bersalah terlebih dahulu adalah orang yang aktif melakukan suatu tindakpidana/peristiwa pidana atau menurut hukum pidana di Indonesia dikenal

Apabila OditurMiliter Tinggi I Jakarta/Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini telah mampumenetapkan dan diputuskan melalui sidang pengadilan, orang yang telah melakukanpenyuapan terhadap Pemohon Kasasi, barulah kita semua mengetahui siapa orang(pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang telah menerima suap ;Argumentasi di atas, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor

Nomor 639 K/Pdt.SusPHI/2016Fraud dengan kerja sama/menerima suap/melakukan pemerasan kepadaAdvokat rekanan Tergugat, maupun Nasabah/Debitur Tergugat hanyaberdasar dari bukti transaksi yang ada pada rekening Penggugat.

Dengan mendasarkanpada transaksi yang ada pada rekening tersebut, Bapak Syafril Maulana(Anti Fraud Management), selaku karyawan Tergugat, atas namaManagement tanpa didahului dengan adanya upaya pembuktian, telahmenuduh/menyangka/mendakwa, bahwa Penggugat telah melakukanFraud dengan kerja sama/menerima suap/melakukan pemerasan kepadaAdvokat rekanan Tergugat, maupun nasabah/debitur Tergugat hanyaberdasar dari bukti transaksi yang ada pada rekening Penggugat.....;6.Bahwa selanjutnya Tergugat, dengan

ADAMI CHAZAWI, SHDalam buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, padahalaman 197, dikatakan :Korupsi pegawai negeri menurut pasal 12 huruf a ini ada kemiripan dengankorupsi menerima suap menurut pasal 11, walaupun kedua korupsi itu banyakpersamaan.Adapun Persamaannya:1. Kualitas perurutannya sama, yakni pegawai negeri dan penyelenggaraNegara;2. Perbuatannya sama yaitu menerima (hadiah) dan menerima janji)3. Obyeknya sama, yaitu hadiah atau janji264.

Untuk terwujudnya korusi menerima suap samasama tidak memerlukansyarat Orang yang menerima suap telah melakukan atau tidak melakukansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.Sedangkan perbedaanya sebagai berikut1.

Terjadinya korupsi menerima suap menurut pasal 11 tidak adahubungannya dengan terjadinya korupsi menerima suap pada 5 ayat (1)huruf a akan tetapi, terjadinya korupsi menerima suap pasal 12 huruf asetelah terjadi korupsi permberian Pemberian Suap menurut pasal 5 ayat(1) huruf a.Pendapat Prof. Dr. Jur.

MUDZAKKIR, S.H., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan

, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudiansaat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagaijurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghinadan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas haltersebut saksi EDDY GUNAWA seakan akan difitnah gampangmenerima suap dan menghina wartawan yang tergabung di JurnalisOnline Indonesia (JOIN) seakan akan wartawan yang tergabung diJurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan wartawan yangmudah menerima

suap;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksiektronik;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

No. 13/G/2016/PHISby.adanya upaya pembuktian, telahmenuduh/menyangka/mendakwa,bahwaPengqugat telah melakukan Fraud dengan kerjasama/menerima suap/melakukan pemerasan kepada Advokat rekananTergugat, maupun nasabah/debitur Tergugat hanya berdasar daribukti transaksi yang ada pada rekening Penggugat.....;6.

No. 13/G/2016/PHISby.2020mendasarkan pada transaksi rekening tersebut tanpa didahului upayapembuktian telah =menuduh/menyangka/mendakwa PENGGUGATmelakukan fraud, menerima suap, melakukan pemerasan kepada advokatrekanan TERGUGAT ;Karena sesuai dengan Kebijakan Audit Internal/Internal Audit Policy versi01.11.2010 poin 2.9 mengenai Kewenangan yang berlaku di tempat kerjaTERGUGAT, TERGUGAT memberi kewenangan kepada Satuan KerjaAudit Internal (SKAI) untuk melakukan akses yang tidak terbatas ke semuaaktivitas

No. 13/G/2016/PHISby.PENGGUGAT dan mendasarkan pada transaksi rekening tersebut tanpadidahului upaya pembuktian telah menuduh/menyangka/mendakwaPENGGUGAT melakukan fraud, menerima suap, melakukan pemerasankepada advokat rekanan TERGUGAT sematamata hanya merupakanpendapat subyektif PENGGUGAT demi menghindarkan diri dari tanggungjawabnya, oleh karenanya TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan MENOLAK GugatanPENGGUGAT setiaktidaknya menyatakan TIDAK DAPAT

Tibatiba ia ditawari oleh oknumKepolisian tidak akan ditahan (insiatif untuk menerima suap adalahdatangnya dari anggota Kepolisian) tentunya Terdakwa berusahauntuk menyanggupinya, namun keuangan Terdakwa terbatas hanyamempunyai uang kontan Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) namundisuruh tambah lagi sehingga Terdakwa berusaha meminjam uangkepada saudara Terdakwa.

MICHAEL KAMONTO, SH Bahwa yang diketahui mengenai tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap),dan saksi selaku pihak kepolisian yang melakukan OTT (OperasiTangkap Tangan) terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Morikanabersama seseorang (penyuap) dan pada persidangan ini dihadirkanoleh Penuntut Umum selaku saksi; Bahwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) tersebut, terjadi dalam wilayahhukum Polres Baubau, yaitu pada Hari RABU, tanggal 2 Mei 2018sekitar pukul

supayamelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, tetapipemberian hadiah atau janji tersebut diketahui atau patut diduga diberiknkarenaa kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya;Bahwa Bunyi Pasal 12 :Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkanagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya.Maksud dari pasal tersebut :Yangdimaksud Pegawai Negeri yang menerima

suap, yaitu : Orang yang menerima gaji atau upah yang pembayarannya berasaldari anggaran belanja dengan pendapatan negara.

menurut Saudara Ahli, mengenai Kepala Desa yaitu Saudara LatifAbadi yang menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 dari SaudaraSarmin, bisa merupakan gratifikasi dengan tujuan agar mendapatkansuatu proyek, Bisa saja kemungkinan tersebut terjadi sekalipun KepalaDesa sendiri tidak memiliki hubungan langsung dengan proyek yangdiadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;Bahwa sekalipun tidak memiliki Kewenangan dalam menentukan siapayang nantinya mengerjakan suatu proyek, Kepala Desa tidak dibenarkanuntuk menerima

suap ataupun gratifikasi yang berhubungan dengan suatuproyek;Halaman 26 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.KdiBahwa mengenai keterangan saksi atas nama Zainun yang meminjamkankepada (Terdakwa dalam berkas terpisah) Latif Abadi, uang sebesarRp150.000.000,00, hal tersebut Ahli pikir akan terjawab padapembuktian di persidangan ini, apakah uang yang katanya dipinjamkanSaudara Zainun kepada Saudara Latif Abadi ada hubungannya dengansuatu proyek;Bahwa terkait pencabutan keterangan pada

Konsepsi penyuapan menurut asalnyaantara penyuapan aktif (menyuap, yang dipidana adalah si penyuap) danpenyuapan pasif (menerima suap, yang dipidana adalah si penerima suap),selalulah berpasangan, kecuali penyuapan pasif Pasal 418 KUHP. (yangkemudian dibuat pasangannya oleh UndangUndang RI. No. 3 Tahun 1971dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, yang sekarang menjadi Pasal 13).a) Penyuapan aktif Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP.

No. 02/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr.c) Penyuapan Pasif Pasal 418 KUHP (diadopsi ke Pasal 13 UUTPK)semula tidak terdapat pasangannya dalam KUHP, yang dipidana hanyapegawai negeri yang menerima suap saja. Kemudian dibuatlahpasangannya oleh UndangUndang RI. No. 3 Tahun 1971 dirumuskandalam Pasal 1 angka 1 ayat (1) huruf d) (Sekarang diadopsi ke Pasal 11UUTPk);d) Jadi, dengan demikian menurut UndangUndang Korupsi yang lama (UndangUndang RI.

No. 3 Tahun 1971) antara jenisjenis tindak pidanasuap aktif selalu berpasangan dengan jenisjenis suap pasif, yang artinyajika si penyuap dipidana melanggar pasal yang sesuai, maka pegawainegeri menerima suap dipidana juga dengan pasal yang sesuai tidakmungkin hanya mempidana salah satu saja.

UndangUndang RI No. 3Tahun 1971 tetap mempertahankan konsepsi penyuapan KUHP bahwaorang yang memberi suap dan menerima suap keduaduanya dicelakanUndangUndang dan semuanya patut dipersalahkan dan samasamadibebani pertanggungjawaban pidana. Sekarang dengan UUTPK(UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999 yang diubah Undang UndangRI. No. 20 Tahun 2001) dirumuskan tindak pidana suap yang baru yangdiberi kualifikasi dengan GRATIFIKAS?

Sehingga orangyang menyuiap dengan (seolaholah) memberikan pinjaman uang, dapatdijerat karena memberi dan menerima suap. Sedangkan istilah eene belofte diterjamahkan dengan suatu janji;3) Yang dimaksud berhubungan dengan jabatannya adalah bahwa pemberiansuatu objek oleh sipemberi dan diterima oleh pegawai negeri ataupenyelenggara Negara itu diberikan oleh pemberi adalah disebabkan olehjabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara yangmenerima pemberian.

Torganda RantauKasai selaku Tergugat memanggil para Penggugat ke kantor Tergugat danmenuduh para Penggugat telah menerima suap oleh karena itu Tergugatmenyampaikan kepada para Penggugat surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) Nomor : TGRK/Rhs/83/P//2007; Nomor : TGRK/Rhs/84/P//2007;Nomor : TGRK/Rhs/85/P//2007 tertanggal 19 Januari 2007, di mana dalamsurat PHKnya adalah bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 158 ayat (1)huruf a dan f UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesarRp. 3.000, (tiga ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor292/Pid.B/2008/PN.CRP tanggal 9 Desember 2008 yang amarlengkapnya sebagai berikutMenyatakan terdakwa TAUFIK EFFENDI Bin JAYADI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menerima Suap ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan

duduk danTerdakwa meminta maaf sambil menyerahkan sebanyak 2 (dua) bendel BNIdalam bungkusan warna coklat bertuliskan BNI sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dalam laci meja kerja Terdakwa setelah itusaksi1 pamit pulang. 2 2222922 2Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana : 2202 2 Korupsi , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiNT Menerima

suap , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3Undangundang Nomor 11 tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap .

Logikanya ga adakaryawan ga ada yg kerja, maka perbuatan terdakwa DANANG TRIWIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupatulisan/kata kata/kalimat tersebut di atas, dimana dengan tulisan/katakata/kalimat tersebut terdakwa telah melakukan penilaian (/udgement) secaranegatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahantelah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnyakomentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah olehpasukan Robin

CAMKANDANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentarberupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (judgement) secaranegatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahantelah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnyakomentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah olehpasukan Robin hood terhadap PT.

Sus/2018/PN Smg(judgement) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruhjajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaanterhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyeranganmenggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT.RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwatelah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkansikap rasis cina (sipit), dalam Akun Facebook akun Facebook DANANG didalam group SUKOHARJO MAKMUR

BAMBANG HESTHI WAHYUDI dan DANANG TRIWIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentarberupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (judgement)secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaranpemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadappemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakanapi dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT.

DANANG TRI WIDODO Als DANANGPAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yangberisi penilaian (/udgement) secara negatif terhadap pemerintah denganmenuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakanpenghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyeranganmenggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT.RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwatelah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkansikap

Jusran Samba melaporkanTerdakwa ke Kepolisian; Bahwa namun demikian, putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaikimengenai pidana yang dijatunkan kepadanya karena masih ada keadaanyang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu katakata tersebut benarmerupakan sebagai fitnah akan tetapi perbuatan tersebut diucapkan dalamkeadaan emosi dan meskipun katakata Terdakwa benar dapat didengarpengunjung Kantor Kelurahan, akan tetapi tidak terlihat Terdakwa berusahamenyiarkan secara luas bahwa Reni Boediarti telan menerima

suap dariJusran Samba meskipun Jusran Samba sebagai orang yang dicaricari Polisi; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dipandang adiladalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula,karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengan