Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 07 Oktober2019.b) SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 22 Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :OktoberTahun 2019 . Jumlah Pembayaran : 3.996.245.e Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

Zip.Kelengkapan dokumen pendukung SPM yaitu :a) SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :DesemberTahun 2019 . Jumlah Pembayaran : 3.330.204 Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 07 Oktober2019.Halaman 51 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Ambb) SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 22 Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :OktoberTahun 2019 . Jumlah Pembayaran : 3.996.245. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 07 Nopember2019.d) SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 23 Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :OktoberTahun 2019 .Halaman 54 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Jumlah Pembayaran : 5.494.837. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

Zip.Kelengkapan dokumen pendukung SPM yaitu :a) SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Ambe Masa Pajak :DesemberTahun 2019 . Jumlah Pembayaran : 3.330.204 Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

dibawa oleh Terdakwa berjumlah 7.706 kepingjenis Meranti yang merupakan Kayu Hutan Rimba yang sudah diolahdan apabila diangkut harus mempunyai SKSHH ; Untuk dapat memiliki, membawa dan mengakut kayu tersebut harusmempunyai SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sesuaidengan amanat UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo Kepmenhut126/KPTSII/2003 tentang Penata UsahaanHasil Hutan ; Bahwa dengan diangkutnya kayu olahan tanpa dokumen yuang sahmaka Negara dirugikan karena tidak membayar Pengutan

Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dai hasil pengutan dari siswaSecaba PK TNI AD Tahap Ta. 2010 telah habis Terdakwa gunakan untukkeperluan seharihari.20. Bahwa sebenarnya para Saksi dan para siswa Secaba PK TNI AD Tahap Ta. 2010 di Kompi B merasa terpaksa dan keberatan untuk membayar uangsebesar Rp.650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa tersebutkepada pelatih Rindam /BB.21.

SPA juga harusmenanggung segala biaya, pajakpajak, royalti, dead rent, fee, jaminan,pengutan atau hal serupa lainnya yang diwajibkan untuk dibayarkankepada Pemerintah maupun pihak manapun yang timbul atau terkaitsecara langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan OperasiPertambangan Tertentu.

Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai kewenangan :a.Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,b.Menetapkan PTPKD,c.Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaan desa,d.Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa dane.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.3).

Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaan desa,d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa dane. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.3). Pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaankeuangan desa, dibantu oleh PTPKD.4). Pasal 4 ayat (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:a. Sekretaris Desa;b.

Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaan desa,d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa dane. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.Pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangandesa, dibantu oleh PTPKD.Pasal 4 ayat (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:a. Sekretaris Desa;b. Kepala Seksi; danc.

Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaan desa,Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa danj. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.3). Pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaankeuangan desa, dibantu oleh PTPKD.4). Pasal 4 ayat (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:d. Sekretaris Desa;e.

Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaandesa,e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa danf. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBDesa.3). Pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaankeuangan desa, dibantu oleh PTPKD.4). Pasal 4 ayat (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:a. Sekretaris Desa:c.

Fotocopy Daftar pokok ketetapan,realisasi pengutan, penyetoran,dan saldo Kas PEE Tahun 2011Kab.Indramayu.30. Fotocopy (satu) lembar SuratSetoran PEE Tahun 2011 sejumlahRp.6.400.000, (enam juta empat ratus riburupiah) tan ggal 27Desember 2011.31. Fotocopy (satu) lembar SuratSetoran P13B Tahun 2011 sejumlahRp.1.601.139, (satu juta enam ratus saturibu seratus tiga puluhSembilan rupiah) tanggal19 Januari 2012.32.

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugatsebagaimana Perjanjian Kerja Sama Pengutan Hasil Hutan Nomor176/89 tanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan SoebagioHal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2018 K/Pdt/2015Ronoatmodjo, S.H.

SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :DesemberTahun 2019 .e Jumlah Pembayaran : 3.330.204e Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tual .e Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 12 Desember 2019.b).

SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket Pengadaan PemancarFM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :Nopember Tahun 2019 .e Jumlah Pembayaran : 36.632.250 Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tual .e Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 07 Nopember 2019.d). SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .

Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 23 Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit . Masa Pajak :OktoberTahun 2019 .e Jumlah Pembayaran : 5.494.837. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tual .e Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 07 Nopember 2019.Bahwa dilakukan pemotongan Pajak :a. PPH Pasal 23 sebesar Rp. 5.494.837,00b.

SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket Pengadaan PemancarFM 5 KW +Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .Masa Pajak :DesemberTahun 2019 .Jumlah Pembayaran : 3.330.204Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tual .Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 12 Desember 2019.b).

SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 23 Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .Masa Pajak :OktoberTahun 2019 .Jumlah Pembayaran : 499.530Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tual .Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 19 Desember 2019.Bahwa dilakukan pemotongan Pajak :a. PPH Pasal 23 sebesar Rp. 499.530,00b.

beberapa kali pertemuan antara lain bertempat di Warung Tenda BiruDesa Saradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan di Kantor UPPK (UnitPengelola Pendidikan Kecamatan) Taman Kabupaten Pemalang untuk membahastentang Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 tersebut antara lain mengenai adanya Pungutan, dimana setelah beberapakalidibahas akhirnya bertempat di Aula Kantor UPPK (Unit Pengelola PendidikanKecamatan) Taman Kabupaten Pemalang disepakati bahwa pengutan

Pelindo Ill selaku Badan Usaha Pelabuhan yang mendapatkonsesi antara Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak dengan PT Pelindo Ill.Sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 PT Terminal PetikemasSurabaya maupun PT Akara Multi Karya secara melawan hukum dantidak berhak melakukan penentuan/penetapan tarif dan tidak berhak pulamelalukan pungutan/penarikan pembayaran dari para pengguna jasapelabuhan yang ada di Blok W karantina areal PT Terminal PetikemasSurabaya.Kerjasama penetapan tarif/narga dan melakukan pengutan

Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit . Masa Pajak :OktoberTahun 2019 . Jumlah Pembayaran : 26.641.636. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 23 Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :OktoberTahun 2019 . Jumlah Pembayaran : 5.494.837. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .

SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL .e Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit .e Masa Pajak :DesemberTahun 2019 .e Jumlah Pembayaran : 3.330.204e Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .e Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 12 Desember2019.b).

Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 22 #Paket PengadaanPemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit . Masa Pajak :OktoberTahun 2019 .e Jumlah Pembayaran : 3.996.245. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tual .

Uraian Pembayaran :Pengutan PPN Paket PengadaanPemancar FM5 KW +Antena + Coaxial + Instalasi 1 Unit . Masa Pajak :DesemberTahun 2019 .. Jumlah Pembayaran : 3.330.204 Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran : KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tual .* Wajib Pajak/ Penyetor : CV ASLAH REAL, 12 Desember2019.b). SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak CV ASLAH REAL . Uraian Pembayaran :Pengutan PPh 23 PaketPengadaan Pemancar FM 5 KW + Antena + Coaxial + Instalasi 1Unit . Masa Pajak :OktoberTahun 2019 .

krangkeng yang menerima Sdr.Marku untuk pembayaran biaya pengurasan lokasi Muara (Pancer) Blok Bobos Tahap I (Penanggulangan banjir) ;

ribu rupiah) dari Pj.Kuwu krangkeng yang menerima Sdr.Marku untukpembayaran biaya pengurasan lokasi Muara (Pancer) Blok Bobos Tahap I (Penanggulanganbanjir)Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 desember 2011 sebesar Rp.3.550.000,(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pj.Kuwu Krangkeng yang menerimaSdrmarku untuk pembayaran biaya pembuatan DAM Darurat untuk penanggulangan banjirdi areal sawah dan tambak (penanggulangan banjir)Fotocopy Daftar pokok ketetapan , realisasi pengutan

ribu rupiah) dari Pj.Kuwu krangkeng yang menerima Sdr.Markuuntuk pembayaran biaya pengurasan lokasi Muara (Pancer) Blok Bobos Tahap I(Penanggulangan banjir) ;Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 desember 2011 sebesarRp.3.550.000, (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pj.Kuwu Krangkengyang menerima Sdrmarku untuk pembayaran biaya pembuatan DAM Darurat untukpenanggulangan banjir di areal sawah dan tambak (penanggulangan banjir) ;Fotocopy Daftar pokok ketetapan , realisasi pengutan

rupiah) dari Pj.Kuwu krangkeng yangmenerima Sdr.Marku untuk pembayaran biaya pengurasan lokasi Muara (Pancer) BlokBobos Tahap I (Penanggulangan banjir) ;Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 desember 2011 sebesarRp.3.550.000, (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pj.Kuwu Krangkengyang menerima Sdr.marku untuk pembayaran biaya pembuatan DAM Darurat untukpenanggulangan banjir di areal sawah dan tambak (penanggulangan banjir) ;Fotocopy Daftar pokok ketetapan , realisasi pengutan

No. 244 K/Pid.Sus/2010(SPB), Bukti Pengutan Bea Masuk atau suratsurat sah atas gula pasirtersebut ;Bahwa terdakwa HAIRUMAN alias HERU BIN ABANG ARSAT menyimpan27 (dua puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk GPT Sugar gula tebubertapis dan merk For Expor Only asal Malaysia tanpa dilengkapidengan Dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pelayanan danPengawasan Tipe A4 Bea dan Cukai Entikong tersebut padakemasan/karung tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yaitutidak mencantumkan Standar

SPA juga harus menanggung segala biaya,pajakpajak, royalti, dead rent, fee, jaminan, pengutan atau hal serupa lainnyayang diwajibkan untuk dibayarkan kepada Pemerintah maupun pihak manapunyang timbul atau terkait secara langsung ataupun tidak langsung denganhim 3 dari 14 him Pts.No.103/PDT/2014/PT.PLG.pelaksanaan Operasi Pertambangan Tertentu.

Barangbarang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik :a. konsumsinya perlu dikendalikan ;b. peredarannya perlu diawasi ;c. pemakaiannya perlu pembebanan pengutan Negara ;d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara ;dikenai cukai berdasarkan Undangundang ini ;2. Barangbarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagaibarang kena cukai ;Halaman 10 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Jkt.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibwa ke Polres Karawangguna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata terdakwa dalammelakukan pungutan uang kepada warga/pengunjung yang akan masuk kePantai Wisata Tanjungbaru itu tidak ada ijinnya dari pihak yang berweangdan uang hasil pengutan dari pengunjung itu oleh terdakwa digunakanuntuk kepentingan diri terdakwa sendiri;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal335 ayat 1 ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut

Mulinang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).7 Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd tersebut tidaksesuai dengan Panduan Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) KemetrianPendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Bab V bagian D point 4menyatakan bahwa Sekolah tidak melakukan pengutan/pemotongandalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa penerima BSM.7 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Jafar Jamhal, S.Pd selakuKepala Sekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jenepontomengakibatkan kerugian

Mulinang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd tersebut tidaksesuai dengan Panduan Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) KemetrianPendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Bab V bagian D point 4menyatakan bahwa Sekolah tidak melakukan pengutan/pemotongandalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa penerima BSM.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Jafar Jamhal, S.Pd selakuKepala Sekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jenepontomengakibatkan kerugian negara

Pengutan Pajak yang tidak disetorkan ke kas negaraSCDCSAL eae eeeeseesscceesecceesteeeceteeeenees Rp.195.027.398,;d. Penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaranSEbSsar a ec ee ere reece RenCaERp.1.065.250.000,; e. Bantuan sosial dan penyertaan modal yang telah dicairkan tetapi tidakdisalurkan sebesar ................ Rp. 746.250.000,;sedangkan pertanggungjawaban sebesar Rp. 436.050.000, terdiri dari :a. Pengembalian panjar dan pinjaman .............ceeeeeeeee sebesar Rp. 268.550.000,b.

ahli Arief Hidayat,SE., danterdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat, dimana setiap kegiatan yangtelah diprogramkan mempunyai anggaran tersendiri, sehingga tidak dibenarkan mataanggaran untuk suatu kegiatan dialihkan atau dipergunakan untuk membiayaikegiatan lain, apalagi untuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak mempunyaimata anggaran misalnya untuk membiayai tamu wali kota dan wakil wali kota,pengadaan baju training, dan sebagainya, in casu penerbitan SP2D yang melebihipagu dan pengutan

bukti surat, dimana setiap kegiatan yang telahdiprogramkan mempunyai anggaran tersendiri, sehingga tidak dibenarkan mata anggaranuntuk suatu kegiatan dialihkan atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain,apalagi untuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak mempunyai mata anggaranmisalnya untuk membiayai tamu wali kota dan wakil wali kota, pengadaan baju training,dan sebagainya, in casu penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran dan pengutanlabel miras sisa Uang Persediaan yang tidak disetorkan, pengutan

Hidayat,SE., dan terdakwasendiri serta dihubungkan dengan bukti surat, dimana setiap kegiatan yang telahdiprogramkan mempunyai anggaran tersendiri, sehingga tidak dibenarkan mata anggaranuntuk suatu kegiatan dialihkan atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain, apalagi151untuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak mempunyai mata anggaran misalnyauntuk membiayai tamu wali kota dan wakil wali kota, pengadaan baju training, dansebagainya, in casu penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran dan pengutan

labelmiras sisa Uang Persediaan yang tidak disetorkan, pengutan pajak dan bantuan sosial danpenyertaan modal dipergunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang tidakmempunyai mata anggaran, yakni ;a. untuk membiayai tamu wali kota dan wakil wali kota, pengadaan baju training,dan sebagainya;b. memberi pinjaman untuk pelaksanaan proyek, misalnya pinjaman untuk sdr.Agus/Sdr.Encerianto;c. memberi pinjaman untuk melaksanakan kegiatan yang belum cair dananya,misalnya untuk membiayai perjalanan dinas dan

Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kditidak di bayarkan dari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalampasal 48 UU No 45 tahun 2009 tentang pengutan hasil Perikanan.Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak membantah.Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengankapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang diamankan oleh kapal PatrolPolairud Polda Sultra karena tidak memiliki

Bahwa kami keberatan terhadap keputusan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar, yang tidak mempertimbangkan aturan hukumtentang pelaksanaan proyek PRONA yaitu sesuai Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 220 Tahun 1981 tentang :Besarnya pengutan biaya dalam rangka pemberian Sertifikat Hak Miliktanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penguasaan haktanah adat dan konversi bekas hak tanah adat yang menjadi obyek proyekOperasi nasional agraria ;Untuk diterapkan dan dijadikan dasar