Ditemukan 6228 data
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan,Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akanmelaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada DinasKesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerimapembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa TerdakwaWilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobilambulance sesuai dengan spesipikasi tekhnis
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
161 — 100
puluh ribu tujuh ratus rupiah),awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titik biogasdengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas juta Sembilanratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) namun dalamDPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empat puluh) titik denganmasingmasing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluh dua juta lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);Bahwa saksi menerangkan secara tekhnis
GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV.GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Intalasi Biogas tersebut,setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumenperencanaan ;Hal 98 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No. 3Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RAB danSpesifikasi Tekhnis; Bahwa benar saksi yang membuat
ADNYANA, SH untuk item spesfikasitekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untuk harganyamenyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang disediakan olehSaksi MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103, 75; Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalahberdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang dierahkan kepada saksi oleh Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesfikasi tekhnis
sedikit akan tetapiberdasarkan data yang diberikan oleh dinas BPMPKBPD ketersediaan air dankotoran ternak sudah mencukupi sehingga sudah ditetapkan dalam DPPA SKPDsehingga kami juga tidak berani menolak; Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan kepada PPK Saksi MADE CATURADNYANA, SH karena sudah tertuang dalam DPPA dinas bahwa sudahditentukan bahwa masyarakat di Nusa Penida lah yang sebagai penerimabantuan instalasi biogas tipe fixed dome saksi tidak berani merubahnya; Bahwa benar dokumen spesifikasi tekhnis
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tekhnis kegiatan instalasi Biogasada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukanpenawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan prosestender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak ada rekananyang memasukkan penawaran.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.14.
98 — 25
Bahwa SPPD Fiktif yang bersumber dari Dana Hibah Gunetahun 2011 / 2012 tersebut yang direkayasa Jumlah43.025.000. mengatasnamakan dengan SPU.SPPD dalam rangka Konsultasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Acehterhitung dari tanggal 13 sampai dengan 16 NovembBanda Aceh, tidak pernah sdr RUDI HART(laksanakan dengan biaya sejumlah Rp 6.600.000SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY
,S.P, Tidak Dilaksanakan sdr SULAIMANSp dengan biaya Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY,SP, dekijuga saksi tidak laksanakan dersejumlah Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Pelatihan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tsampai dengan 17 Desember 2011 ke Banda Apernah RUDI HARTONO,P.SS laksanakan dencsejumlah Rp 6.000.000,SPPD Nomor 094//SPPD/PanwasluAGR/2011
(empat juta sembilanrupiah), SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhitungtanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011 ke Banda ADilaksanakan oleh saksi ANDIKHA PASSIRELA, S.E., dengan4.900.000, dan SPPD dalam rangka Pelatinan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tanggal 13 samr17 Desember 2011 ke Banda Aceh, tidak pernah dilaksanakanRUDI HARTONO,P.S.S., sejumlah RP 6.000.000, (enam juta rupialMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa AHMADI, S.P., Selaku Kepala
93 — 49
Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya Sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galin MedanPersada dan PT.
Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galih MedanPersada dan PT.
111 — 19
SUHATSYAH atas uang yang telah dikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri
SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN/ Xll/ 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP TJ BALAIKARIMUN
SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 (satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN /Xll / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariahn KCP
SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaanbantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menujuPenyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 /PDDKN / XIl / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukankepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanankhusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar KemendikbudRI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syarian KCP TJ BALAIKARIMUN
177 — 89
GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat kabur/tidakjelas karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum (PMH), dalil gugatan Penggugat pada awalnya menyatakanpokok sengketa perkara aquo adalah pelaksanaan perjanjian pemboronganpekerjaan sebagaimana termuat dalam Agreement/Perjanjian No.150/S/UDANG/PANCALDIVE/X/11 tertanggal 20 Oktober 2011 beserta perpanjangandan perubahannya, yang bertujuan mendukung kegiatan tekhnis
108 — 5
4 yang menyatakanperobuatan Tergugat yang memberikan kredit restrukturisasi tidak sesuai danbertentangan dengan undangundang, maka menurut Majelis berdasarkan uraianpertimbangan diatas, bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas pasal dariaturan/ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sebab setelah Majelismempelajari dengan seksama aturan perundangan yang menjadi acuan dariTergugat, yaitu hanya mengatur tentang halhal yang bersifat umum yang masihharus dijabarkan dengan ketentuan tekhnis
109 — 12
atausemenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan NegeriSintang dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;e Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan masalahpembangunan Gedung Olah Raga di Kabupaten Melawi yangdianggap bermasalah;e Bahwa saksi tahun 200 sebagai PPTK ;e Bahwa Pekerjaan dilapangan tahun 2009 sudah dibayarkan peraitem dandibayar sekaligus ;e Bahwa saksisebagai PPTK mempunyai staf yaitu Staf Tekhnis
OPON tetapi pekerjaan sudah selesai 100To ;e Bahwa proyek pembangunan GOR sudah dibuat Berita Acara serahterima dan masa pemeliharaan 6 bulan dan masa pemeliharaan tidak adamasalah ;e Bahwa pembayaran sudah sesuai dengan pekerjaane Bahwa pekerjaan selama 150 hari kalender ;e Bahwa yang bertanggung jawab pelaksana yaitu kontraktor ;e Bahwa pekerjaan dilakukan serah terima hanya satu kali ;e Bahwa ada berita acara pemeriksaan dan yang tanda tangan Budiantokarena Budianto Staf Tekhnis;e Bahwa saksi
ada melakukan pemeriksaan kelapangan untuk melihatpekerjaan apakah sudah selesai dan saya lihat pekerjaan sudah selesai ;e Bahwa masalah tanah yang belum dibayar kesalahan pemerintah Melawi;e Bahwa tahun 2009 saksi tidak tahu ada addendum ;e Bahwa fungsi PPTK menerima laporan harian, mingguan dan bulanandari staf tekhnis ;e Bahwa pada waktu dilapangan saksi ada memegang dokumen kontrak dangambar ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan tahun 2008;e Bahwa tanah yang diklem H.
OPON pemerintah tidak ada melakukanpembayaran ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah surat kuasa Else dengan Herman ;e Bahwa saksi tidak ikut dilibatkan dalam pembayaran yang ikut Budiantosebagai staf tekhnis ;e Bahwa setahu saksi pembayaran tahun 2009 dilakukan sekaligus artinyasatu kali pembayaran kepada kontraktor ;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;KETERANGAN AHLI :31 Ahli P.
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1078 — 2541
, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;44.Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnyamelekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;45.Bahwa Para TURUT TERGUGAT ,Il, Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran danPengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayahkewenangannya, terjadinya Pencemaran
Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanyakewayiban melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperindungan dan pengelolaan lingkungan hidupHal 44 dari 159 Hal
dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan di bidang perlindunga danpengelolaan lingkungan hidup;2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis
1.HADIMAN, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
175 — 46
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ELMIYATI, S.E
110 — 60
Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan
Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
71 — 14
Sesuaidengan Berita Acara penjelasan pekerjaan telah dituangkan pula caraevaluasi tekhnis terhadap penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi sebagaimana telah disampaikan pada Berita AcaraPenilaian pekerjaan dan sistem evaluasi yang dig unakan adalahsistem gugur dengan nilai ambang batas lulus untuk penilaiantekhnisnya adalah 75e Perusahaan tersebut lulus evaluasi kelengkapan kemudian diterbitkansurat usulan calon pemenang lelang dari Ketua Panitia kepada PPKdan juga Sesuai hasil evaluasi,
Monteleo Perkasa lulusadmin, tekhnis, harga oleh Panitia lelang, kemudian kamimengkonsultasikan kepada Pengguna Anggaran (Ir.
CITRATAMA ARSINDOe Penanggung jawab : EFFI MOCH SANUSIe Team Leader : MARTIM H, FELANI, ST= Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi adalah sebagai pengendali administrasi,tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya dan waktu.= Bahwa dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :e Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat,laporan, back up masalah dilapangan selama pelaksanaansampai degan masa pemeliharaan berakhir;e Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK
atasperusahaanperusahaan sub kontraktor atas usulan mainkontraktor.Sebagai Pengawasan Umum antara lain :e Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi), membantuDinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan,berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektif terhadap setiap tuntutan yangdiajukan kontraktor;e Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semua bahan yangakan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis
71 — 14
yang adapada hari itu, sehingga ketemu selisihnya mulai dari ayam masuk sampaidengan ayam afkir.Bahwa saksi menggunakan metode tersebut dengan penghitungan auditternak dihitung selama 54 (lima puluh empat) minggu dimulai sejak 14Desember 2013 s/d 06 Januari 2015.Bahwa mengenai standart yang dipakai parameter tahun 2012 denganmenggunakan Truck Tertutup.Bahwa berdasarkan hasil audit saksi ditemukan ada kelebihan penggunaanpakan bagi ayam dibanding dengan standart pakan yang ditemukansebagai petunjuk tekhnis
SUHADI, SH
Terdakwa:
R. Gerard Aria Warmadewa
110 — 31
pemeriksaan tanda tangan harus adapembanding yang asli dalam bentuk tanda tangan pula; Bahwa dalam pemeriksaan surat yang diduga palsu, ada tandatangan pembanding dari penyidik, dan minimal harus ada 3 (tiga)tanda tangan pembanding; Bahwa mengenai cara memperoleh pembanding itu tugas daripada Penyidik; Bahwa untuk memperoleh tanda tangan pembanding bisadiperoleh dari tanda tangan yang ada pada dokumen lain; Bahwa dalam pemeriksaan ada teknik perbadingan yangdipakai untuk mengetahui perbedaan yaitu ada tekhnis
72 — 33
Bahwa terkait tekhnis Tergugat Il dalam membuat Akta sudahtersebutkan sebagaimana diatas yang sudah sesuai mekanismenya danprosedural, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai alasan hukumguna membatalkan atau menyatakan cacat yuridis atas Akta Hibah yangdibuat Tergugat II;.
428 — 62
pengajuannya adalah daripengusaha yang telah memiliki ijin sebagai pengedar mengusulkan calonlokasi/tempat dimana akan melakukan pengambilan Terumbu Karangkemudian dari Kepala Balai Besar memerintahkan kepada saksi selakupemegang wilayah III untuk melakukan orientasi dan koordinasi denganpara pihak yang terkait diantaranya Dinas Kelautan dan Perikananbersama dengan Resort Konservasi Wilayah seperti KRPH Wilayahsetempat;Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan orientasi dibuatkan berita acarapemeriksaan tekhnis
84 — 21
Wiratama Jaya Perkasa; Bahwa Secara tekhnis CV. Wiratama Jaya Perkasa ini memenuhi syarat untukmelaksanakan pekerjaan ini berdasarkan cukup nilai dari sertifikat asosiasiyang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang danJasa Pemerintah) ; Bahwa Tidak ada yang mengarahkan untuk memenangkan CV.
31 — 8
Permintaan Provisi dari Penggugat dK tidak memenuhi syaratsyarat yang ditetapbkan balk berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR,Buku Il Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Tahun2007 maupun berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) dan Provisionil jo.SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil, yang pada intinyamensyaratkan halhal sebagai berikut untuk dikabulkannya putusanprovisonil:a.
29 — 36
karena sifat emosionaldan ego dari TERGUGAT yang sering berbicara dengan nada yang sangatemosional;Bahwa PENGGUGAT menolak sebagian dalil yang disampaikanTERGUGAT pada point 16 dalam Jawaban karena dalil tersebut adalahterlalu mengada ada terkait dengan kejanggalan dan kebohongan dalamperjalanan ke Australia, karena faktanya PENGGUGAT ke Australia untukbertemu dengan konsultankonsultan luar negeri untuk menjelaskanpekerjaan multimedia sehingga PENGGUGAT bertanggung jawabmenjelaskan mengenai gambar tekhnis
136 — 111
Dalam Eksepsinya Penasihat Hukum juga Keberatan atas dakwaantersebut berdasarkan ketentuan yang termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung 628 K/Pid/1984 yang pada intinya menyebutkanbahwa pengadilan Tinggi Bandung (perkara pidana) diperintahkanuntuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap yang memutuskan mengenai status mengenai kepemilikan tanah.Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung dalamaturan tekhnis No.