Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
321151
  • Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaruterkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan sehingga
Putus : 02-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg
Tanggal 2 Juni 2021 — PT. INDOBLOK MITRA LESTARI INDUSTRI Lawan Ade setia purnama, Dkk
30379
  • dalam kaitan pemutusan hubungan kerja inidisimpulkan terkesan lebih memaksa agar para Penggugat mengambil kompensasitersebut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 ayat(2) terkait wajib dirundingkandan ketentuan Pasal 164 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
Putus : 09-09-2005 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/PID.B/2005/PN.SKG
Tanggal 9 September 2005 — Drs. FATAHUDDIN Bin ABD. LATIEF
8612
  • dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force
Register : 18-03-2013 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN WATES Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Wt
Tanggal 18 Maret 2013 — EKO SETIYONO, DKK MELAWAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PROPINSI D. I YOGYAKARTA CABANG WATES, DKK
1450
  • Keadaan memaksa (force majeur )/kahar ;j Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan suratPenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barang atau ;k.
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 285/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendrik Hartono
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
5529
  • Pasal 31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang;Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan;Bahwa, selurun fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini
Upload : 16-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PDT.SUS/2010
PT. DAELIM INDONESIA; AHIDIN HIDAYAT, DKK.
4730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Pasal 163 Ayat (2) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).20.2 Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan keadaan memaksa (Force Majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi.
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
8363
  • BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.
Register : 09-11-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
8672
  • tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
Register : 08-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 445/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Bramanto Nurdewana selaku Direktur Utama sekaligus Penanggung Jawab Utama atas P.T. Anom Adibrata
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
6041
  • putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
10056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Register : 04-03-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/PDT.SUS.PHI/ 2015/PN.BDG
Tanggal 15 Oktober 2015 — ARIS FAHRIZAL; ASRIL HENDRI; JAMILAH; SUPRI HELMI; L A W A N; PT. MULTI LESTARI;
8017
  • Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
528335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
Register : 18-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 422/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat III : CARRIER SINGAPORE PTE LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
6743552
  • meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
Register : 26-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Tuan MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
152124
  • The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
Putus : 27-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — M. JAKFAR Alias JAKFAR. dkk ; PT. SRI REJEKI MEBELINDO
5032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 14-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 Januari 2016 — OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com.
16538
  • Pengadaan steel pipe dan pengelasan untuk casing Pekerjaan coring sheet pile Instalasi Pemasangan kabelkabel dan angkurangkur di lokasi Penyediaan peralatan untuk pekerjaan Tie Back : DYWIDAG hydraulic jack DYWIDAG hydraulic pump DYWIDAG gout pump Pekerjaan drilling Pekerjaan instalasi Pekerjaan Stressing Pekerjaan grouting Supervise : Pekerjaan instalasi Pekerjaan Stressing Pekerjaan grouting Stressing : Pembuatan perhitungan jacking force Penarikan kabel prategang Laporan penarikan kabel Pekerjaan
    perkara tindakpidana korupsi;Halaman 157 dari 248 Putusan Nomor: 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.Bahwa Ahli mendalami bidang Hukum Keuangan Negara;Bahwa Ahli juga ikut dalam penyusunan UndangUndang Keuangan danPengelolaan Keuangan Negara;Bahwa menurut pendapat Ahli, penggunaan Anggaran yang dikeluarkansebagian dan dipergunakan untuk penggunaan anggaran yang lain yangberbeda mata anggaran tidak dibenarkan;Bahwa menurut pendapat Ahli pengalihan anggaran tersebut tidak bisadilaksanakan walaupun dengan alasan force
    kondisiforce majeur pun ada mata anggaran yang sudah dipersiapkan dan dibahasterlebin dahulu bersama dengan DPR selaku Legislatif;Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian keuangan negara adalahkekurangan asset / keuangan negara karena perbuatan melawan hukumada 3 unsur : Harus ada pernyataan tentang kerugian oleh Ahli di bidangnya; Harus ada yang menghitung tentang kerugian, bisa oleh BPK, BPKP,Irjen; Harus ada yang menetapkan kerugian, yaitu Majelis Hakim;Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud force
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gdt
Tanggal 27 April 2021 — PENGGUGAT : ENDRAWATI TERGUGAT : - M. ALI - PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung karang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
18779
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Register : 01-11-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 855/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Oktober 2019 — A. ASRIANI AMINAH lawan DIREKTUR UTAMA PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
393378
  • Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
75143
  • SusTPK/2015/PN.Srg.791.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway if aircraft decend sould be, item 1.8 executive and asistantcontroller can force, suppress and move datablocks MCP NOTOPTIMAL , item 1.10 flight strip printing not optimal yet, dan seingatsaksi sewaktu saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan ATC Simulator No. FP.BA.38/E/IX/2005tanggal 28 September 2005 yang ditandatangani oleh H.
    Selama masajaminan dimaksud, semua kendala yang terjadi menjadi tanggungjawabpihak kontraktor ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
    kekurangan tersebut sebagaiberikut :aa. items 1.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway 7 if aircraft decend sould be, bahwa pada tampilan pesawat diPseudo Pilot untuk menunjukkan arah naik dan turunnya pesawatditunjukkan dengan tanda panah, namun pada saat dilakukan SAT tandapanah tersebut tidak dapat berubah sesuai dengan arah pesawat yangdikendalikan, walaupun objek pesawat sendiri telah berjalan sesuai denganperintah.b. item 1.8 executive and asistant controller can force
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
533918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan transaski biasa (common bankingpractice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupuninternasional;2 Poses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT ATM danPT ABM tidak melanggar prinsip kehatihatian bank (prudential bankingprinciple);Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kreditselanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I danterpidana II;Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT ATM dan PT ABMlebih disebabkan adanya force
    majeure;Dengan demikian persetujuan yang dilakukan para Terdakwa/ParaPemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancingporsi sustainable loan PT.