Ditemukan 5612 data
72 — 42
Rido Hehanusa.Bahwa Terdakwal dengan pangkat dan setatus yangdisadangnya sebagai seorang perwira yang saat itu menjabatsebagai Pasi Intel Yonif400/Raiders, semestinya tidakmelakukan perobuatan yang ceroboh dan arogan, akan tetapiTerdakwa selaku perwira harus mampu mengendalikanemosinya dan lebih berpikir jerninh dalam menghadapi suatupersoalan.Menimbang82 Bahwa Terdakwal setelah mengetahui Sdr.
172 — 83
Tgl 27112019.e Bahwa tanah tersebut milik Penggugat dengan Tergugat; Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010dan saksi ketika itu menjabat sebagai RT dan ikut mengurus Surat jualbelinya dengan setatus SKGR; Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik awal dari tanah yangdibeli oleh Penggugat tersebut; Bahwa ukuran tanah tersebut seluas 6000 M2; Bahwa batasbatas tanah tersebut adalah sebelah barat dengantanah Pak Dilis, sebelah utara denga jalan, sebelatan dengan parit dansebelat timur
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
NASIKHIN Bin H. SARIYO
606 — 87
Padatahun 2015 membangun TPB3 dan telah mengajukan izin ke BPLHDJakarta tetapi masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi sehinggabelum keluar izin, dan pada tahun 2018 telah mengajukan kembali izinPenyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun ke Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; .Setatus Pengelolaan limbah B3 medis dan non medis oleh pihak ketiga;Bahwa PMI Jakarta PMIJakarta alamat Jalan Kramat Raya No 47Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen Jakarta mempunyai
SUHENDRO WAHYUDI DK
Tergugat:
PT. INDEPENDENT GLASS FABRICATOR
208 — 41
016 TamanRoyal, Tanah Tinggi Kota Tangerang Provinsi Banten selaku kuasadari Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2001/IGFPHI/R&A/ 2021 tertanggal 04 Januari 2021, namun perundingantersebut juga tidak membuahkan hasil karena tidak tercapaikesepakatan, dimana Tergugat melalui kuasanya juga menawarkankepada Para Penggugat hanya akan memberikan 1 (satu) bulanupah sebagai uang kompensasi PHK kepada semua ParaPenggugat ini, juga ditolak oleh Para Penggugat meminta untuk dikerjakan kembali dengan setatus
1084 — 1606
Sekretaris DaerahProvinsi pada tanggal 21 Mei 2018 mengirim surat kepada Kepala KantorHalaman 46PutusanPerkara No: 119/G/2018/PTUNMDN3.3.3.4.Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yangmeminta penjelasan mengenai setatus Tanah di Desa Namo Bintang,Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang (vide dalil gugatan butir2 halaman 3), kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumata Utara tanggal 2 Juli 2018 menerangkan setatusTanah tersebut di atas telah di berikan
52 — 23
tenaga listrik Pasal 5 ayat (6) bahwa tanah dan bangunan yang telah adasebelumnya yang berada dibawah proyeksi ruang bebas SUTT tau SUTET diluarpenggunaan untuk mendirikan tapak penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan kompensasi yag pada Ayat (9) menentukan bahwa pedoman untuk pemberiannyasebagaimana pada lampiran bahwa optimalisasi Jahan 10 % indeks pemanfaatan fungsibangunan,dan tanah untuk mendirikan bangunan 1, tanah pekarangan 0,5, ladang dan wakafkebun 0,3, tanah sawah 0,1 setatus
368 — 294
Perjanjian Produksi EKTP, sehingga dengan demikian Tergugat I dan TergugatII telah Ingkar Janji (Wanprestasi).16 Bahwa akibat dari tindakan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat I danTergugat I sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengalami kerugianmateriil bagi Penggugat, yaitu dengan perincian sebagai berikut :Kerugian berupa jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat I danTergugat II untuk pembelian mesinmesin EKTP yaitu. sebesar Euro11.206.170,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu setatus
134 — 42
ada pelunasan uang panjar pensiun.Bahwa yang berlaku kepada para Penggugat adalah sama seperti yangsaksi alami.Bahwa ada potongan berapa persen untuk jamsostek dan sudahditerima saksi dua bulan yang lalu.Bahwa saksi tidak tahu ada fasilitas untuk para Penggugat tetapitransport, perumahan dan kesehatan setahu saksi ada dapat.Bahwa lupa jumlah potongan untuk jamsostek tapi dipotong dari gajipokok bukan dari upah.Bahwa setahu saksi tidak ada tidak ada potongan asuransi untukjaminan hari tua.Bahwa setatus
I KETUT GDE DHARMA PUTRA
Tergugat:
1.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
2.DESA GUWANG
3.DESA ADAT GUWANG
264 — 195
Dengan bersurat melalui kuasa hukum kepada BPKAD KabupatenGianyar dengan No Surat 018/KHIWS/PPK/VII/2020 pada tanggal 16072020 Permohonan Penjelasan dan klarifikasi atas tanah sengketa akan tetapitidak ada tanggapan.Kemudian pada 0992020 kembali bersurat ke BPKADKabupaten Gianyar dengan No surat 027/KHIWS/PPK/IX/2020 PermohonanPenjelasan dan Klarifikasi tentang keberadaan dan setatus Sekolah SDNegeri 1,2 dan 3 Guwang yang berdiri di atas tanah Ketut Bawa.
M. SYAFII, SH. dkk
Tergugat:
KOPERASI PRODUSEN SAWIT MURNI
222 — 171
Sedangkan dalam gugatan para Penggugat padahalaman 12 diuraikan para Penggugat berbeda status keanggotaannya ditubuhTergugat, sehingga ada perbedaan hak dan kewajiban diantara para Penggugat,dalam hal eksepsi Tergugat ini Para Penggugat telah mempertegas dalam Refliknyabahwa semenjak Pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada sebagian paraPenggugat sebagai pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni setatus paraPenggugat semua sudah menjadi berstatus Anggota Koperasi, terkait eksepsi iniMajelis menilai
60 — 18
miliar rupiah) melaluiKepala ULP ;Mengusulkan Penetapan peringkat teknis kepada Menteri untuk PenyediaJasa Kontruksi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliarrupiah) melalui Kepala ULP ;Melakukan pemilihan Penyedia Barang / Jasa mulai dari pengumumankualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan ;Menetapkan pemenang untuk :1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggiRp 100.000.000.000, (setatus
Menetapkan pemenang untuk : Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaanBarang / Pekerjaan Kontruksi / Jasa lainnya yang bernilai palingtinggi Rp 100.000.000.000, (setatus miliar rupiah) ; atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000, (sepuluhmiliar rupiah).Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK dengantembusan Kepala ULP ;.
161 — 101
S00002955/PPNI107/WP4J.04/KP.0803/2009 atasnama Kara Profesi Mulia(NPWP/PKPNo.01.977.704.4061.000)dengan setatus lebih bayardan niali konpensasiRp.27.787.665,;Foto copy surat setoranPajak atan nama WP PT.Karya Profesi Mulia NPWPNo.01.977.704.4061.000masa pajak tahun 2009 (1set);Foto copy Buku tabunganBCA atas nama YusufEfendi (no.
434 — 279
Bakri) oleh Negara kepada karyawan Departemen LuarNegeri, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negerinomor SK. 81/DJA/1978 dan Surat Keputusan Nomor SK.727/Dit.PHT/MM/1979 Gubernur Jawa Barat yang tidak pernahdibatalkan, maka setatus tanah tersebut haruslah berlaku dan sahsebagai milik karyawan Departemen Luar Negeri.23.Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi JawaBarat Cq.
232 — 164
Sedangkan dalam gugatan para Penggugat padahalaman 12 diuraikan para Penggugat berbeda status keanggotaannya ditubuhTergugat, sehingga ada perbedaan hak dan kewajiban diantara para Penggugat,dalam hal eksepsi Tergugat ini Para Penggugat telah mempertegas dalam Refliknyabahwa semenjak Pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada sebagian paraPenggugat sebagai pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni setatus paraPenggugat semua sudah menjadi berstatus Anggota Koperasi, terkait eksepsi iniMajelis menilai
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
243 — 998
dalam PPJB tentu tidakmempunyai kewenangan untuk memperalihkan hak atas tanah yang masihnanti akan dibeli dan merujuk Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 bahwainstrument yang bisa memperalihkan hak atas tanah itu hanya akte jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ;Bahwa orang belum bersetatus sebagai pembeli belum mempunyaikewenangan untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan maka calonpembeli ini belum mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatanperdata atau gugatan Tata Usaha Negara ; Kalau setatus
1.HERAYATI Binti SUKARDI
2.HERAWATI Binti SUKARDI
Tergugat:
1.SULASMI
2.SULASTO
3.SUPARJO
4.SUPARIYO
5.MARDI SUMARTONO
Turut Tergugat:
1.RINTO DWIYONO
2.GUNADI SASMITA
3.TITIK SETYANINGSIH
4.Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
6.Kepala Kelurahan Boro Kulon
7.5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
294 — 64
terhadap Eksepsi Turut Tergugat IV tersebutdiatas, menurut Majelis Hakim oleh karena pada prinsipnya sama denganEksepsi dari Para Tergugat pada point ketiga, maka Majelis Hakimmengambil alin seluruh pertimbangan dari Eksepsi Para Tergugat padapoint ketiga tersebut, dengan demikian terhadap Eksepsi tersebut diatasmenurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak; Keliru menempatkan pihak BPN sebagai Turut Tergugat, karenasebagian tanah tanah yang tercatat dalam Buku c Desa Borokulontersebut berubah setatus
168 — 100
Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTuntuk kapal berbendera Indonesia yangmelakukan penangkapan ikan di WPPNRI tentulebih dari 70% (tujuh puluh persen) ataukeseluruhan 100% (setatus persen);Ketentuan Pasal 35 A ayat (1) UU Perikanan tidakserta merta dapat disebut bertentangan denganUndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal, UndangUndang Nomor 14Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian, mengingat UU Perikanankedudukannya setera dengan UndangUndangtersebut
1088 — 362
Perubahan status kawasan hutan:e Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalahkawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);e Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan setatus kawasanhutan produksi apabila memenuhi persyaratan yaitu:42 Digunakan untuk kepentingan strategis; Tidak berdampaknegatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasilpenelitian terpadu; Tidak menimbulkan enclace atau tidak memotong kawasan hutanmenjadi bagianbagian yang tidak layak untuk satu unit
170 — 87
Apbabila perbuatan Terdakwayang memasang papan pelang di atas tanahmiliknya dikategorikan suatu kejahatan, terusbagaimana setatus hukumnya dengan merekayang membangun di atas tanah milik Terdakwabahkan menguasai tanah Terdakwa tanpa hakataupun tanpa ijin dari Terdakwa selaku pemilikTanah. Untuk itu kami kuasa hukum Terdakwamemohon kepada Majelis Hakim berlaku adildalam mempertimbangkan perkara Terdakwapada Putusannya.3) Bahwa dalam perkara Aquo padaketerangannya dalam persidangan saksi1(Sdr.
Luh Heny F. Rahayu, SH., MKn.
Terdakwa:
Iwan Susanto
70 — 62
Penggugat tinggal dirumah mertua ;Dalam perkawinan tersebut apa setatus penggugat dan tergugat ?Dalam perkawinannya penggugat sebagai purusa sedangkan tergugatsebagai peredana ;Waktu penggugat dan tergugat cekcok saksi dapat melihat dimana ?