sesuai ketentuan Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RepublikHal. 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 206 K/MIL/2016Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .... danseterusnya".Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut merupakanpertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru, oleh karena itu izinkanlahPemohon Kasasi menyampaikan keberatan dan tanggapan sebagai berikut :1.Bahwa secara yuridis, maksud pembuktian adalah usaha menetapkanatau memastikan apa yang telah terjadi secara concreto

ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama yang ditentukan untuk itu kedua belahpihak berperkara yang diwakili oleh masingmasing kuasa hukumnya hadir dalam persidangandan untuk itu Hakim Ketua Majelis telah menganjurkan dan memberi kesempatan agar keduanyadapat menempuh upaya perdamaian;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagi keduabelah pihak berperkara serta sebagai instrument real (in concreto

Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi in concreto adalah wanprestasi;3. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi,sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektifadalah PMH.

sebuah bangunan hukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya,mengapa sebuah aturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dansebagainya) dan yang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan ituadalah umum dan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadimasalah sekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara inconcreto secara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif, konteks danlatar belakang sosial kemasyarakatan in concreto

duurzaam.Artinya suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaanatau wewenang tertentu guna kepentingan negara;Menimbang, bahwa frasa kata patut diduga mengandung pengertian yangmenunjukan bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan kelalaian (culpa) obyektif.Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya, denganHalaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTpk/2019/PN.Pbrukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnya dalamkeadaan yang in concreto

tepatteliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam.Artinya suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaanatau wewenang tertentu guna kepentingan negara;Menimbang, bahwa frasa kata patut diduga mengandung pengertian yangmenunjukan bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan kelalaian (culpa) obyektif.Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya, denganukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnya dalamkeadaan yang in concreto

putusan MARI a quo dan kehilangan kesempatan untukmemperoleh manfaat ekonomi dan uang ganti kerugian tersebut.14.Selanjutnya, dalam Petitum Penggugat, antara lain, menuntut:e Tergugat VI s/d Tergugat IX membayar Ganti Rugi sesuai PutusanMARI a quo.e Tergugat s/d Tergugat IX agar membayar tunai kerugian, berupakesempatan untuk memperoleh maanfaat ekonomi, atas keterlambatanpembayaran uang ganti kerugian sebagairnana disebutkan dalamPutusan MARI a quo.15.Bahwa Putusan Pengadilan adalah Hukum Positif in concreto

putusan MARI a quo dan kehilangankesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan uangganti kerugian tersebut.14.Selanjutnya, dalam Petitum Penggugat, antara lain, menuntut:e Tergugat VI s/d Tergugat X membayar Ganti Rugi sesuaiPutusan MARI a quo.e Tergugat s/d Tergugat X agar membayar tunai kerugian,berupa kesempatan untuk memperoleh maanfaat ekonomi,atas keterlambatan pembayaran uang ganti kerugiansebagairnana disebutkan dalam Putusan MARI a quo.15.Bahwa Putusan Pengadilan adalah Hukum Positif in concreto

Bandung telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:e Pertimbangan Judex Facti yang mempertengtangkan atau setidaknyamembedakan antara Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan PenjelasanPasal 70 merupakan pertimbangan yang tidak tepat atau salah.Penjelasan pasal dibuat oleh pembuat undangundang (wet giver,statutory maker), oleh sebab itu penjelasan pasal harus dipedomani olehHakim ketika mengadili perkara atau pristiwa in concreto

Bahwa selain hal tersebut di atas ternyata rencana pelaksanaan pralelang oleh Tergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat Vsecara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atasbahwa disatu sisi Tergugat III yang dalam hal ini mewakili Tergugat dan Tergugat II, in concreto telah menyetujui surat permohonanPenggugat tertanggal 30 April 2014, akan tetapi disisi lain Tergugat IIItetap membiarkan Tergugat IV melakukan rencana kegiatan

menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016, maka Judex Facti(Majells Hakim Pengadilan Tlnggi Jakarta/Pengadilan TingkatBanding) tidak hanya sekedar telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, akan tetapi telah memanipulasi sertamerekayasa faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, olehkarena faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dalamkenyataan yang sebenarnya (in concreto

penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimerupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menimbang, bahwa kata dapat dalam rumusan delik dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara yang mengikuti unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, mengandung artibahwa untuk terjadinya delik tidak perlu Keuangan negara benarbenar sudah menderitakerugian in concreto

lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskan pemeriksaandalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberi kesempatan kepadakedua belah pihak berperkara yang hadir dalam persidangan untuk dapat menempuh upayaperdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagi keduabelah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUNJKT.mengikat hakim lain dalam memutus perkara yang memiliki kesamaanatau kemiripan isu. hukum dalam perkara in concreto, Denganpemahaman seperti ini konsistensi dan kepastian hukum akan lebihmudah diupayakan secara bersama dalam proses penegakan hukumseharihari.C.2.10Bahwa, oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUNmerupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan undangundang,dikarenakan, apabila memang kegiatan reklamasi ingin dihentikan, adalahbukan

, apabila tidak adanyarasa keadilan yang dimaksud oleh Termohon Sita secara yuridisnormatif (in abstracto), maka Termohon Sita dapat melakukanJudicial review ke Mahkamah Konstitusi Rl untuk norma yangdimuat dalam UndangUndang atau ke Mahkamah Agung RIuntuk norma yang dimuat dalam Peraturan PerundangUndangandi bawah undangundang ;Bahwa apabila tidak adanya rasa keadilan yang dimaksud olehTermohon Sita secara in concreto sesuai apa yang telahTermohon Sita dalilkan yakni hingga saat ini semua harta

Hal tersebut adalah sesuai dengan alasan tidak terpenuhinyabatasan kelalaian sesuai teori yang diuraikan di atas, yaitu cukuplah yangmenjadi dasar dijadikan tolak ukur culpa adalah ukuran kehatihatian in concreto(sesuai realitas) yang ada dalam masyarakat. Dan bersesuaian pula denganketerangan ahli, yaitu keterangan ahli Eduardus Mario Bo, SH. MS, dan abhliSetiyono, SH.

Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya PEMOHON oleh PPNS telahdimintai menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji,sedangkan PPNS Tidak Melakukan Pengambilan Sumpah Atau Janjiselaku SAKSI terhadap PEMOHON dan PPNS Juga Tidak MembacakanSumpah Atau Janji selaku SAKSI terhadap PEMOHON sesuai denganAgama yang dianutnya, selaku PENASIHAT HUKUM dari PEMOHONbertanya kepada PPNS, Apakah ini tidak termasuk delik pemalsuan suratIn Concreto Pemalsuan Berita Acara Sumpah ?

Kepada para Psikiater ini tidak hanya harus ditanyakanapakah si pelaku berada dalam dua macam keadaan daya berpikir itu,tetapi juga apakah keadaan jn concreto ada pengaruh sedemikianrupa sehingga si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkankepadanya.Untuk dapat memberikan advis semacam ini, para Psikiater harusdapat diberi kesempatan penuh untuk memeriksa keadaan dayaberpikir si pelaku secara mendalam.

Kepemilikan karena kedudukanhukum Negara itu, disebut pemilik anggapan (de facto in abstracto).Setalahorang (corpus) WNI, menduduki dan menguasai secara nyata bidang tanahtertentu, maka hak kepemilikannya otomatis demi/karena hukum berubahmenjadi pemilik nyata (de facto in concreto).Selanjutnya, setelah bidangtanah didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum Negara RI, maka otomatisdemi/karena hukum hak kepemilikannya mendapatkan pengakuan hukumNegara RI sehingga disebut kepemelikan hak hukum (de jure

pekerjaan) dan memintaagar segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan sesegeramungkin membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula, karenasebelumnya pada saat pengampahan aspal sebelumnya (akhir bulanAgustus 2014) saksi Felix belum mendapatkan JMF dimaksud;Bahwa untuk memastikan apakah PT.Dian Sentosa melaksanakan JMFdimaksud, maka saksi Felix Erwin Simanjuntak menceknya ke AMP danbertemu dengan saksi Imam Pangestu dan hasil pengecekan yangdilakukannya ternyata bahan material untuk asphal concreto

danmeminta agar segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dansesegera mungkin membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula, karenasebelumnya pada saat pengamparan aspal sebelumnya (akhir bulan Agustus2014) saksi Felix belum mendapatkan JMF dimaksud;Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah PT.Dian Sentosamelaksanakan JMF dimaksud, maka saksi Felix Erwin Simanjuntak menceknyake AMP dan bertemu dengan saksi Imam Pangestu dan hasil pengecekan yangdilakukannya ternyata bahan material untuk asphal concreto