Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
133 — 57
  • Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
    ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 27 Januari 2014 — ARIF NURUL HUDA,ST.;
51 — 19
  • Wahana Mulia Bersamaharus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh PokjaULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan sebagai CalonPemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
    WahanaMulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis,namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang,maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Ir.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 3 Mei 2018 — RUSMIN NURIADIN, ST.,M.PA
325 — 328
  • sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit aoakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu. melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis
    sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu. melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 15 Januari 2015 — BUDI YOGA BUTSONO, S.Pd
179 — 30
  • ., di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah: Mengusulkanpencairan/termin dengan cara membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dokumensudah lengkap yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh PanitiaPemeriksa Pekerjaan, PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan),Kontraktor pelaksana/rekanan dan pengguna Anggaran.Bahwa wewenang sesuai prosedur apabila
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MANSYUR S. Dg. RANI BIN SEHU.
147 — 36
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
93 — 29
  • perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1ke(1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, bahwaalasan Terdakwa tidak pernah mempunyai niat maupun menikmati uang ADDtersebut bukanlah alasan untuk membebaskan Terdakwa karena sebagaimanafakta di persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa setelah mencairkanuang ADD justru menyerahkannya kepada saksi Muslihat (Sekretaris Desa) danbukan kepada TPK untuk pelaksanaan tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Juli 2012 —
32 — 6
  • tidaknya KelompokPeternak Sapi dilihat dari pembayaran jasa dan pengembaliannya, jikalancar maka tahun 2002 kelompok tersebut akan diberikan lagi dariprogram sapi kereman ; e Sistem pemberian Program Pengembangan Sapi Kereman tersebutsampai dengan pencairan Dana untuk Kelompok Peternak Sapi Kereman yaitu : Pada awalnya Pemda Magetan melalui Dinas Kehewanan Kab Magetan(sekarang Dinas Peternakan dan Perikanan) menganggarkan Program sapiKereman dan diinformasikan kepada masyarakat melalui petugas tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi - MUSAFAH
198 — 100
  • Rekomendasi dari Instansi Tekhnis terkait / Kementerianterkait yang mengatur barang.Bahwa dalam rangka proses permohonan Surat Persetujuan Importersebut tidak dipungut biaya.Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.60.000.00, dengan carapemindah bukuan ke rekening atas nama KRISANDI ARDIAN pada bulanJuni 2015 dalam rangka pinjaman kepada saksi IMAM ARIYANTA.Bahwa saksi sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman uangtersebut akan tetapi saksi tetap berusaha akan mengembalikannya.Bahwa saksi membenarkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2016 — SUSENO, DKK LAWAN PT. SUMBER KARINDO SAKTI
72 — 67
  • 171/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn halaman 108Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksamagugatan para penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti bukti dan keterangansaksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dapat dipahami bahwasesungguhnya antara para Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hubungankerja yang telah memenuhi unsure adanya perintah, pekerjaan dan upah;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 7 bagian pokokperkara pada dasarnya salah satu upaya tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG
Upload : 14-12-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
77 — 27
  • Ruslan Hafani;3 Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Drs.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2012/PN Tte
Tanggal 1 Mei 2013 — JAINAL MUS, SE Alias JAIL
119 — 50
  • ArindahPutra Sinjai saksi tidak mengetahuinya ; Bahwa walaupun saksi sebagai anggota panitia lelang, namun saksi tidak pernahdiajak untuk mengikuti evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga,namun atas perintah dari Ketua dan Sekretaris Panitia lelang, saksimenandatangani Berita Acara Evaluasi tersebut ; Bahwa saksi juga tidak pernah diajak dalam rapat penentuan pemenang lelang ; Bahwa saksi tahu PT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN Bna
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. DJOKO S. SUMITRO Bin SUBADIYO
77 — 20
  • bersama Tim PHO ada melakukan pemeriksaan satu unit kapalwisata yang sudah terpasang mesin kapalnya di lokasi TPI Lampulo Banda Aceh;Bahwa setahu saksi, Tim Pemeriksan Barang tidak sampai memeriksa mesin kapalyang terpasang di kapal wisata apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, tim hanyasekedar melihat saja;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani Tim PemeriksaBarang dan saksi sebagai PPTK bertanggal mundur yaitu tanggal 23 Desember2010;Bahwa saksi tidak tahu apakah tim pengelolaan tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — HERY SUSANTO GUN
234 — 280
  • PencapaianKinerja Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016;4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan;1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
ANDI HASANUDDIN MAKKASAU Alias ANDI LIPU Bin MAKKASAU
60 — 22
  • menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)sudah ada aturannya ; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ditunjuknya saksi YunuS menjadiPPTK bukan sebagai PPK ;Bahwa Yang menunjuk saksi Yunus sebagai PPTK adalah Kepala Dinas;Bahwa Laporan pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada saksisebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;Bahwa Ada laporan mengenai item pekerjaan ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk Direktur Pengawas ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk untuk adanya Direktur Pengawas;Bahwa PPTK adalah Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/PID.SUS/TPK/2015/PN Smr
Tanggal 17 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
RUSLI USMAN
Terdakwa:
RINA ASIANI Binti H. JAMALUDDIN SILAWANE
272 — 21
  • MANJA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani padasaat dimintal keterangan dalam persidangan; Bahwa benar saksi sebagai Kepala Subsi Status Hukum Kapal dansertifikasi Kapal di KSOP Nunukan; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala SubsiStatus Hukum Kapal dan sertifikasi Kapal di kantor adalah := Memeriksa Notice tekhnis radio, Bertanggung jawab kepada statushukum kapal, pengukuran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
344 — 254
  • Bahwa berdasarkan PERPRES 38/ 2015, KTUN ObyekSengketa termasuk dalam proyek kerja sama yang dijaminpelaksanaanya oleh UndangUndang, yang mana terkait syaratsyarat tekhnis yang dipersyaratkan sebelum TERGUGAT IlINTERVENSI memperoleh persetujuan telah dipenuhi seluruhnya,fakta tersebut terbukti pada adanya Surat Permohonan dariTERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemrakarsa proyek kerjasamaPengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuhberbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) dan dokumen studikelayakan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
90 — 32
  • Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
    oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2015 — MHD. YUSUF, SE Bin MHD. SYAH.
108 — 27
  • Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN AMBON Nomor 222 / Pdt.G / 2017 / PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — ABDUS SAMAD, Tempat/Tanggal Lahir Liang 12 Januari 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Liang, Rt.007/Rw.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WENDY TUAPUTIMAIN, SH., MH., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/KA.WT/SK/Pdt.G/XI/2017, tertanggal 21 Nopember 2017. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT L a w a n : 1. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav.52 A, Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBINSON SITORUS, SH.MH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.359/HK.104/ASDP-2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Kuasa Subsitusi Nomor 08/S.1.12/Gph.2/01/ 2018 dari ROBINSON SITORUS, SH.MM.MH., kepada BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA,SH., ADE MEINARNI BARUS,SH., RAMBOO LOLY SINURAT,SH. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I 2. PAMA DJAMALI, Beralamat di Air Mata Cina, RT.002/RW.002, Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANS FERDINAND LETELAY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/FFLP/SK.Pdt/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II 3. SALEH LESSY, Beralamat di Desa Liang, RT. 002/RW.001, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III 4. MUHAMMAD LESSY, Beralamat di Desa Liang, RT.001/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LATIF LAHANE, SH., SAMRA, SH,. MUHAMMAD SAID, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/KA-MS/SK.Pdt/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV 5. DAUD HAHUAN, Beralamat di Desa Liang, RT.008/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FUAD ALHADI, SH.,ROMY S DJAFAAR, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH, Beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor. 13. Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
304 — 461
  • Maka oleh keran itu dengan adanyapenetapan pengadilan tersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnisPeradilan, sehingga penggugat mengajukan Gugatan ini, Bahwa denganadanya tindakan tekhnis Peradilan yang tidak diakui atau tidak disetujuioleh penggugat, maka seharusnya dan berdasarkan hukum yang berlaku,penggugat harus menarik Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai PihakTergugat dalam perkara ini.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 12 Juli 2017 — - Pemohon: PDT. FANNE H. SOMPIE,STh, bertindak untuk dan atas nama : UD. SARI ALAM NUSANTARA - Termohon: 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung 1, 3. TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
160 — 268
  • Bahwa Analisis yang wajib dilakukan seorang penilai sesuai peraturanperundangundangan (poin 10)diatas/Petunjuk Tekhnis penilaian yangberlaku saat ini, adalah SPI 306 4.2.4 PENERAPAN PENDEKATANDAN METODE PENILAIAN UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN FISIKATAS OBJEK PENILAIAN dan PPPI 18 (Panduan Praktek PenilaianIndonesia) PENILAIAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGIPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, adalah ; OBJEK FISIKALAT ANALISIS TANAHPenilaian Tanah menggunakanData Pasar/ dan Non Pasar (PendekatanPENDAPATAN