sehDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang,sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;melawanTermohon , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanHonorer DPKAD

Kandar Nurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bertugas di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah sebagai Kepala Seksi Pengelolaan PBB dan BPHTBpada bidang pendapatan DPKAD Kab.

dan bangunan merupakan kepemilikan ha katastanah adalah salah satu bukti administrasi yang menyatakan suatubidang tanah dikuasai atau dimiliki ataupun dimanfaatkan oleh seseorangPutusan No.107/Pid.B/2019/PN Mjl halaman 34 dari 102atau bidang hukum sehingga opini yang terbentuk dimasyarakat bahwaseseorang yang memegang merupakan pemilik tanah tersebut; Bahwa Saksi mengetahui SPPT atas nama Terdakwa ada yangdibayar dan ada juga yang tidak dibayar ke Kantor Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Kapuas Hulu; Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja dan berada di Kantor Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD); Bahwa korban dari peristiwa pencurian adalah saksi sendiri Syarifudin dan yangmenjadi pelaku tindak pidana pencurian saksi tidak tau namun setelah saksi di panggiloleh penyidik saksi baru tau pelaku tindak pidana adalah Helmi dan Yandi; Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian saksi setelah pulang ngantar anak pulangsekolah dan setelah dirumah saksi melihat

Muara Enim) mengajukan pembayaran termin ke Ill (retensi 5%)Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Harapan Jaya kepada Pengguna Anggaransebesar Rp. 49.205.750 dimana dokumendokumen tersebut di atas merupakanHalaman 29 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mresalah satu syaratsyarat kelengkapan untuk pengajuan pembayaran untukselanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat PermintaanPembayaran (SPP) sebagai syarat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Kemudian oleh DPKAD

untukdipergunakan karena ada audit/ pemeriksaandari BPK ;Bahwa ada pernyataan bahwa jaminan Depositoitu. tidak akan ditarik sampai pelunasanselesai ;Bahwa saksi saat menjabat semua kredittersebut ada yang tidak selesali tapikemudian dilakukan addendum sampai 2 (dua)tahun, jadi itu) bukan merupakan kredit macetkarena dilakukan addendum;Bahwa semua perjanjian kredit tersebutdibuat ditahun 2004 sampai dengan tahun 2005Bahwa Kredit Pemerintah Kabupaten Sragenyang diajukan atas nama Kushardjono untukdan atas nama DPKAD

dan Adi Dwijantoro untukdan atas nama DPKAD pada PD BPR DjokoTingkir tahun 20042005 tersebut sejakdilakukan perubahan/ addendum Kredit sampaidengan tahun 2010 sebesar Rp.9.038.546.934, telah dan sudah dibayarkan bunganya ;Bahwa semasa saksi menjadi Direktur pada PDBPR Djoko Tingkir tidak pernah mengalamikredit macet, dan saat kredit macet terjadibukan saksi yang menjadi Direkturnya, serta66saksi mengetahui adanya kredit macet daripenyidik Kejaksaan ;Bahwa menurut saksi perbedaan antara kreditmacet

AdiDwijantoro dan Sri Wahyuni ada kredit yangdilakukan Kepala Dinas yang meminjanmengatasnamakan Satker dengan jaminan BilyetDeposito yang ditempatkan di BPRDjokotingkir ;Bahwa Bupati tidak perlu tanda tanganapabila yang meminjam mengatasnamakan Bupatiwalaupun yang QQ kepala DPKAD ;Bahwa saksi tidak menjawab apabila terjadieksekusi terhadap jaminan dan ada salah satupihak berkeberatan ;Bahwa saksi sebagai Direktur BPR mengetahuibagaimana tata cara mengajukan pinjamandaerah apabila pinjaman daerah

Adi Dwijantoro Dwijantoro itumengatasnamakan DPKAD (surat kuasatertanggal 29 Desember 2004 yang memberikuasa Drs Koesharjono kepada Widodo(direktur BPR Djokotingkir) dalam perjanjiankredit) ;Bahwa pada saat kredit/ pinjaman tersebutakan jatuh tempo saksi mendatangi Drs.Koeshardjono dikantornya, selanjutnya Saksibersama dengan Drs.

Bahwa menurut keterangan saksi Kushardjono (mantanKepala DPKAD/ Sekda Kab. Sragen) pinjaman di dasarkanatas perintah lisan dari Terdakwa Bupati Untung SaronoWiyono Sukarno,SH pada saat sebelum pinjaman pertamakali dilakukan yaitu pada tahun 2003, yangmengatasnamakan Pemkab.

gantirugi tanah lahan pertanian teropadu dengan menandatangani kuitansipembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran,dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanahperuntukan kawasan pertanian terpadu, Berita Acara Kesepakatan harga,daftar mengenai tanahtanah dan tegakan diatasnya untuk pelepasan ataumenyerahkannya kepada negara, Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) danbukti kepemilikan, selanjutnya diajukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPKAD

) Provinsi Banten dan kemudian DPKAD Provinsi18Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaipelaksanaan pencairan dana pembayaran ganti rugi kepada :a.

) Provinsi Banten dan kemudian DPKAD ProvinsiBanten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaipelaksanaan pencairan dana pembayaran ganti rugi kepada :a.

Una TA 2015 danEstimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yangditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan DaerahKab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Halaman 9 dari 108, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT PAL Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati TojoUna Una Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKADSaksi SOVIANUR KURE dengan disposisi proses sesuaiketentuan, kKemudian Kapala DPKAD

dengan Rencana KebijakanAnggaran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 danEstimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yangditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan DaerahKab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati TojoUna Una Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKADSaksi SOVIANUR KURE dengan disposisi proses sesuaiketentuan, kemudian Kapala DPKAD

tahap adalah Laporan penggunaanAPBDES tahun sebelumnya;Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang dikelolah oleh pihak ketigaharus dilengkapi dengan kontrak kerja;Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan di Desa Mudo tidakada dilengkapi kontrak kerja ;Bahwa dana tidak dapat digunakan untuk kegiatan non fisik begitu jugasebaliknya;Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pekerjaan fisik dikerjakan olehTerdakwa, baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik;Bahwa yang mencairkan dana adalah DPKAD

Bahwa dana tidak dapat dipakai untuk kegiatan non fisik begitu jugasebaliknya; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pekerjaan fisik dikerjakan olehMuhammad Yusuf, baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik; Bahwa yang mencairkan dana adalah DPKAD; Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan; Bahwa saksi tidak tahu tentang pengembalian dana; Bahwa ada petunjuk pelaksanaan yang diberikan, petunjuk teknis dansosialisasinya dilaksanakan Camat dan kepala desa; Bahwa Tim TPK

tahap adalah Laporan penggunaanAPBDES tahun sebelumnya;Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang dikelolah oleh pihak ketigaharus dilengkapi dengan kontrak kerja;Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan di Desa Mudo tidakada dilengkapi kontrak kerja ;Bahwa dana tidak dapat digunakan untuk kegiatan non fisik begitu jugasebaliknya;Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pekerjaan fisik dikerjakan olehTerdakwa, baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik;Bahwa yang mencairkan dana adalah DPKAD

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan di Desa DusunMudo tidak dilengkapi dengan kontrak kerja; Bahwa dana tidak dapat dipakai untuk kegiatan non fisik begitu jugasebaliknya; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pekerjaan fisik dikerjakan olehMuhammad Yusuf, baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik; Bahwa yang mencairkan dana adalah DPKAD; Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan; Bahwa saksi tidak tahu tentang pengembalian dana; Bahwa ada petunjuk pelaksanaan

Bone beserta lampiranya;

Bone, bserta lampirannya;

laporan lagi kepada PA/PPK sebagaimana biasanya;Bahwa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan adalah cabut tunggul danBajak (pembuatan lahan siap tanam) hal ini saksi ketahui karena saksilangsung turun ke lokasi untuk mengeceknya;Bahwa pembayaran 100% (seluruhnya) nilai anggaran pekerjaandimaksud karena ada permintaan dari Murianto sebagai Direktur PT.Djimat Sakti yang ditujukan kepada PA melalui PPTK (saksi) kKemudiandiverifikasi oleh PPK selanjutnya diajukan ke PA setelah itu diajukanbendadara ke DPKAD

Rp.123.000.000,Bahwa pencairan dana pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam 2tahap yakni :Tahap uang muka sebesar 20% dengan syarat ada kemajuan pekerjaan10%, Pajak, Jaminan keuangan, dan permohonan;Tahap II sebesar 100% dengan syarat, adanya permohonan dari rekanan,Berita acara hasil pekerjaan 100%, serah terima pekerjaan, jaminanpekerjaan, pajak dan sebagainya;Semua dokumen permohonan pencairan dana tersebut dan syaratsyaratnya saksi terima dari Anthony dan Stubi, kKemudian setelah disetujui DPKAD

yang ada dalam beriataacara dimaksud benar tanda tangan Murianto, karenapenandatanganannya tidak berhadaphadapan, bahkan semua berkasberkas semuanya ditandatangani Murianto tapi yang mengurusnya keDinas adalah Anthony dan Stubi; Bahwa proses pencairan dana adalah adanya permohonan dari rekanankepada PA melalui PPTK, kemudian oleh PPTK disampaikan kepadaPejabat Penatausahaan keuangan untuk diverifikasi kemudian barukepada Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya kepada BendaharaPengeluaran kemudian ke DPKAD

Barsel yang bernama SIMPEI, S.IP ketikasaksi memberikan pelayanan penyuluhan face to face kepada Bendahara yangbersangkutan, kejadiannya sekitar tahun 2009 di KP2KP Buntok;e Register SP2D Setwan Barsel 2008, diperoleh dari orang DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPKAD (Saudara Agus Akanten),waktu itu saksi minta secara resmi dengan surat permintaan data;e Register SP2D DPRD Barsel 2008,diperoleh dari orang Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah / DPKAD (Saudara Agus Akanten), waktu itu

Bahwa bagian administrasi pemerintahan di setda kabupaten Lamandautidak mengetahui berapa dana desa liku yang keluar karena tidak adatembusannya dari kantor DPKAD.

tersebut diantaranya adalahmelampirkan dokumen berupa:Halaman 92 dari 195 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN Pika) APBDesa.b) Surat Rekomendasi dari Kecamatan.c) Surat Pertanggungjawaban/SPuJ tahap sebelumnya.d) Gambar/RAB Fisik.e) Rekomendasi atau surat pengajuan dari Bagian Pemerintah.Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran Desa Liku adalah Kepala DesaLiku.Bahwa yang mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D)terhadap anggaran dana Desa Liku Kecamatan Batang Kawa, KabupatenLamandau adalah pihak DPKAD

desa yang masukkepada desa tersebut dalam tahun anggaran itu, kemudiandirumaskan/dirapatkan untuk menetapkan diantaranya kegiatanpemberdayaan dan operasional, kemudian di tuangkan dalam perdesAPBDes setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Tim ADD. tingkatkecamatan dan Kabupaten setelah APBDes sudah di pelajari danmendapatkan disposisi kepada peraturan Bupati selanjutnya penyusunanpengajuan anggaran dan di tujukan kepada bagian Pemerintahan Setda ,kemudian berkas pengajuan tersebut di teruskan ke DPKAD

untuk prosesmendapatkan SP2D sampai menunggu proses pencairan melalui Bank.Bahwa berkas pengajuan anggaran dana desa tersebut Terdakwa tembuskankepada kantor Kecamatan, DPKAD, Inspektorat dan Arsip kemudian untuklampiran berkas pengajuan tersebut diantaranya adalah surat pengantar,rekomendasi dari kecamatan baik tahun 2010 samapai dengan tahun 2013.Bahwa setelah pengajuan anggaran dana desa tersebut bisa di cairkan yangmengambil/menerima dana desa tersebut diantaranya Bendahara, PUOK danKepala Desa

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)Nurul Huda (Staf DPKAD)Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)Bahwa yang dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatanyaitu dokumen kontrak dan addendumnya.Bahwa saksi tidak pernah membaca dalam dokumen kontraktentang metode pelaksanaan dan uraian teknis dan analisaharga satuan.Bahwa setelah membaca Metode kerja dalam dokumenkontrak dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan galian tanah dantimbunan sebagaimana kontrak yang ada adalah Penggaliantanah dilakukan dengan excavator

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)d) Nurul Huda (Staf DPKAD)e) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)b) Pengawas Lapangan :1) SURISIH (Staf DPU)2) SUYITNO (Staf DPU)c) Konsultan Pengawas1) Ir. SOEKRISNO BROTO2) SUDARMADJId) Penyedia Jasa1) SOEBOEH HARTONO, ST (General SuperIntendent / PT. Kuntjup)2) TOMO (Administrasi Teknis / PT. Kuntjup)e Bahwa Hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PanitiaPemeriksa Pekerjaan (PPK) adalah sebagai berikut :a.

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)Nurul Huda (Staf DPKAD)Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)4) Pengawas Lapangan :SURISIH (Staf DPU)SUYITNO (Staf DPU)5) Konsultan PengawasIr. SOEKRISNO BROTOSUDARMADJI6) Penyedia JasaSOEBOEH HARTONO, ST (General Super Intendent / PT. Kuntjup)TOMO (Administrasi Teknis / PT.

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)d) Nurul Huda (Staf DPKAD)e) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)Bahwa yang dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatanyaitu dokumen kontrak dan addendumnya.Bahwa saksi tidak pernah membaca dalam dokumen kontraktentang metode pelaksanaan dan uraian teknis dan analisaharga satuan.Bahwa setelah membaca Metode kerja dalam dokumenkontrak dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan galian tanah dantimbunan sebagaimana kontrak yang ada adalah Penggaliantanah dilakukan dengan

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)) Nurul Huda (Staf DPKAD))5) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)Pengawas Lapangan :a) SURISIH (Staf DPU)b) SUYITNO (Staf DPU)Konsultan Pengawasa) Ir. SOEKRISNO BROTOb) SUDARMADuJIPenyedia Jasaa) SOEBOEH HARTONO, ST (General Super Intendent / PT. Kuntjup)b) TOMO (Administrasi Teknis / PT.

Cianjur;e Tahun 2008 sebagai Kepala BadanKepegawaian Daerah;e Tahun 2009 sebagai Kepala Dinas Tata Ruangdan Pemukiman;e Tahun 2011 sebagai Kepala DPKAD ;Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan =;Bahwa pada tahun 2007 s/d 2008 saksi ditunjuk untuk mengeloladana anggaran umum untuk anggaran Sekda dan saksi sebagaiKuasa Pengguna Anggaran dibagian umum;e Bahwa.....Bahwa saksi untuk anggaran kepala daerah/wakil kepala daerahditunjuk sebagai PPTA; Bahwa penunjukan tersebut sebagai Kepala Bagian Umumditunjuk

Pemohon1 ada 2 bidang, tanah dengan Nomor bidang66 masih Letter C dan tanah dengan nomor bidang 63 sudah bersertifikatHak Milik, sedangkan Tanah milik Pemohon3 sampai dengan Pemohon6sudah bersertifikat Hak Milik;Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan klasifikasi tanah dari D1sampai D4 adalah dari Buku C Desa dan sampai sekarang belum adaperubahan meskipun kenyataan di lapangan sudah banyak yang berubah(beralih fungsi);Bahwa yang menentukan adalah dari Dinas Pendapatan Keuangan danAnggaran Daerah (DPKAD

ada kerikil diatasnya;Bahwa pemilik objek tanah perkara tersebut Dartoni;Bahwa Saksi tidak tahu status tanah objek perkara tersebut, apakahpusaka tinggi atau pusaka rendah;Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Syaiful membeli tanah objekperkara tersebut kepada Dartoni ;Bahwa tanah objek perkara tersebut ada Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) PBB;Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor52/Pdt.G/2020/PN.PmnBahwa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB bukti P3 tersebutdikeluarkan oleh DPKAD

Dengan demikian maka hingga kini uang tersebutmasih tersimpan pada Kantor DPKAD Kabupaten Lebak.Bahwa PT. KOGAS selaku pelaksana lapangan telah menerima 95 %pembayaran sesuai perjanjian, namun ternyata PT. KOGAS tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan renovasi RSUD Dr. Ajadarmo tersebut sesuaivolume dan spesifikasi dalam kontrak dan sesuai hasil pemeriksaanBAWASDA Kabupaten Lebak terhadap pisik bangunan RSUD Dr.Ajidarmo, setelah direnovasi terdapat faktafakta hasil temuan sebagaiberikut :2.

Imam Poerwono tersebut, sesuai dengan hasil audit PKKN yagdilakukan oleh BPKP Wilayah DKI Jakarta Il Nomor : S3464/PW30/5/2004 + tanggal 28 Oktober 2004 #=sebesar Rp.740.785.187,08 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah delapan sen), dikurangidengan sisa uang yang masih tersimpan di Kantor DPKAD KabutenLebak sebesar Rp. 115.397.850,00 = Rp. 625.387.337,01 ( enam ratusdua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tigapuluh

Noor Sardono, M.Kes, sehingga sesuai dengan hasil audit PKKN yagdilakukan oleh BPKP Wilayah DKI Jakarta II Nomor : S3464/PW30/5/2004tanggal 28 Oktober 2004 telah merugikan keuangan negara incasupemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.785.187,08 (tujuh ratusempat puuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapanpuluh tujuh rupiah delapan sen). dikurangi dengan sisa uang (retensisebesar 5%) yang masih tersimpan di Kantor DPKAD Kabuten Lebaksebesar Rp. 115.397.850,00 = Rp. 625.387.337,01

Mahfudinkepada saksi untuk saksi serahkan kembali kepada DPKAD KabupatenSukamara untuk proses lebih lanjut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kenal M.Mahfuddin Noor, dan tidak mengetahui;INA NASYITHAH :Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit ListrikTenaga Surya tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung Kabupaten Sukamara, saksi ditunjuk selaku Penerima danHalaman 63 dari 174 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN PlkPenyimpan Barang berdasarkan

memeriksa apakah ada surat kuasa dari pihak PTMitrasolusi Teknologi Mandiri kepada Mahfudin;Bahwa saksi tidak meneliti kebenaran tanda tangan dalam prosespencairan karena yang penting nama dan tanda tangan telah sesuaidengan akta, saksi tidak memiliki kKewenangan untuk memverifikasitandatangan dan cap stempel penyedia;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;ABDUL JALIL :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Belanja pada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

anggaranyang digunakan serta memproses pencairan dana DAK+DAU 20 % dan100% dalam kegiatan tersebut;Bahwa proses dan mekanisme yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Sukamara menerima Surat Perintah Membayardari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara yang dilampiridengan Surat Permintaan Pembayaran serta dokumen pendukung untukpencairan, selanjutnya dilakukan koreksi oleh Bidang Belanja DPKADKabupaten Sukamara, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SP2D yangselanjutnya SP2D oleh DPKAD

Seruyan, yang bertugas dan bertanggung jawab memprosespencairan belanja bantuan hibah keuangan pada DPKAD danmembuat laporan pengeluaran bantuan hibah;Bahwa menurut saksi, untuk ADD tercantum dalam DPA PPKD dalammata anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa;Bahwa saksi mengetahui Desa Derawa ada mendapat ADD taahun2009, 2010 dan 2011;Bahwa saksi mengetahui saat penerimaan dana ADD tahun 2009,2010 dan 2011 kepala desa nya terdakwa SILIN Bin LAKENAN danbendahara desa dijabat terdakwa FAJRIANOOR

Untuk tunjanganperangkat desa sebesar Rp. 99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilanjuta rupiah) dengan total untuk TA. 2012 yang telah dicairkan sebesarRp. 215.073.510,00 (dua ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribulima ratus sepuluh rupiah);Bahwa menurut saksi mekanisme penyaluran dan pencairan danaADD adalah menerima rekomendasi dari BPMDesa perihal pencairanalokasi dana desa derawa, lalu pihak DPKAD membuat nota dinaspencairan yang ditujukan kepada Bupati Seruyan, setelah mendapatpersetujuan

dari Bupati Seruyan untuk dilakukan pencairan kemudianmembuat surat penyediaan dana (SPD) yang ditandatangani olehKepla Dinas DPKAD lalu membuat surat permintaan pembayaranbelanja langsung (SPPBL) bantuan pencairan ADD yangditandatangani oleh saksi kemudian membuat surat perintahmembayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selanjutnyaterbit surat perintah pencairan dana (SP2D) yang ditandatangani olehKepala Dinas untuk diteruskan ke pihak Bank Pembangunan Kaltengdan terakhir pihak Bank mentransfer