rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkansatu dengan yang lainnya, maka berdasarkan asas pemeriksaan cepat,sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kemanfaatan bagi pencarikeadilan, guna menuntaskan penyelesaian sengketa a quo, Majelis Kasasimemandang perlu mempertimbangkan substansi objek sengketa ke 1;Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat telah memenuhi syarat danmengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN

dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan

Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), dan Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, denganNomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor:153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 50 dari 75 halaman Putusan No. 51/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagianlain di Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang Terkait dengan tindak pidana jabatan.

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan No. 41/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

SUGIARTO (KepalaBagian Keamanan pada Biro Umum KPU).35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDIKepala Biro SDM KPU.36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU danSekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana BagianPersidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran

SUGIARTO (KepalaBagian Keamanan pada Biro Umum KPU).35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDIKepala Biro SDM KPU.36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU danHal. 96 dari 203 hal. Put.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Nomor: 521/2940/402.109/2019 tanggal 2 September 2019;

Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.MTR.8.Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(K@MENPAN). $$ ono nn nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een neeBahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan MadyaberdasarkanKeputusan Menpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

berkaitan dengan pidanaumum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukanpenipuan buka korupSIi; Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 TahunBahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH;Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukmemutuSskan; 22222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa setelah aturan dari Menpan

Putusan Nomor 462/B/PK/PJK/2017bersifat mengikat dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012:b.

Surat Menpan RB (28 Februari 2019)Ditetapbkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap, yang memberikan waktu paling lambat tanggal 30 April 2019 untukmelaksanakan pemberhentian terhadap PNS yang dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

ALWANTI, 2118.19.Bahwa terhadap Keputusan a quo Para Penggugat dapat menuntut karenadirugikan dalam perkara ini seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dikarenakan Para Penggugat telah mengalamikerugian baik secara moril maupun secara materil;Bahwa sesuai dengan Surat MENPAN No.

Ponirah (Saksi2), selanjutnya Terdakwamenawarkan kepada Saksi dan Saksi2 bisa memasukkan Saksi menjadi PNS diKota Semarang lewat Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) tanpaada tes dan Terdakwa meminta fotocopy ijazah Saksi.4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Terdakwa melalui BapakSaksi Sdr. Waliyo (Saksi1) dan ibu Saksi atas nama Sdri.

dasar hukum yang disebutkan oleh Para Penggugat tidakbenar maka pastilah uraian dalil gugatan Para Penggugat juga tidak benar ;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 4atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa batas usia pensiun dapatdiperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sampai60 (enam puluh) tahun antara lain Jabatan Struktural Eselon I; Surat Edaran MENPAN

Setelah jabatan Kasubag langsungterdiri dari Stafstaf;eBahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di KabupatenTabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harusmulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudahmempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yangsumber penggajiannya dari APBD, selanjutnya masingmasing SKPDmengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010yang mengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang

Kemudian dari SE Menpan tersebut pada intinyamemerintahkan seluruh pimpinan instansi Pemerintah (termasuk BKDKab.Tabanan) untuk mengumumkan, meneliti dan melakukan uji publikterhadap seluruh tenaga honorer yang masuk kategori MK (masuk kriteria)yaitu sebanyak 85 orang selama 14 hari, maksudnya terhadap yang sudahlulus persyaratan (MK) agar namanamanya diumumkan untuk diuji olehmasyarakat umum, apabila tidak ada pengaduan/komplain dari masyarakatterhadap daftar MK tersebut maka bisa lanjut proses

untuk menjadi tenaga kontrak untuk memenuhikekurangan tenaga angkut (tenaga kontrak yang dahulu juga masihdipertahankan), jumlah tenaga yang dikontrak menyesuaikan anggaran DPApada DKP pada tahun yang berjalan, kontrak kerja tiap tahun diperbaharuikarena anggarannya pertahun;Bahwa Saksi dalam menjabat sebagai Kabid Angkutan pada DKP Kab.Tabanan antara 2006 s/d 2014 ada tenaga kontrak yang merupakan anak buahlangsung saksi yang diusulkan menjadi CPNS yaitu pada tahun 2010,Syaratnya berdasarkan SE Menpan

SusTpk/2015/PN DPS.Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenagahonorer yang untuk K1. Atas surat pengumuman ini saksi mengikutipendataan tersebut;Bahwa saksi sekarang sebagai PNS dibagian operator computer;Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah bekerja di kantor diperbantukan dibagian bendahara;Bahwa pada saat proses pendataan K1,saksi ikut dilibatkan untukmembantu pemberkasan;Bahwa saksi juga ikut sebagai tenaga honorer yang termasuk dalampendataan untuk mengigkuti K1.

Perindo tertanggal : 15 Agustus2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KetuaKPU Kota Sorong, Ketua Bawaslu Kota Sorong dasn KetuaBawaslu Kota Sorong, tertanggal: 23 Agustus 2019 (fotocopysesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat Kakareg XIV BKNPapua Barat dan Ombusmen RI Perwakilan Papua Barat,tertanggal : 13 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KepalaBKN Pusat Ketua KASN RI, Menpan

yangketerangan selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan padapokoknya menerangkan halhal sebagai berikut :SAKSI YUSROJI;Halaman 33 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNABahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan SumberDaya Manusia (BKPSDM) sebagai Kepala Bidang Perencanaan danPembinaan Pegawai;Bahwa proses pemberhentian Penggugat berlangsung cukup lama dimulaildengan adanya perintah UndangUndang dan atas penekanan dari MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.