Ditemukan 582 data
41 — 8
pokok perkara :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah tanahtanah kas desa Wedoroklurak yang dialihkan secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas batas tanah sengketa adalahsebagaimana ditunjukan Penggugat dalam pemeriksaan tempat dan telah jelas bagikedua belah pihak sebagaimana hasil pemeriksaan tempat yang tercantum dalamberita acara pemeriksaan tempat, dengan luas adalah seabagaimana
247 — 157
PenggugatIl) oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memerikas danmngadili perkara a a quo menyatakan batal dan tidak berlaku NOP atasnama Para Penggugat;Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Jap12.13.14.15.Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum maka mohon kiranya Majelis Hakim membebaskanPara Turut Tergugat dari segala tuntutan hukum Para Penggugatsehingga tidak tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo,seabagaimana dalam petitum No. 8 Gugatan
102 — 17
Terdakwa hanya berperansebagai pemantau keadaan dan berjagajaga pada saat temantemannya beroperasi,Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa telah terlibatsejak persiapan sampai dengan pelaksanaan, oleh karena itu unsur ke 4 ini jugaterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas karenasemua unsur pidana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana seabagaimana
SUNADI
Termohon:
Satreskrim Polres Sampang
75 — 28
Seabagaimana putusan MARI No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998, Putusan MA No 545K/Pid.sus/2011.A. Bahwa, dengan demikian Peyidikan yang dilakukan oleh PenyidikUnit Ill Satreskrim Polres Sampang kepada Pemohon batal demi hokum.4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHONSEBAGAI TERSANGKA1.
331 — 199
Subekti, S.WH yang mengemukakanvanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan berupa 4 (empat) hal yakni : Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yangdiperjanjikan; Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah puladitanggapi oleh Tergugat seabagaimana yang termuat dalam kesimpulan
14 — 3
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pernikahannya telah diperoleh beberapa harta bersama yang dua objek diantaranya seabagaimana tersebut diatas;
26 — 7
Disisi lain Penggugatrekonpensi dan Tergugat rekonpesi seabagaimana dalam fakta yangditemukan dalam sidang selama berpisah sejak Januari 2015 sampai dengansekarang tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugatrekonpensi tentang uang kasih sayang sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan di tolak.3.
Mardi Yuwono
Tergugat:
Ir Jaka Sutikna
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Wonosobo
2.Camat Kejajar
3.Plt. Kepala Desa Dieng
4.Kepala Kantor Kementrian ATR /BPN Kab Wonosobo
116 — 42
Jaka Sutikna, hal tersebut dikarenakan seorangPejabat dan Jabatan adalah dua konsepsi yang saling berbeda dan terpisahsatu sama lainnya, Entitas Hukum sebuah Badan Hukum adalah tetap,sekalipun pengurusnya silih berganti, Direksi yang berhak mewakili SuatuPerseroan akan tampil dengan sendirinya dimuka persidangan sebagaiTergugat, apabila Penggugat menggugat Perseroan, seabagaimana ketentuanPasal 98 ayat (1) dan (2), UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan
123 — 66
Bahwa mengenai kebenaran identitas AZIS HUSIN sebagaipihak yang berperkara sebagaimana telah diperiksa seluruh alatalat buktinya dan diputus berdasarkan Putusan PN DenpasarNo.25/Pdt.G/2006/PN.Dps jo Putusan PT DenpasarNo.108/PDT/2007 jo Putusan MA No.1402 K/Pdt/2008 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.158PK/PDT/2010 (vide Bukti Tlk1, Tlk2,TIK3,TI4), bukanlahABDUL AZIZ ALAMUDI telah dilakukan pemeriksaan kebenaranidentitas/diri Pihak dan dikeluarkan Surat oleh Pengadilan TinggiDenpasar seabagaimana
69 — 27
Batas sepadan sebelah Barat objekperkara bukanlah dengan tanah **********x**** seabagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat akan tetapi berbatas dengan tanah MIAR.Oleh karena adanya perbedaan batas sepadan objek perkara sebelahbarat dengan fakta dilapangan, maka secara hukum telah terbukti objekgugatan Para Penggugat kabur dan karenanya patut dan beralasanhukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak daat diterima.d.
194 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanPemerintah telah menetapkan kewajiban pelayanan bagi PPIUsalah satunya tentang administrasi dan dokumentasi, dimanadalam materi muatan pasal selanjutnya yang dimaksud PelayananAdministrasi dan Dokumentasi meliputi diantaranya:e Melaporkan keberangkatan Jemaah kepada Menteri danMelaporkan pelaksanaan penyelenggaraan lIbadah Umrahkepada Menteri;e Memberikan Akreditasi untuk kualitas pelayanan PPIU;(1) Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah di atas, merupakandelegasi pengaturan undangundang, seabagaimana
358 — 520
dilakukan dengan segeradilakukan, untuk itu petitum angka 12 ini haruslah di tolak pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 majelis hakim berpendapat,bahwa oleh karena Tergugat Konopensi VPenggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Il dan Tergugat Il adalah pihak yang kalah, maka sudahselayaknya agar menghukum Tergugat Konpensi VPenggugat Rekonvensi ,Tergugat Konvensi WPenggugat Rekonvensi Il dan Tergugat Il untuk membayarsemua ongkos perkara yang besamya akan ditentukan seabagaimana
138 — 62
Bahwa terhadap Permintaan Para Penggugat perihal adanya alasanalasan mendesak untuk penangguhan obyek gugatan karena alasanalasan seabagaimana diuraikan Penggugat pada bagian tersebut angka 1s/d6;Pernyataan tersebut sangatlah mengadaada dan tidak berdasar karenasebagaimana diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut,dalam hal ini Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Tiberiasatas nama PT.
RIO FRANDY,SH.MH
Terdakwa:
Masri Panggilan Mas
292 — 142
atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasayang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdaganganbarang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan IndikasiGeorafis ;Bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang/Jasa adalah merek yangdigunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataubeberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untukmembedakan barang/jasa sejenis lainnya seabagaimana
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
211 — 95
Perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan hak seabagaimana yangdimaksud pasal Langka 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 adalahperselesihnan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak , akibat adanyaperbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama,yang dalam penjelasan pasal 2 huruf a, menjelaskan bahwa perselisihnan hakadalah perselisihan mengenai
80 — 19
KarenaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 seabagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No 20 tahun 2001 tantang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sedangankan ketentuan pasal 3 tersebut bersifat alternatif ataukomulatif, Majelis berpendapat disamping Penuntut Umum tidak memberikanpertimbangan dalam tuntutanya ini, juga memperhatikan fakta hukum Terdakwatidak ada menikmatinya, maka telah dirasakan adil apabila hukuman
215 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
YuddiAgung pada saat telah dilakukan Penyidikan dan pada saat telah dilakukanPenuntutan namun kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwapengembalian kerugian negara adalah tidak menghapuskan pidananyasesuai dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Pasal 4Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidakmenghapuskan pidananya pelaku tindak pidana seabagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan 3 UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999
148 — 170
Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair yaitu perbuatan terdakwa seabagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
83 — 63
Dan tidak pernahdilakuakn audit internal secara menyeluruh;Bahwa seabagaimana dalildalil diatas, sangat tidak berdasar jikaPELAWAN meminta agar persoalan anatara TERLAWANTEREKSEKUSI dan PELAWAN harus dipisahkan = sendirisendiri.Karena faktanya kerugian yang Dialami oleh TERLAWANTEREKSEKUSI merupakan kesalahan dari PELAWAN sendiri sebagaidireksi, yang tidak mau melaksanakan perintah Undangundang. Hal iniHalaman.44 dari 151 halaman put.
258 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsungdikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebabapapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputipula piutang "badanbadan yang umumnya kekayaan dan modalnyasebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bankbank Negara, PTPTNegara, Perusahaanperusahaan Negara, Yayasan perbekalan danpersediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal12 ayat (1) Undangundang yang sama mewajibkan InstansiinstansiPemerintah dan Badanbadan Negara seabagaimana