Ditemukan 1094 data
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) menerapkan tidak sebagaimana mestinyaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang.Bahwa putusan Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkanpada tingkat banding memutuskan Terdakwa telah terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotikagolongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KHOIROTUL AINI Alias CICI Binti RADEN NGABEI SOEROSO HADIRDJO. Diwakili Oleh : Anton Sujatmiko, S.H.
70 — 44
Hakim Pengadilan Tinggi membaca danmeneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Desember 2021Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Lmj serta suratsurat lainya yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat didalam memoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada fakta hukum yang dapatmembatalkan Putusan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehinggaPertimbangan Hukum Majejelis Tingat
43 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki narkotika golongan dalam bentuk tanamanjenis daun ganja kering dan Tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika golongan bukan tanaman jenis Heroin ;Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012102.2.
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 09/Akta.Pid/ 2013/PN.PL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi
144 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan sebagaimana mestinyaPasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatunkan kepada PemohonKasasi :21: Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yangdikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakdan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman;Dike Bahwa putusan
88 — 76
Foto copy petok D No. 4171 atas nama Sutik yang ditandai dengan T.9;Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam konira memori bandingnyapada pokoknya menyatakan, bahwa keberatan Para Pembanding dalammemori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaranterhadap faktafakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di PengadilanAgama Gresik, tidak diketemukan pula halhal baru yang dapat melemahkanserta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan AgamaGresik, bahkan Majelis Hakim Tingat
Terbanding/Penggugat : Yuliana Christie Afan
50 — 24
., Majelis Tingat Banding berpendapat bahwa apa yangtercantum dalam memori banding tersebut tidak ada menyangkut halhalbaru, hanya berupa pengulangan saja dari apa yang diajukan dalampersidangan tingkat pertama, serta hal itu telah dipertimbangkan secarabenar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu MajelisTingkat Banding tersebut sependapat dan menyetujui pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan karena itumengambil alih pertimbanganpertimbangan tersebut
295 — 167
permohonan pengangkatan anak yangdiajukan oleh Pemohon dan Il ini adalah perkara voluntair yangkewenangannya harus ditentukan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undangundang Nomor 50 TahunHalaman 15 dari 18 halaman, Penetapan nomor21/Pdt.P/2014/PA.Pst.2009 menyebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksadan memutus dan menyelesaikan perkara pada tingat
Pembanding/Penggugat II : yoyon kenedi Diwakili Oleh : ADRIL.SH
Pembanding/Penggugat III : sri wahyuni Diwakili Oleh : ADRIL.SH
Pembanding/Penggugat IV : salwendi nafia Diwakili Oleh : ADRIL.SH
Pembanding/Penggugat V : yusrianto Diwakili Oleh : ADRIL.SH
Pembanding/Penggugat VI : nurlaili Diwakili Oleh : ADRIL.SH
Pembanding/Penggugat VII : rapi'ah Diwakili Oleh : ADRIL.SH
Terbanding/Tergugat VII : SYAFI'I
Terbanding/Tergugat VIII : MASRIL
Terbanding/Tergugat IX : ALEX CNDRA
Terbanding/Tergugat X : GINA DWI AMELIA
Terbanding/Tergugat XI : sardianto
Terbanding/Turut Tergugat : taufiq liscan
73 — 40
Gugatan penggugat abcure libel ( tidak jelas dan kabur); Bahwa Mejleis hakim Tingat Pertama telah keliru menerapkanasas Nebis In Idem terhadap Perkara perdata Nomor;3/Pdt/G/2021/PN.BSK.V. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerima Eksepsipara terguggat tidak didasarkan pada Hukum yang Benar, yang manaGugatan Penggugat mengandung cacat error in persona Gugatan abscurelibel ( tidak jelas dan kabur),VI.
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammadong, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Didin Mufti Agus Utomo, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Alim Bahri, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : Syahrianto Subuki. SH
Terbanding/Penuntut Umum V : Muhammad Taufik Wahab, S.H
62 — 21
maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alin dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam putusan banding perkara a quo;Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhanpidana terhadap Terdakwa, di mana Terdakwa dalam putusan tersebut dijatuhipidana seumur hidup;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Bandingbahwa pidana penjara seumur hidup yang dijatunkan terhadap Terdakwa olehMajelis Hakim Tingat
59 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) Tidak Menerapkan Sebagaimana MestinyaPasal 114 ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepadaPemohon Kasasi.2.1 Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Telah teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membelinarkotika golongan bukan tanaman.Hal. 9 dari 15 hal. Put.
76 — 35
Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 4 yang berbunyiMenyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima karenasubstansi petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding Tanggal29 Juni 2020 Tergugat/Pembanding mengajukan tuntutan untuk memeliharakedua anaknya untuk kepastian adanya jaminan hukum terhadap pemeliharaananak demi masa depan anak yang lebih baik, Majelis Hakim Tingat
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 82 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Namun Majelis Hakim tingkatbanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkatpertama dalam putusannya sepanjang mengenai penjatuhan pidanakepada Terdakwa;Namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tingat
19 — 13
ditolak;DALAM POKOK PERKARATentang Gugatan Perceraian:Menimbang, dalam memori bandingnya Pembanding sama sekali tidakmengajukan keberatan atas perceraiannya, namun sebagai judec factiePengadilan Tingkat Banding akan memeriksa kembali tentang perceraian yangdijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Petama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telahmempertimbangkan mengenai gugatan perceraian dengan tepat dan benarsehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pendapatpertimbangan Pengadilan Tingat
107 — 17
pengadilan ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang berhak '% ( setengah ) bagian atas 1/3( sepertiga ) bagian harta bersama berupa bagian tanah dan rumah dalamsertifikat SHGB No. 39 tersebut diatas, adalah diambilkan dari harta TergugatKonvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang lain, setelah dapatdiketahui nilai harta tersebut berdasarkan penilaian umum yang wajar;Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan MajelisHakim tingat
Pembanding/Tergugat II : SANO
Pembanding/Tergugat III : Isa Binti Genda
Pembanding/Tergugat IV : JAPA
Pembanding/Tergugat V : SUKING
Pembanding/Tergugat VI : H. Abd. Rahim
Pembanding/Tergugat VII : HAMZAH
Terbanding/Penggugat : H. SUBUH BIN SALASA
33 — 18
NOMOR 163/PDT/2019/PT MKStelah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundangperundangan;KETUA/MAJELIS HAKIM TINGAT BANDING YANG MULIABerdasarkan halhal diatas, maka dengan ini Terbanding memohon agarMajelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menolak permohonan banding dari pembanding tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Januari 2019,Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Jnp, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk
80 — 22
Peraturan Pemerintah Republik Nndonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4. 1 (Satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat Sumatera SelatanNomor:664/SK/I1 999tentang PengesahanPimpinanDewanPerwakilan Rakyat DaerahKota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;5. 1 (Satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinangsebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman10.11.12.13.14.15.16.17yang akan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan GubemurKepala Daerah Tingat Sumatera Selatan Nomor :664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikotaon10.32Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akanditeruskan kepada
Terbanding/Penggugat : HASAN BASRI
82 — 24
Bahwa pihak Tergugat/Pembanding kiranya dapatmencermati putusan Judex Facti tingat pertama, sehingga dapat membedakansecara tegas mana yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan manayang dimaksud dengan Wanprestasi sehingga dalil dalil yang digunakan olehpihak Tergugat/Pembanding bisa berkesesuain dengan hukum yan berlaku, olehkarena bukti nukti yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding kesemuanyatidak berdasarkan hukum yang berlaku.
Terbanding/Terdakwa : ZUBAIDI, S.E.
77 — 38
Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingat Pertama dalam putusannya yang membuktikan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan tetap menuntut agar Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001
Februari 2020, memori banding Penuntut Umum, maka PengadilanHalaman 39 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT PALTinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakanserta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangan tersebut diambil alin oleh Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum yangtidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingat
Pembanding/Tergugat : ANTONIUS SAMPONU Diwakili Oleh : SILFESTER SAMPONU
Terbanding/Penggugat : THOBIAS BULURDITY
Terbanding/Penggugat : THOMAS BULURDITY
86 — 40
persengketaan para pihak adalah terletak di Pnu Weri Tabun dan ada pula yangmenerangkan Tanah Objek Sengketa adalah tanah Ompak Mangamngam,sehingga fakta tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadapTanah Objek Sengketa yang pada akhimya nanti akan menimbulkanpermasalahan dalam pelaksanaan putusan atau / eksekusi atas Tanah ObjekSengketa setelah putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ;Menimbang, bahwa Hakim tingat pertama dalam pertimbangan