Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor lO/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg Tanggal 26 Juni 2013 — -HERI SUHARJA
-MUHYIDIN, S.IP Bin (Aim) SYARIF SUPARMAN
79 — 11
79 — 11
adadenda yang dikenakan untuk hal tersebut dan sudah disetor ke kasdaerah ;Bahwa setahu saksi tentang uang yang disita sebesar Rp.641 juta, menurutketerangan KPA ada dana jaminan sisa pekerjaan karenapada waktu itupekerjaan belum selesai, nilainya yaitu 5 % dari nilaikontrak yang belumterpenuhi;Bahwa biasanya surat SK tersebut diurus oleh yangmenyiapkan yaitu PPTKkarena PPTK sebagai PJS sarna kewenangannya, setelah ditandatangan olehsaksi lalu dibawa kembali oleh yang menyerahkan tadi ;Bahwa secara tekhnis
Register : 06-10-2011 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 17 Juli 2012 — SIHAR MANULLANG, B.A
93 — 17
93 — 17
ataspembebasan tanah, menyaksikan pelaksanaan pembayaran penyerahan ganti rugiatas tanah dan tanaman, membuat berita acara atas tanah;83Bahwa panitia bekerja berdasarkan SK Gubernur;Bahwa SK tanggal 31 Oktober 2003 ini memang terlambat tetapi tetap mengacupada SK 178 tahun 1994 tentang SK Gubernur kemudian SK Bupati sebelumnyaitu ada tapi saksi tidak tahu SKnya dimana dan nomornya;Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2003 rapat ke 3 yang kalau tidak salahdipimpin oleh Pak Sihar Manulang sendiri itu masalah tekhnis
Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI ;
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
149 — 69
149 — 69
sedangkan mekanismenya yaitu pihakdebitur (Koperasi Tani Bidara Tani) mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan danmekanisme yang disyaratkan dalam SK Direksi Bank Jatim Kantor Pusat, Permenkeu danPermentan ;2 2922 222Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi kelompok penerima Kredit Usaha PeternakanSapi (KUPS), yakni bagi koperasi penerima kredit syarat pengurusnya lengkap yaitu harus adaketua, sekretaris dan bendahara, berbadan hukum serta mempunyai anggota, harus adarekomendasi dari Dinas Tekhnis
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd.
AHMAD FARID Als MAMAK
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
52 — 9
52 — 9
Sekolah Dasar Tahun 2014di Surabaya pada tanggal 10 s/d. 12 Agustus 2014 adalah 21Kepala Sekolah ditambah Pak Lukman dan pada waktu bersamapara Kepala Sekolah yang hadir dimintai pak Lukman melalui BuRirin sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasanuntuk membelikan kenangkenangan buat penyaji bersteksehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) ;e Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangada dengan dikoordinasi pelaksanaannya oleh Tim Tekhnis
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1076 — 1834
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1076 — 1834
masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm. Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
69 — 16
69 — 16
Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
430 — 316
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
430 — 316
Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 21 Agustus 2013 — CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI
73 — 13
73 — 13
SOETRISNO : e Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi ; e Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian berdasarkan Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah nomor : ST 357 / PW / 11 /5/2013, tanggal 18 Januari 2013 perihal Pemberi Keterangan Ahli, sedangkan Tugas8484dan wewenang saksi adalah melakukan Audit dan Pembinaan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Perwakilan (atasan langsung) ;Bahwa jabatan Ahli sebagai Pengendali Tekhnis Bidang Investigasi dengan
Register : 04-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
198 — 36
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
198 — 36
TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1156 — 435
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1156 — 435
No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr seingat saksi pada hari itu juga ;Bahwa dipersidangan dibacakan BAP saksi nomor 12.2;Bahwa Dokumen yang disodorkan adalah gambar dan dokumenBQ. yang saksi maksud gambar adalah gambar dokumen desainperencanaan jembatan ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan BB No.855 ;Bahwa Saksi membenarkan BB yang ditunjukkan, gambar tersebutyang saksi terima dari ADNAN;Bahwa Tentang spesifikasi teknis yang disodorkan ke saksi, dalamgambar tersebut sudah tercantum spesifikasi tekhnis material
Ada koordinasi setiap 3 bulan yaitu manajer divisimelaporkan portofolio proyek yang menjadi tanggungjawabnya ;Bahwa Rapat periodik 3 bulanan diikuti oleh GM, semua manajerdivisi dan semua manajer proyek ;Bahwa Dalam setiap rapat, manajer divisi maupun manajeroperasional pasti melaporkan setiap progress termasuk kalau adakendalakendala, namun untuk proyek WFC ini seingat saksibukan termasuk proyek yang bermasalah, karena dari skala nyatermasuk proyek kecil serta isuisu tekhnis maupun non tekhnistidak
Berdasarkan daftarrekanan mampu, dilakukan kualifikasi subkon, yang terpilih laludiundang untuk membuat penawaran, negosiasi sampai didapanpenawaran terbaik bai dari segi tekhnis maupun harga ;Bahwa Komite Pengadaan, Ketuanya GM ex officio, Sekretarisadalah Manajer Pengadaan, ada manajer keuangan, ada dariunsur Divisi, manajer proyek, kalau memerlukan aspek teknistertentu bisa juga masuk manajer teknik, atau manajer safety kalauada yang memerlukan safety ;Bahwa Yang melakukan evaluasi terhadap calon
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ;
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
235 — 66
235 — 66
IMMS oleh Tim Tekhnis Komisi Penilai AMDAL Dinas LHKabupaten Lumajang maka Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kab Lumajang berkesimpulan sebagai berikut : weee Kepastian wilayah Eksploitasi harus tercantum dalam Kerangka Acuan (KA);e =Perlu dicantumkan Gambar potongan melintang daerah penambangan ; e Peta Lokasi yang dipaparkan dalam presentasi (sesuai google earth) kurang sesuai dengan kondisi lokasi di lapangan ;e ~Perlu dilengkapi gambar denah dan ukuran dari : Gedung industri ; Gedung kantor ; Gedung
ABDUL GAFUR(Sekretaris Komisi Penilai AMDAL sekaligus Ketua Tim Tekhnis Komisi PenilaiAMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dan mendapat jabatan sebagaiMANAGER PERSONALIA, SOERJANINGPROJO (Konsultan Pembuat dokumenAMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dengan jabatan SEKRETARISDIREKSVSEKRETARIS LAM CHONG SAN, AR FAQIH (KONSULTAN AMDAL)bergabung dengan PT. IMMS sebagai Marketing dan pernah mendapat kuasa dariLAM CHONG SAN untuk mewakili PT.
Register : 17-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 24 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN. SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
58 — 43
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
58 — 43
Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53.
Register : 25-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 31 Juli 2017 — Penuntut Umum:
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
58 — 28
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
58 — 28
Sicense tingkat SMP
- Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugurpada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. WahanaMulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
Ciamis Tahun 2012 ;Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidakterlibat, saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMHtersebut, dalam diskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksimemang sering diskusi karena saksi pernah mengikuti diklat PLTMHdan saksi hanya melakukan bimbingan tekhnis setelah pembangunanselesai yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai kegiatan ;Bahwa struktur organisasi kegiatan perencanaan pengkajian potensisumber daya listrik PLTMH di sungai Cimandala
apalagi kalau anggota direksi tidak pernah aktif dengandemikian daftar perseroan harus aktif ;Bahwa pengalihan saham yang disetujui oleh perseroan terbatas artinya RUPSdiberikan oleh pemegang saham sehingga pasal 59 sebagai aturan lexspesialis ;Bahwa pemegang saham telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeriuntuk menyelenggarakan RUPS kemudian pemegang' saham tersebutmenyelenggarakan RUPS berdasarkan penetapan tersebut kemudian parapemegang saham lain hadir didalam rapat tadi jadi secara tekhnis
Bahwadi samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yang samauntuk pihak lain (Herawani dkk) ;8.
kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Datuk Bandar Kota Tanjung Balai90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10Desember 2012 dan Pedoman yang digunakan adalah Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak), Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Putusan No. 13/Pid.Sus K /2014/PN.
(satumilyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas riburupiah), masa pengerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitungsejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dan Pedoman yangdigunakan adalah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), SpesifikasiTehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan tetapi tidak setiap harikarena sebagai Kadis PU Kota Tanjung Balai terdakwa masih banyak tugaslain, selanjutnya untuk pengawasan kegiatan pada setiap pelaksanaanpengerjaan
Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Desember 2013 — ZUNUS ROSYADI,S.Sos
120 — 15
120 — 15
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 16 Maret 2016 — BAGUS HUTOMO
73 — 37
73 — 37
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
263 — 100
263 — 100
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
211 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
697 — 1175
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
697 — 1175
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 19 Juni 2014 — - Drs. YUSNI ALI
78 — 18
78 — 18
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
109 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap