Perjanjian Pembiayaan Qardh Nomor. 01/BMIBWI/QARDHIII/2013, tertanggal 6 Februari 2013 ; b. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor. 015/OL/BMIBWI/2013, tanggal 8 Februari 2013; c. Akita Akad Pembiayaan Hunian Syariah MusyarakahMutanagisah Nomor. 22, tanggal 11 Februari 2013; Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Byw4.d. Akata Akad Ijarah Nomor.23, tanggal 11 Februari 2013 ; e.

Perjanjian Pembiayaan Qardh Nomor. 01/BMIBWI/QARDHIII/2013, tertanggal 6 Februari 2013 ; b. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor. 015/OL/BMIBW1/2013, tanggal 8 Februari 2013; c. Akta Akad Pembiayaan WHunian Syariah MusyarakahMutanagisah Nomor. 22, tanggal 11 Februari 2013; d. Akata Akad /jarah Nomor.23, tanggal 11 Februari 2013 ; e. Akta Akad Perjanjian Pemberian Line Facility MurabahahNomor. 24, tanggal 11 Februari 2018 ; f.

Joko Triyatni AdiPrasetyawan (Penggugat) dalam bentuk hutang piutang, dimana hubunganhukum tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan bersama yaituPerjanjian Pembiayaan Qardh Nomor. 01/BMIBWI/QARDHI/II/2013,tertanggal 6 Februari 2013, Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor.015/OL/BMIBWI/2013, tanggal 8 Februari 2013, Akta Akad PembiayaanHunian Syariah Musyarakah Mutanagisah Nomor. 22, tanggal 11 Februari2013, Akta Akad /jarah Nomor.23, tanggal 11 Februari 2013, Akta AkadPerjanjian Pemberian

Teuku Syawaluddin (selanjutnya disebut sebagaiSURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN);(ii) Dengan adanya persetujuan dari TERGUGAT I, makadibuatlah Akad AlMusyarakah sebagaimana yang tercantum dalamAkad Qardh No.374, tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat dan dihadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Langsa (Selanjutnya disebutsebagai AKAD QARDH) juncto Akad Pembiayaan AlMusyarakahNo.375, tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat dan di hadapan RizaOctariana,S.H Notaris di Langsa (Selanjutnya disebut sebagai AKADAL

Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, bahwa pelelangan atas sebidang tanahdan bangunan ruko sesuai Sertifikat Hak Milik No. 565, yang terletak diKelurahan/Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa(d/n Kabupaten Aceh Timur) (objek sengketa), merupakan akibat dari tindakanwanprestasi atau cidera janjinya Tergugat III atas Akta Akad Qardh Nomor: 374tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Akad Pembiayaan alMusyarakah Nomor:375tanggal 29 Mei 2009 antara Tergugat III dengan Tergugat I, dimana kreditTergugat

Fotokopi Akad Qardh No.374, tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat dan dihadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Langsa (Selanjutnya disebut sebagaiAKAD QARDH), selanjutnya diberi tanda TI2;3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.375, tanggal 29 Mei 2009yang dibuat dan di hadapan Riza Octariana,S.H Notaris di Langsa (Selanjutnyadisebut sebagai AKAD AL MUSYARAKAH NOMOR 375), selanjutnya diberitanda TI3;4.

Fotokopi Akta Akad Qardh Nomor: 374 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta AkadPembiayaan alMusyarakah Nomor: 375 tanggal 29 Mei 2009, selanjutnyadiberi tanda T.II2;3. Fotokopi Risalan Lelang No. 515/02/2017 tanggal 17 Oktober 2017,selanjutnya diberi tanda T.II3;4. Fotokopi SHM No. 565 a.n. Rosita Rosti, selanjutnya diberi tanda T.II4;5.

Bahwa sesuai Bukti T.I1 (Surat keputusan Pembiayaan atas nama TergugatIl), Bukti T.l2/ Bukti T.l2.a (Akad Qardh sebagai perjanjian pembiayaanantara Tergugat dan Tergugat III), Bukti T.l3 / Bukti T.ll2.b.

Be (AP gS ne by )30g Bareaf by cle EY Be Rel OE le Uf alsNes Lule wae acl ols oe LAA eeaeBee ie BB yeSe ty Bo Ki aM go ts 6 et fhGeve o Bor Grleas) OAT OI ot Hb TUS Uils Olal BereTidak sah akad penjaminan dhaman terhadap sesuatu yangakan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yangakan dilakukan.... Misalnya ia berkata: Berilah orang ini utangsebanyak seratus dan aku menjaminnya. Penjaminan tersebuttidak sah, karena utang orang itu belum fix.

Jbimenurut peraturan Procedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), akanmerupakan putusan pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak danmenurut Akad Qardh N.

Substansi Fatwa DSNMUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentangGiro, No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Mudharabah, No.08/DSNMUI/IV/2000 tentang Musyarakah, No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah, No. 19/DSNMUI/IV/2001tentang Qardh, dan No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentangJualah.2.

Fatwa DSN No.19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh;e. Fatwa DSN No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ta widhSuratsurat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuaidengan prinsip syariah dari bankbank syariah, antara lain dari:a. Bank Danamon Syariah;b. Bank BNI Syariah; danc.

Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman(mugqridh) kepada Pemegang Kartu (mugtaridh) melaluipenarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.ce. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasasistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu.Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Carda. Tidak menimbulkan riba.b.

Menyatakan sah dan mengikat Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 10 tanggal 7 Februari 2013, Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/011/CRDOPD/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, Akta Adendum I Akad Komeitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) tanggal 24 Maret 2014, Akta Akad Qardh Wal Murobahah Nomor 8, tanggal 07 Februari 2013, Akta Akad Qardh Wal Murobahah Nomor 9, tanggal 7 Februari 2013, dibuat dihadapan Erfan Yuniarto, S.H., M.Kn.

Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 10 tanggal 7 Februari 2013, Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/011/CRDOPD/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 Akta Adendum I Akad Komeitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) tanggal 24 Maret 2014, Akta Akad Qardh Wal Murobahah Nomor 8, tanggal 7 Februari 2013, Akta Akad Qardh Wal Murobahah Nomor 9 tanggal 7 Februari 2013, dibuat dihadapan Erfan Yuniarto,

Bahwa penjualan dibawah harga atas objek sengketa yang dimohonkanoleh Tergugat I/Terlawan juga bertentangan dengan perjanjian yang telahdiadakan antara Tergugat I/Terlawan dengan Penggugat I/Pelawan yaknisebagaimana dalam perjanjian Akad Al Qardh No. 002/BLGE/QARDH/BSBMKS/X1/2015, Pasal 7 mengenai AKIBAT CIDERA JANJI ayat (2) yangbunyinya sebagai berikut:Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangandimuka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatdiri untuk

(tigabelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) ; Bahwa penjualan dibawah harga atas objek sengketa yangdimohonkan oleh Tergugat I/Terlawan juga bertentangan denganperjanjian yang telah diadakan antara Tergugat I/Terlawan denganPenggugat I/Pelawan yakni sebagaimana dalam Perjanjian Akad AlHalaman 10 dari Halaman 47 PutusanNomor 283/ PDT/ 2020/ PT MksQardh No. 002/BLGE/QARDH/BSBMKS/X1/2015, Pasal 7 mengenaiAKIBAT CIDERA JANJI ayat (2) yang bunyinya sebagai

Pelita Indah ) No. 50 tanggal 11 Nopember 2015, Akad AlQardh No. 002/BLGE/Qardh/BSBMKS/XI/2015 tanggal 11 Nopember2015, Akad Pembiayaan Al Musyarakah No. 007/BLGE/MSKH/BSBMKS/X1/2015 tanggal 12 Nopember 2015, Sertifikat Hak TanggunganPeringkat (Pertama ) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaMakassar yang berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA * Peringkat (Pertama ) Nomor :3446/2016 tanggal 09 Mei 2016 dan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor : 149/2016 tanggal 07 April 20167

No. 002/BLGE/QARDH/BSBMKS/X1I/2015, Pasal 7 mengenai AKIBAT CIDERA JANJIayat (2) yang bunyinya sebagai berikut: Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangandimuka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan inimengikat diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangibiayabiaya sebagai harga jual barang jaminan ditetapkan oleh BANKdengan harga wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual e Bahwa Proses Lelang yang dilakukan Tergugat I/Terlawan bersamasama

Pelita Indah ) No. 50tanggal11 Nopember 2015, Akad Al Qardh No. 002/BLGE/Qardh/BSBMKS/X1/2015 tanggal 11 Nopember 2015, Akad Pembiayaan Al MusyarakahNo. 007/BLGE/MSKH/BSBMKS/X1/2015 tanggal 12 Nopember 2015,Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama ) yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Makassar yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA * Peringkat (Pertama )Nomor : 3446/2016 tanggal 09 Mei 2016 dan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 149/2016 tanggal 07 April 20167

Kasasi I/dahulu Tergugat karenaTurut Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat belum melunasi hutangnyakepada Bank Mandiri, maka dilakukan terlebin dahulu Akad/Perjanjian AlQardh agar Turut Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat dapat melunasiseluruh hutangnya kepada Bank Mandiri serta menjadi pemilik sepenuhnyaatas Mesin Autoclaved Aerated Concrete (ACC) KEEN CRETE KBT 1550yang diproduksi oleh HESS ACC SYSTEM B.V:;Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSNMUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang, Al/Qardh

adalah akad pinjaman dariLKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dengan ketentuanbahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanyakepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan cara pengembalian yangtelah disepakati;Setelah Turut Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat melunasihutangya dengan Bank Mandiri dengan fasilitas A/Qardh dan menjadipemilik sepenuhnya dari Mesin Autoclaved Aerated Concrete (ACC) KEENCRETE KBT 1550 yang diproduksi oleh HESS ACC SYSTEM B.V.

No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu;

Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ketentuan mengenai Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II pada:

1. Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah

Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;

Seluruh Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, termasuk namun tidak terbatas kepada:

1) Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari

No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, dan (II) utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III;

8.

Larangan tersebut berlaku pada piutang yangtimbul dari akad qardh atau jual beli tangguh (tidak tunai).(Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no. 101 11/4 tentang baialdain)2.

Bentuk transaksi yang dilarang ini berlaku padapiutang yang ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidaktunai. (Qararat wa Taushiyat Nadawat alBarakah, AlAmanahalAmmah li alHaiat alSyariyah, Majmuah Dallah alBarakah, Jeddah, cet. VII, Tahun 2006) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia We Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS 8 e.

bahwa mereka merasatidak pernah mengajukan dana talangan haji dan juga tidak pernah menandatangani suratsurat permohonan dana talangan haji yang diajukan ke BSMtersebut ;Bahwa sebenarnya proses pengajuan/pinjaman dana talangan haji di BSMadalah Nasabah menanda tangani dokumen yang dilengkapi dengan syaratsyarat antara lain Foto kopi KK, KTP, Surat Nikah dan lainnya, lalu olehbagian merketing di proses, setelah disetujui oleh pimpinan baru bisa cair,namun sebelum dana cair harus ditandatangani Akad Qardh

terlebih dahulu ;Bahwa untuk tandatangan Akad Qardh, tidak diatur apakah yang bersangkutanharus hadir atau tidak, yang jelas pada saat saksi menerima berkas dari stafsaksi untuk ditandatangani, nasabah sudah tandatangan terlebih dahulu;Bahwa saksi tidak mengetahui aturan perjanjian, saksi percaya pada anak buahsaksi ;Bahwa benar Akad Qardh yang ditunjukan dipersidangan ini adalah tandatangan saksi, namun saksi tidak mengetahui kalau tanda tangan korbandipalsukan ;Bahwa atas kejadian tersebut, telah

termasukmengurusi suratsuratnya ;Bahwa seharusnya apabila ada nasabah yang akan buka rekening, yangbersangkutan harus datang sendiri ;Bahwa jika ada pengajuan dana talangan haji, kadang saksi mencocokan tandatangan pemohon dan KTP, tapi kadang juga tidak ;Bahwa dalam hal sebagai mitra pengumpul, antara Saksi dengan terdakwa,tidak ada kerja sama, hanya sekedar ada komisi saja setiap orang dapat Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa setelah kejadian tersebut, sekarang kalau ada Akad Qardh

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah Akad Qardh Nomor 71, tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Subang dan Akad Murabahah Nomor 29, tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Subang ;
3. Menolak gugatan Para

Tenny Tania, Jenis Usaha Qardh, yang berisikan:

Penjaminan tersebut tidaksah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).Dalam pasal tentang qardh, pensyarah telah menuturkan masalahini penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalampasal tersebut adalah sebagai berikut: Seandainya seseorangberkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan akumenjaminnya.

Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutupkekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti denganpremi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yangakan datang.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia IY118 Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah 1212. Kontribusi adalah sejumlah uang yang diterima oleh LPS sebagaidana kepesertaan (rasm alisytirak) bank syariah dalam programpenjaminan simpanan.13.

No.273/Pdt/2017/PT.Smg.Risalah Lelang No. 810/37/2018 tanggal 3 Juli 2018.Perjanjian Kredit No. 064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 bersertasegala perubahan dan perpanjangannya.Perjanjian Qardh No. 005/Qardh/015/12 tanggal 27 November2012.Perjanjian Pembiayaan No. 006/PP/015/12 tanggal 27 NovemberHalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PN.Smg10.@+~ 9209 5 z= @ *o72905~ Oo a9 5h.2012.Perjanjian Kredit No. 071/PK/240/13 tanggal 4 November 2013.Perjanjian Kredit No. 047/PK/240/14 tanggal 24 Juli

tertanggal 8 Juli 2013 terhadap Perjanjian Kredit No: 064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011Perubahan ke7 tertanggal 30 Juni 2014 terhadap Perjanjian KreditNo : 064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011Perubahan ke8 tertanggal 24 Juli 2014 terhadap Perjanjian KreditNo : 064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011Perjanjian Kredit No : 071/PK/240/13 tertanggal 4 Nopember 2013.Perjanjian Kredit No : 047/PK/240/14 tertanggal 24 Juli 2014.Perjanjian Pembiayaan No : 0O06/PP/015/12 tertanggal 27Nopember 2012.Perjanjian QARDH

No : 005/QARDH/015/12 tertanggal 27Nopember 2012.Sertipikat HM No. 00862, atas nama Lani Harijanti Gondo, Luas +140 m2, terletak di JI.

(AsSuyuthi, alAsybah wa alNadzair, 63)Substansi Fatwa DSNMUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentangGiro, No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Mudharabah, No.08/DSNMUI/IV/2000 tentang Musyarakah, No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah, No. 19/DSNMUI/IV/2001tentang Qardh, No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Ju'alah,dan No. 63/DSNMUI/XII/2007 tentang SBIS.Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional padaKamis, 26 Zul Qadah 1428 H/06 Desember 2007 M.MEMUTUSKANFATWA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIASYARIAH JUALAH (SBIS

bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati isi dari perjanjianPembiayaan Murabahah (Bukti P2 ) dalam pasal 17 tentang penyelesaian Perselisihanmenyatakan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secaramusyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatanmaka di putus melalui dan menurut peraturan Procedur Badan Arbitrase MuamalatIndonesia ( BAMUI ) , akan merupakan putusan pertama dan terakhir serta mengikatkedua belah pihak dan menurut Akad Qardh

bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati isi dari perjanjianPembiayaan Murabahah (Bukti P2 ) dalam pasal 17 tentang penyelesaian Perselisihanmenyatakan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secaramusyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatanmaka di putus melalui dan menurut peraturan Procedur Badan Arbitrase MuamalatIndonesia ( BAMUI ) , akan merupakan putusan pertama dan terakhir serta mengikatkedua belah pihak dan menurut Akad Qardh

alRahn)Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:iPAkad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSNMUI Nomor:25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSNMUI Nomor:26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSNMUINomor: 68/DSNMUI/II/2008 tentang Rahn Tasjily;Akad Jualbeli (a/bai) adalah sebagaimana dalam fatwaDSNMUI Nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah;fatwa DSNMUI Nomor: 05/DSNMUI/IV/2000 tentang JualBeliSalam; dan fatwa DSNMUI Nomor: 06/DSNMUI/IV/2000tentang JualBeli Istishna;Akad Qardh