ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

/penelitiasingprediksiindo...Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..PERBANYAK DOA...TETAP WASPADA...Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya diPulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaOo * LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar5 khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

kecil sebesar 1%dan untuk skala besar sebesar 2,5%.

Pemohon selaku Pengusahaperikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk kedalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon.

Skala Menengah per tahun Rp. 10% ProduktifitasKapalx Harga Patokan Ikanx ukuran GT Kapal3.

Skala Kecil Per tahun Rp5% x Produktivitas Kapal x Harga Patokanikan x Ukuran GT Kapal;2. Skala Menengah Per tahun Rp10% x Produktivitas Kapal x HargaPatokan ikan x Ukuran GT Kapal;3.

kecil menjadi 5%, Skalamenengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyatamelanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secaratidak wajar.

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Dengan Persetujuan Bersama:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANGUNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.1/20www.hukumonline.comBAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

1945.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Otoritas Jasa Keuangan.BAB IlASAS DAN TUJUANPasal 2LKM berasaskan:zaabc.def.keadilan;kebersamaan;kemandirian;kemudahan;keterbukaan;pemerataan;keberlanjutan; dankedayagunaan dan kehasilgunaan.2/20www.hukumonline.comPasal 3LKM bertujuan untuk:a. meningkatkan akses pendanaan skala

rencana kerja.Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.BAB IVKEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHABagian Kesatu4/20www.hukumonline.comKegiatan UsahaPasal 11Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluiPinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala

Lembagalembaga tersebut perlu dikembangkanterutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatanperekonomian masyarakat, knususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagiusaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikroini memang hanya difokuskan kepada usahausaha masyarakat yang bersifat mikro.

Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yangmenyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangankerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sertameningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskindan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undangundang tentang lembaga

KAL Skala 1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor atas namaYoridie Nomor Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 :6.000, Peta Cincang Kontraktor atas nama Yoridie Nomor Kontrak :004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 : 6.000, Peta RumpukKontraktor atas nama Yoridie Nomor Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008Hal. 11 dari 72 hal. Put. No.771 K/Pid.Sus/201412.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.PT.kala 1 : 6.000, Kuitansi pembayaran uang dari PT.

KahayanAgro Lestari Skala : 130.000;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara PemeriksaanPekerjaan, tanggal 01 November 2010 sebesar Rp21.036.000,00(dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) berikut : 1 (satu )lembar Peta Realisasi LC Imas Tumbang SITE Timpah PT. KahayanAgro Lestari Skala 1 : 70.000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian & KesepakatanKerja Nomor : 07/KAL/SPKITC/Div.

Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 70.000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian & KesepakatanKerja Nomor : 08/KAL/SPKITC/Div.

Kahayan Agro Lestari Skala 1 :120.000;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara pemeriksaanPekerjaan tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp11.610.000,00(sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berikut : 1 (satu)lembar peta pembayaran Land Clearing Imas Tembang, Cincang,Rumpuk Divisi 1 PT. Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 130.000;3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Surat Contractor Payment FormPT.

Kahayan Agro Lestariluas + 20.000 Ha skala 1 : 300.000 sesuai RTRWP 2003 dan petaLokasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Kahayan AgroLestariluas + 20.000 Ha Skala 1 : 300.000 sesuai TGHK 1982;1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor84.600.42 tanggal 04 November 2006 perihal Pengukuran bidangtanah PT.

Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan menyampaikan Struktur dan Skala Upah kepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung PusatKelas 1A Khusus;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu,meskipun ada upaya perlawanan, verzet, kasasi, dan/atau peninjauankembali

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yangbekerja di wilayah HAR2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasarperhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;4.

kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasitanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasitanggal 25 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti belum membuat dan membernakukan struktur &skala

upah bagi pekerja/oburun dan belum memberlakukan struktur danskala bagi pekerja/buruh, maka Tergugat tepat dihnukum untuk membuatdan memberlakukan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan (VidePasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah):Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlumemperbaiki pertimbangan dan putusan Judex Facti sebagai berikut: Bahwa terhadap

Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., HakimHalaman 12 dari 13 hal. Put.

strong>SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

1. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Acara;Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (560 m x 50 m) denganukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

rangka pelaksanaanidentifikasipembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019sebagai berikut:a.

Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (50 m x 50 m)dengan ukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

1:25.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000;1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam,Kabupaten Tana Paser, Provinsi

Dimohon untukPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII (Persero) DesaBinangon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Luas 1.780Ha, Skala 1:50.000;4 (empat) lembar foto copy legalisir Kep.

1:30.000;1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero)Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon;1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang,luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000;Hal. 7 dari 37 hal.

1:25.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000;Hal. 15 dari 37 hal.

No. 2200 K/PID.SUS/201516)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000;1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara KomamKabupaten Tana Paser Provinsi Kaltim;2 (dua) lembar foto copy legalisir, surat Sekda Kabupaten Paserkepada Kadistanbun Kabupaten Paser, Kadishut Kabupaten Paser danKepala Badan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Saksi tidak mencari peta skala lain dan data fisik lainnyakecuali hanya peta skala 1:2.000 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui untuk Transmigrasi biasanya ada 2 peta yaitu : petaskala 2.000, dan peta skala 5.000 atau peta skala 10.000. Perbedaannya adapada legalitasnya. Peta skala 2.000 digunakan untuk memetakan tanah yangsudah bersertifikat. Peta skala 5.000 itu adalah peta rancang kavling yang dibuatberdasarkan permintaan Kantor Departemen Transmigrasi.

Peta skala 2.000dibuat berdasarkan peta skala 5.000;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian hak atas tanah kepada pesertaTransmigrasi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN. Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.

;Bahwa saksi mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap peta skala 5.000dan menurut saksi ada indikasi sengketa batas tanah, tetapi menurut saksi bukanHal 28 dari 48 Hal.

1:2.000 (buktiTL5) dan ternyata bentuk tanah milik Tergugat Il sama dengan dalam peta skala 1:2.000(bukti TI.5) ;Menimbang, bahwa menurut saksi Sudrajat A.R.

S.ST terdapat perbedaan antarapeta skala 2000 dan peta skala 5000 dimana peta skala 2000 adalah merupakan petauntuk tanah yang telah bersertifikat sedangkan peta skala 5000 adalah peta untuk tanahyang belum bersertifikat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lopo diperoleh fakta bahwa saksipernah menggarap tanah/lahan milik saudara Giran namun pada saat itu para Penggugatbelum menempati lahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan selama para Penggugat menempatitanah objek sengketa

MUHAMMADBAKRI melanggar Undangundang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Bahwa ahli menerangan Peta menurut Peraturan Direktur Jenderal Planologi KehutananNomor : P.3/VIIIPSDH/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan PenyajianPeta Kehutanan adalah suatu gambar dari unsur unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatubidang datar dengan skala

tertentu.Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan isinya peta dibedakan menjadi Peta Umum, contoh: Peta Atlas , Peta Dunia dan Peta Tematik, co : Peta Geologi, Peta Kawasan Hutan.Berdasarkan Skalanya peta dibedakan menjadi : Peta Kadaster (skala 1:1000 s.d 1:5000),Peta Skala Besar (skala 1:5000 s.d 12250.000), Peta skala sedang (skala 1:250.000 s.d12500.000), Peta Skala Kecil (skala 1:500.000 s.d 121.000.000), Peta Geografi (Lebihkecil dari skala 1:1000.000).Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pemetaan adalah

Kegiatan menggambarkan unsur unsuralam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumiyang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.Bahwa Pengukuran batas hutan adalah kegiatan menentukan titik batas di ataspermukaan bumi (tanah atau perairan) dari suatu areal hutan untuk memisahkan kawasanhutan dengan selain kawasan hutan, atau membagi jenis kawasan hutan yang memilikiperbedaan fungsi.Bahwa ahli menjelaskan Hutan berdasarkan Pasal langka 1 UndangUndang

Tahun Anggaran 2010;2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syarat-syarat Teknis (RKS) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3. 1(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPU-CK/2011 tanggal 11 Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4. 1(satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5. 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor 15 /CV-BS/MTW-V/2010 tanggal 11 Mei 2010;6. 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti 1 skala

:10;7. 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;8. 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;9. 1(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baru skala 1:100;10. 1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana, dan detail ornamen ;11. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010; 12. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010; 13. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010; 14. 1(satu) eksemplar asli

DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1(satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;171818l(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1(satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Juli 2010;l(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor:15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

:10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;1(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;1(satu) lembar asli gambar potongan,denah rencana,dan detail ornamen;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke 1 tahun2010;1(satu) eksemplar

/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;4 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

:10;7 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;8 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;9 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;10 1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana ,dan detail ornamen ;111213141516171819201(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan

:10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;10111213141516171819206.1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala:10;(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana, dan detail ornamen ;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;l(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke

249/Kpts-II/1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Departemen Kehutanan Tanggal 27 Februari 1998 ;- 1 (satu) rangkap photo copy lembar 1 Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO ;- 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

Kampar Provinsi Riau Luas 7.027, 82 Ha (Bruto), 972,27 Ha (Netto) skala 1:50.000 disahkan di Pekanbaru Nomor : 01/PSPI/I/2014 Tanggal 10 Januari 2014. Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

IDRUS, CS PT PSPI Petapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluh lima hektar) ;- 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPI Petapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan biaya kepada Negara ;

IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan supaya Terdakwa I H. IDRUS Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa IIH.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO ;e 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 Peta Areal Kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas +50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala :50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts11/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri KehutananSdr.

IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakandalam pembuktian perkara ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa I. H. IDRUS BinALWI (Alm) telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :321.

IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H.

IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

Lumajang Provinsi Jawa Timur luas :1.052,18 HA ; panjang : 27,37 KM ; Skala: 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Hydrologi arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas:1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Geologi, arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab.

Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas :1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta kawasan Hutan,areal penggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian,Kec. Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas> 1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Halaman 80 dari 99 halaman perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY.26. Bukti P 2627. Bukti P 2728. Bukti P 2829. Bukti P 2930. Bukti P 3031. Bukti P 3132.

Lumajang Provinsi Jawa TimurLuas : 1.052,18 HA ; Panjang : 27,37 KM Skala : 1:Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian KARELHENDRIKUS KREMERALIAS KAREL SUDARSONO,No.470/03/429/560.410/2003.

Bukti P 37Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Arahan OrientasiLapangan areal penggunaan lain di Kecamatan Candipuro Kecamatan Pasirin dan Kecamatan TempursariKabupaten Lumajang Luas : 1.052,18 HA ; Panjang :27,37 KM: Skala : 1:25.000 ; Foto kopi dari foto kopi Peta KPH PROBOLINGGO bagianHutan Pasirian BKPH Pasirian ;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari GerakanRakyat Tolak Rekayasa Lahan GERTAK RELA DesaGOndoruso, Kec. Pasirian, Kab.

Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.

tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala

Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa

narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Putusan Nomor 05 P/HUM/2017Pasal 30(1)(2)Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder,c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran.Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dariPeraturan Pemerintah ini.Pasal 37(1)(2)(3)(4)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun.Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayananHalaman 20 dari 77 halaman.

fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;:pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder:pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana

sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier, danpengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier.Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan

harus disepakati antara pihak pekerja/Pengugat dan Tergugat, besaran gaji pokok atau upah pokok ini telahbertentangan dengan besaran gaji pokok atau upah pokok yang diterimasecara riil setiap bulannya, dan juga tidak sesuai dengan isi kesepakatanangka 1 dalam Perjanjian Bersama (PB), maupun ketentuan pada Pasal 1ayat (30), dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

tunjangan jabatan sebesar Rp. 10.000.000, (atauprosentase antara upah pokok dengan tunjangan tetap tidak sesuai denganPasal 94 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),dan antara upah pokok terendah dengan upah pokok tertinggi tidakberpola , tidak sesuai dengan best practice maupun ketentuan yang telahdiatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang RI Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

Dirgantara Inonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009SKEP 248, dimana proses pembuatannya tidak sesuaisebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dandijadikan oleh Tergugat sebagai bagian dari peraturan perusahaan yang juga tidaksesuai atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disepakati dalam angka1

Tetapi apabifa Tergugat tidak melaksanakan atau membayarupah dibawah upah minimum, maka Penggugat perlu mengingatkannya sesuaidengan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2013;Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat agar memakai Kep 49/Men/IV/2004 tentangketentuan struktur dan skala upah adalah merupakan petunjuk teknis pembuatan/penyusunan struktur dan skala upah serta contohcontoh pembuatan struktur dan10.11.skala upah bagi perusahaan perusahaan yang memang mengalami kesulitan dalampembuatan struktur dan skala

upah, tetapi bagi yang sudah menggunakannya dansudah ada struktur dan skala upah tetap berlaku seperti biasa, selama tidak melanggarperundangundangan yaitu pembavaran upah dibawah upah minimum.

OK SITANGGANG danmenimbulkan kepulan asap yang tebal.JOHANNES BUTARBUTAR (Anggolahan tersebut dan setelah dilakuberasal dari lahan milik Terd a Bahwa menurut Ahli Kehutanaf ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanat Kepulan asap tersebut, saksi Bukit Kapur) bergegas menujuemeriksaan terungkap bahwa apiKawasan Hutan Wila Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pada titik ert (l) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 BT 10 , 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petakawasan h vinsi Riau skala

1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriKehut ren omor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014d Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanSO Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriQe oan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi (HPkK).

lampiran Kepu SeKehutanan Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 sos 2014dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan men an Kawasantanteri Hutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampira utusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 3 k/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa cae dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).

menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan danLahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, FakultasKehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 5 Nopember A ngditandatangani oleh Prof.

Bahwa menurut hutanan ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanah XIX Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pad&@sitikykoordinat LU (I) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 fpr 19 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petak utan provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriSayer Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014< Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup

Bahwa Para Penggugat selain menandatangani Perjanjian KreditNomor : MBD.YDG/035/KUM/2015 tanggal 29 Januari 2015 (untukselanjutnya disebut Perjanjian Kredit), juga telah menandatanganiDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015.b.

Bahwa Para Penggugat juga telah menandatangani Daftar SkalaAngsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015, yang mana dalamDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro dalam setiap bulannya jumlahangsuran sebesar Rp.3.877.777,78 digunakan untuk pembayaranAngsuran Hutang Pokok sebesar Rp.2.777.777,78 dan AngsuranHutang Bunga sebesar Rp.1.100.000,f.

Bahwa dengan Para Penggugat telah menandatangani PerjanjianKredit dan Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro, maka seharusnya ParaPenggugat mengetahui bahwa kewajiban hutang pokoknya nilai nyalebih dari Rp.23.000.000,h.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengerti dengan yangdimaksud dalam Perjanjian Kredit dan lampiran Perjanjian Kreditberupa Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari2015 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat,seharusnya Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat padaHal 28 dari 35 hal Putusan No.4/Pdt.G/2017/PN.

Foto copy Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro , diberi tanda bukti T. 3 ;4. Foto copy Surat Peringatan Kredit Segmen Mikro NomorR.07.Um.Yog/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T. 4 ;5.