Ditemukan 6008 data
225 — 197
SK.Pdt.2020/PA.PRA,tertanggal ...... telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :MUNAJAH, SH. : Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & KonsultanHukum Munajah, SH. Dan Rekan yang beralamat di Bundua Desa JagoKecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan telah memilih domisili hukumditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum PARAPENGGUGAT;MELAWAN1.
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
236 — 552
Panjaitan Kav. 57, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.144/ARS LF/PERTO/SK.PDT/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebutPembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Lawan:1. PT. ANEKA TAMBANG (PT. ANTAM dahulu PT. NIKKELINDONESIA/BPUPTUN), yang berkedudukan di Jalan Letjen. T.B.Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M.Hamzah, S.H., Eri Hertiawan, S.H.,LL.M.
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
100 — 32
,Advokat & Penasehat Hukumberalamat di Jalan Danau Sentarum No. 40 Kota Pontianak, Provinsi KalimantanBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register SuratKuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor126/SK.Pdt/2018/Pn.Ptk tanggal 11 Mei 2018 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriPontianak Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptk tanggal 3 Mei 2018 tentangpenunjukan
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
Termohon:
1.PT Geria Wijaya Prestige
2.Fireworks Ventures Limited
3.Alfort Capital Limited
4.Bapak Tomy Winata
5.Gaston Investment Limited
6.PT Pengelola Investama Mandiri
7.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
254 — 199
Pengelola Investama Mandiri selaku Kreditor;setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P35;Fotokopi Pemberitahuan Terakhir Hasil Tanggapan Dari Debitor/ParaKreditor PT Geria Wijaya Prestige, melalui Harian Kontan halaman 3 padatanggal 1 April 2021, setelah dicocokan sesuai dengan print out, diberi tandaP36;Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 040/SK.PDT/SA3/2018, tanggal 12Desember 2018, dengan pemberi kuasa YUDI KURNIAWAN HADDY selakuDirektur mewakili Direksi ALFORT CAPITAL LIMITED dan penerima
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
149 — 396
., Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 001/ARO&Ass/SK.Pdt/I/2018 tertanggal O1Januari 2018;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan paraPenggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnyamasingmasing, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah AgungHalaman 12 dari 176 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw.Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telahmengupayakan
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
202 — 74
,M.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:2/EHSPART/PTK/KHSG.KPPU.2/23/2017 tertanggal23 September 2017 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29September 2017 dibawah Register Nomor 307/SK.Pdt/2017/PN.PTKsebagai Kuasa untuk mewakili Serta mempertahankan kepentingan hukumPemberi Kuasa sebagai Pemohon Keberatan dalam mengajukanPermohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU.. Kedudukan Hukum PT.
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130
Penggugat dan Penggugat II, sebagaiperwakilan PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARANOMPU ONDOL BUTARBUTAR SIGAPITON Sesuaidengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0012482.AH.01.07.Tahun2020, memberikan kuasa kepada Dian Moris Nadapdap,SH, Franciskus Siallagan, SH dan Nasib ParlindunganSilalahi, SH, masingmasing Advokat dari Kantor LembagaBantuan Untuk Hukum Cortio Sima (LBH CTS), yangberalamat di Jalan Cipto No.88 Pematangsiantar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK.PDT
Terbanding/Penggugat : SUSIANTI BINTI MUHIRIM
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (BNI) KANTOR CABANG PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
108 — 58
Prov-NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK.Pdt/ADV-MW/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 396 SK/Pdt/2022/PA.Pra, tertanggal 1 Agustus 2022, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;