Ditemukan 754 data
71 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)tidak tepatPasal II (dua romawi) ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UndangUndang KUP),menyatakan sebagai berikut:"Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampaidengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuanUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan
27 — 17
barang siapa adalah subyek hukum yaitu siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk terdakwa IGEDE SUTAMA, sehat jasmani dan rokhani yang telah dipandang mampu serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 9 Mei2011, No.PDM1191/DENPA/04/2011 dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, iadiajukan sebagai terdakwa dipersidangan, terdakwa setelah mendengar dakwaan yangdibacakan oleh Jaksa Penuntut Umurn
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum;Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidakmenjelaskan dan menyinggung posisi Tergugat II (Kelurahan Jati Cempaka)dan Tergugat Ill (Camat Kecamatan Pondok Gede) akan tetapi di dalampetiturn angka 4 hal. 12 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriBekasi untuk : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang telah sangat besar merugikan Penggugat, karenaPara Tergugat telah menguasai, memakai, memanfaatkan dan menjadikansebagai jalan umurn
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 pasal ataulebih atas satu tindak pidana; Surat dakwaan berbentuk komulatif dibuat apabila terdapat tindakpidana yang bentuknya perbarengan atau konkursus; Surat dakwaan berbentuk gabungan (kombinasi) yaitu padaprinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk komulatif ataualternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan Kel, Kell danseterusnya masingmasing selain menggunakan dakwaan tunggalsalah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis ;Bahwa penyusunan atau formulasi Surat Dakwaan Penuntut Umurn
59 — 21
perbuatan melawan hukum.Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidakmenjelaskan dan menyinggung posisi Tergugat II (Kelurahan JatiCempaka) dan Tergugat III (Camat Kecamatan Pondok Gede) akan tetapidi dalam petiturn angka 4 hal. 12 memohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Bekasi untuk : "Menyatakan Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah sangat besarmerugikan Penggugat, karena Para Tergugat telah menguasai, memakai,memanfaatkan dan menjadikan sebagai jalan umurn
106 — 27
Bahwa pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam melakukanpembelaan telah kami sampaikan sebagai pertimbangan yang meringankandalam tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa.Berdasarkan Tanggapan alasanalasan yang telah kami uraikan secaralengkap dan jelas dalam menjawab Pledoi Terdakwa Zaenal Arfiansah BinSukino, maka kami Penuntut Umurn Memohon Kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini Menolak Pembelaan Terdakwa dan mengabulkanTuntutan Pidana kami No. REG. PKR.
82 — 27
barang yang tidak bergerak (dalam hal ini tanah hak milikberdasarkan SHM No. 124/Tomang), Badan Pengawas TERGUGAT I saatitu telah memberikan persetujuannya, sebagaimana disebutkan di dalamAkta Hibah No. 5/1970 ;li adanya suatu hal tertentu atau suatu pokok persoalan tertentu, yakni tanahberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 124/Tomang ; danVvadanya suatu sebab yang halal, yakni perbuatan hukum hibah yangdilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan, ketertiban umurn
84 — 58
Bahwa keberatan PENGGUGAT II perihal tidak diberikan tanggapanselama lebih dan 30 (han) dan TERGUGAT Ill tidak beralasan dan sudahsepantasnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima karenaPENGGUGAT Ill telah memberikan jawaban untuk menyelesaikan haltersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanKepentingan Umurn dan Tim Pengadaan Tanah Tol Jorr Il RuasCengkareng Batuceper Kunciran ;c.
53 — 18
funrutelahdikirim kepada Penuntut Llnrum dari apabila Penuntut Umurn menyatakan lengkap,mal
193 — 105
penerima hak garap juga tidak dibenarkan karenatujuan dari SK KINAG itu adalah untuk tanah pertanian bukan untuk nonpertanian apalagi Penggugat sebagai badan hukurn yakni bad an usahadibidang property yang orientasi profit atau Keuntungan ;Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak selain dan seterusnya dalilPenggugat karena tidak berdasarkan hukumM ;Bahwa dengan demikian sertipikat objek sengketa telah diterbitkan sesualdengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dengan mernperhatikanasasasas umurn
63 — 4
Akan tetapi di dalam perkara iniberdasarkan atas fakta gugatan Penggugat di dalam pedanjian kredit danpengakuan hutang dimaksud Tergugat mempunyai hak untuk melakukanpelelangan / menjual umurn atas obyek sengketa, apabila tedadi kreditmacet.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUTRISNA, SH
100 — 46
Dengan demikian sudah pasti tidak ada paksaanatau tekanan dari siapapun juga untuk menjadi saksi.Sedangkan Penuntut Umurn serta terdakwa secara tegasmenyetujuinya baru dapat menjadi saksi di bawah sumpah. Jikatidak ada persetujuan dari Penuntut dan terdakwa, saksitersebut memberikan keterangan tanpa disumpah ( pasal 169ayat 2).
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
137 — 73
Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.BDGPenggugat berkepentingan secara langsung dan sangat dirugikan atas terbitnyaSertifikat Hak Pakai Nomor 4/Gempolsari tangal 18031986 luas 60.130 M2dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985 tanggal 18121985, atas namaDepartemen Pekerjaan Umurn Republik Indonesia Cq.
NELSON JEFRY ENGKA bertindak untuk atasa nama PT.Mitrakoe
Tergugat:
1.Ny. LIDYA LORENS
2.Ny.LIDYA GOSAL
3.CHRISTANTO RAMBITAN
Turut Tergugat:
1.RONNY RAMBITAN
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
112 — 48
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugatpada poin 33patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh mejelis hakim yang muliakerena SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umurn ) merupakanfasilitas umum dan dipergunakan untuk kepentingan umumsehingga tidak bisa diletakkan sitajaaminan ( CONSERVATOIRBESLAG).10.
70 — 15
Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya. melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaKorupsi. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Dinas Pekerjaan Umurn
lampirannya.809. 1 (1 atu) bendal dokumen Kontrak Pelelangan Umum pekerjaan KontruksiNomor05.89/PPKDPUPESDM/2011 tanggal 28 Juli 2011.10. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon Nomor : 7001150 aPUPESDM tanggal 23 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana TeknisKegiatan (PTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pembantu BendaharaPengcluaran (PBP), Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada DinasPek crjaan Umurn
70 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melaporkan kepada penyidik umurn= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undangundang ini;e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;>.
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal dalam Buku Panduan cukup Kepala Sekolahdan Bendahara saja.Bahwa dalam persidangan terungkap faktafakta yang rnenunjukkan bahwaJaksa Penuntut Umurn tidak dapat membuktikan dakwaannya, misalnya: biayapemeliharaan ruang komputer (terali pengaman ruang komputer) yang dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdapat selisin sebesar Rp.600.000,.
138 — 33
Notaris di Bandung, yang disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai cukup, diberi tanda T 10;Foto copy Surat Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PEMBAHARUANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umurn, Nomor: AHU.2551.AH.01.04.
53 — 35
pembuktian yang sernpurna, sehingga akta otentikmempunyai kekuatan mengikat kepada ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 833"KUH perdata yang mengatur " sekalian ahli waris dengan 'sendirinya menuruthukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutangyang meninggal selanjutnya M Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika hal. 586 menyatakan daya kekuatan mengikat akta otentikkepada ahli didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip umurn
180 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan denganketertiban umurn, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 1320 KUH Perdata:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu pokok persoalan tertentu;4.