Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah salam suala sikala saala
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
88 — 26
  • gantirugi pembebasan lahan setelah mendengar dari masyarakat tempat lokasikami ada membuat harga sesuai usulan terlampir perihal permohonanpembebasan lahan tanggal 15 Mei 2006 serta lokasi tanah dengan ukuran1,5 Ha, dengan harga sekitar Rp.50.000, permeter persegi, selain suratNo. 050/2003/DISHUBPPROG/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembebasan lahan terminal tipe cdi Muara Komam dan Longkali tahun 2006 yang diajukan ke Bupati Pasirhanya ada dua lokasi, sesuai dengan skala
Pengadilan PN PALU
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
80 — 12
  • BanggaiTahun 2015 semua pekerjaannya hampir sama, karena yang menentukanbesarnya anggaran /asistensi adalah Bidang Teknis, tetapi idealnya dariMusrembang kemudian dicatat selanjutnya dilakukan Survai Teknik olehbidang Teknik dan dilakukan asistensi ke Bapeda;Bahwa skala prioritas /tolak ukur penentuan Musrembang dapat menjadi suatukegiatan yaitu Kegiatan itu muncul setelah adanya pembahasan antaraBAPEDA dan Legislatif yang mana dari masingmasing instasi mempunyaiskala prioritas sendiri, misalnya
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
MUSTAPA
177 — 136
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2 ;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
RIDWAN SETIAWAN, SH Bin ZARKASIH
168 — 117
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 26-05-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 329/Pid.B/2023/PN Btm
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
2.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
3.NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Budi Sudarmawan
211 — 0
  • JUNAEDI dengan luas +- 43,66 Hektar dengan Skala 1:15.000
  • Salinan Surat Klarifikasi Lahan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 September 2018
  • Salinan Permohonan Pemutihan Kawasan Hutan di Kelurahan Sambau Kec.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
524 — 460
  • Klungkung.Bahwa pada waktu itu belum dibuatkan perjanjian/kesepakatan tertulis antara pemilik tanah dengan pihakPemda Klungkung, waktu itu saksi memberikanmasukan agar dibuat Risalah hasil Rapat ditambah fotofoto, pen nhar:pemili/wakil pemilik dengan Panitia Pembebasan Tanah,SK Pembayaran Ganti Rugi dan sampai saat ini belumdibuat karena saksi selakupemilik tanah belum pernahmenandatanganidokumensepertiyang diberitahukantersebut;Bahwa luas keseluruhannya awalnya adalah 10 Ha,tetapi setelah dihitung dari skala
    lalu saksilangsung diminta oleh Klian Subak Gunaksa I WAYANMARDIKA untuk membantu menentukan batasbatastanah di lokasi tersebut;Bahwa kemudian Klian Subak Gunaksa I WayanMardika memberikan saksi data berupa gambar/peta danDaftar Nama Pemilik Tanah yang tanahnya kena rencanapembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermagaGunaksa lengkap dengan nomor persil dan nomorbloknya;Bahwa selanjutnya berpedoman dari gambar dan datayang diberikan tersebut, lalu saksi bekerja dengan caragambar tersebut saksi skala
    kemudian saksi cocokangambar dengan luas masingmasing kepemilikan, jadikalau dalam dokumen kepemilikannya luasnya misalnya2500 m2 maka dibuat gambar sesuai dengan bentuktanahnya dengan skala yang disesuaikan dengandokumen tersebut, setelah itu barulah dihitung luas yangkena sesuai gambar rencana jalan dan dermaga;Bahwa hasil pekerjaan saksi buat tertulis berupa Petarekontruksi penunjukan batas tanah Yang Terkena Jalandan Dermaga Gunaksa, kemudian saksi serahkan kepadaKlian Subak I WAYAN MARDIKA
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 25 Mei 2016 — Ir. MUHAMMAD ZUHRI, MM Bin SAMSURI
106 — 24
  • pengajuan bantuan kePropinsi Jateng untuk pembangunan gedung perawatan, pada tanggal 7Oktober 2011 pihak RSUD Rembang membuat surat proposal pengajuanbantuan ke Kemenkes melalui Dinkes Propinsi Jateng untuk pembangunangedung IBS ( Instalasi Bedah Sentral ) Pada sekitar bulan Oktober 2011pihak RSUD Rembang koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkestentang perubahan pengajuan proposal bantuan yang awalnya untukpembangunan gedung IBS menjadi gedung perawatan karena kebutuhanyang lebih mendesak dan skala
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
344 — 365
  • Selanjutnya usulan saksibawa ke Musyawarah Desa untuk dibahas dan disetujui dimana tidak semuausulan disetujui karena dilihat skala prioritas dan anggaran yang tersedia;Bahwa tujuan Musdes untuk memusyawarahkan kegiatan yang akandilakukan oleh pemerintah desa;Bahwa melalui penyerapan aspirasi masyarakat dan pengusulan kegiatantersebutlah peran saksi dalam penyusunan APB Desa;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pendamping desa dalam halpengelolaan dana desa;Bahwa awalnya saksi ke kantor seminggu
    kebutuhan yang akan digunakan bersama Kepala Desamencairkan uang dengan slip penarikan yang ditandatangani Kepala Desa;Bahwa apabila penarikan nilai kurang dari RP.24.000.000, pernah 2 (dua)kali kuranglebihnya tapi sudah ditndatangani Kepala Desa diantar oleh staffpembantu;Bahwa uang keluar yang membawa uang adalah terdakwa kemudianterdakwa memanggil Kasi/Kaur sesuai perintah Kepala Desa;Bahwa ada yang Kepala desa untuk ditipkan Bumdes penyerahan di ruangKepala Desa dengan Kasi Pembangunan yang skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
59 — 16
  • Bahwa benar Terkait dengan dana BOS sesuai singkatannya merupakan danaBantuan Operasional Sekolah dalam skala Nasional yang diterima Madrasahlotidaiyah (MI) Al Hidayah, sepengetahuan saksi dipergunakan untuk 10 %untuk perpustakaan, 90 % membayar gaji guru & karyawan dibagi menjadi 13bulan, 12 bulan gaji reguler dan gaji ke 13 untuk hari raya, karena Terdakwa Drs.H.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
175 — 64
  • kegiatanBidang Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 8 Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2016 yang berbunyi prioritas penggunaan penggunaan DanaDesa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa,dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitaswarga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatanpendapatan, serta perluasan skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
100 — 37
  • Pino Raya berikut harga satuan masingmasingbarang dituliskan pada kolom Harga pada Lembar Formulir PenawaranPengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No NamaBarang/ Spesifikasi Volume Satuan HargaSatuan Jumlah HargaJasa TeknisMinimal1 Mesin jahit 30 Buah Rp.1.400.000) Rp.42.000.000Butterfly2 Mesin Obras 6 buah Rp.1.350.000 Rp.8.100.000Butterfly3 Kertas skala 40 buah Rp.4.000 Rp.160.000bolak balik4 Buku Polal 40 Buah Rp.15.000 Rp.600.000Kostum5 Karbon jahit 300 Lbr Rp.6.000 Rp.1.800.000warna6 Meteran
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2301 — 659
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Mengingat tugas KPK sebagaimanaditentukan oleh undangundang meliputi suatu skala yang sangat luas, danbukan hanya berhubungan dengan tugas penegakan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
94 — 141
  • daripada itu areal yang diberikan rekomendasi oleh Terdakwa tersebut tidak cocokuntuk perkebunan kelapa sawit, sehingga bertentangan dengan pasal 1Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 376/KptslI/1998tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan areal hutan untukperkebunan budidaya kelapa sawit;"Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts11/1999, tanggal 3 Maret 1999, tentang Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan:"(2) Luas Lahan Usaha Perkebungan Besar Skala
    Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;h. Pernyataan pemilik lahan perusahaanperusahaan atau grup bahwausaha perkebunannya belum melampaui luas maksimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI
269 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASLI YAKIN, M.Si.. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;Hal. 87 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid. Sus/20183 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
    ASLI YAKIN, M.Si. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
149 — 66
  • DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sejak 26 Januari 2018,berdasarkan Surat keputusan Bupati Jember Nomor lupa (menyusul)Adapun Tugas adalah melaksanakan sebagaian tugas dinas dibidang pelayananpendaftaran penduduk serta tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas Fungsinyaadalah sebagai berikut :Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan Dafduk.Penyiapan bahan dan kajian dalam rangkan kebijaksanaan Dafduk.Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, Bimtek , advokasi, superfisi dan konsultasipada Dafduk skala
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 6 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: RUSNI TEAPON, Amd.Kom Alias RUNI
153 — 172
  • kegiatanBidang Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang berbunyi prioritas penggunaanpenggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaanmasyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuanmeningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembanganwirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
243 — 81
  • Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
156 — 104
  • ketiga/perusahaan (CV), akibatnya banyak kontrakkontrak fiktif;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa penggunaan danayang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau pekerjaan fiktif yang sebelumnyapekerjaan tersebut memang pernah dikerjakan atau dalam pelaksanaanpekerjaan sebagian item pekerjaan yang riil dilaksanakan dan sebagian itemHalaman 266 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Plkfiktif pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga telahmengakibatkan kerugian negara dalam skala
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1235/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1192 — 1200
  • Abu Tour dan juga adayang dibayar tunai.Faktur yang telah lunas distempel lunas, sedang yang belum lunas tidakdistempel.Bahwa Abu Tour memberi paket murah karena membeli dalam skala besar.Bahwa ketika ada maklumat diwajibkan untuk menambah bayaran sebesarRp1 5.000.000.Saksi sebagai membership telah mengalami kerugian sebesar Rp.12.810.070.000.Bahwa dari 400 jemaah yang belum berangkat sudah membayar lunas.Saksi.112Bahwa untuk membayar uang jemaah saksi menstranfer kerekening AbuTour.Bahwa jemaah
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
167 — 50
  • melakukan sosialisasi secara maksimal kepada terdakwa danmasyarakat penerima serta tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinyasehingga Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya kurang memahamimengenai dampak dari perbuatannya dan juga terdakwa saat melakukanperbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Majelis Hakimberpendapat perbuatan terdakwa memiliki aspek dampak rendah karenaperbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala