pelaksanaan tugas;Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkanprogram kerja yang telah ditetaopbkan agar pelaksanaan tugas/kegiatansesuai dengan rencana;Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja PemerintahanKelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperolehefisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan programpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanuntuk menentukan skala

pelaksanaan tugas;Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkanprogram kerja yang telah ditetapbkan agar pelaksanaan tugas/kegiatansesuai dengan rencana;Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja PemerintahanKelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperolehefisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan programpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanuntuk menentukan skala

Utomo, Mkes, SpKJ, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dengan metodetest urine dan wawancara mendalam; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ahli berkesimpulan bahwa urineTerdakwa positif mengandung mentaphetamina dan amphetamina kemudiandari hasil wawancara mendalam kepada Terdakwa menghasilkan kesimpulanbahwa Terdakwa mengalami skala sedang dalam penyalahgunaannarkotika golongan jenis sabu; Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut

Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan tanggal25 Mei 2019 menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwadiperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengalami skala sedang dalampenyalahgunaan narkotika golongan jenis sabu maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyalahgunakannarkotika golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsurPenyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri dalam hal ini telahterpenuhi;Ad.3.

Abdurahman dan tanahNegara sekarang tanah milik Usman Abdurahman dan tanah KadiahTalib ;Bahwa keputusan Tata Usaha Negara sertifikat Hak Milik Nomor590/Bonipoi, Surat Ukur Nomor 08/Bonipoi/2013 yang dikeluarkan olehkepala Kantor pertanahan Kota Kupang adalah merupakan sertifikatpengganti atas sertifikat Hak Milik Nomor 590/Bonipoi, Surat Ukur Nomor102/1974" karena blangko lama atau pengganti blangkonya yang lamamenjadi Blangko baru dan terjadi berubah gambar situasi tanah karenaterjadi perubahan Skala

Gambar yaitu dari Skala 1 : 500 diperbesar Skalamenjadi 1 : 1000, dan adanya pemecahan atau dikeluarkan sebagian dariobjek tanah tersebut ;Eksepsi Terqugat Il Intervensi :1.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap halhal yangdiakui secara tegas ;Tentang lewat waktu pengajuan Gugatan :Apabila kita melinat, mencermati dan mendasari pertimbangan hukum padaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 29/G/2014

(tiga juta Rupiah) dengan jabatan rangkap sebagaiReceiptionist dan Office Girl masingmasing gaji Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu Rupiah); (BuktiP5)Bahwa, sudah jelas dan terang surat Tergugat pada Point 8 (delapan) dan 9(sembilan) adalah terlalu mengadaada dan dapat dikualifisir sebagai tindakanyang melanggar aturanaturan ketenagakerjaan dengan memberikan penurunangaji Penggugat serta Tergugat juga memberikan penambahan jabatan atau jabatanrangkap dengan upah yang tidak sesuai dengan skala

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi";Bahwa, perbuatan Tergugat dengan memutasi jabatan Penggugat menjadiReceiptionist dan Office Girl serta melakukan penurunan upah Penggugat adalahsangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apalagiPenggugat telah bekerja pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dan Penggugat tidakpernah melakukan pelanggaranpelanggaran ataupun kesalahankesalahan yangdiatur

(sembilan ratus meter persegi)mempunyai batasbatas sebagai berikut: Utara Berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso; Timur Berbatasan dengan rencana jalan; Selatan Berbatasan dengan tanah Kualsom Huby Barat Berbatasan dengan tanah Kualsom Huby Sus Nomor 52/1990;Sesuai dengan skala dalam sertifikat dan Akte Jual Beli Nomor 594.4/37/PPAT/1992;Bahwa tanah seluas 450 m* (empat ratus lima puluh meter persegi)mempunyai batasbatas sebagai berikut: Utara Berbatasan dengan Rencana jalan; Timur Berbatasan dengan

Sus Nomor 85/1990; Selatan Berbatasan dengan Sus Nomor 76/1990; Barat Berbatasan dengan Sus Nomor 52/1990;Sesuai dengan skala dalam sertifikat dan Akte Jual Beli Nomor 594.4/9/PPAT/1993;Bahwa tanah Penggugat 900 m?

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;

3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yang bekerja di wilayah HAR-2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;

Agustus 2013UGD oleh dokter Yuli sambil menunggu rujukanga pasien menoahyu, pasien dirujuk kesekitar jam 19.00 wita pasien dibawa kedokter ke rumah Sakit Bundadi Gorontalo namun pihak keluar lak untuk dirujuk denganalasan keterbatasan biaya.Bahwa tindakan dokter terhadap pasien selama perawatan dibenkan infus danobat antibiotik;gantikan dokter Yuli sebagai dokter jaga dan padaBahwa Ahli kemudian men ae pemeriksaan pasien mengalammalam tanggal 08 Agustus 2013 dengan hasil pe piyi isa naar wi td enw skala

ramai serta jalan lurus,Bahwa keesokan harinya Mohammad Tahir datang menjenguk korban diRumah Sakit dengan keadaan luka dikepala bagian belakang dan hanya diamtidak bisa bicara;Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 dokter Rumah Sakit Puhuwato merujukkorban ke Rumah Sakit Bunda Gorontalo namun dari pihak keluarga korbanmenolak untuk dirujuk dengan alasan keterbatasan biaya;Bahwa Ahli pada tanggal 08 Agustus 2013 yang menangani korban denganhasil pemeriksaan pasien mengaiami tingkat kesadaran menurun skala

Bahwa Pemohon mengalami kerugian atas ketentuan Pasal 245ayat (2) RDTR dan PZ yang berbunyi sebagai berikut:Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruangdi Kecamatan Kebon Jeruk wajib memperhatikan zona fungsibudidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalamGambar17A Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000pada Lampiran Ill1 dan pada Tabel17A Tabel Rencana PolaRuang Kecamatan Kebon Jeruk pada Lampiran Ill2, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Terdapat Kekeliruan Fatal Pada Pasal 245 Ayat 2 Dan Pasal 232 Ayat2 RDTR Dan PZ;Bahwa ternyata terdapat pula kekeliruan fatal pada Pasal 245 ayat 2 dariRDTR dan PZ yang mana Pasal 245 ayat 2 tersebut berbunyi:Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang diKecamatan Kebon Jeruk wajib memperhatikan zona fungsi budidayasebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar17APeta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada LampiranIIl1 dan pada Tabel17A Tabel Rencana Pola Ruang

(Bukti P10a)Demikian pula pada Pasal 232 ayat 2 RDTR dan PZ yang berbunyisebagai berikut:Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang diKecamatan Kalideres wajib memperhatikan zona fungsi budidayasebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar18APeta Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada LampiranIIl1 dan pada Tabel18A Tabel Rencana Pola Ruang KecamatanKalideres pada Lampiran Ill2, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (Bukti P10b)Namun

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruangdi Kecamatan Kebon Jeruk wajib memperhatikan zona fungsibudidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalamGambar17A Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1:5.000pada Lampiran Ill1 dan pada Tabel17A Tabel Rencana PolaRuang Kecamatan Kebon Jeruk pada Lampiran Ill2, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;Bahwa di dalam Lampiran IIIl1 Gambar17A Perda Nomor 1 Tahun 2014tersebut, tanah yang dimiliki Pemohon

Kepala BKPM danditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota dengandilengkapi :afSurat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansiyang berwenang.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan kesediaanuntuk membuka kantor cabang di Propinsi dan/atau di Kabupaten/kota.Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasanareal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untukluasan areal

yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar besertaelectronic file shp.Rekomendasi dari gubernur kepada menteri yang berisi informasi tentangtata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalamPeta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksiyang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,dengan melampirkan :1 Peta skala 1:50.000 dan2 Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalamareal yang dimohonProposal teknis

Kepala BKPM danditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota dengandilengkapi :a Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansiyang berwenang.b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).c Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan kesediaanuntuk membuka kantor cabang di Propinsi dan/atau di Kabupaten/kota.d Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasanareal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untukluasan

areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar besertaelectronic file shp.e Rekomendasi dari gubernur kepada menteri yang berisi informasi tentangtata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalamHalaman 15 dari 105 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2015/PN.SkyPeta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksiyang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,dengan melampirkan :1 Peta skala 1:50.000 dan2 Informasi terkait keberadaan masyarakat

baru pada tanggal 27 Agustus 2009 Penggugat menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa : e Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat; e = Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;e Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH); e Peta Lokasi areal skala

perubahanperubahannya;c Bukti tertulis bahwa Perusahaan telah melunasi kewajibankewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sertakewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yangberwenang;d Laporan keuangan perusahaan pemegang UPHHKHA untuk 5(lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publiksesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32tentang Akuntansi Kehutanan; e Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala

1 : 50.000 atau 1 :100.000 ; dan f Peta mosaic potret udara skala : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir; Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender; Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentang

Puji Sempurna Raharja,menyampaikan sebagai berikut : a Kelengkapan persyaratan administrasi yang Saudara sampaikanbelum lengkap, antara lain : 1) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur; 2) Rekomendasi Bupati Berau; 3) Bukti lunas DR dan bukti lunas PSDH; 4) Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; 5) Sertifikat PHAPL.; b Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/Menhut/2008 tentang Tata Cara dan PersyaratanPerpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan

Peta Lokasi areal yang dimohon skala 1 : 100.000; c. Sertifikat PHAPL, sementara masih dalam proses permohonanpenunjukan Lembaga Penilai Independen (LPI) oleh DepartemenKehutanan melalui Komisioner Akreditasi Nasional (KAN);7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau an. Bupati Berau dengan surat8.No. 522.101/78/DKB.II tanggal 8 Februari 2010 kepada GubernurProvinsi Kalimantan Timur, menyampaikan pertimbangan teknis arealTUPHHKHA PT.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditemukan dan diperhadapkandipersidangan yaitu Laporan Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari BadanNarkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Boalemo NomorB/66/KA/rh/2021/BNNK tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil Klien mengalamiKetergantungan Narkoba (Sabusabu) dalam skala Berat (Vide Berita AcaraPersidangan Hal. 38);TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM1.

Urine Nomor R/23/XII/2020/DOKPOL tanggal 21 November2020 ( Vide Berita Acara Persidangan Hal. 35 );Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo NomorW.26.PAS.PAS3.PK.01.05.06267 perihal pemberitahuan Tahanan mengalamiSakaw ( Vide Berita Acara Persidangan Hal. 38 )Laporan Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional(BNN) Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor :B/66/KA/rh/2021/BNNKtanggal 29 Maret 2021dengan hasil Klien mengalami Ketergantungan Narkoba( Sabu sabu ) dalam skala

Klien mengalami ketergantungan Narkoba (Sabusabu)dalam skala Berat,Saran: Dari hasil Asesmen klien butuh bantuan dan pendampingan baik darisegi medis dan psikologi untuk mengurangi sakit yang dirasakan apalagi padasaat sakaw.

kpts/HK.050/7/90 dan No. 23VII1990tanggal 25 Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan danPemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian,yang merupakan ketentuan dasar (regeling) yang mengatur prosespelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidayapertanian (termasuk perkebunan), ditentukan antara lain bahwapermohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usahapertanian (termasuk perkebunan) dilengkapi dengan dokumen yangterdiri dari :1) Peta kawasan hutan dengan skala

1 : 50.000 atau skala lainnyaminimal 1 : 500.000;2) Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat setelahmenerima saran dan pertimbangan teknis kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapanganHalaman 38 dari 54 halaman.

/HK.050/7/90 dan No. 23VII1990 tanggal 25Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan PemberianHak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang merupakanketentuan dasar (regeling) yang mengatur proses pelepasan kawasan hutanuntuk pengembangan usaha budidaya pertanian (termasuk perkebunan),ditentukan antara lain bahwa permohonan pelepasan kawasan hutan untukpengembangan usaha pertanian (termasuk perkebunan) dilengkapi dengandokumen yang terdiri dari :a) Peta kawasan hutan dengan skala

1 : 50.000 atau skala lainnya minimal1 : 500.000;b) Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat setelahmenerima saran dan pertimbangan teknis kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapangan yangdilaksanakan secara terpadu oleh TIM yang ditunjuk Gubernur KepalaDaerah Tingkat ;c) Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian;d) Akte pendirian perusahaan;e) Nomor Pokok Wajib Pajak.Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun2004 tentang

Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnyaminimal 1 : 500.000;b. Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat setelahmenerima saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapanganyang dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang ditunjuk GubernurKepala Daerah Tingkat ;c. Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian;d. Akte pendirian perusahaan;e.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13Oktober 2011 dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS 114.53 BT, yaitu 143 KmBarat Daya Nusa Dua Bali, 148 Km Barat Daya Kuta Bali, 154 KmBarat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar Bali Ssesuaidengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun GeofisikaSanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada ObjekPertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yangterletak di Jalan

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimganti rugi dari Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyarsembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) untuk kerusakanGedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR)adalah perbuatan wanprestasi ;7.

Kesepakatantanggal 03 September 2009;2 (dua) Lembar fotokopi di Legalisir Berita Acara Penyerahan UangPengganti Ganti Rugi Pengadaan Tanah TPA Di Desa BindangKecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Nomor : 143/084/441.111/2009 tanggal 14 Oktober 2009;3 (tiga) lembar fotokopi di Legalisir Buku tabungan Nomer rekening :0072249275 atas nama Mohriyadi:8 (delapan) lembar fotokopi di Legalisir Surat Pelepasan Hak atasTanah tanggal 03 September 2009:1 (satu) lembar fotokopi di Legalisir Peta Bidang Tanah skala

Penyerahan UangPengganti Ganti Rugi Pengadaan Tanah TPA Di Desa BindangKecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Nomor : 143/084/441.111/2009 tanggal 14 Oktober 2009;3 (tiga) lembar fotokopi di Legalisir Buku tabungan Nomer rekening :0072249275 atas nama Mohriyadi:Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 299 K/PID.SUS/201948.49.50.51.D2.53.54.D0.56.57.8 (delapan) lembar fotokopi di Legalisir Surat Pelepasan Hak atasTanah tanggal 03 September 2009:1 (satu) lembar fotokopi di Legalisir Peta Bidang Tanah skala

DPKPPHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM DESAKU, Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM SIDORUKUN, Nomor

yang gugatannya pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 59 tahun lebih atau lahir pada tanggal 26Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (20 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp.3.618.300, perbulan, denganperincian sebagai berikut :" gaji pokok sebesar =Rp. 3.583.300= tunjangan skala

upah =Rp. 35.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugatsebesar Rp.35.000, perbulan adalah merupakan tunjangan yang sifatnyatetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetap setiap bulantanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidak masuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat, Penggugattidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam program pensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

PEMOHON juga diberikan modal sehingga dapat berusahajualbeli ayam sendiri, walaupun dalam skala kecil (mikro). Namundemikian TERMOHON juga mengetahui dan merestui hubunganantara PEMOHON dengan Nyonya Retno Adi Widyastuti, dengansyarat PEMOHON tidak melupakan anakanak dan tetap memberikanuang belanja setiap bulan kepada TERMOHON;7.

Pemeriksaan fisik: GCS: E4V5M6, Tensi: 90/60 Nadi: 80 x/menit,RR: 20x/menit, T: 36,2 C, skala nyeri: 8.b.

Pemeriksaan fisik: GCS: E4V5M6, Tensi: 90/60 Nadi: 80 x/menit,RR: 20x/menit, T: 36,2 C, skala nyeri: 8.b. Pemeriksaan fisik: Mata : tidak ditemukan anemis dan kekuningan; Hidung : dalam batas normal; Mulut : dalam batas normal; Telinga : tidak keluar darah; Dada : jantung dan paruparu dalam batas normal; Perut : dalam batas normal;Kemaluan : dalam batas normal.PEMERIKSAAN LUKALUKA1.

oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedangmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan bukupelaut oleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRISUSILO dan Saksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanyakejanggalan terhadap Buku Pelaut No.

Secara melawan hokum;Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,saat ia terdakwa JEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta Saksi INDRAJAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatan cumi sebanyak 30 tonmenuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh KapalPatroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala