Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.

No. 550/PDT/2016/PT.DKI14.sebaya TERGUGAT Ill bercanda dan mulai meninmpa TERGUGAT Ill,dimana termasuk yang menimpa/menindih TERGUGAT III adalah anak dariPENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT Ill di timpa/di tindin oleh anakPENGGUGAT beserta temanteman lainnya, secara reflek TERGUGAT IIImemberontak untuk membebaskan diri karena merasa sakit akibat di timpadan ditindih oleh rekanrekannya, Fakta ini menunjukan peristiwa tersebutterjadi bukan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan olehTERGUGAT

Abdullah Fatah ataukah sebagaiPemerintah Desa Karangsari, dengan pertimbangan Majelis Hakimtersebut maka Majelis telan salah dan menafikkan pertimbangannyasendiri bahwasannya adanya kepentingan pihak Pemerintah DesaKarangsari yang terkait dalam perkara, bukan malahan membenarkandalil gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kapasitasnyaselaku Penggugat dengan membuat gugatan sebagai suatu borongankepentingan agar tidak tumpang tindin putusannya yang alasanefisiensi tidak jelas tujuannya sehingga kabur

Kabupaten Poso, tepatnya di Jalan Tengah PasarSentral Poso;Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, pada hariSenin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 07.10 Wita, di KelurahanKayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, saksi sementaramembuka tempat jualan saksi, saksi mendengar suara motor terdakwa danmemarkir di depan jualan saksi, setelah itu saksi menyusun jualan saksiyang berada didalam toko saksi, tidak lama kemudian tibatiba saksimelihat terdakwa terjatunh dengan posisi di tindin

halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin

No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.

WatiSusanto, tidak tumpang tindin dengan tanah Sdri. Aidjah bt. Menir yangtelah diover garap oleh Sdr. Unggul dan selanjutnya dijual kepada PT.Taman Kencana. Dan dalam laporan yang sama disarankan pula agartanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak dan bila PT.

Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.

, atau dikenal sebagai tambak Genteng, telah terjadierror in subjekto, dan telah terjadi tumpang tindin atau kesalahanadministratif, sebab objek sengketa yang dimaksud, sudah dikuasai olehWatinah sebelum Indonesia Merdeka, hingga gugatan diajukan dankepemilikannya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 88 Desa Banjarpanji, Gambar Situasi tertanggal 14 Juli 1994 Nomor5116/1994 luas 43.430 m?

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Bahwa objek sengketa T1 s.d.T6 data fisik maupun data yuridis juga tumpang tindin dengan objek fisikdikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding berdasarkanLetter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron (bukti P20);Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran sertifikat objeksengketa (T1 s.d.

Penetapan batasbatasnya;Dikarenakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961diabaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Gambar SituasiT.16 s.d. 7.21, maka terjadi tumpang tindin antara tanah milik ParaPenggugat/Pembanding (tanah negara) Gambar Situasi Nomor 276/P/1995dan tanah Letter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron/P20) denganSertifikat objek sengketa bukti T1 s.d. T6;Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran Sertifikat objeksengketa T1 s.d.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin

Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin

Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.

Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu

Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo

Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak

Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi

VIII/2020 dan mengundang kepada AGUS LUTFHIuntuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2020;Selanjutnya Kantor Pertanahan juga mengundang Rektor UniversitasJember pada tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 875/35.09.800/VIII/2020;Hasil undangan Klarifikasi pada tanggal 2 September 2020 Nomor946/35.09.800/IX /2020 disepakati untuk akan melakukan cek lapangandilokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 15092020 dan hasilnyadiketahui bahwa tanah sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersariada indikasi tumpang tindin

alinea kedua yang menyatakan : Bahwa, olehkarena bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3 Kel.Sumbersari atas nama Penggugat ternyata juga menjadi bagian daribidang tanah yang dilekati SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 81 Kel.Sumbersari (obyek sengketa) maka Penggugat merupakan pihakyang dirugikan,......(4) Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tercantum padahalaman 6 huruf f yang menyatakan : .........dan hasilnya diketahuibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersari adaindikasi tumpang tindin

kertaspetok nomor 1403 yang lebih baru, yang menunjukkan jika pencatatan petoknomor 1403 ditulis kembali menggunakan kertas lain karena pada dasarnyakedudukan letter C merupakan pencatatan mengenai penguasaan suatu lokasiyang dalam pencatatannya itu berurutan sehingga menurut Majelis Hakim buktiletter C tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untukmenjelaskan adanya perbedaan persil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan adanya tumpang tindin