Ditemukan 4459430 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembebasan yang tidak murni Berdasarkan wewenangnya Sengketa tanah Surat keputusan tidak berdasarkan putusan pengadilan Menarik sesuatu barang yang disita berdasarkan undang-undang Eksekusi hak tanggungan dan fiducia berdasarkan prinsip syariah Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan novum Tidak mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program penjaminan pemerintah Alasan pk berdasarkan atas kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya. Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c Surat keputusan dalam bentuk penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5556 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Tabarru' at-Ijarah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 121/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018
1369 — 483
  • Tentang : Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah
  • Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah
    . : (021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 121/DSNMUI/II/2018TentangEFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI (EBASP)BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH=.
    (EBASSP) belumdiatur dalam fatwa DSNMUI;c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b,DSNMUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang EfekBeragun Aset Surat Partisipasi (EBASP) Berdasarkan PrinsipSyariah untuk dijadikan pedoman.Mengingat : .
    Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia tt121 EBASP Berdasarkan Prinsip Syariah 5 Memperhatikan : 1.
    Fatwa DSNMUI Nomor: 103/DSNMUI/X/2016 tentang NovasiSubjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.e. Fatwa DSNMUI Nomor: 104/DSNMUI/X/2016 tentangSubrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.f. Fatwa DSNMUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang AkadWakalah Bi AlUjrah.. Surat dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No. S1623/DIR/SMF/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 tentangpermohonan fatwa atau opini syariah sekuritisasi atas KPR Syariah.
    lain aset ijarah (mahail alijarah) dari Originator untuk kepentingan pemegang EBASSPGo Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia H121 EBASP Berdasarkan Prinsip Syariah 9 (Pemodal) yang diwakili oleh Wali Amanat, di mana aset keuangantersebut dititipkan di Bank Kustodian untuk diadministrasikan; WaliAmanat menunjuk Penyedia Jasa untuk melakukan penagihan atasPembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan Syariah.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5545 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA,
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5584 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — PT SINAR SAWIT SUBURLESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5558 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5539 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT DADI PANCAR BUANA,
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3562 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT PERTAMINA GAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 227/Pid.Sus/2015/PN TGT
Tanggal 3 Desember 2015 — -HERI DESEMBRI Bin MASTUR
76 — 12
  • Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5163/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015;- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk XT-Seven;Dirampas untuk dimusnahkan;- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara; 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
    Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.
    Unsur Setiap Penyalah GunaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 15 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Penyalah Guna adalah orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Penyalah Guna tersebut di atas makaunsur setiap Penyalah Guna disini dimaksudkan sebagai setiap orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengantanpa hak disini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
    Unsur Bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan baikberupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanyabarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut:e Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika yaitu untuk dipakaisendiri;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : Kes.5/25/VII/2015/Poliklinik tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat danditandatangani oleh dr.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus ITE
Register : 14-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 477/Pid.B/2016/PN Tjb
Tanggal 23 Januari 2017 — - ZAKARIA SIREGAR ALIAS BANG ZACK ZACK
561 — 439
  • Menyatakan Terdakwa ZAKARIA SIREGAR ALIAS BANG ZACK ZACK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
    ,M.H., DKK para Advokat tergabung pada Tim Advokasi PeduliTanjungbalai berkantor di Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah(PWM) Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja XIl Nomor 136 B Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016.
    Ahli Syofian Kurniawan, ST., MTI, CEH, ECIH, dibacakan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil analisa file printscreen yang diperlihatkan olehpenyidik, dapat diketahui bahwa status maupun komentar akun facebookBang Zack benar berada di media sosial facebook; Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap akun facebook Bang Zack baiksecara langsung (mengakses akun facebook Bang Zack) maupunterhadap file hasil printscreen dapat diketahui bahwa status facebooktersebut dapat dibaca oleh kalangan
    ,MTI, CEH, ECIH, yang keterangannya juga dibacakan di perisdanganmenerangkan bahwa berdasarkan hasil analisa file printscreen yangdiperlihatkan oleh penyidik, dapat diketahui bahwa status maupunkomentar akun facebook Bang Zack benar berada di media sosialfacebook.
    Dan berdasarkan hasil analisa terhadap akun facebook BangZack baik secara langsung (mengakses akun facebook Bang Zack)maupun terhadap file hasil printscreen dapat diketahui bahwa statusfacebook tersebut dapat dibaca oleh kalangan umum, dibuktikan adanya85 orang menyukai status tersebut dan 14 orang yang membagikan statusHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN Tjbtersebut, alamat link akun Bang Zack adalahhttps :/www.facebook.com/zack.cibrutal; Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap file
    Dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsurBarangsiapa telah terpenuhi;Ad.2.Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhanindividu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atassuku, agama, ras dan antargolongan (SARA);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,didapati fakta bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Terdakwa telahditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara (Poldasu)sehubungan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 26-10-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 581/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 31 Maret 2016 — AGUS SISWOADI BIN (Alm) MATARI
80 — 32
  • Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 581/Pid.Sus/2015/PN GprDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : Agus Siswoadi Bin (alm ) Matari2. Tempat lahir : Kediri3. Umur/Tanggal lahir : 55/18 Agustus 19604. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : JI. HOS. Cokroaminoto no 74, ds.
    Menyatakan terdakwa AGUS SISWOADI Bin (Alm) MATARI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga denganHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.B/2015/PN Gprdemikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaanteknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunanpengairan sebagaimana tersebut
    Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:manonnnnne Bahwa terdakwa AGUS SISWOADI Bin (Alm) MATARI sejak tahun2004 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Februari 2015, bertempat dipencucian
    keterangan dari pemilik usaha cuci mobil yaituTerdakwa dan karyawan cuci mobil yang bekerja ditempat tersebutbahwa tiap harinya kendaraan yang dicuci berjumlah antara 15sampai dengan 35 kendaraan dan omset yang didapatkan kuranglebih Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) ;Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindakpidana barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air danatau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan tekhistata pengaturan air dan tata pengairan serta
    Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknistata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairansebagaiaman tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 11tahun 1974 ;.3.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016
1379 — 1381
  • Tentang : Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah
  • Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 104/DSNMUI/X/2016TentangSUBROGASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHwel FB a eyDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)memerlukan penjelasan tentang subrogasi dari segi prinsip syariah;b. bahwa ketentuan hukum mengenai subrogasi berdasarkan prinsipsyariah belum diatur dalam fatwa DSNMUI;c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang
    Muslim) Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia WV104 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah 3 d. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:5255 SUL nels eit cy es!
    Ulama Malikiah dan sebagian ulama Syafiiah yang membolehkanpengalihan piutang (melalui jual beli) kepada selain Madinmenentukan syaratsyarat berikut: Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia104 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah 5 a. Piutang harus piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturanperundangundangan yang berlaku;b. Piutang yang dijual harus piutang yang memungkinkandiserahterimakan (imkinat altaslim):c. Piutang yang dijual harus dibayar secara tunai (aqd albainaqdan):d.
    Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) tentangSubrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 September 2016di Yogyakarta;12. Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal01 Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG SUBROGASI BERDASARKAN PRINSIPSYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Subrogasi adalah pergantian hak dain lama oleh dain baru karenapiutang dain lama dilunasi oleh dain baru.2.
    Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak dainlama oleh dain baru karena piutang dain lama dilunasi oleh dainbaru berdasarkan prinsip syariah.3. Kompensasi (/wadh) adalah imbalan (prestasi) yang diterima parapihak (dain lama dan dain baru) pada subrogasi yang disertaipertukaran prestasi, baik bersifat menguntungan atau tidak.4. Akad pengalihan piutang (hiwalah alhag) adalah perjanjian (akad)antara dain dengan pihak ketiga (dain baru) dalam rangkamengalihkan piutangnya.5.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016
4052 — 2222
  • Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah
  • Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 108/DSNMUI/X/2016TentangPEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATABERDASARKAN PRINSIP SYARIAHmale Cel 4 ul oaDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembangdi dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedomanpenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah:b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedomanpenyelenggaraanpariwisata berdasarkan
    prinsip syariah belum diatur dalam fatwaDSNMUI;c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang perlu menetapkan fatwa tentang pedomanpenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.Mengingat : 1.
    Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal01 Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANPARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1.
    Akad jualah adalah janji atau komitmen (i/tizam) perusahaanuntuk memberikan imbalan (reward/iwadh/jul) tertentu kepadapekerja (amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yangditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad jz alah).108 Pedoman Pariwisata Syariah 6 Kedua : Ketentuan HukumPenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bolehdilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalamfatwa ini.Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata SyariahPenyelenggaraan wisata wajib
    Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalampenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, makapenyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketaberdasarkan syariah sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;3.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tahun 2013
2317 — 1150
  • Tentang : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
  • Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
    pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman UmumPenyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.Mengingat : 1.
    Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPLKa.
    Dalam hal locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikuthasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belumbisa diambil berdasarkan akad Hibah Muqayyadah;d.
    Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjianDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ie 88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... 14 (akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan /nvestee/ManajerInvestasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akadMudharabah.
    Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalampenyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah, dilakukanpenyelesaian perselisihan sesuai syariah melalui musyawarah,mediasi, arbitrase,atau pengadilan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 28-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 PK/Pdt/2022
Tanggal 28 September 2022 — 1. PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, Dkk Lawan 1. PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, Dk
134 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016
2324 — 909
  • Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah
  • Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 107/DSNMUI/X/2016TentangPEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKITBERDASARKAN PRINSIP SYARIAHose cae al onyDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUD) setelah,Menimbang : a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedomanpenyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumahsakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSNMUI;c. bahwa atas
    dasar pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang perlu menetapkan fatwa tentang pedomanpenyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untukdijadikan pedoman;Mengingat : 1.
    Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal 01Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan >: FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANRUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.Pertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Rumah = sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secaraparipurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dangawat darurat.2.
    Clinical Pathway (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkandetail tahaptahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasilyang diharapkan.Kedua : Ketentuan HukumPenyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajibmengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia pV 107 Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah 12 Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum1.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-12-2015 — Upload : 09-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 287/Pid.Sus/2015/PN.Tgt
Tanggal 21 Desember 2015 — -HERI Bin PAGE
76 — 11
  • Menetapkan barang bukti berupa;- 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan sebanyak 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram untuk uji Laboratorium Forensik dan 0,133 (nol koma satu tiga tiga) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan Nomor : SP.Sita/20/IX/2015/Reskrim tanggal 30 September 2015 dan Berita acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti ;(Tetap Terlampir Dalam Berkas)- 1 (satu) buah bong ;- 1 (satu) buah pipet ;- 1
    PUTUSANNomor : 287/Pid.Sus/2015/PN.TgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana padaPeradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana khusus, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HERI Bin PAGETempat Lahir : PenajamUmur / Tgl.Lahir : 36 tahun / 06 Juli 1979Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : dln.
    Raden Sukma Rt.021 Kelurahan PenajamKecamatan Penajam Kabupaten PenajamPaser Utara KalTimAgama > IslamPekerjaan : Wiraswasta.Pendidikan : SD (tidak tamat).Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan sebagai berikut;1,AsPenangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015;Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 September 2015 sampaidengan tanggal 20 September 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak sejak tanggal 21September 2015 sampai dengan 30 Oktober
    Tgtuntuk uji Laboratorium Forensik dan 0,133 (nol koma satu tigatiga) gram dimusnahkan berdasarkan Surat PerintahPemusnahan Barang Bukti dengan NomorSP.Sita/20/IX/2015/Reskrim tanggal 30 September 2015 danBerita acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti ;(Tetap Terlampir Dalam Berkas) 1 (satu) buah bong ; 1 (satu) buah pipet ; 1 (satu) buah sedotan plastic alat untuk mengambil sabusabu ;Dirampas untuk dimusnahkan. Uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.4.
    Tgtsertatelah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya, Hakim juga telahmemperlinatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi;1 (satu) poket sabusabu berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gramdisisihkan sebanyak 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram untuk ujiLaboratorium Forensik dan 0,133 (nol koma satu tiga tiga) gramdimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Buktidengan Nomor : SP.Sita/20/IX/2015/Reskrim tanggal 30 September2015 dan Berita acara Pemusnahan benda sitaan/barang
    PPU Kaltim ; Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan SaksiMUHAMMAD ILHAM Bin SABARUDIN dan Saksi MELIANUS SIKA BinYUNUS atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 30 / VIII /2015, tanggal 31 Agustus 2015 dan berdasarkan laporan informasi darimasyarakat ; Bahwa setelah digeledah, ditemukan barang berupa satu pocket sabu disaku depan celana kecil sebelah kanan, satu buah alat hisap / bong,Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2015/PN.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 Tahun 2010
455 — 3948
  • Tentang : Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
  • Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
    ANTARBANKBERDASARKAN PRINSIP SYARTAHpe Na prDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah:MenimbangMengingata.bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditasdisebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan danpenanaman dana, dan dapat pula mengalami kelebihan likuiditasdisebabkan dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepadapihak yang memerlukan;bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan likuiditassebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, bank yang melakukankegiatan usaha berdasarkan
    prinsip syariah memerlukan adanyainstrumen dan mekanisme pasar uang antarbank;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakandalam huruf a dan b, DSNMUI memandang perlu menetapkanfatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme daninstrumen pasar uang antarbank.Firman Allah s.w.t .
    (AsSuyuthi, AlAsybah wan Naadzair, 78, 105).Substansi fatwa DSNMUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentangMudharabah, fatwa DSNMUI No. 08/DSNMUI/IV/2000tentang Musyarakah, fatwa DSNMUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh, substansi fatwa DSNMUI No. 01/DSNMUI/IV/2000, substansi fatwa DSNMUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 mengenai akad Wadiah, fatwa DSNMUI No.28/DSNMUI/II/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AlSharf)dan substansi fatwa No. 37/DSNMUI/X/2002 tentang PasarUang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwaNo
    Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSNMUI pada Jumat,03 September 2010 M./24 Ramadhan 1431 H.MEMUTUSKANMenetapkan : FATWA TENTANG MEKANISME DAN INSTRUMENPASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIPSYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1.Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS)adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpesertapasar berdasarkan prinsipprinsip syariah.Peserta PUAS dalam pasar primer adalah:a. bank syariah sebagai penerima dana
    Transaksi antara peserta PUAS dengan pialang menggunakanakad jualah.Penyelesaian PerselisihanJika terjadi terjadi perselisihan di antara para pihak, makapenyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi, badan arbitrasesyariah atau berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.PenutupFatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempurnakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tahun 2005
416 — 162
  • Tentang : Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
  • Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 39 TAHUN 2005TENTANGPENJAMINAN SIMPANAN NASABAHBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPenjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan PrinsipSyariah;Mengingat : 1.
    PrinsipSyariah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.Pasal 3Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yangdijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2berbentuk:a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlagahatau Prinsip Mudharabah mugqayyadah yang risikonyaditanggung oleh bank;d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlagahatau Prinsip Mudharabah
    SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 12 Oktober 2005MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdHAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 96PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 39 TAHUN 2005TENTANGPENJAMINAN SIMPANAN NASABAHBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHUMUMUsaha perbankan berdasarkan prinsip syariah mengalami pertumbuhan yangpesat sejak ditetapkannya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun
    LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yangketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
    Ketentuan yangdiatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pelaksanaan fungsi LPS yangberkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsipsyariah. Pengaturan ini terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristiksimpanan pada perbankan syariah dan pada perbankan konvensional.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018
4747 — 2466
  • Tentang : Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
  • Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
    prinsip syariah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSNMUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layananpembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariahuntuk dijadikan pedoman;Mengingat : 1.
    Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia hy117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 3b.
    Kaidah Fikih:otogh Se os Jie TY eeyi Sul g ohPada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecualiada dalil yang mengharamkannya.eJIB SopcallK.Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.ASG jhe GE yaSegala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin .alk HES Say 8Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengansesuatu. yang berlaku berdasarkan syara (selama tidakbertentangan dengan syariat).Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukumLig (S35 abel ga 3c ASAKetetapan
    Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalamperbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungnyakedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebabitu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, makamajelis akad berakhir.
    Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia ye117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 6Surat permohonan Fatwa perihal Pembiavaan Berbasis Teknologi(fintech financing) yang sesuai dengan prinsip syariah dari:a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal08 Desember 2017b.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
948 — 875
  • Tentang : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah
  • Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 94/DSNMUI/IV/2014TentangREPO SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS)BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHel AD a ptyDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah:MenimbangMengingata.bahwa di antara Lembaga Keuangan Syariah ada yang mengalamikesulitan likuiditas karena terjadi gap (jangka waktu) antara aspekpenghimpunan dana (jangka pendek) dan penyaluran dana (jangkamenengah dan panjang);bahwa instrumen untuk menanggulangi kesulitan likuiditas yang adabelum
    memadai, maka diperlukan instrumen repo SBS sebagaipilihan;bahwa fatwafatwa DSNMUI terkait dengan instrumen likuiditasbagi Lembaga Keuangan Syariah belum mengatur tentang statushukum repo SBS;. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, DSNMUImemandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Repo SuratBerharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah..
    og us 233)Lily SSD Ge tak Ul) Spb Gayle Soetghh ot Ot 5Hiat Soph eh aly) g Ei Le aah guyKetiga, dalam kondisi akad jualbeli tidak mungkindilaksanakan karena obyeknya belum dimiliki oleh penjual;sementara ada hajat yang masif untuk mengikat setiap pihakyang berakad untuk melakukan akad di masa yang akandatang, baik berdasarkan peraturan perundangundangan,ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdaganganinternasional seperti pembukaan L/C (Letter of Credit) untukimpor barang, maka dalam kondisi
    oleh Pemerintah maupunkorporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan (42>) asetsurat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing;Jual/beli secara outright adalah jual beli sesungguhnya (albai alhaqiqi) atas surat berharga;Wa d (janji) adalah pernyataan kehendak untuk membeli SBS yangdijualnya pada masa yang akan datang; dan pernyataan kehendakuntuk menjual SBS yang dibelinya pada masa yang akan datang;Kedua : Ketentuan HukumTransaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan
    boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repoSBS;Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jualbeli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapatdalam fatwa ini;Dalam hal janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janjidapat dikenakan sanksi;94 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Antarbank... 9 Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukanmelalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan