Ditemukan 520 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-05-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 06-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB Tanggal 17 Nopember 2011 — NELSON KADMAER;
79 — 39
79 — 39
Jean Waline dan sebagaimanadiuraikan sebelumnya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kwalifikasi pengertianmenyalah gunakan kewenangan sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesiayang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebutdiberikan oleh undangundang atau peraturan peraturan lain, dan oleh karenanya majelis hakimberkeyakinan berdasarkan buktibukti seperti dikemukakan diatas perbuatan Terdakwa telaholmemenuhi unsur Menyalahgunakan
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 24/G/2021/PTUN.BNA Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
CV.MODERN JAYA BARU Diwakili Oleh Wakil Direkturnya Mansur S
Tergugat:
Pokja Pemilihan VI Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021
Intervensi:
TANZILURRAHMAN selaku Direktur CV FARIS MANDIRI
238 — 81
CV.MODERN JAYA BARU Diwakili Oleh Wakil Direkturnya Mansur S
Tergugat:
Pokja Pemilihan VI Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021
Intervensi:
TANZILURRAHMAN selaku Direktur CV FARIS MANDIRI
238 — 81
Waline,pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasidapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehUndangUndang atau peraturanperaturan lain ;3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakanprosedur
Register : 16-09-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 126/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
171 — 86
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
171 — 86
Batasanbatasantersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah /Ruang (Locus) dan danWaktu (Tempus), berdasarkan batasanbatasan tersebut setiap penggunaanwewenang diuar batasbatas itu merupakan tindakan melanggar wewenang(onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie,onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwaorgan administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasukdalam wewenangnya (Literaur Karakteristik Hukum Acara PeradilanAdministrasiSuparto
Putus : 04-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 971 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Januari 2016 — Drs. H. ANDI TALETTU UMAR PANGERANG
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi", maka dengan sendirinya rumusan tersebut tidaklah terbukti;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Dalam Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang khususmengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapidapatlah dijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaankewenangan yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaituDoktrin Hukum JEAN RIVERO dan JEAN WALINE
Register : 11-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 08-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5 / G / 2011 / PTUN. MTR. Tanggal 14 Maret 2011 — MUHAMAD IRWAN, ST., MT. MELAWAN 1. KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ÃÂì--------------
2. SEKRETARIS SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ÃÂì-------
115 — 58
115 — 58
atau tidak memiliki kinerja yang bagus, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus,demikian pula dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 088/0/2003 pada lampirannya mengenai statutaUniversitas Mataram dalam Pasal 36 ayat (3) (Bukti T 18), SenatFakultas tidak memiliki tugas untuk memberikan sanksisanksi kepadaseorang Dosen ; Menimbang bahwa penggunaan wewenang di luar batasbatasdalam beberapa doktrin dinyatakan diantaranya oleh Waline
Register : 23-05-2012 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 255/Pid.B/2011/PN.AB; Tanggal 15 Maret 2012 — Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA;
41 — 17
41 — 17
Jean Waline dan sebagaimana diuraikan sebelumnyaaperbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kwalifikasi pengertianamenyalah gunakan kewenangan sebagai unsur delik dalam tindak pidanakorupsi di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undangundang atau peraturan peraturan lain, dan oleh karenanya majelis hakimberkeyakinan berdasarkan buktibukti seperti dikemukakan diatas perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Menyalahgunakan
Register : 30-05-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN AMBON Nomor 255/Pid.B/2011/PN.AB Tanggal 15 Maret 2012 — Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
84 — 30
84 — 30
Jean Waline dan sebagaimanadiuraikan sebelumnya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kwalifikasi pengertian menyalah gunakan kewenangan sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesiayang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebutdiberikan oleh undangundang atau peraturan peraturan lain, dan oleh karenanya majelis hakimberkeyakinan berdasarkan bukti bukti seperti dikemukakan diatas perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur Menyalahgunakan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 12 Mei 2014 — Sofyan, SKM
62 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Waline, pengertianpenyalangunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapatdiartikan dalam 3 wujud, yaitu:Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain;Penyalahgunaan
Register : 26-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 1 Juni 2016 — Harianto
58 — 35
58 — 35
Jean Rivero dan Prof Waline (dikutip oleh Prof.DR.Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan HukumPidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangandapat di artikan dalam 3 wujud ;a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum = atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;b.
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 267/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 23 Mei 2019 — Ir. NURDIN TAMPUBOLON,M.M ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
223 — 124
223 — 124
Waline pengertianpenyalahngunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapatdiartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :Halaman 57 dari89 halaman, Putusan Nomor: 267/G/2018/PTUNJKTa. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.b.
Register : 28-01-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 9 Juni 2014 — - BAUN SORIPADA SIREGAR, ST
64 — 18
64 — 18
kKewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatanatau kedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana jugaakan lepas atau hilang, dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yangsudah tidak dimiliki (Vide : Adami Chazaw, hal. 53) ;Menimbang, bahwa rumusan HR tanggal 14 Januari 1949, dikaitkan denganpengertian penyalahgunaan wewenang menurut Jean Rivero dan Waline
Putus : 08-08-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1188 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 8 Agustus 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang ; Mohammad Basri, SE
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indriyanto Seno Adji, SH.MH).Dengan demikian apabila pengertian penyalahgunaan kewenangantidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukumpidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang samaterdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.Menurut Jean Rivero dan Jean Waline pengertian penyalahgunaankewenangan dalam Hukum Administrasi Negara dapat diartikan dalam3 wujud, yaitu :a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau
Register : 21-09-2011 — Putus : 04-01-2012 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 67/PID.B/2011/PN.SML Tanggal 4 Januari 2012 — Julianus Kelbulan, S.Sos
99 — 40
99 — 40
Adami Chazawi, SH. dalam bukunya,Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesiamemperkenalkan 2 (dua) syarat yang diperlukan dalam unsurmenyalahgunakan kekuasaan, yaitu: (1) Si pembuat yangberkualitas pegawai negeri benarbenar memiliki suatu kekuasaan,dan (2) kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yangtidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu ; Menimbang, bahwa INDRIYANTO SENO ADJI memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya JEAN RIVEROdan WALINE dalam
Register : 10-12-2012 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN AMBON Nomor 64/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB Tanggal 24 Juli 2013 — ITHA LA THO, SKM. M.sc
62 — 68
62 — 68
Waline,pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangandengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok ataugolongan ;2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benarditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangantersebut diberikan oleh Undangundang atau Peraturanperaturan lain;3.
Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 17 Maret 2016 — Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si
88 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atauSarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau KedudukannyaDalam Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang khususmengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapi dapatlahdijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaan kewenangan yangterdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Doktrin Jean Rivero danJEAN WALINE yang menyatakan bahwa pengertian penyalahgunaankewenangan (detournement de pouvoir), dalam Hukum Administrasi
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — JULPIAN, S.Sos. bin SAID ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Waline adalah:Hal. 43 dari 67 hal. Put.
Register : 27-02-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 16 Mei 2017 — Penuntut Umum:
RAHMAD ISNAINI, SH. MH.
Terdakwa:
Drs. MASHUDI Bin Alm. ABDUL HADI
77 — 15
RAHMAD ISNAINI, SH. MH.
Terdakwa:
Drs. MASHUDI Bin Alm. ABDUL HADI
77 — 15
Waline, pengertian penyalahgunaankewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehUndangundang atau Peraturanperaturan lain;3.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn Tanggal 4 Agustus 2015 —
86 — 15
86 — 15
Waline tentang pengertian penyalahgunaankewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.
Waline dan UU Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf (e) mengenai asas tidak menyalahgunakan kewenanganHal 75 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEdalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agarterlaksana sehingga dengan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa Sebagai PPK mendatangkan keuntungan
Register : 10-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 49/Pid.Sus-TPK /2015/PN Dps Tanggal 12 April 2016 — Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP.
101 — 44
101 — 44
Jean Rivero dan Prof Waline (dikutip oleh Prof.DR. IndriyantoSeno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. DiaditMedia ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;Hal. 67 dari 101 Hal.
Register : 26-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps Tanggal 1 Juni 2016 — I KOMANG GDE MERTA
92 — 50
92 — 50
Jean Rivero dan Prof Waline (dikutip oleh Prof.DR.