Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakahcara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bahwa namun demikian putusan Judex Facti masih perlu diperbaiki yaitumengenai pidana yang dijatunkan yang masih terlalu berat karenaTerdakwa selaku pelaku usaha menjalankan usaha membuat kecaphanya dalam skala home industry

1 ayat (3), Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaiankegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasanhutan.b) Pasal 1 ayat (4), Penunjukan Kawasan Hutan adalahpenunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara partialatau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanansebagai Kawasan Hutan dengan fungsi pokok tertentu, luasHalaman 18 dari 41 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN BIbperkiraan, dan titiktitik koordinat batas yang dituangkan dalambentuk peta kawasan hutan skala

tertentu atau minimal skala 1 :250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagaikawasan hutan.c) Pasal 1 ayat (5), Penataan Batas Kawasan Hutan adalahkegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancanganbatas sementara, pengumuman hasil pemancangan batassementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hakhakpihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tatabatas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangantanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil

penataanbatas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas danpeta tata batas.d) Pasal 1 ayat (6), Penetapan kawasan hutan adalah penetapankawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas,fungsi tertentu dan titiktitik koordinat batas kawasan hutan yangdituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atauminimal skala 1 : 100.000.e) Pasal 1 ayat (7), Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatanpemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengantahapannya.

TIMAH (persero), Tbk berupa SPL (suratpenunjukkan lokasi) dan SPTSK (surat pengelolaan tambang skala kecil) dan dapatdiancam pidana bagi pelakunya sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Karena tidak dapat menunjukkan suart izin atas kegiatan Usaha penambangan, makaTerdakwa diamankan ke Mapolda Kep.

Bahwa mereka dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan hutanproduksi di Desa Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tanpaizin Menteri.e Bahwa berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat kedalam lampiran peta SKMenhut nomor : 357/KPTS11/2004 tanggal 10 Oktober 2004 tentang penunjukankawasan hutan diwilayah Kabupaten Bangka Belitung skala 1:250.000 dan Berita Acaratata batas kawasan hutan produksi letak sungai sembulan tanggal 14 Maret 1992 skala 1: 250.000 dimana lokasi tambang

Pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan serta fasilitas umumdi desa dengan skala prioritas ;2. Pembangunan non fisik dan kelembagaan, dalam rangkamemperlancar pelaksanaan pemerintahan ;Bahwa untuk melaksanakan Dana Perimbangan Desa Slagi telah dibentukTim Pelaksana Dana Perimbangan Desa (ADD) Tahun 2005 Desa Slagiberdasarkan Surat Keputusan Petinggi Slagi, Kec.

Pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan serta fasilitas umumdi desa dengan skala prioritas ;2.

Penggugat sebagai putera daerah adalah pihak yang dirugikandengan perlakuan diskriminatif Tergugat yang membedakan sistempengupahan untuk pekerja lokal dan non lokal, dimana upah pekerja lokalberada jauh dibawah pekerja yang non lokal;Bahwa tindakan diskriminatif tergugat tentang upah pekerja lokal dan nonlokal bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003, khususnya:a. pasal 6, Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang samatanpa diskriminasi dari pengusaha";b. pasal 88 ayat (3) i, struktur dan skala

pengupahan yang proporsional":c. pasal 92 ayat (1), Pengusaha menyusun struktur dan skala upahdengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dankompetensi;Bahwa Bpk Dino Antonio General Manager (pihak Tergugat) telahmengubah secara sepihak kesepakatan awal tentang penempatan tugasdan tanggung jawab kerja Penggugat, dimana semenjak bulan Juni 2008dirubah untuk menangani segment market lokal yang seharusnya sesuai.dengan kesepakatan awal, Penggugat akan menangani segment marketnasional

terdakwamemperoleh keuntungan sebesar Rp. 12.500, (dua belas ribu lima ratusribu rupiah) per botol isi 600 ml, dan keuntungan Rp. 15.000, (lima belasribu rupiah) per botol isi 1,5 liter.Bahwa terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan minumankeras jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembeli akibatmeminum minuman keras jenis arak yang dijual/diberikanya.Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidak memilikiiin edar untuk keamanan pangannya, yang mana persetujuan ijin edaruntuk skala

industry pangan rumah tangga ijin edar dikeluarkan olehDinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk skala besar atauHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor687/Pid.Sus/2018/PN Bywpangan yang beresiko tinggi, jin edar dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM)Bahwa setelah melakukan penyidikan kepada terdakwa, serta penyitaanterhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya penyidikKepolisian Resort Banyuwangi melakukan uji di Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya, bahwa sesuai

Bahwa dalam dokumen jinlingkungan harus ada surat pernyataan kesanggupan Pengelolan danPemantauan lingkungan hidup (SPPL) dan didalmnya telah dinyatakantatacara penanggulangan lingkungan hidup, sehingga apabila tidakdilaksanakan maka dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkunganhidup dalam skala kecil disekitar usaha.sedangkan dalam kegiatannya UDRizky belum melaksanakananya.wn Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal36 Jo pasal 109 UU RI No 32 tahun 2009 Tentang dan

teknologi, perodalan serta manajemen untukmewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan danmasyarkat;Benar saksi ahli menerangkan bahwa usaha perkebunan adalahusaha yang menghasilkan barang dan jasa atau jasa perkebunan;Benar saksi ahli menerangkan bahwa Pelaku usaha perkebunanadalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan;Benar saksi ahli menerangkan bahwa Pekebun adalah peroranganwarga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala

tertentu;Benar saksi ahli menerangkan bahwa Perusahaan perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara indonesia ataubadan hukum yang didirkan menurut hukum indonesia danberkedudukan di indonesia yang mengelola usaha perkebunandengan skala tertentu;Benar saksi ahli menerangkan bahwa Skala tertentu adalah skalausaha perkebunan yang didasarkan pada luasan Ilhan usaha, jenistanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrikyang diwajibkan memiliki izin usaha;Benar saksi ahli menerangkan

Surat izin tempat usaha;j.Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunanperkebunan kabupaten/ kota dari bupati/ walikota untuk IUPByang diterbitkan oleh gubernur;Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunanperkebunan provinsi dari bupati/ walikota untuk IUP B yangditerbitkan oleh Bupati/ walikota;Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan petadigital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang

Kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah);Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membuat iklanpermohonan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonvensi melalui mediamassa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Harian Media Indonesiaselama 3 (tiga) hari berturutturut dengan ukuran pemberitahuansekurangkurangnya setengah halaman;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/20207.

Makkasau Parepare sebagai rumah sakitrujukan, kemudian Penggugat merasa kehilangan semangat danmotivasi kerja di lingkungan kerja yang baru mengingat skala dandinamika kerja yang berbeda dengan tempat sebelumnya,kemudian dari sisi penghasilan juga dirasakan oleh PenggugatHalaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.sangat berkurang, karena jasa pelayanan yang diterimaPenggugat sekitar Rp.7.000.000, perbulan diluar gaji pokok dantunjangan fungsional sementara di Puskesmas jasa Pelayanansekitar

Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14817/031/2014, tanggal4 Aqustus 2014 tentana Imvolementasi Pelaksanaan PeraturanTimur dikutip Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor27 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota diJawa Timur Tahun 2014, maka dalam rangka menyamakan persepsiterhadap Implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 27 Tahun 2014 serta menjaga struktur dan skala upahsebagaimana diatur dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan

ataumenurunkan upah. ( P4);Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14817/031/2014, tanggal 4Agustus 2014 tentang Implementasi Pelaksanaan Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentang UMSK di Jawa Timur dikutipMenindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa TimurTahun 2014, maka dalam rangka menyamakan persepsi terhadapImplementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27Tahun 2014 serta menjaga struktur dan skala

Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Sertipikat dan Pengukuran dari6.7.10.Staf BPN Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P5;Fotokopi gambar situasi dari hasil pengukuran untuk dijadikansertipikat dari BPN Kabupaten Tabalong tanggal 27 Oktober 1987,diberi tanda bukti P6;Fotokopi Peta skala 1:2000 yang di dapat dari Tergugat Ill&Tergugat IV hasil dari mediasi pada sengketa tahun 2019, diberitanda bukti P7;Fotokopi Peta skala 1:3000 yang menyatakan adanya tanahPenggugat yang dihasilkan pada saat mediasi

Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT denganverifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan Perikanan atau kepala SKPD ProvinsiKabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masingmasing. 2 Pembudidayaan ikan skala kecil ( kincir ) dengan verifikasi dan suratrekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi

Nelayan yangmenggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yangmembidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi daripelabuhan Perikanan atau kepala SKPD Provinsi Kabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan sesuaidengan kewenangannya masingmasing. 2 Pembudidayaan ikan skala kecil ( kincir ) dengan verifikasidan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan;Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan

(Asli);
5 (lima) Lembar Kuputusan Bupati Bintan No: 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 26 Desember 2018.

(Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Dokumen Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kec. Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Lembar NOTA DINAS Rekomendasi Keputusa Bupati Tahun 2018 Penetapan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan TPA Kec Bintan utara (1 paket) Kab. Bintan tahun Anggaran 2018.

(Asli);
1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan, Nomor : 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.

Bintan, Nomor : 201/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.

Bintan, Nomor : 200/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Keputusan PPT-PTPA-BU, Nomor : 199/SK/ DPKP /2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab.

Gede Hurip Skala 1 : 10.000 dibuat93.Bukti P93 Fotokopi94.Bukti P 94 Fotokopi95.Bukti P95 Fotokopi96. Bukti P 96 Fotokopi97.Bukti P97 Fotokopi98.Bukti P98 Fotokopi99.Bukti P99 Fotokopi100.Bukti P100 Fotokopi101.Bukti P101 Fotokopioleh Advokat AD & Patner ;Hasil Interpretasi Visual Citra Satelit Lokasi Tanah I.Gede Hurip dengan Tanah OkupaS! Tanah PTPN IlSkala 1: 8000 disalin oleh Advokat AD & Patner ;Peta Jarak Lokasi antara Lahan .

Gede Hurip denganLokasi Okupasi PTPN II, Skala 1 ; 8000 disalin olehAdvokat AD & Patner ;Lokasi Tanah dengan Keadaan Kosong, Skala1 ; 8000 disalin oleh Advokat AD & Patner ;Peta Lokasi Okupasi PTPN II, Skala 1 ; 8000 disalinoleh Advokat AD & Patner ;Lokasi Tanah Milik . Gede Hurip, Skala 1 ; 8000disalin oleh Advokat AD & Patner ;Peta Lokasi empat unit bangunan rumah milik . GedeHurip, dengan Lokasi Skala 1 : 8000 disalin olehAdvokat AD & Partner ;Jarak Lokasi Tanah .

Gede Hurip dengan lokasiOkupasi PTPN , Skala 1 : 8000, disalin oleh AdvokatAD & Partner.;Peta Rumah Milik RAWI dengan lokasi Skala 1 ; 6.000,disalin oleh Advokat AD & Partner.Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Atas fasilitas pinjaman KUPEDES di BRII UnitPasar Pringgan, dengan Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/61/2005,tanggal 10 Januari 2005, Desa Sei Semayang,Kecamatann Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atasnama .

Perusahaan dengan skala usaha besar;c. Pertumbuhan nilai tambah; dand.

Produktivitas tenaga kerjaKetentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai denganperaturan perundangundangan adi bidang usaha mikro,kecil, dan menengah;Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapakan adaatau tidak ada Sektor Unggulan;Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, Dewan PengupahanKabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian kepadaAsosiasi Pengusaha pada Sektor dan SerikatPekerja/Serikat

Karena dalam masalah upah bukan hanya fokusterhadap kepentingan buruh/pekerja saja namun perlu dipikirkanpula kepentingan perusahaan agar terjadi keseimbangan danujungnya juga berimbas kepada kesejahteraan para pekerja juga.Bahwa sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor 15 Tahun 2018 khususnya Pasal 20 bahwa :UMSP. dan/atau UMSK hanya berlaku bagi Perusahaandengan skala usaha besar.Namun dalam hal ini, untuk menentukan kategori yang termasukke dalam skala usaha besar atau usaha

Perusahaan dengan skala usaha besar;c. Pertumbuhan nilai tambah; danHal 66 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDGd.

Bahwa reklamasi di sepanjang wilayan pesisir Makassardirencanakan akan dilaksanakan oleh banyak pihak dalam skalayang luas, legalisasi prosedur reklamasi yang salah akan berdampakpada kegiatan reklamasi berikutnya dalam skala yang luassebagaimana tertuang dalam Perda RIRW Kota Makassar 20152035 seluas 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar;V.

di Kelurahan Losari,Kecamatan Mariso, Kota Makassar tidak dapat dijadikan sebagailokasi reklamasi sebagaimana terbitnya KTUN objek gugatan yangdiperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia,dengan alasan sebagai berikut:a) Bahwa dengan terbitnya KTUN objek gugatan yangmengubah kawasan perairan laut menjadi daratan baru untukHalaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 253 K/TUN/LH/2017kemudian dijadikan sebagai Kawasan Pusat Bisnis TerpaduIndonesia akan menyebabkan nelayan tradisional skala

Peta lokasi reklamasi dengan skala 1:1.000 dengan sistemkoordinat lintang (/ongitute) dan bujur (/atitute) pada lembarpeta:c. Peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1:10.000dengan sistem koordinat lintang (/ongitute) dan bujur (/atitute)pada lembar peta; dand.

Proposal reklamasi;Bahwa faktanya, hingga gugatan ini diajukan belum ada PeraturanDaerah (PERDA) Provinsi SulawesiSelatan terkait RZWP3K.Sehingga secara otomatis tidak ada kesesuaian antara lokasireklamasi dengan RZWP3K;Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernahmengetahui adanya Proposal reklamasi, peta lokasi sumbermaterial reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinatlintang (/ongitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta,Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 253

ARIFINBIN AHMAD Nomor. 1710, kode skala: 02049 kementerian Agraria dan tataruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bima ;. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, (RADIN BIN H.

ARIFINAHMAD Nomor. 1710, kode skala 02049 Kementerian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.

ARIFIN AHMAD Nomor. 1710, kode skala 02049 Kementerian Agrariadan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bima ;Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil gugatan Penggugatantara lain mendalilkan : ternyata tanah milik Janda JAENAB Tersebut sudahdibuatkan sertifikat secara sepihak oleh AHMAD MUHDAR atas namanyasendiri, tanpa sepengetahuan Janda JAENAB, sebagai pemilik yang sahdengan SHM Nomor 1710, luas 2.841 M?

Penggugat kepada Tergugat telahpula memberikan dampak positif berupa keuntungan secara maiteriil kepadaTergugat I, Keuntungan materiil tersebut berupa pengurangan pembayaranyang ditagihnkan oleh Negara (BPK Ri) kepada Tergugat yang semula angkanilainya sebesar Rp. 14.897.543.669,90 (empat belas miliar delapan ratussembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga hou dan enam ratusenam puluh Sembilan koma sembilan rupiah) menjadi Rp 364.000.000, (tigaratus enam puluh empat juta rupiah) atau dalam skala

maka Pengadilan Tinggi AgamaMakassar berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding kadangmenitipbkan Al Muzammil Putra kepada ibu kandungnya untuk dirawat dandiasuh jika Tergugat/Terbanding ke Makassar untuk mengontrol jualannya(toko butiknya di Pasar Butung) tidak bertentangan dengan hukum, karena ibukandung dari Tergugat/Terbanding adalah menempati urutan kesatu yangberhak memelihara Al Muzammil Putra sedangkan Penggugat/Pembandingselaku ayah menempati urutan kedua;Menimbang, bahwa urutan dan skala