lapangan dikarenakan saksi tidak berani menolakperintah ERDISON melalui YATIMAN dan YATIMAN menjelaskan bahwaRUKK dirubah menyesuaikan dengan anggaran yang tersisa dikelompoktani serta ketidaktauan saksi terhadap Juknisnya.Bahwa Saksi tidak mengetahui ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan/TimTeknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Upah Tenaga Kerja danBahan/Material Cetak Sawah R1 karena saksi baru menerima SK tersebutpada tanggal 4 November 2014 di Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

tersebut di serahkan ke Bu Sriwidiastuti, selanjutnyapada tanggal 24 Januari 2008 ketika terjadi keribuatan antara sdrShafeie BA dkk dengan sdr lis Iskandar mempeributkan mengenaipenitipan uang Rp. 800.000.000, lalu ketika rebut rebut tersebutmenurut sdri Sriwidiastuti berkas berkas surat surat tanah di ambilpaksa oleh sdr Hermanto Kadir ( teman sdr Shafeie BA ) sambilmengatakan jual beli tanah di batalkan.Bahwa Selanjutnya pada hari berikutnya sdri Harbayani dan Puji NurInsan ( Kasubag Perbendaharan DPKAD

(TPKD);e Bahwa Uang Persediaan (UP) 2014 setdakab Aceh Tamiang cair pada bulan Februari2014;e Bahwa di dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada pihak yang dituju yakniSB (Syaiful Bahri), setelah itu ada langkah dari kami memanggil yang bersangkutan lalu adajaminan yang diserahkan berupa sertifikat tanah dan bangunan;e Bahwa kami memanggil Syaiful Bahri sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 27Oktober 2014 dan Januari 2015;e Bahwa sertifikat tanah dan bangunan dititipkan di sekretariat DPKAD

Sus/TPK/2017/PN.PtkBahwa mekanisme penerbitan SPM (surat perintah membayar)diawali dari PPTK kemudian diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) diverifikasi oleh Verikator (Pak Fauzi)kemudian di Sampaikan kepada DPKAD untuk diterbitkan terbitkanSP2D selanjutnya dana ditransfer kepada pihak ketigaBahwa sepengetahuan saksi apabila ada terdapat kekurangansyarat administrasi, berkas untuk keperluan pembayaran tersebutdikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi;Bahwa seingat saksi pembayaran atas pengadaan

Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

Purwakartaselaku penerima dana hibah;Bahwa saksi sebagai KPA telah membuat surat teguran kepada KPUD perihalLaporan Pertanggung jawaban;Bahwa dalam penyampaian SPJ KPU Kabupaten Purwakarta kepadaPemerintah Daerah harus melalui bagian Kesbang Linmas terlebih dahulusebelum disampaikan ke pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD), dan sepengetahuan saksi sahnya SPJ harus ditandatangani olehBendahara bersama Atasan Langsung Bendahara dan diketahui oleh Ketua KPUKabupaten Purwakarta;Keterangan

berkepentingan agar lahan kritis tersebutditingkatkanmenjadi lahan subur .Bahwa kesimpulan tersebut diambil tidak didasarkan pada buktibukti yangada pada saat rapat, karena pada saat rapat tidak ada buktibukti yangditunjukkan untuk mendukung kesimpulan tersebut dan hanya berdasarkancerita atau katakata saja, diantaranya yaitu cerita dari pak Eko Tjiptartono.Saksi menandatangani berita acara tersebut maksud saksi hanyamembenarkan pada point 3 bahwa tanah di Gunung Tugel tersebut tidaktercatat di DPKAD

Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011tersebut belum dilakukan PHO, Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saatsaksi menjadi Kepala DPKAD adalah Sdr. ERWIN PAMAN. Bahwa yang mengajukan usulan pencairan uang muka Proyek MultiyearsKabupaten Seluma sebesar 15% dari kontrak 338 milyar itu adalah SKPD(Dinas PU kabupaten Seluma).

Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011tersebut belum dilakukan PHO, Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saatsaksi menjadi Kepala DPKAD adalah Sdr. ERWIN PAMAN. Bahwa yang mengajukan usulan pencairan uang muka Proyek MultiyearsKabupaten Seluma sebesar 15% dari kontrak 338 milyar itu adalah SKPD(Dinas PU kabupaten Seluma).

kalau dana hibah sebesar Rp.3.150.000.000, ( tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dari Koni KotaBukittinggi telah dihibahkan lagi kepada Panitia Kontingen Porprov KotaBukittinggi.Bahwa berdasarkan NPHD yang bertanggungjawab terhadap penggunaandana hibah sebesar Rp. 3.150.000.000, ( tiga miliar seratus lima puluhjuta rupiah) adalah KONI Kota Bukittinggi sebagai penerima hibah.Bahwa laporan penggunaan dana hibah disampaikan KONI ke PemkoBukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPKAD

PUTRA MOl).Bahwa Terdakwa selaku Kuasa BUD pada DPKAD Kabupaten Nias BaratTA. 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barattersebut di atas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1. Menandatangani SP2D ( Surat Perintah Pencarian Dana ).2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank.3. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat PenggunaAnggaran melalui SPM ( Surat Perintah Membayar ).4.

Bungo dan salinannya diprint untuk ditandatangani olehSaksi ERLINDAWATI dan diketahui oleh PPTK yaitu Saksi ELISABETHserta Surat Perintah Membayar Setelah semua dokumen pembayarantersebut ditandatangani dan dikumpulkan selanjutnya diserahkan danSaksi ELIZABETH yang mengantar ke DPKAD Kabupaten Bungo untukditerbitkan SP2D;Bahwa yang menyusun dokumen untuk pembayaran dilakukan olehBendahara Pembantu yaitu Saudari LAILA;Bahwa Saksi ERLINDAWATI ada meneliti dokumen syarat pencairanyang diajukan Saksi

Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

pengelolaan keuangan daerahadalah untuk dana kapitasi bulan Januari sampai April 2014 belum adaPermenkesnya sehingga tidak dapat dicairkan, dan Permenkes tersebutbaru keluar bulan Juni 2014 dan Permenkes ini tidak berlaku surut,sedangkan Perbup tersebut mengatur dana kapitasi untuk bulan Januarisampai April 2014;Bahwa terkait Perobub tentang dana kapitasi, prosesnya melalui DinasKesehatan setelah diparaf Kepala Dinas lalu diserahkan kepada BagianHukum, selain itu juga sudah dikoordinasikan dengan DPKAD

Namunsaksi tidak memeriksa kondisi mobil damkar tersebut, apakah dapat difungsikanlayaknya sebagai Mobil Kendaraan Pemadam Kebakaran sebagaimanamestinya, namun mobil damkar tersebut beberapa kali sudah pemahdioperasikan sebagai mobil damkar pada saat kejadian kebakaran di kab.Minsel, karena tugas saksi hanya memeriksa dokumen / kelengkapan berkasuntuk dibawa ke DPKAD Kab. Minsel.

------------------------42. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Nomor : 900/ 266/401.203/ 2013, tertanggal 20 Maret 2013 perihal pencairan Dana Hibah Panwaslu Kota Madiun yang ada disposisinya berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 900/SPTB/01/401.203/2013, tanggal 20 Maret 2013, 1 (satu) lembar kuitansi dinas pembayaran dari Kepala DPKAD