atau jumlah berat yangdigunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yangdiserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalamnegeri;bahwa untuk membuktikan bahwa tonase atau jumlah beratyang digunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yangdiserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalamnegeri telah dilakukan secara tepat, Pemohon Bandingseharusnya mendokumentasikan secara lengkap setiapmetode penghitungan yang digunakan;bahwa Pemohon Banding tidak dapat secara jelasmemberikan bukti penghitungan

Ltd)maka Pemohon Banding akan menerbitkan provisional invoicedengan nomor 2008382P1 beserta perhitungan assay danmoisture terkait, dan setelah barang diterima oleh pembeli makapembeli akan membuat analisa dan perhitungan assay danmoisture tersendiri, saat dibandingkan terdapat perbedaan yangmelebihi splitting limits yang diatur dalam kontrak yaitu untuk golddengan perincian sebagai berikut:Gold (glt) Splitting Limit : 0.5 Lot Dmt Seller Buyer Difference1 461,745 28.5000 28.20002 461,204 29.2000 28.3000

Treatment andRefining Cost nya menggunakan rumusan Tonase bagian A, dansisanya sebesar 40.000 DMT perhitungan Treatment andRefining Cost nya menggunakan rumusan Tonase bagian B,secara umum, perhitungan Tonase Bagian A menggunakanformula yang telah ditetapkan pada saat kontrak ditandatangani,sedangkan Tonase Bagian B mengikuti tarif Treatment andRefining Cost yang ditetapbkan setiap tahun antara PemohonBanding dan pihak pembeli;bahwa secara garis besar dapat dijelaskan bahwa mekanismeperhitungan

ulang Price Participation(PP) karena Terbanding menilai perhitungan yang dilakukanPemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usaha internasionalyang umum berlaku, dengan harga terbaik dan dengan persyaratanterbaik serta sesuai dengan keadaan pasar dunia dan syarat yangdiperoleh dalam keadaan yang perlu pada saat itu;bahwa menurut Terbanding perhitungan Price Participation (PP)Pemohon Banding yang tidak sesuai bahwa Price Participation (PP)adalah suatu mekanisme partisipasi yang akan meningkatkan

ulang Treatment andRefining Cost (TC/RC) karena Terbanding menilai perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and Refining Cost(TC/RC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining

Desember) dikarenakan pemeriksaandilakukan oleh Tim Pemeriksa yang berbedabeda untuk setiapmasa pajak;Bahwa berikut di bawah ini Pemohon Banding sandingkanperincian per masa pajak atas koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00berdasarkan perhitungan DPP PPN dengan berdasarkan putusanSurat Keputusan Terbanding sebagai berikut:Koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00PPN Kurang BayarSodSK Sodas SelisihNo.

Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukansesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalamPasal 27 (1) UndangUndang Nomor 6/1983 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16/2000;Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan pajak menurutPemohon Banding, SKPKB PPN Terbanding dan Surat KeputusanTerbanding sebagai berikut:Halaman 5 dari 46 halaman. Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2016 Keterangan Cfm SPT PPN Cfm. SKPKB Cfm.

Kesimpulan:sebesarBahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, berikut Pemohon Bandingsajikan kembali persandingan perhitungan PPN antara Surat KeputusanTerbanding dan permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimanatercantum dalam Tabel 5 di bawah ini sebagai berikut: Keterangan Cfm Terbanding Cfm.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengankoreksi di atas dengan alasan yang pada intinyamenyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah secara konsistenmenerapkan perhitungan kurs atas transaksi dalammata uang asing berdasarkan pada kurs tengah BankIndonesia pada setiap akhir bulan sedangkan untukfaktur pajak adalah kurs pajak pada saat faktur pajaktersebut dibuat;10.3.

Bahwa penerapan penggunaan kurs Tengah BankIndonesia yang secara konsisten" telah dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dalam perhitungan DPP PPN ataspenyerahan ekspor tidak dapat dijadikan alasan untukmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding).

Terhadap mobil baru yang dibeli oleh konsumen, biasanyakonsumen meminta untuk ditambah perlengkapan kendaraan(accessories), sehingga dengan adanya penambahan perlengkapankendaraan tersebut dilakukan perhitungan harga terlebin dahulu.

Terhadap mobil baruyang dibeli oleh Konsumen, biasanya konsumen meminta untuk ditambahHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 634/B/PK/PJK/201 7anti karat, sehingga dengan adanya penambahan anti karat tersebutdilakukan perhitungan harga terlebin dahulu. Dengan demikian hargapenjualan mobil tersebut sudah termasuk harga penambahan anti karatdan telah dikenakan/dipungut PPN.

Perhitungan PPN Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya SKPKB PPN Masa PajakJuni 2005 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 15.375.139.920 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp =: 1.537.513.992 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp (1.552.267.970)PPN kurang (Lebih Bayar) Rp (14.753.978)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp (14.753.978) Jumlah PPN yang harus dibayar Rp Nihil Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding,

PahlawanRevolusi No. 9 Klender, Jakarta Timur 13470, sehingga PPN yang harusdibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 634/B/PK/PJK/201 7PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan

perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menempati tanahnegara milik Departemen Pertahanan dan Keamanan sekarangKementerian Pertahanan selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntutganti kerugian dengan menarik sewa atas pemanfataan tanah milikKementerian Pertahanan Cq Lantamal IV Tanjungpinang sesuaiKeputusan Menteri Keuangan Nomor 4/0/KMK.01/1994 tanggal20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan PemanfaatanBarang Milik/Kekayaan Negara dan Surat Edaran Menteri KeuanganNomor SE200/MK.2/2003 tentang Perhitungan

Dasar perhitungan sewa tanah yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi adalah dasar yang realistis, tidak mengambil dari awalkepemilikan dan penguasaan tanah oleh Tergugat Rekonvensi yaitusejak tahun 1951 atau sejak terbitnya Sertifikat Hak Pakai tahun1991, tapi dasar perhitungan sewa dilakukan sejak terbitnya SuratEdaran Menteri Keuangan Nomor SE200/MK.2/2003 hinggasekarang oleh karena itu sewa tanah negara yang harus dibayar olehTergugat Rekonvensi adalah:Tarif Sewa = 0,75 % x NJOP x Luas tanah;NJOP

Nomor 1277 K/Pdt/2016Maka perhitungan tarif sewa yang harus dibayar oleh ParaPenggugat mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2006 adalah:0,75 % x Rp235.000,00 x 3300 M? = Rp5.816.250,00/tahun (limajuta delapan ratus enam betas ribu dua ratus lima puluh rupiah) x 3(tahun) = Rp17.448.750,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluhdelapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka formulatarif sewa Barang Milik Negara sebagai berikut:Formula Sewa Tanah Kosong ;St = Sewa Tanah;Lt = Luas Tanah;Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian denganestimasi terendah menggunakan NJOP (per M7):Maka perhitungan sewa tanah adalah:3,33 % x 3300 M?

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepada Tergugat sesuai dengan perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan(4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp. 83.643.400,, (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ; dengan rincian :Masa Kerja Uang Pesangon Penghargaan Masa Kerja UangPenggantian Hak : Pesangon :9x2x Rp. 3.396.000,) = Rp.61.128.000,Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp 3.396.000

Fotokopi Rincian Perhitungan Pendapatan bulan Juli 2016, Oktober2017, Januari 2018, Pebruari 2018 dan Maret 2018, sesuai denganaslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P1;2. Fotokopi surat panggilan sidang mediasi pertama, kedua, dan ketiga olehDinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sesuaidengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P2;3. Fotokopi risalah perundingan Bipartit pada tanggal 25 April 2018, fotokopidari fotokopi yang selanjutnya diberi tanda dengan P3;4.

bahkan terkadang hingga malam tergantung pada volume pekerjaan,keterangan saksi Penggugat yang bernama Acros Victori yang menyatakanbahwa Penggugat terlebih dahulu bekerja dari saksi dan Penggugatdiberhentikan Tergugat pada Maret 2018 secara lisan, keterangan saksiPenggugat bernama M Idris yang menerangkan bahwa Penggugat bekerjasebagai supir yang bertugas mengantar material, Penggugat terlebin dahulubekerja dari saksi dan diberhentikan pada Maret 2018, bukti P1 yangmenerangkan tentang rincian perhitungan

ratussembilan puluh enam ribu rupiah) tetapi tidak berdasar, bahwa menurut Pasal157 ayat (1) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpergantian hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokokHalaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap vide bukti P1 tentangrincian perhitungan

penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial makaPetitum Penggugat angka 2 (dua) menyatakan hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat telah berakhir karena pemutusan hubungan kerjaindustrial beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)dengan alasan efisiensi maka Petitum Penggugat angka 4 (empat) yangmenyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepadaTergugat sesuai dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan surat berita acara perhitungan suarapemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk Periode 20182024,tertanggal 17 Oktober 2018, maka PENGGUGAT memperoleh suarasah sebesar 451 (empat ratus lima puluh satu) dan NAZRImemperoleh suara sah sebesar 458 (empat ratus lima puluhdelapan);4.

DanKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnyadisingkat KPPS adalah Kelompok yang melaksanakan tugaspemungutan dan perhitungan suara di TPS yang dibentuk olehpanitia pemilihan kepala desa.2.

Bukti T 13: Berita Acara Perhitungan SuaraPemilihan Kepala DesaPangkalan Panduk Periode 20182024 (sesuai denganaslinya);14. Bukti T 14: Berita Acara Perhitungan SuaraPemilihan Kepala DesaPangkalan Panduk Periode 20182024 pada TPS 04(sesuai dengan aslinya);15. Bukti T 15 : Surat Camat Kerumutandengan Nomor:140/Pem/2018/144, tanggal 18 Oktober 2018 Perihal:Berita Acara Pilkades Serentak Tahun 2018 KecamatanKerumutan (Sesuai dengan fotocopy);16.

Pasal 49 Peraturan DaerahKabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa,Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pangkalan PandukPeriode 20182024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilinan Kepala DesaPangkalan Panduk hanya merupakan salah satu persyaratan untukpengesahan dan pengangkatan kepala desa, sehingga meskipun telah terbitBerita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pangkalan PandukPeriode 20182024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilinan Kepala DesaPangkalan

Surat Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Pangkalan Panduk Periode 20182024, tertanggal 17 Oktober 2018yang dilakukan dan dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaHalaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN.PBRPangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Untuk Pemilihan Kepala DesaPangkalan Panduk Periode 20182024, tanpa ditandatangani saksiPenggugat (vide bukti: P31= T13 dan keterangan saksi Yunihar);6.Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara PemilihanKepala Desa

Chatulistiwa Andalas Permai telahhabis terjual, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi Hidayat Sumarnamenghasilkan perhitungan restitusi PPN sebagai berikut :1.

Chatulistiwa Andalas Permai danseluruh gula telah habis terjual ;Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak yang di lakukan oleh saksi Astoto tersebutmenghasilkan perhitungan kelebihan pajak sebagai berikut :Hal. 50 dari 74 hal. Put.

Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo, perhitungan ini juga telah secara terbukadisampaikan oleh Termohon Bantahan Il dalam rapat krediturpencocokan piutang kreditor dan verifikasi tagihan pajak pada tanggal07 April 2021, tanggal 16 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 sertamelalui Surat Kuasa Hukum Termohon Bantahan II No. 021/SSFLF.NIAGA/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Jumlah Tagihan yangDiakui PT Dharma Pratama Sejati (Dalam Pailit) atas Tagihan

Pengakuan tagihan Pemohon Bantahan yang bersifat konkurensejumlah Rp3.174.895.117, (tiga milyar seratus tujuh puluhempat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuhbelas Rupiah) telah didasarkan pada buktibukti yang diserahkanPemohon Bantahan dan catatan Termohon Bantahan Il, sertacara perhitungan yang berdasarkan hukum sebagaimanaHal 22 dari 69 Halaman Putusan No.189/Pdt.Sus.PKPU/PN. Niaga,Jkt.

Dan atas perhitungan piutang tersebutmaka Tim Kurator (incasu TERMOHON 1) wajib mencocokkanperhitungan piutang yang diserahkan kreditor yang telahdibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit (Pasal 116ayat (1.a) UUK & PKPU) ;Bahwa TERMOHON dalam melakukan bantahan atassebagian tagihan PEMBANTAH sudah tepat dan berdasarhukum.

Bahwa sebelum TERMOHON melakukan bantahanatas sebagian tagihan PEMBANTAH, padarapatrapatkreditor pencocokan piutang kreditor dan verifikasi tagihanpajak, TERMOHON secara terbuka dan penuh itikad baikdalam rapat kreditor yang telah berulang kali meminta datatambahan dan bukti perhitungan atas tagihan margin/tagihannisbah yang didasarkan pada UUK & PKPU, namunPEMBANTAH tidak mengindahkannya.

KEBERATAN KEEMPATKURATOR TELAH MEMASUKKAN PIUTANG KREDITOR DALAMDAFTAR PIUTANG TETAP PT DHARMA PRATAMA SEJATI (DALAMPAILITO BERDASARKAN DOKUMEN, BUKTI PERHITUNGAN DANKETENTUAN HUKUM SESUAI UUK & PKPU SECARA INDEPENDENDAN PROFESIONAL SEHINGGA DAFTAR PIUTANG TETAP TANGGAL17 MEI 2021 ADALAH SAH DAN BERDASAR HUKUM ( sebagaimanatermuat secara lengkap dalam jawaban Termohon Bantahan II tertanggal 7Juni 2021 halaman 12 sampai dengan halaman 14 ) ;V.

Nomor 16 Tahun2009 (selanjutnya disebut UndangUndang KUP) dan Pasal 35 UndangUndangPemohon1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA V)telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2009 Nomor 00010/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013(SKPKB 00010) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013dengan perincian koreksi dan perhitungan

Jumlah (d.1 s.d. d.6) Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.761.641.429 4.761.641.429 4.761.641.429b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633 70.278.035 (923.824.598)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200 3.764.407.200 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833 3.834.685.235 (923.824.598)c. Diperhitungkan:c.1.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596 926.956.194 923.824.598Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena 0 0 0pembetulan)c.

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 0 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)4.761.641.429 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.758.509.833e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2017 c.

Apalagi jika kita bandingkan dengan pekerjaan yangserupa yaitu proyek pembangunan tanggul yang dibiayai dari dana APBAyang dilaksanakan pada waktu yang sama dan lokasi yang sama denganpenyedia yang berbeda dapat selesai dengan tepat waktu.Bahwa telah dilakukan perhitungan progres pekerjaan Penggugatsebagaimana dinyatakan pada point 5 adalah benar.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasikeuangan 20 %.

oleh Tergugat dengan tidak bayarkannya hasil progress pekerjaantersebut sebesar 65,757% atau menurut perhitungan dari Tergugat,Penggugatlayak untuk dibayarkan hanya sejumlah Rp. 1.796.664.000 (satumilyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta, enamratus enam puluh empatribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal gugatanPenggugatdengan alasan sebagai berikut:Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasiHalaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN. Ttnkeuangan 20 %.

Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.171819BankMestika sebesar Rp.5.500.000.000, (lima milyar lima ratus juta rupiah) olehBudiman Effendi, in casu dalam Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 12 Februari 2009tersebut di atas, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan perhitungan ataupenyelesaian terhadap uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke dalam Rekening BCA No.4591301718 atas nama Tergugat /Johan Maharis (BUKTI P12);Bahwa dengan

Secara rincikerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat dapat dibuktikan dandibuatkan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Kerugian materiil yang diderita Penggugat yang jika dihitung sesuai bungakredit bank rata rata pada saat ini adalah sebesar 12 % (dua betas persen)per tahun dapat dihitung sebagai berikut :Dasar perhitungan: Nilai Modal : Rp. 1.500.000.000.e = Tingkat sukubunga bank rata2 : 12 % per tahun.e Waktu 29102008 s/d. 30072012 ( 3 tahun, 9bulan dan hari)Perhitungan kerugian

materiil :Nilai modal / uang konsumen yang ditarik Rp. 1.500.000.000.Perhitungan bunga :36 bulan x (12 % x Rp. 1.500.000.000.)

tersebut di atas;b Penarikan uang sejumlah tersebut diatas hanya bersifat tentatif sampai keadaandi PT Gayaland Prokencana (Penggugat) dan kemelut diantara para Pemegangsaham membaik;c Permindahan dana dilakukan dengan itikad baik, sehingga pada tanggal 29Oktober 2008 (BUKTI T3),Tergugat memberitahukan kepada Para PemegangSaham bahwa Tergugat telah menarik uang sejumlah tersebut diatas denganalasan untuk mengamankan haknya sebagal Pemegang Saham untuk sementarawaktu;Tentang Pengalihan Saham Dan Perhitungan

Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.18Pengambilan kembali uang dari setoran saham sebesor Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah); danKewajiban PT Gayaland Prokencana (Penggugat) pada Bank Mestika sebesarRp. 5.500.000,000, (lima milyar lima ratus Juta rupiah );(selanjutnya disebut "masalah keuangan")1011121314Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pembicaraan mengenai penyelesaiankedua masalah keuangan Proyek dan Perusahaan tersebut, maka para pihaksetuju untuk menyelesaikan kedua

Putusan Nomor 1278/B/PK/PJK/2016kendaraan tersebut dilakukan perhitungan harga terlebih dahulu.Dengan demikian setiap harga penjualan mobil sudah termasuk hargapenambahan perlengkapan mobil dan telah dikenakan/dipungut PPN.Pendapatan perlengkapan timbul karena adanya selisin antara budgetberupa nilai perlengkapan yang dibebankan kepada pembeli denganharga pokok pembelian perlengkapan.

Pendapatan lainlain : Anti karat Rp.13.310.861,00;Bahwa Pemohon Banding tidak menjual anti karat secara terpisah,tetapi menjualnya secara kesatuan dengan harga mobil, terhadap mobilbaru yang dibeli olen kKonsumen, biasanya konsumen meminta untukditambah anti karat, sehingga dengan adanya penambahan anti karattersebut dilakukan perhitungan harga terlebin dahulu, dengan demikianharga penjualan mobil tersebut sudah termasuk harga penambahan antikarat dan telah dikenakan dipungut PPN, pendapatan anti

Perhitungan PPN Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya SKPKB PPN Masa PajakApril 2005 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp = 12.334.737.880,00 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.233.473.788,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp (1.234.990.580,00)PPN Kurang (Lebih Bayar) Rp ( 1.516.792,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.516.792,00Jumlah PPN yang harus dibayar NihilBahwa untuk memenuhi syarat formal banding

Autonusa Binindo Citra, NPWP :01.328.683.6007.000, sehingga penghitungan pajak yang terutangsebagaimana perhitungan tersebut di atas;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Oleh karenanya, terhitung sejak gugatan inidiajukan, Penggugat minta perhitungan bunga sebesar 3 %(tiga persen) per bulan dari hutang pokok Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober2015 sampai adanya pelunasan pokok hutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Para Tergugatkepada Penggugat;17.Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadap Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat dihukumsecara tanggung renteng

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikanpinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampaidengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan ataspokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitungsejak bulan November

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejakbulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) perbulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari ParaTergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai

terkait petitum oleh karena Para Tergugat belummelakukan pemenuhan isi perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat harusdihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihakyaitu mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januarisampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan perhitungan

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belumdibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesarRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bungasebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutangsebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secarasengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasikkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telahmelewati ambang batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gasgasyang dihasilkan selama pembakaran

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secarasengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, dimana hal tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karenaakumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdampakpada kesehatan masyarakat ;Putusan

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secaraPutusan Nomor: 405/PidSus.LH/2016/PN.PrP Halaman 10 dari 15 halamansengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, dimana hal tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karenaakumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadipembakaran dengan secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan3,0 hektar dan Perhitungan emisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan daripembakaran di Koto Sikubin Simpang Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. RoaknPutusan Nomor: 405/PidSus.LH/2016/PN.PrP Halaman 12 dari 15 halamanHulu Prov. Riau oleh oleh Prof. Dr. Ir.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr, menjelaskanakibat perbuatan pembakaran lahan oleh terdakwa tersebut dengan Perhitungan TotalBahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x 18 ton = 0,36 ;Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Unsurdilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, telahterpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslahdyatuhi

L.359/WP.T.07/KP.0900/2005untuk semua jenis pajak Tahun 2003 ;Bahwa sebagai hasil pemeriksaan lapangan oleh KPP PMA 6. maka KPPPMA 6 pada tanggal 29 Agustus 2006 menerbitkan SKPKB PPN Nomor/207/03/059/06 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 ;Bahwa perhitungan dari SKPKB PPN seperti yang disebutkan 2 di atas adalah sebagai berikut :Keterangan Nilai(Rp.)IDasar Pengenaan Pajak 59.910.550.098Pajak Keluaran 4.313.334.114Pajak Masukan 2.900.346.170iPPN Kurang Bayar 1.412.987.974IPPN Lebih

Hal tersebut dapat Pemohon Bandingbuktikan melalui ekualisasi peredaran usaha pada saat persidangan ;Bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Bandingberpendapat koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dari TimPemeriksa tersebut seharusnya adalah nihil ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2003 menurut Pemohon Banding seharusnyaadalah sebagai berikut :NilaiPengenaan Pajak 47.170.441.671ak Masukan 3.039.323.301PN

Pengadilan Pajak tersebut, karenapertimbangan hukum yang tidak tepat sehinggamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), antara lain terhadap pertimbanganMajelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 37 alinea pertama konsiderans "Menimbang":Bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai tarif pajak ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 yang dapat diuraikansebagai berikut :Bahwa berdasarkan perhitungan

NomorSE13/PJ.32/1989 atas service charge dikenakan PPN dengan DPP sebesar Rp.40% dari jumlah service charge ;Bahwa butir 4.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE13/PJ.32/1989tanggal 25 Agustus 1989 mengatur, atas service charge dikenakan PPN denganDasar Pengenaan Pajak sebesar 40% dari jumlah service charge ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 terutang PPN dengantarif 4%, karenanya Majelis berpendapat perhitungan

Pengadilan Pajak tersebut, karena15pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan sebagai berikut :Halaman 37 alinea kelima konsiderans "Menimbang": "Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 terutang PPN dengantarif 4%, karenanya Majelis berpendapat perhitungan

Rudi Suharto. 1 (satu) lembar permohonan kredit mobil a.n.Koptu Rudi Suharto.Yang menerangkan adanya permohonan kredit mobilyang dilakukan oleh Koptu Rudi Suharto kepada PTNiaga Mobil Nasional.2 (dua) lembar laporan hasil survey.Yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh PTNiaga Mobil Nasional. 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untukmengangsur.Yang menerangkan tentang perhitungan kemampuanuntuk membayar angsuran setiap bulannya. 1 (satu) lembar KTP.Yang menerangkan tentang identitas yang

dilakukan oleh Koptu Rudi Suharto kepada PTNiaga Mobil Nasional.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka periluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkasperkara. 2 (dua) lembar laporan hasil survey.Yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh PTNiaga Mobil Nasional.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka periluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkasperkara. 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan

untukmengangsur.Yang menerangkan tentang perhitungan kemampuanuntuk membayar angsuran setiap bulannya.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka perluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkasperkara. 1 (satu) lembar KTP.Yang menerangkan tentang identitas yang digunakanoleh Terdakwa dalam pengajuan akad kredit mobil diPT Niaga Mobil Nasional.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka perluditentukan statusnya

Koptu RudiSuharto. 2 (dua) lembar laporan hasil survey. 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untuk mengangsur. 1 (satu) lembar KTP. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan a.n. UD.Rizta. 1 (satu) lembar kartu) nomor pokok wajib pajak. 5 (lima) lembar foto copy BG (Bilyet Giro).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,(lima riobu rupiah).5.

Menghukum Termohon semula Pengadu/Penggugat untuk melunasi sisa kewajiban hutang kepada Pemohon semula Teradu/Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PR-PSN70/20-01/12 Hutang Pokok Rp. 100.000.000,-Suku Bunga 14 % per tahun efektifJangka Waktu 132 bulanAngsuran perbulan Rp. 1.947.576,-Angsuran yang sudah dibayar 32 bulanSisa angsuran yang belum dibayar

Perihal Perhitungan Kewajiban Tergugat Kepada Penggugat YangSalah Oleh Karena Tidak Didasarkan Pada Cara Perhitungan YangBenar.Bahwa didalam pemeriksaan perkara No. 007/ Pen/ 2014/ BPSKSBtanggal 3 Maret 2014, Tergugat dengan sengaja dan dengan itikad tidakbaik, TIDAK menyampaikan kepada Majelis tentang fakta hukum dankeberadaan dari Perjanjian Hutang Piutang dan atau Perjanjian Kredityang disepakati antara Penggugatdan Tergugat.Bahwa didalam Perjanjian Hutang Piutang dan atau Perjanjian Kreditantara

Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban hutang kepadaPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PRPSN70/2001/12Hutang Pokok Rp. 100.000.000.Suku Bunga 14% per tahun efektifJangka Waktu 132 bulanAngsuran perbulan Rp. 1.947.576,Angsuran yang sudah dibayar 32 bulanSisa angsuran yang belum dibayar 100 bulanBaki Debet Per Bulan September 2014 = Rp. 87.595.674,Penalty 4 x angsuran Rp. 7.790.304,Jumlah kewajiban Tergugat sebesar Rp. 95.385.978,Halaman

menurut hemat Majelis, Perjanjian Kredit No 1375/PRPSN70/2001/12 dan Perjanjian Kredit No 1647/PRPSN70/1709/13 dinyatakan sah dan berlakumengikat bagi Pemohon semula Teradu/Tergugat dan Termohon' semulaPengadu/Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum ke3 Pemohonsemula Teradu/Tergugat beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum ke4 Pemohon semula Teradu/Tergugat memintaMajelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban hutangkepada Penggugat dengan perhitungan

Menghukum Termohon semula Pengadu/Penggugat untuk melunasi sisa kewajibanhutang kepada Pemohon semula Teradu/Tergugat dengan perhitungan sebagaiberikut:Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PRPSN/70/2001/12Hutang Pokok Rp. 100.000.000.

Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat ( 2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan cuti yang belum diambil,perhitungan sebagai berikut:1).Nama : Dwi LestariJabatan : SPV Admin SecurityTMK : 1 Mei 2003 s/d 18 Juni 2020Masa Kerja : 17 Tahun 1 bulanGaji Pokok Tunj.

JabataryTunj Makan Lembur Rutin Lembur Premi2,991,946 375,000 2,723,881 Perhitungan pesangon 6,090,827 Pasal Uraian Jumlah156(2) Pesangon 2x9x6.090.827 109.634.886156(3) Penghargaan Masa Kerja 5x6.090.827 30.454.135156(4) Pergantian Hak 140.089.021x15% 21.013.353Cuti Belum di ambil 12 x 142.473 1,709,676Total 162.812.050Terbilang : Seratus enam Puluh dua Juta delapan Ratus dua belas RibuLima Puluh RupiahHalaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 112 K/Padt.SusPHI/20219).

Makan Lembur Rutin Lembur Premi 2,991,946 375,000 2,723,881 Perhitungan Pesangon 6,090,827 Pasal Uraian Jumlah 156 (2) Pesangon 2x6x6.090.827 73.089.924156 (3) Penghargaan Masa kerja 2x6.090.827 12.181.654156 (4) Pergantian Hak 85.271.578x15% 12.790.736Cuti Belum Di ambil 12 x 142.473 1,709,676Total 99.771.990Terbilang Sembilan Puluh Sembilan juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;5.

Nomor 112 K/Pdt.SusPHI/2021 Peng Nama Upah Tunjangan Masa Perhitungan Perhitungan Uang Cuti belum Jumlahgugat terakhir (Rp) Jabatan kerja Uang Uang Penggantian diambil(tahun) Pesangon Penghargaan HakMasa KerjaDwiLestari 2.991.946,00 350.000,00 17 30.077.514 20.051.676 7.519.378,5 1.709.676 59.358.244,50Al Jair 2.991.946,00 1.250.000,00 6 29.693.622 12.725.838 6.362.919 1.709.676 50.492.055,003. Dede 2.991.946,00 150.000,00 14 28.277.514 15.709.730 6.598.086,6 1.709.676 52.295.006,6Sulaiman4.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah;d.

Soesidianto sangat penting danmendasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian Negara;Bahwa ada beberapa pertanyaan mendasar yang akan diajukan olehPemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana pertanyaan yang akan diajukankepada saksi ahli Isharyanto, S.H.M.Hum, dan Pemohon Kasasi/Terdakwaakan mempertanyakan makna angkaangka dalam Berita AcaraPemeriksaan serta bagaimana dan dari mana perhitungan angkaangkatersebut, serta bagaimana hubungan angkaangka dalam Berita AcaraPemeriksaan dengan Laporan Perhitungan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;d.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(vide alat bukti TDW.10);Bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegangkekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, sebagaimana Pasal 1huruf f;Hal. 80 dari 96 hal.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksnaan tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 huruf b menyatakanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkatAPBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yangHal. 91 dari 96 hal.

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp328.250.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :