Ditemukan 10844 data
ANGKOUW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG
79 — 28
2017/PN.Bit Hal. 53 dari 56 Halaman4) Subjek atau pihak yang berperkara sama terpenuhi;5) Objek gugatan sama, terpenuhi;Menimbang, oleh karena seluruh syarat Nebis In Idem terpenuhi, makaterhadap perkara gugatan a quo melekat nebis in idem, dengan demikian terhadapeksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo Nebis In Idem, makaterhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / NietOntvankelijkverklaard;Mengingat, Pasal 1917
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
83 — 68
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan tentangasas nebis in idem maka perlu diuraiakn terlebih dahulu pengertian dari asastersebut;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan yang diaturdalam Pasal 76 KUHPidana dan Pasal 1917 KUHPerdata, maka dapat diuraikanbahwa yang dimaksud dengan asas nebis in idem adalah suatu asas dalamhukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukanuntuk kedua kalinya, bilamana :1.
Tan Lie Tjen Alias Fery Tanaya
Tergugat:
1.Pemerintah Negara Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang (ATR)) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Buru
2.Pemerintah Negara Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
183 — 132
Apabila suatukasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telahdijatunkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukumtetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baruuntuk memperkarakan kembali vide Pasal 1917 KUH PerdataBahwa bilamana dalil posita gugatan penggugat ditujukan terhadappenetapan tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor:B749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 , serta Surat Perintah PenyidikanNo.
Bahwa olehkarena perkara a quo tentang sengketa hak milik ini belum pernahdiajukan sebelumnya, maka dalil eksepsi Tergugat II yang menyatakanbahwa perkara a guo Ne Bis In Idem adalah sangat tidak beralasanhukum;Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat II dalamDupliknya menyatakan pada pokoknya memang mengenai perkarasengketa hak milik atas tanah belum pernah Penggugat ajukan kePengadilan;Menimbang, bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapatberdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata
50 — 7
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata menyatakan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklahlebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG V
Terbanding/Tergugat II : PT Bank CIMB Niaga Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan
92 — 70
Bank CIMBNiaga (Terlawan Il) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Turut Terlawan), dan telah diputusdi dalam putusan Akhir di tingkat pertama tanggal 02 Mei 2016 , namuntelah dilakukan upaya Hukum di tingkat Kasasi.Bahwa perkara tersebut diatas telah memenuhi unsur pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana yang Turut Terlawan kemukakan diatas sehinggamelekat unsur NE BIS IN IDEM oleh karenanya gugatan Penggugat yangmeletakkan objek perkara berupa HaK Guna Bangunan No.196/Kebayoran
53 — 12
Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.666.000.00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).Bahwa dikarenakan perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh MajelisHakim dalam perkara No. 333/Pdt.G/ecourt/2019/PN.Bdg dan telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) MAKA UNTUKPERKARA YANG SAMA TIDAK BOLEH DIAJUKAN UNTUK KEDUAKALINYA, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata), apabila putusan yangdijatuhnkan pengadilan bersifat
42 — 16
Gugatan Sekarang Merupakan Lanjutan Atas Perbaikan GugatanPerkara No. 499/Pdt/G/2009/PN Jkt Pst, Maka Dalam Perkara Ini Tidak Melekat NeBis In Idem.Seperti yang Penggugat jelaskan di atas, putusan pekara No. 499/Pdt/G/2009/PNJkt Pst sebagai Perkara Terdahulu dari Gugatan Perkara sekarang adalah: Merupkan perbaikan dan penyempurnaan atas cacat formil Plurium LitisConsortium yang terdapat di dalamnya,* Dengan demikian, pada gugatan perkara sekarang tidak melekat cacat ne bis inidem yang digariskan Ps. 1917
43 — 11
bahwa oleh karena Penggugat telah gagal membuktikandalildalil gugatannya, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak ,maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dan sesuai pasal 181 ayat (1)HIR oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankankepadaHalaman 40 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.BIb.Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 1917
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa nebis In Idem atau exceptio res judicata atau exceptie vangewiljsde zaak landasan hukumnya adalah Pasal 1917 KUH Perdata yangintisari dari ketentuan tersebut menyatakan : terhadap suatu keputusanhakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde),kemudian diajukan gugatan lagi oleh dan terhadap pihak yang sama adalahnebis in idem dan syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif yaitu apabilasalah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak ada nebis in idem;Halaman 26 dari 49 Hal.
LILIS SULASTRI
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kanwil Banjarmasin Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Cabang Bontang
2.PT BANK INDONESIA Kantor Perwakilan Propinsi Kaltim
134 — 56
Bahwa Sesuai hukum acara dan Yurisprudensi tetap MARI YurisprudensiMahakamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002 yangintinya sebagai berikut :meskipun kedudukan subyeknya berbeda, objeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan sudah mempunyal kekuatanhukum tetap sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idemM A KA Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan atasgugatan yang diajukan ke muka pengadilan telah memperoleh putusankemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan
91 — 33
(sesuai dengan aslinya);20 Bukti T12 =: Copy Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri MalangNomor: 1917/H32/KP/2009 tanggal 17 April 2009 ( sesuai dengan aslinya);21. Bukti T13........21 Bukti T13 : Copy Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang BogorMalang kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009.(sesuai dengan aslinya); 22 Bukti T14 =: Copy Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor:2843a/H32/TU/2009 Hal.
143 — 63
Bahwa perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Selong Klas 1B tidakmemenuhi unsurunsur dalam Pasal 1917 KUH Perdata bagi Penggugat 2,karena putusan bersifat negatif, sehingga perkara a quo tidak dapatdikatakan Nebis in idem,b.
151 — 84
Gugatan Penggugat Nebis in Idem, karena terhadap perkara aquo sudahpernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan terhadap perkaratersebut telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperolehkekuatan hukum tetap, karena dalil gugatan, objek, dan pihakpihak yangbersengketa adalah sama dengan pihak pihak yang berperkara terdahulu( Putusan Mahkamah Agung RI No.588.K/SIP/1973), maka gugatanPenggugat secara formil terkandung unsur Nebis In idem ( Pasal 1917 KUHPerdata) ;5.
43 — 18
provisi ternyata gugatan provisi yangdiajukan oleh Pelawan tidak beralasan secara hukum sehingga tidak dapat diterimamaka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang isinya untuk memohonputusan serta merta dikarenakan oleh karena Petitum pokok Pelawan telah ditolakdan pula gugatan Pelawan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalampasal 180 Ayat (1) HIR maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917
111 — 18
menjelaskan Perlawanan pihak ketiga adalahupaya hukum luar biasa dan dalam halaman 101 judul Pembahasan tentangPerlawanan Pihak Ketiga (derdenverzet) dalam angka 1 menjelaskan padapokoknya "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas dasar hak milikatau hakhak lainnya, juga pada angka 4 menjelaskan pada pokoknya "DalamPerlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa iamempunyai alashak atas barang yang disita ;Menimbang, bahwa selain dari hal diatas berdasarkan Pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Turut Tergugat II : TRI AGUS HERYONO, SH
153 — 80
Smn memiliki kukuatan hukum mengikatyang harus ditaati Para pihak yang ada dalam putusan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 BW. Bahwa Putusan hakimtersebut haruslah dianggap benar sebagaimana asas res judicataproveritate habetur;19) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri sleman No.53/Pdt.G/2014/PN.Smn Jo. No. 86/Pdt/2015/PT.Yyk Jo No. 2285K/Pdt/2016 yang dimohonkan eksekusi dalam perkara Eksekusi No.5/Pdt.E/2018/PN.
1.Nyonya SUHARTINAH.
2.RETNO YULIASTUTI
3.INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
Tergugat:
1.Nyonya NORA LAKSONO
2.ANDREW RAHARJO
3.ALBERT YANUAR RAHARJO
4.Nyonya RODIYAH
5.TRI AGUS HERYONO, SH
6.AZIS ZAMKARIM
7.PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Turut Tergugat:
EKO SETYO NUGROHO
231 — 599
EKSEPSI NE BIS IN IDEM BahwaAsas Ne Bis In Idem dalam bidang hukum perdata, diaturdalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan,Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenaisoal putusannya.
dalam putusan akhir ini;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu tentang tangkisan atau eksepsi Tergugat, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat VII tentang Gugatan Nebis In Idemsebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu= akanmendeskripsikan aspekaspek mengenai asas nebis in idem ditinjau darilandasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;Menimbang, bahwa asas nebis in idem dalam bidang Perdata diaturdalam ketentuan pasal 1917
Terbanding/Tergugat : PT. Graha Cipta Guna
105 — 57
Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkanHalaman 23 dari 45 Putusan Nomor 125/Pdt/2021/PT.SMG.pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kKemudianputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem.
Terbanding/Penggugat : PT BCA Finance
88 — 49
Bahwa disini kamiHalaman 10 dari 42 halaman Putusan Perdata No. 26/PDT/2019/PT.BDG.merujuk ketentuan dalam Pasal 1917 BW yang mengatur bahwa : Padadasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkaradan tidak mengikat pihak ketiga.
113 — 53
bersamasama dalam pokok perkara, terkecuali alasanalasan eksepsi yang bersifatprosesuil (Processuelle exeptie) sebagai berikut, yaitu mengenai Objeksengketa yang sama, yaitu sebidang tanah luas 2110 meter persegi telah duakali mendapat putusan Pengadilan Negeri Bajawa, dinyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (NO) dan satu kali mendapat putusanPengadilan Tinggi Kupang;Menimbang, bahwa hal ini dikategorikan Eksepsi perkara telah diputus(Nebis In Idem);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917