Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 142 / KPTS /Dishut / IX /2014. Tentang pembentukan dan Penetapan Honorarium Tim penyusun rencana pengelolaan / teknik rehabilitasi pada kegiatan rehabilitasi DAS dalam rangka pemenuhan IPPKH Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014.

Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen

,M.H.55. 3 (tiga Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4/104/Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Waropen Nomor 920/36/Tahun 2016 tentang Penunjukan Administrator Sistem Keuangan Daerah Kabupaten Waropen, beserta lampirannya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Yulens Bonai, SH.M.Ak dan Ferinando Moay alias Ferinando alias Feri;8.

sesual denganaslinya);Halaman 67 dari 120 Halaman, Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.SBY40.41.42.43.AA,45.46.Bukti P 40Bukti P 41Bukti P 42Bukti P 43Bukti P 44Bukti P 45Bukti P 46Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata RuangKota Surabaya Nomor: 188.4/469494/436.7.5/2019tanggal 02 September 2019 tentang Izin MendirikanBangunan (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan dari Lim Salim Utomo selakuPemohon/Direktur PT.

MENTAYA IRON ORE MININGberdasarkan bukti surat berupa T1/PR1, T2/PR2,T17/PR17,T21/PR21 dapat diketahuiadalah pemegang Ijin /kuasa pertambangan eksplorasi biji besi seluas dua ribu hektar( 2000 .Ha ) yang terletak diwilayah Kecamatan Antang Kalang Kabupaten KotawaringinTimur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor : 188.4/269/III.I/Distamen, tanggal 17 Pebruari 2004.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1/PR1 berupa akta Notaris Nomor : 230tertanggal 30

Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/007/DPU-PR/I/2019, tanggal 1 Februari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/286/DPU-PR/II/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (T-12);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima

,MT;12. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas No : 020/32/SP-ULP/PAPUA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016;13. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4 / 27 / Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Organisasi dan Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016 dan 4 (empat) lembar fotocopy Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4 / 27 / Tahun 2016 tanggal

,MT;12. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas No : 020/32/SP-ULP/PAPUA/ VI/2016 tanggal 27 Juni 2016;13. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4 / 27 / Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Organisasi dan Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016 dan 4 (empat) lembar fotocopy Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4 / 27 / Tahun 2016 tanggal

KepalaBidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KabupatenSragen yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan KasDaerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang salah satutugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : Tahun 2002 Maret 2002tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada BadanPengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo.Pengelola (BPKD)188.4

berubah nama menjadi DinasPendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) sejak bulan Maret tahun2005 berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/1111/2005 tanggal24 Februari 2005 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan StrukturalEselon II Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Keputusan Bupati SragenNomor 821.2/0432/2009 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam JabatanStruktural Eselon II Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Kepala BPKD Kabupaten SragenNomor 188.4

Kadri Renggono, M.Si.18. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 07/PPLPD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran (Nota Pembelian karpet dan FC Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor : 188.4/06/2013 tanggal 03 Januari tentang Susunan Tim Pusat Pembinaan dan Latihan untuk Prestasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013).19. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2014.

Ashari Siregar, SH ;yang mengangkat saksi sebagai sebagai Bendahara Pengeluaran Biro KeuanganSekretariat Daerah Propinsu Sumatera Utara adalah Kepala Biro keuangan SetdapropsuGubenmur Sumatera Utara SYAMSUL ARIFIN, sesuai dengan SK PengangkatanNo.188.4/18/KPTS/ 2011 tanggal 14 Januari 2011;Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara Pengeluaran di BiroKeuangan adalah sebagai berikut:e Mengusulkan Surat Penyediaan Danae Membuat Laporan Penyerapan belanjae Mengawasi dan mengevaluasi

(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa telah menunjuk saksi Daksa BinSugi sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :188.4/TK/TK/2016 dan berdasarkan musyawarah desa pada pertengahanTahun 2016 yang dihadiri oleh Masyarakat desa dan Anggota BadanMusyawarah desa terdakwa telah menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)yakni saksi Justarman selaku ketua, saksi Okto Sohari, Saksi Aziztra danSaksi ImliBahwa pada tanggal 22 Juni 2016 terdakwa bersamasama

Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen

2017 tentang penunjukan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian da penempatan dalam jabatan Struktural Esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, beserta lampiran keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017.54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1781 tanggal 4 Agustus 2015, yang ditanda tanggani oleh Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe, SIP., M.H.55. 3 (tiga Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4

Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sahdalam perkara a quo, karena:1) Untuk kepentingan pengadaan tanah jembatan Holtekamp dan jalanpendekat sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum maka dibentuk Tim PersiapanPengadaan Tanah yang di Ketuai oleh Sekda Provinsi Papua sesuaiSk Gubernur Papua No.188.4/434/ Tahun 2015 Tanggal 10 Desember2015 dan Tim Kaji Keberatan No.188.4/433/ Tahun 2015 Tanggal 10Desember 2015 dan tugas masingmasing

HARTONO dengan nomor rekening 00244- 01-50-003759-9;

Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor : 188.4/ 08 Tahun 2011 tentang Pemberian Hiban kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta Tahun 2011, tanggal 28 Januari 2011 tanpa tanda tangan, beserta lampirannya;2. 1 (bendel) FC.

Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor : 188.4/ 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Hiban kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta untuk Tim Bola Volly Jogja Yuso Gunadarma, tanggal 27 April 2011, beserta lampirannya3. 1 (bendel) FC Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta T.A 2011 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). 4. 1 (bendel) FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Abdul Cholig Ahmad, Siti Aminah, Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;Bahwa pada tahun 2007 dilakukan perubahan Akta Perubahan KoperasiSimpan Pinjam Setia Makmur yang pengesahannya berdasarkan SuratKeputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal27 Desember 2007 tentang Pengesahan Akta Perubahan KSP SetiaMakmutr;Bahwa selanjutnya KSP Setia Makmur dilakukan perubahan anggarandasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam menjadikoperasi serba usaha (KSU) sehingga namanya berubah

JAROT EDY SULISTYONO tanggal 29 Desember 201612 1 (satu) bundel copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/95/35.73.123/2014 Nomor : 188.4/68/35.73.201/2014 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201513 1 (satu) bundel copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/96/35.73.123/2014 Nomor : 188.4/69/35.73.201/2014 Tentang

dokumen print out Data Nama PNS Dinas PUPR Yang Mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa38 1 (satu) bundel copy warna dokumen Laporan Hasil Audit Atas Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari APBD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013, Nomor : LHA-885/PW13/3/2014, Tanggal : 08 Juli 2014; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur39 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan Antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor: 050/46/35.73.123/2016 Nomor: 188.4

/40/35.73.201/2016 Tanggal 06 September 2016 tentang Pencabutan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor: 050/49.2/35.73.123/2015 Nomor : 188.4/65/35.73.201/2015 Tentang Penganggaran Tahun Jamak, Tanggal 06 September 201640 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.2/90/35.73.403/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Tanggal 28 Mei 201241 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.2/233/35.73.403

Nomor: 188.4/69/35.73.201/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Tahun 2014.52 1 (satu) buku berwarna Biru bertuliskan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/95/35.73.123/2014. Nomor: 188.4/68/35.73.201/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

ANTON Selaku Walikota Malang60 1 (Satu) Buah Dokumen Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Malang Tanpa Nomor, Catatan Atas Laporan keuangan Tahun 201561 1 (Satu) Bundel Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan perwakilan Kota Malang Nomor : 050/49.2/35.73.123/2015 & Nomor : 188.4/65/35.73.201/2015 Tentang Penganggaran kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Islamic Center Tahun 201562 2 (Dua) Lembar Printout Surat berkop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Komisi C (Pembangunan

43. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Purworejo nomor:188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo tahun 2012 menjadi Kepala Desa;

Tetap terlampir dalam berkas pekara.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);------------------------------------------------------------------

bendel Keputusan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Pamotan Nomor : 05/ I/ 2016 Tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Badan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2016 2019;