Dan alat angkut BBM adalahalat angkut sesuai standar dan spesifikasi yang telah Hal (8) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: ditetapkan dan alat angkut seperii kapai penangkap ikan tidak direkomendasikan untuk pengangkutan BBM:e Bahwa perbuatan Terdakwa I. SYARIFIN Bin ZAINAL bersamaTerdakwa II.

Dan alat angkut BBM adalah Hal (12) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: alat angkut sesuai standar dan spesifikasi yang telahditetapkan dan alat angkut seperii kapai penangkap ikan tidak direkomendasikan untuk pengangkutan BBM:e Bahwa perbuatan Terdakwa I. SYARIFIN Bin ZAINAL bersamaTerdakwa iII.

dariminyak bumi (vide pasal 1 angka 1 UU No : 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi) dan jenisjenisnya antara lain Bensin, solar, Minyak tanah, Avtur, MFO, Residu dan Minyak Bakar:Bahwa Ahli menerangkan, jenis Bahan Bakar Minyak berdasarkanpendistribusiannya ada 2 macam yaitu BBM Subsidi dan BBM NonSubsidi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bahan bakaryang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkandengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar

2001 tentang Minyak dan Hal (26) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: Gas Bumi) dan jenisjenisnya antara lain Bensin, solar, Minyak tanah, Avtur, MFO, Residu dan Minyak Bakar:Bahwa benar jenis Bahan Bakar Minyak berdasarkanpendistribusiannya ada 2 (dua) macam yaitu BBM Subsidi dan BBMNon Subsidi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yangdicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahanbakar Jain dengan jenis, standar

tentang Minyak dan GasBumi) dan jenisjenisnya antara lain Bensin, solar, Minyak tanah, Avtur, MFO, Residu dan Minyak Bakar: Hal (39) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: Menimbang, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak berdasarkanpendistribusiannya ada 2 (dua) macam yaitu BBM Subsidi dan BBM NonSubsidi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bahan bakar yangberasal dan atau diolah dari minyak bum yang dicampurkan denganbahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis,standar

Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang selama ini melakukan pekerjaan milik Tergugat tetapi upah yang dibayarkan kepada Para Penggugat masih dibawah standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur/UMP NTT;5. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat PT. Dwisejati Timor Beton Kupang putus demi hukum;6.

2011sampai dengan 2013 wajib dibayar seluruhnya oleh tergugat kepada para penggugatsebagai Haknya masingmasing ;16.Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengupahanDaerah NTT tahun 2011 ditetapbkan sebesar Rp.850.000, dan untuk tahun 2012ditetapkan sebesar Rp.925.000, serta untuk tahun 2013 ditetapkan sebesarRp.1.010.000, fakta Hukum ini terlihat adanya upaya penipuan yang dilakukan olehTergugat,karena upah yang diterima seluruh karyawan termasuk Para Penggugatrata rata dibawah standar

Dengandemikian sudah sepatutnya Pimpinan Perusahaan PT.Dwisejati Timor Beton Kupang/Tergugat wajidb untuk membayar seluruh kekurangan upah pokok termasukkekurangan upah lembur terhitung dari bulan Oktober tahun 2011 sampai bulan juli2013 atau 1 tahun dan 8 bulan ;17.Bahwa selain Upah yang dibayar dibawah standar upah minimum regional,ternyataPara Penggugat melakukan pekerjaan lembur milik Tergugat 3 x dalam 1 mingguterhitung sejak pukul 17.00 atau jam 5.00 sore hingga jam 5.00 pagi atau 13 jampara

Dwisejati Timor Beton Kupang ;Menyatakan hukum bahwa sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimediator Hubungan Industrial kepada Para Penggugat adalah sah danmembuktikan adanya Hubungan Industrial/kerja Para Penggugat denganTergugat;Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang selama ini melakukanpekerjaan milik Tergugat tetapi upah yang dibayarkan kepada Para Penggugatmasih dibawah standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugatpada butir: 14, 15, 16, dan 17, yang menyatakanpada pokoknya bahwa Tergugat membayar upahpara Penggugat dibawah standar UMP NTT tahun2011, 2012, dan 2013, dengan selisin ataukekurangannya dituntut agar dibayar oleh Tergugatsebagaimana didalilkan dalam gugatan paraPenggugat pada butir 18, hal.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan11; Dalil ini tidak benar dan tidak beralasan hukumkarena upah para Penggugat justru melampaui UMPNTT tahun 2011, 2012, dan 2013; karena

Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang selama ini melakukanpekerjaan milik Tergugat tetapi upah yang dibayarkan kepada Para Penggugatmasih dibawah standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur/UMP NTT;. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat PT. Dwisejati Timor Beton Kupang putus demi hukum;.

Ayat (3) Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan jo Pasal 55 ayat (1) kel1 KUHP dalam dakwaan pertamaPenuntut Umum2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF JUMIYARNO Als PITAM BinJUMENO, bersamasama terdakwa II MASTER SUNKIF LEE Als.

Depok Kab.Sleman atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Ad.1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata atau yangmengandung makna alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudahterpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam PeraturanPerundangundangan tidak memberikan penjelasan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB0398/2018/NOF dan BB 0399/2018/NOF berupa tablet warna putihberlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftarObat Keras / Daftar G.Menimbang, bahwa terdakwa ARIF JUMIYARNO Als PITAM BinJUMENO bersamasama dengan terdakwa Il MASTER SUNKIF LEE Als.MASTER Bin ABDUL NASSER Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memenuhi standar

Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun2007 ;e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ ;IV Computer Kasir Lokasi BankJabar yang terdiri dari :a (satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;e 1 (satu) unit Switch Hub merk DLink 8 Port ;Hal. 85 dari 91 hal.

thn2007 : Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof,Aplikasi Admin Rek BSO ;b Monitor Merk GTC ;c Keyboard + Mouse standar ;d Printer Canon IP 1880 tahun 2008 ;IJ Computer Kasir Pusat yang terdiri dari :a 1 (satu) unit Computer Kasir Pusat Merk ECS thn 2007,Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof, AplikasiKasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun 2007 ;e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ ;IV Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang

terdiri dari :a (satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;e 1 (satu) unit Switch Hub merk DLink 8 Port ;f 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ tahun 2007 ;V Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :921 (satu) unit Computer Kasir tahun 2007, Software :~Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk GTC ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus

Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk Advance ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun 2007 ;e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++ ;IV Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :aef1 (satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;Monitor Merk Advance ;Keyboard + Mouse standar ;1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;1 (satu) unit Switch Hub merk DLink 8 Port ;1 (satu) unit Printer Epson LX300++ tahun 2007 ;V Computer Kasir Lokasi Bank

Jabar yang terdiri dari :a 1 (satu) unit Computer Kasir tahun 2007, Software : Windows 2000Prof, Aplikasi Kasir BSO ;b Monitor Merk GTC ;c Keyboard + Mouse standar ;d 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA:e 1 (satu) unit Printer Epson LX300++4 tahun 2007 ;92 Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekeningair an.

AHKSA PUTRA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro41.141,00 (empat puluh saturibu seratus empat puluh satu rupiah);Faktur Pajak Standar EDY (pimpinan CV.

FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro73.309,00 (tujuh puluh tiga ributiga ratus sembilan rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilaiRp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);26.

ARDIANSYAHYUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran;Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV.

ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV.

H.ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV.

PERTANI (Persero)Nomor : Pert.005/ORG/01 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Standar ProsedurOperasional PT. PERTANI (Persero) dan Surat Direksi PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor : 0281/SK/DIRPKD/2010 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit SkemaSubsidi Resi Gudang (SSRG). Standar Operasional Prosedur (SOP) KreditSkema Subsidi Resi Gudang (SSRG) inilah yang dijadikan sebagai petunjukdalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang bagi PT.

Setiap barang yang masuk harus dilakukan penimbangan sesuai dengankondisi yang sebenarnya, dilengkapi bukti timbang dan BASTB, isikarung standar dan seragam.b. Hasil uji mutu harus masuk standar SNI, kalau tidak memenuhi standarSNI harus ditolak untuk disimpan sebagai SRG.

Bahwa peristiwa itu awalnya disebabkan beban rumah tangga yangharus ditanggung Pemohon semakin berat pasalnya Termohon selalu menuntutnafkah yang diluar batas kemampuan Pemohon yang penghasilannya dariHalaman 2 dari 7 halamanbertani namun demikian pada umumnya nafkah dari Pemohon cukup bahkanlebih dari cukup jika hidup dengan standar di desa, namun permintaanTermohon terlalu mulukmuluk yang jelas memberatkan Pemohon ;5.

TergugatRekonvensi bekerja sebagai sopir perusahaan di Desa Monggo KecamatanMadapangga Kabupaten Bima;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 yang tidak dibantah olehTergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilansebesar Rp 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggungoleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakandan berdasarkan standar

No. 369/Pdt.G/2020/PA.Bmadalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat PenggugatRekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, TergugatRekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi,kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka MajelisHakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi

No. 369/Pdt.G/2020/PA.BmMenimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat Rekonvensi menyatakantidak sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi,kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minumum, maka MajelisHakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesarRp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalildalil

1. Menyatakan Terdakwa FERI USWANTO BIN NAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaantan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

   Menyatakan terdakwa Feri Uswanto Bin Nan, telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Tanpa hak, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat ataukemanfaantan , dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009, TentangKesehatan dalam dakwaan Kedua.2.

   Bondowoso, atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bdwkhasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan (8),yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 saksi ArdiyanPandu

   Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

PA.SorSALINANSungguhsungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaanatau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmendan iktikad Sungguhsungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anakPemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitarpun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anakanak Pemohon yang masih di bawah standar

Dan untuk melaksanakan perintahperkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu ataubeberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al baah) dalamberbagai dimensinya;Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usiakawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagaisebuah tema pokok syariat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal inihakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatasdalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kematangan pendidikandan mental, kesehatan, dan kesungguhsungguhan dari kedua belah pihakdalam standar yang proporsional;Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diaturdalam UndangUndang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalamrangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi

BONTOT BINJUHANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Ad.1 Unsur Setiap OrangBahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yangdapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwamelakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.Menimbang

Terdakwa sudah berjualanselama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap dan telah banyak melayani pembeliyang melakukan pembelian dari berbagai tempat yang datang kepada terdakwasehingga terdakwa memiliki kesengajaan dengan maksud mengedarkan obat obatan berupa Dektromethorphan yang tidak memiliki ijin edar.Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secarasah menurut hukum ;Ad.3.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN JmrMenimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilin salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila

salah satu rumusan unsur di atastelah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

., menyimpulkan :1 Senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenisrevolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsi dandapat menembak ;2 Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik caliber 9 mm, peluru bukti (PB) diuji aktif dan dapat meledak ; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat(1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;DANKEDUA : Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal

,menyimpulkan :e Senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenisrevolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsi dandapat menembak ;e Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik caliber 9 mm, peluru bukti (PB) diuji aktif dan dapat meledak ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata api serta amunisidan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Tampubolon, ST., menyimpulkan :1 Senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenisrevolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsi dandapat menembak ;2 Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik caliber 9 mm, peluru bukti (PB) diuji aktif dan dapat meledak ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa satu pucuk senjata api rakitanjenis Revolver berikut empat butir amunisinya adalah tanpa izin dari pihak yangberwenang

Telah Ternyata Dari AdanyaPermulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan SematamataDisebabkan Karena Kehendaknya Sendiri Memproduksi dan/atau MemperdagangkanBarang dan/ Jasa Berupa 135 (seratus tiga puluh lima) Kotak yang berisi Sosis AsalMalaysia Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar YangDipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundangundangan?

TANZAHARI Bin RAZAK (Alm) bersamasama dengan saksi KUSAINI Alias KUS Bin M.ALI (Alm) dan saksi ABU BAKAR ABDOLLAH Alias BAKAR Bin ABDOLLAH(Alm) diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Lumar yang sedang melakukanRazia, setelah diperiksa ternyata terdakwa TAN ZAHARI Bin RAZAK (Alm)membawa sosis dari Malaysia berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) kotak tanpadilengkapi dokumendokumen yang menyertai sosis dari Malaysia yang berjumlah 135(seratus tiga puluh lima) kotak tersebut, tidak memiliki Standar

lipatan songkok, 1(satu) bilah celurit, dan 1 (Satu) buah kapak kecil, dan 1 (satu) potongjaket warna hitam serta sepeda motor merek Honda Verza.Bahwa dilihat dari bekasnya terdakwa masuk melalui dapur rumah saksimelalui pintu dapur dimana terdakwa merogoh slot kayu pengunci pintudari atas pintu dapur lalu terdakwa mengambil Hp, songkok, celurit dankapak yang berada di dalam dapur selanjutnya terdakwa menuju ruangtengah untuk mengambil sepeda motor merk Honda Verza warna merahdengan cara menurunkan standar

Rahmat menuju ruang tengah mengmabil sepedamotor yang dilakukan dengan cara menurunkan jagang/standar tengahsehingga menimbulkan suara berisik, lalu isteri saksi korban yaitu Sdr. Sifaterbangun dan melihat dua orang pelaku dimana salah seorang pelakunyamendorong sepeda motor merek Honda Verza warna merah ke arah keluarrumah sejuah satu meter dan terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam kamarkorban, namun Sdr.

NetbookLeanovo yang diberikan NUROHMAN untuk di jualkan tidak ada chargernyadan terdakwa tanpa menanyakan asal usul barang tersebut kemudianmenjualnya kepada DICKY dengan harga Rp. 1.700.000, dan dari hasilpenjualan Laptop Merk Acer dan Netbook Merk Leanovo tersebut terdakwamendapatkan bagian/upah dari NUROHMAN sebesar Rp. 150.000,.Bahwa terdakwa mengetahui bahwa (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1(satu) buah Netbook Merk Leanovo tanpa di lengkapi dengan charger danterdakwa menjualnya dengan harga di bawah standar

Setelah mendapat bayarandari DICKY, terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada NUROHMANyang kemudian dari hasil penjualan Laptop dan Netbook tersebut terdakwamendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,untuk komisi;e Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1(satu) buah Netbook Merk Leanovo tanpa di lengkapi dengan charger danterdakwa menjualnya dengan harga di bawah standar sehingga terdakwaseharusnya sudah menduga/patut menduga bahwa barang tersebut di perolehdari kejahatan

merk Acer type4728Z warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo type $103 warnahitam 10 inchi yang diberikan NUROHMAN tersebut tidak ada chargenya dan hasil daripenjualan tersebut, terdakwa mendapatkan bagian/upah dari Nurohman sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui (satu) buah Laptop merk Acer type4728Z warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo type $103 warnahitam 10 inchi yang dijual tersebut adalah dibawah standar

tugas mengelola manajemen koperasi,membuat suatu produk usaha dan jasa usaha serta melaksanakannya danmelaporkan kepada ketua koperasi".Terdakwa mempunyai posisi yang haruSs menjalankan apa yangdiamanatkan kepadanya sesuai kontrak kerja dan pedoman operasionalKSU BMT Al Amin sehingga Terdakwa adalah termasuk sebagai subyekyang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyangkut manus ministra(tangan yang dikuasai) terkait keadaankeadaan pribadi (persoonlijkeomstandigheden) sebagai Manajer berdasarkan standar

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo. 96Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar OperasionalManajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.Fatwa DSNMUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.Fatwa DSNMUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.Fatwa DSNMUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.Fatwa DSNMUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang PembiayaanMudharabah (Qiradh).6.

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadipedoman dalam kegiatan operational perusahaan dantransaksiantara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihaklain yang telah dan akan diatur oleh DSNMUI.Kemudian berdasarkan pedoman standar maka secara operasional manajerbertanggung jawab secara langsung kepada ketua untuk melaporkankegiatannya untuk diagendakan dan diputuskan dalam rapat pengurussebagaimana petikan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor : 351/Kep

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (8) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampumempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu16ingatannya

yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadaratas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;17Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

manusia ;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar

Mahkota Sari Nembah Sejahtera; 32.7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Tahun Pajak 2009;33.10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;34.3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke-1, Invoice dan Surat Jalan, Tahun Pajak 2009;35.1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN ) PT.

Mahkota Sari Nembah Sejahtera;7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Standar lembar ke1, Tahun Pajak 2009;10 (sepuluh) set Faktur Pajak Standar lembar ke1, Invoice dan SuratJalan, Tahun Pajak 2009;3 (tiga) set Faktur Pajak Standar lembar ke1, Invoice dan Surat Jalan,Tahun Pajak 2009;1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPTMasa PPN ) PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa Pajak Juli 2009;1 (satu) set Surat Pemberitahuan Masa Pembetulan Pajak PertambahanNilai (SPT Masa PPN) PT.

Dan untuk agen atau transfortir yang memiiiki truk tangki harusmemiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuanPasal 23 UURINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalahtangki penyimpanan harus memenuhi standar keamanan untukmenyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yangmelakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha penyimpananyang

Dan untuk agen atau transfortir yang memiiiki truk tangkiharus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintahmelalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimanaketentuan Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi.Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalahtangki penyimpanan harus memenuhi standar keamanan untukmenyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yangmelakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha penyimpananyang

Dan untuk agen atau transportir yang memiiiki truk tangki harus memilikiizin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan Pasal 23 UURI Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yangdibenarkan adalah tangki penyimpanan harus memenuhi standar keamananuntuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yangmelakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha