Ditemukan 20249 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg
Tanggal 22 Maret 2012 — DEDI RUSTANDI,S.Sos.
7031
  • banyak memeriksadokumen yang tidak lengkap seperti anlisa yang tidak dibuat, KTP, isteri yangtidak ada ;Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi mulai dari permoihonanhingga persetujuan dan pencairan pengawas tidak diikut sertakan karenakewenangan Direktur, pengawas tidak terlibat secara operasional dalampemberian kredit, pengawas baru menemukan adanya dokumen kredit tidaklengkap setelah terjadi pencairan kredit yang tercantum dalam laporanbulanan ;Bahwa yang dilakukan pengawas terhadap temuan
    2003 ada laporan Direksi kepada Dewan Pengawas mengenaikreditkredit yang diberikan ;Saksi Tommy Indra Gunawan,SE.MM, dibawah sumpah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi waktu bekerja di BPR Bungbulang sebagai Dewan Pengawas;Bahwa sebagai Dewan Pengawas tugas saksi menetapkan kebijakan umum,menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinan terhadp BPRBungbulang ;Bahwa saksi mengawasi BPR Bungbulang sejak Mei 2006 sampai dengandilikuidasi Nopember tahun 2007 ;Bahwa ada temuan
    apa periode tahun 2006 di BPR Bungbulang sampai dilikuidasi temuan saksi waktu itu BPR Bungbulang dalam keadan DPK saksipelajari dari Laporan Hasil petunjuk Bank Indonesia (LHPBD ;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Dewan Pengawas Surat KeputusanBupati Garut ;Bahwa selama saksi menjadi Dewan Pengawas ada membuat laporansemesteran yang dikirim kepada Bank Indonesia dan ke pemiliki (PemdaGarut) ;Bahwa penyebab BPR Bungbulang dilikuidasi berdasarkan hasil laporanterakhir yang saksi buat tidak tercapainya
    dipenuhi fotocopy KTPsuami/isteri, surat permohonan kredit, surat kuasa potongan gaji, daftarperincian gaji, agunan/jaminan berupa SK/Karip, slip gaji dan penandatanganannya harus didepan staf saksi di bagian kredit ;Bahwa untuk semua pencairan uang atas izin Direktur utama ;Bahwa untuk pencairan nasabah tidak boleh tidak hadir harus dihadapkantidak bisa diwakilkan dan waktu akad kredit yang menanda tangani bukannasabahnya tidak boleh ;Bahwa kenapa Endang Lili boleh cair saksi tidak tahu dan ada temuan
    tahu Endang Lili pernah mengajukan permohonan kredit ke BPRBungbulang tidak atas nama pribadinya atas nama orang lain tapi saksi tidaktahu jumlahnya dan nasabah ada yang datang sebagian ada tidak kebanyakantidak hadir ;Bahwa tahun 2006 BPR Bungbulang sudah koleb ;Bahwa apakah saksi tahu posisi kredit yang diajukan oleh Endang Lili kepadaBPR Bungbulang tahu karena Endang Lili dipanggil oleh tim penanganankredit dari Pemda Garut untuk mempertanggung jawabkan kreditnya setelahitu berdasarkan hasil temuan
Putus : 05-08-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2015 — - KAHAR GANI, S.Sos.,Msi. Vs. - JPU
7035
  • belanja daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada kantor Pemerintah daerah ;Saksi tahu dasar pengelolaan pada Peraturan Mendagri. namun, saksilupa nomornya;Ya ada, pada tahun 2008 dalam APBD terdapat pos Bantuan Sosial ;Pada tahun 2008 pada Sekretarian Daerah Prov.Sulsel terdapatanggaran Bansos seluruhnya berjumlah Rp.151.589.328.000, selakubendahara saksi pernah membayarakan dana Bansos kepada sejumlahYayasan dan LSM mengenai jumlah dan nama Yayasan dan LSM saksitidak ingat lagi, namun berdasarkan temuan
    terdakwa ;Saksi tidak ingat, pernah menerima cek atau tidak ;Saksi tidak ingat dan saksi tidak pernah berhubungan langsung denganterdakwa ;Saksi tidak ingat pernah menerima kwitansi yang penerimanya atas namaterdakwa atau tidak ;Saksi menganggap Terdakwa sebagai rekanan ;Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian ;Saksi mengetahui bahwa terhadapa pengelolaan APBD pernah dilakukanaudit ;Bahwa ada 202 proposal tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada saksi selaku Bendahara pengeluaran dan temuan
    BPKmenemukan kerugian Negara sebesar Rp.8 milyar lebih ;Terhadap kerugian negera tersebut, telah dilakukan pengembalian ;Saksi tidak ingat jika diantara 202 proposal ada yang diajukan olehterdakwa ;Setelah saksi menerima kwitansi dan mempercayakan Ratno yangmenulis cek, selanjutnya saksi kembali mencocokkan nilainya danselanjutnya dan selanjutnya saksi kKembalikan ke Ratno untuk diarahkankepada penerimanya ;Setelah ada kasus baru saksi tahu, ternyata ada 202 proposal yangbermasalah, temuan BPK Negara
    mengambil nomor SK apabila sudah ditandatanganiSekda ;Yang datang mengambil nomor adalah anggota saksi dan menuliskandalam SK;Yang bermohon tidak menunggu hanya datang menanyakanpermohonannya dan Pemohon datang sendiri ;Proses penyelesaian tergantuan pimpinan berada ditempat atau sedangsibuk, biasanya juga bisa selesai satu hari ;Ya, tugas saksi hanya sampai SK keluar, karena cek, bendahara yangbuat ;Untuk pencairan kalau ada yang minta tolong saksi antar ke Bank ;Kami tidak bertanggung jawab atas temuan
Register : 06-07-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 62/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
AKHMAD AGUS IMAM SOBIRIN
Tergugat:
Kepala Desa Turirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
Intervensi:
DEWI SETYORINI, S.Pd.
309212
  • dengan peraturan perundangundangan; Pasal 36 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf ePerbup No. 37 tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakanbahwa : Tim Pengawas mempunyai Tugas menerima laporanpelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian perangkatPutusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SMG,Hal. 26 dari 98 Hal.desa, memberikan petunjuk atau rekomendasi ataspenyelesaian permasalahan pengisian perangkat desa,menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraanpengisian perangkat desa dan meneruskan temuan
    Bahwa benar, sehubungan dengan temuan sebagaimanadimaksud pada huruf c angka 1, Camat Jepon melakukanlangkahlangkah sebagai berikut:1. Melakukan klarifikasi kepada kantor wilayah kementerianAgama Provinsi Jawa Timur dengan hasil ljazah atas namaPutusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SMG,Hal. 27 dari 98 Hal.Akhmad Agus Imam Sobirin terkategori ijazah pendidikan nonformal;2.
    pokoknya : Perlu dibuat surat Tim Pembina Teknis Penjarignan danPenyaringan Perangkat Desa Kabupaten Blora kepada Camat Jeponuntuk menghentikan proses pemberian rekomendasi pengangkatanPerangkat Desa hasil seleksi; Bahwa Tim Pembina Teknis membuat surat bertanggal 9 Maret 2021yang ditujukan kepada Camat Jepon perihal Penghentian ProsesRekomendasi; Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 dilakukan verifikasiberkas yang dimintakan konsultasi yaitu Calon Perangkat Desa peringkat1 dan 2 dan ada 11 temuan
    dimaksudpada ayat (2) ditetapbkan dengan Keputusan Camat.Pada Ayat 4, mengatur: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai tugas:a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desadi Kecamatan setempat;b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisianPerangkat Desa;c. memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian permasalahanpengisian Perangkat Desa;d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pengisianPerangkat Desa;e. meneruskan temuan
Register : 19-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 2 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. H. ISHAK IBRAHIM, M.Pd
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ANDI TAUFIQ ISMAIL, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ALIM BAHRI, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JHADI WIJAYA, S.H.
4719
  • akhirpekerjaan tertanggal 08 Nopember 2015, adapun pekerjaan yang belumselesaidikerjakan secara 100% (Seratus) persen, adalah : acian lantai rabat; pekerjaan tangga kayu klas ; pekerjaan cat kayu; pekerjaan angker tiang dan tangga; pasangan cat kayu; pekerjaan cat atap seng.Terhadap item pekerjaan tersebut diakui oleh Saksi RAHMAT bin ABD.SALAMdan saksi ISMAIL, merupakan item pekerjaan yang tidak sesuai RAB danbelum selesai secara 100 % (seratus) persen sampai berakhirnya masapelaksanaan kegiatan dan temuan
    rupiah) yang digunakanuntuk kegiatan lain dan tidak termasuk item pekerjaan yang terdapat dalamGambar dan RAB (Detail Enginering Design DED), yaitu :1. biayamembangun WC ;2. biayamembangun dapur 1(satu) unit;3. biaya pembuatan balebale 1 (Satu) unit yang terbuat dari kayu besi;4. biaya akses jalan dari jalan raya masuk ke bangunan Pengelola Clustersekitar kurang lebih 200 m (dua ratus meter).5. biaya konsumsi dan syukuran untuk mendirikan rumah bangunanPengelola Cluster.Bahwa berdasarkan hasil temuan
    Nomor 3 PLD.SUS.TPK/2019/PT.MKS pekerjaan tangga kayu klas ; pekerjaan cat kayu; pekerjaan angker tiang dan tangga;pasangan cat kayu; pekerjaan cat atap seng.Terhadap item pekerjaan tersebut diakui olen Saksi RAHMAT bin ABD.SALAMdan saksi ISMAIL, merupakan item pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan belumselesai secara 100 % (seratus) persen sampai berakhirnya masa pelaksanaankegiatan dan temuan lapangan tersebut telah dilaporkan kepada saksiSYARIFUDDIN SUPU (PODDING), akan tetapi Saksi RAHMAT bin ABD.SALAMdan
    PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSuntuk kegiatan lain dan tidak termasuk item pekerjaan yang terdapat dalamGambar dan RAB (Detail Enginering Design DED), yaitu, yaitu :1. biaya membangun WC;2. biaya membangun dapur 1(satu) unit;3. biaya pembuatan balebale 1 (Satu) unit yang terbuat dari kayu besi;4. biaya akses jalan dari jalan raya masuk ke bangunan Pengelola Clustersekitar kurang lebin 200 m (dua ratus meter).5. biaya konsumsi dan syukuran untuk mendirikan rumah bangunan PengelolaCluster.Bahwa berdasarkan hasil temuan
Putus : 07-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — RIDWAN, S.Pd., bin BURHANI
6149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1971 K/Pid.Sus/2015Bahwa berdasarkan temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh DinasPendidikan dengan mengirim surat No. 420/110/Dik.SMP tanggal 29 Juli2013 kepada CV. Delta Mas perihal untuk segera mengganti barang yangtidak sesuai spesifikasi yaitu UPS dan sistem operasi komputer Windows 7,yang kemudian ditindaklanjuti oleh CV.
    Delta Mas dengan mengganti UPSdari semula merek Fasta diganti dengan UPS merek ADVAN V8 Smart danmelakukan instalasi sistem operasi komputer dengan Windows 8 originaltersebut langsung ke sekolahsekolah penerima pada tanggal 14 s/d 19September 2013;Bahwa berdasarkan temuan dalam rangka Penyelidikan tersebut di atas,Tim Penyidik Polres Sambas meminta bantuan Perhitungan KerugianNegara kepada BPKP RI Perwakilan Provinsi Kaloar yang kemudianditindaklanjuti dengan terbitnya Laporan Hasil Audit Perhitungan
    No. 1971 K/Pid.Sus/2015perwakilan Kalbar beserta ahli IT dan PPTK dengan hasil temuan sebagaiberikut :1. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) unit Komputer client dan komputerserver tidak menggunakan sistem operasi berlisensi legal;2. 234 (dua ratus tiga puluh empat) unit komputer client tidak sesuaispesifikasi, 20 (dua puluh) unit diantaranya tidak berfungsi/rusak;3. 13 (tiga belas) unit komputer server tidak sesuai spesifikasi, 1 (Satu) unitdiantaranya tidak berfungsi/rusak;4. 91 (sembilan puluh satu
    ) unit UPS tidak sesuai merek, 20 (dua puluh)unit diantaranya diantaranya tidak berfungsi/rusak;Setiap peralatan tidak dijamin kualitasnya berupa garansi dari produsen;Setiap alat CPU komputer tidak terdapat identitas permanen (lambang/merek) dari produsen;Bahwa berdasarkan temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh DinasPendidikan dengan mengirim surat No. 420/110/Dik.SMP tanggal 29 Juli2013 kepada CV.
    Delta Mas dengan mengganti UPSdari semula merek Fasta diganti dengan UPS merek ADVAN V8 Smart danmelakukan instalasi sistem operasi komputer dengan Windows 8 originaltersebut langsung ke sekolahsekolah penerima pada tanggal 14 s/d 19September 2013;Bahwa berdasarkan temuan dalam rangka Penyelidikan tersebut di atas,Tim Penyidik Polres Sambas meminta bantuan Perhitungan KerugianNegara kepada BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalbar yang kemudianditindaklanjuti dengan terbitnya Laporan Hasil Audit Perhitungan
Register : 08-10-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN PALU Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 10 Februari 2014 — SIMON YS. RATANNA, SE. MM
10831
  • SAFARI bilang buate Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu ada temuan BPK dan memerintahkan kepadaBupati Donggala agar menegur secara tegas Kadis Perindagkop (Terdakwa) karenamelakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai denganprosedur ;e Bahwa, BPK melakukan pemeriksaan dengan cara pemeriksaan administrasi danpemeriksaan lapangan dengan membawa KONTRAK yaitu menyesuaikan yang ada dalamKONTRAK ~ dengan yang ada dalam lapangan atau yang telahdiadakan ;e Bahwa sekarang sebagian barang masih digunakan
    rekanan) setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai dilaksanakan olehRekanan ;Bahwa sesuai dengan dokumen lelang prosesnya dilaksanakan pada tanggal 22 Mei2008, tapi Terdakwa nanti tandatangani setelah bulan Nopember 2008 atau setelahproses pengadaan barang dan jasa (rekanan) selesai melaksanakan kegiatantersebut ;Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen tersebut untuk kepentingan pemeriksaanadministrasi baik pemeriksaan dari Inspektorat maupun dariBahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu ada temuan
    dengan dana sebesar Rp. 298.651.000, saksi tidakmengetahui kenapa sampai demikian sedangkan dananya di DPA tidak tersedia,dan saksi bayarkan untuk pengadaan genset tersebut sebanyak 2 (dua) kali sesuaidokumen permintaan pembayaran yaitu pencairan pertama sebesar Rp.150.000.000, yang sumbernya DPA 2008 dan kemudian pencairan kedua yangdibayarkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 148.651.000, yang sumbernya dari DPAtahun 2009;Bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada kerugiannegara, temuan
    SAFARI dipersidangan, yang dipersiapkanuntuk kepentingan pemeriksaan administrasi baik pemeriksaan dari inspektorat maupundari BPK, dan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak adakerugian negara, temuan yang ada hanya proses lelang keliru, dengan rekomendasi mintaMoU dan Perjanjian Kerjasama disempurnakan ;Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan ahli YUNANFELDI LESNUSA, ST, bahwa ahli bukanlah seorang auditor dan belum memilikisertifikasi auditor dan ahli
    SAFARI selaku Ketua Panitia pada akhir tahun2008 sekitar bulan Nopember 2008, adalah benar dibuat oleh saksi IDRIS AL IDRUS, halini sebagaimana keterangan dari saksi IDRI AL IDRUS dipersidangan yang dipersiapkanuntuk kepentingan pemeriksaan administrasi baik pemeriksaan dari inspektorat maupundari BPK, dan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak adakerugian negara, temuan yang ada hanya proses lelang keliru, dengan rekomendasi mintaMoU dan Perjanjiann Kerjasama disempurnakan ;
Putus : 07-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 7 Desember 2015 — HAIRUN NADA, S.Pd Kejaksaan Negeri Situbondo
5914
  • Situbondo, data sementara menunjukan bahwa ada indikasipenyalahgunaan dana bergulir yang harus dipertanggungjawabkan oleh PengurusUPK saat itu, dan melaporkan temuan tersebut kepada BKAD, BPUPK, PJOK,Fasilitator Keuangan Kabupaten (Santo Eko Nugroho) dengan data sementara desa Juglangan dengan perincian sebagai berikut : 25 WwW WNKetua UPK Rp. 25.959.500,Bendahara Rp. 2.990.000,Sekretaris UPK Rp. 2.261.700,Kasir Rp. 21.963.400,Dan dari hasil ini akan berkembang kepada desadesa yang lain di kecamatan
    PenanggungjawabPJOK dan didampingi FK ; e Bahwa sampai per tanggal 31 desember 2014 sesuai temuan tim penanganan masalahjumlah total yang menjadi tanggung jawab Sdr.
    tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan dan telah dibuatkan Berita Acara klarifikasinya sedangkan upayayang bersangkutan saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu dana tersebut oleh yangbersangkutan dipergunakan untuk apa saja saksi tidak tahu ; eBahwa Yang membuat laporan tersebut adalah saksi sendiri dan laporan tersebutbenar adanya ; e Bahwa sampai per tanggal 31 desember 2014 sesuai temuan tim penanganan masalahjumlah total yang menjadi tanggung jawab Sdr.
    Tangguh Hendrawan ) dengan keputusan rapatuntuk melakukan indentifikasi kepada seluruh kelompok simpan pinjamsekecamatan Panji dengan melipatkan petugas KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat Desa) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPMD untuk melakukanpengecekan kepada masingmasing kelompok simpan pinjam sekecamatan Panjilalu hasil temuan dari KPMD yang menemukan adanya selisih dana simpan pinjamantara data pada kelompok dengan data di UPK yang selanjutnya temuan tersebutdilaporkan kepada lembaga
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc
404261
  • Surat seperti buku tabungan merupakan tindak pidanapenipuan atau Penggelapan, sehingga bukti tersebut tidak relevan sebagaibukti untuk mendakwa Terdakwa sebagai pelaku penerima Gratifikasi.Selama persidangan banyak sudah para saksi yang diperiksa, tidakseorangpun mampu membuktikan dan melihat, mendengar, melakukanpebuatan dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi MARKUBIK(tersangka dalam kasus lain), untuk mempengaruhi penyelidikan/penyidikanyang dilakukan oleh saksi SAMINGAN (Selaku penyidik temuan
    Bahwa setelah dilakukan pemeriksaanterhadap temuan ribuan Hp illegal tersebut diketahui bahwa jumlah hpyang ditemukan adalah sebanyak 3.960 (tiga ribu Sembilan ratusenam puluh) unit Hp illegal merek Xiami yang terdiri dari 2 jenis yaituMI Note 3 dan MI REDMI 3S. (selanjutnya dalam penyitaan olehPengadilan Negeri Bengkayang diketahui jumlah unit hp yang disitaadalah 3.902 (tiga ribu Sembilan ratus dua) unit hp).Fakta ini didukung dengan alatalat bukti berupa:a. Keterangan saksisaksi:1.
    Namun saksiMARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) tidak bersedia untuk menemui saksiSAMINGAN dan meminta bantuan terdakwa untuk mengkondisikandan twrknmunikasi dengan saksi SAMIN( )AN agar dapatmengamankan temuan ribuan unit hp tvrsu'but agar perkara tersebuttidak jadi naik ke tahap berikutnya dan dapat diselesaikan dibawahtangan.Fakta ini didukung dengan alatalat bukti berupa:a. Keterangan saksiSsaksi;1. Samingan Bin Wakijo (Alm);2. Fitriyanto;3.
    Bahwa benar saksiMARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) meminta bantuan kepadaterdakwa untuk dapat mengamankan temuan hp illegal tersebutagar perkara tersebut tidak jadi naik ke tahap berikutnya dan dapatdiselesaikan di bawah tangan.3. Bahwa benar untuk mengamankan temuan hp illegal tersebutterdakwa menginformasikan pada saksi MARKUBIK Bin MUDIRAN(Alm) bahwa saksi MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) dapat menebushp illegal tersebut dengan uang sebesar Rp 300.000.000,(tiga ratusjuta rupiah).
Register : 11-09-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 598/Pid.Sus/2014/PN.Llg
Tanggal 23 September 2014 — I. Nama lengkap : EFRAN EFIADI SYAHRIL,S.Sos Bin SYAHRIN KAMAL Tempat lahir : Muara Kelingi Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1977 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Padang Kecamatan Muara Beliti Kab.Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas II. Nama lengkap : ACH ZAEIN Bin H. JOHAN Tempat lahir : Semangus Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Maret 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Rt.07 Kel.Tabah Pingin Kec.Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas III. Nama lengkap : SUPRIADI, SP Bin JUKRI Tempat lahir : Palembang Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 13 September 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Griya Atmani Wedhana Block C No.20 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas IV. Nama lengkap : DASRIL ISMAIL Bin ARIFAI DANI Tempat lahir : Rantau Bingin Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1972 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Beliti Jalan Kebun Karet II RT.13 Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas V. Nama lengkap : MUHAMMAD HIDAYAT Bin H. ALI HEBAT Tempat lahir : Lubuklinggau Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Lingkungan II RT.08 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas
436
  • Dan di buatlah Rekapitulasi Koreksi , pada saat rekapitulasikoreksi tersebut ditemukan adanya temuan perbedaan suara namunitu hanya sebagai data pembanding yang akan dibawa pada plenorekapitulasi terouka KPU Provinsi Sumsel lanjutan, namun pada saatpleno Rekapitulasi lanjutan KPU Musi Rawas tidak membawa hasilrekapitulasi Koreksi dan hasil rekapitulasi DA.1 sesuai rekomendasiBawaslu, justru Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas an.
    Saksi menjabat sebagai Anggota DivisiPengawasan , berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu ProvinsiSumatera Selatan sesuai dengan Nomor : 08/SK/ BAWASLU /SUMSEL / 2012 tanggal 22 Nopember 2012.Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaiPanwaslu adalah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu diantaranya mengawasi tahapan pemilu,menerima laporan dan meneruskan laporan / temuan dugaanpelanggaran pidana Pemilu kepada pihak Kepolisian.Bahwa Yang menjadi temuan
    Pada saat rekapitulasikoreksi tersebut ditemukan adanya temuan perbedaan suara. Namun ituhanya data yang tidak dapat digunakan sebagai objek hukum, karenatidak ditandatangani semua pihak, yaitu dari KPU, Bawaslu, dan saksisaksi.
    SUPRIYADI, Sdr EFRAN dan SdrHIDAYAT, ketiganya merupakan Komisioner KPU Musi Rawas, setelahdibuka KPU membacakan DA.1 yang ada dalam kotak suara, saat ituKPU Musi Rawas membacakan, dan saksi mengoreksi yang dibacakanoleh KPU Musi Rawas. dan dibuatlan Rekapitulasi Koreksi, Pada saatrekapitulasi koreksi tersebut ditemukan adanya temuan perbedaan suaranamun itu hanya sebagai data pembanding yang akan di bawa padapleno rekapitulasi terouka KPU Provinsi Sumsel lanjutan, namun padasaat pleno rekapitulasi
Putus : 26-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 26 Maret 2013 — LAZUARDI, ST. MT. BIN RACHMAD MARZUKI
5413
  • Rensky Anugerah Perkasa ;bahwa hasil pemeriksaan tim dari Itjen Kementrian PU, ada temuan berupa keterlambatanpekerjaan, dari temuan tersebut, penyedia jasa diperintahkan untuk melakukanpembayaran, dari laporan yang saksi terima, pihak penyedia jasa telah membayar finaltitersebut, dengan adanya pembayaran finalti tersebut, pekerjaan telah selesai;bahwa Retensi (jaminan pemeliharaan) sudah dilakukan yaitu untuk melakukanpemeliharaan, masa Retensi selama 6 bulan selama masa Retensi ada dilaksanakanpekerjaan
    Sunaryo, kenyataannya yang melaksanakanpekerjaan tahun 2010 adalah Riza Darmawan ;Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, ada dilakukan addendum mengenaibeton bertulang, mengenai tempat permainan anak dan lainlainnya, pada tahun 2010ada temuan diantaranya terdapat perubahan tempat pejalan kaki yang semula batualam diganti menjadi lantai keramik, terdapat tambahan pekerjaan komponenpekerjaan kolam air mancur, dan lainlain, temuan tahun 2010 yang saksi maksudkansebagaimana yang saksi terangkan
    dalam BAP pada point 7, Temuan tersebut bukansaksi yang menulisnya dalam laporan, tetapi konsultan pengawas yang menulisnyadalam laporan harian, mingguan, bulanan, dan saksi hanya mengetahuinya;Bahwa Laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas, saksi lakukan cross check dilapangan dan telah sesuai;Bahwa Tahun 2009 adanya pembayaran 100 %, karena berdasarkan laporan pengawasdi lapangan bahwa pekerjaan telah selesai, dan juga berkaitan dengan TahunAnggaran sudah mau berakhir, dan saat itu ada dikenakan
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
PANJI WIRATNO, SH
Terdakwa:
1.HANDOKO alias ALEX
2.AHMAD SUNANDAR alias NANDAR
287174
  • AHMADSUNANDAR alias NANDAR menemukan 1 (satu) pucuk Senjata LarasPanjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatan Korea serta 1 (satu)pucuk Senjata Api Pistol FN 45 Nomor 612220 yang tidak dilengkapi buktiSurat perizinan, atas temuan senjata api dan granat tersebut Terdakwa 2.AHMAD SUNANDAR alias NANDAR melapor dan menyerahkan senjatakepada Kesatuan, akan tetapi yang dilaporkan dan diserahkan hanya 1 (Satu)pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah Granat tangan buatanKorea, sedangkan 1 (satu
    aliasNANDAR masih aktif dinas di TNIAL yang ditugaskan di SATGAS Marinir YonGab1 TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalamOperasi Gerilya mengejar Anggota RMS dari daerah Kuda Mati menuju keGunung Air Salobar, Terdakwa dari selokan air tepatnya dibawah RadarTerdakwa ada menemukan 1 (Satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 dan 2(dua) buah Granat tangan buatan Korea serta 1 (Satu) pucuk Senjata ApiPistol FN 45 Nomor 612220 yang tidak dilengkapi bukti Surat perizinan; Bahwa atas temuan
    AHMAD SUNANDAR alias NANDARmasih aktip dinas di TNIAL pernah ditugaskan di SATGAS Marinir Yon Gab1TNI Ambon Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2001 dalam OperasiGerilya mengejar Anggota RMS ke gunung air selobar, dari selokan airtepatnya dibawah radar Terdakwa 2 ada menemukan 1 (satu) Pucuk SenjataLaras Panjang SS1 dan 2 (dua) buah granat tangan buatan Korea serta serta1 (Satu) pucuk Senjata Api Pistol FN, 45 Nomor 612220 yang tidak dilengkapibukti Surat perijinan; Bahwa atas temuan senjata
Register : 10-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
MANSURDIN Bin ZAINUDIN
11225
  • cara dikerjakanoleh pemenang lelang;Bahwa sistem pengadaan ini adalah dengan anggota dewan datang ketempat jahit yang ditunjuk atau penjahit datang ke kantor untuk melakukanpengukuran pakaian, setelah pekerjaan selesai dijahit, lalu) pakaiandiserahkan kepada Tim PPHP untuk dilakukan pemeriksaan dan jika sudahmemenuhi kontrak baru diserahkan kepada anggota dewan;Bahwa Saksi mengetahui terhadap kegiatan pengadaan pakaian dinasanggota DPRD di Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Tahun2014 ada temuan
    Dan berdasarkan penjelasan pasal 32UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengankerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitungjumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntanpublik yang ditunjuk Bahwaberdasarkan data/bukti dokumen yang diminta/diperolen melaluiPenyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, fakta dan proses kejadian
    Terdakwa kenal dengan Saksi ZAHADI pada saat diminta keterangan diKejaksaan Muaro Jambi;Bahwa pada Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian No. 27 Tahun2014 sebelum Saksi Zahadi tandatangan.Bahwa Terdakwa yang menyiapkan sekaligus menjahit untuk PSR, PSH danPDH sedangkan untuk PSL Terdakwa hanya terima upah jahit saja;Bahwa keseluruhan upah ongkos jahit yang Terdakwa terima dari SaksiSAMSUL BAHARI adalah sekitar sebesar Rp110.000.000,00 (seratussepuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa mengetahui ada temuan
    BPK RI dalam KegiatanPengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kabupaten Muaro T.A. 2014setelah diberitahu oleh Saksi SAMSUL BAHARI namun persis dan rinciantemuan Terdakwa tidak tahu;Bahwa temuan BPK berjumlah sekitar Rp. 202.000.000, dan yangmembayar temuan BPK tersebut Terdakwa tidak tahu;Bahwa setelah selesai pengerjaan pakaian Dinas anggota DPRD KabupatenMuaro Jambi Tahun 2014, Terdakwa tidak ada bertemu dengan PPK,PPTKdan PPHP namun Terdakwa hanya tandatangan Berita Acara penyerahanhasil pekerjaan
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. HARI SUDIARTO Bin H SUBIYANTO
5721
  • Permintaansaksi ini dilatar belakangi oleh halhal sebagai berikut: Pada bulan Juni 2011 berlangsung rapat antara Bupati (Jasri) dan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Banjarnegara (Winarso Wiwit Sulistyo, Ssos.MM) untuk29menindaklanjufi temuan BPK RI sehubungan dengan keharusan membayar dendasebesar Rp.600.000.000, = Karena tidak ada uang maka diperintahkan untuk mengkondisikan agar lelang proyekDAK 2011 mendapatkan keuntungan untuk membayar denda, Pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi dipanggil Winarso
    Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang temuan BPK RIyang mengharuskan pembayaran denda sebesar Rp.600.000.000, bagi proyek DAK Tahun2010 termaksud.Bahwa pada tanggal 25 Agustus Sdr. Zunus Rosadi datang ke kantor saksi bersamaseseorang dari PT.Bengawan Ilmu yang tidak saksi kenal dan menyerahkan uang sebesarRp.25.000.000, sebagai uang muka pembayaran denda.
    Pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai pembantu PPTK untuk DAK bidangPendidikan.Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan uang oleh Anf Nurdin kepada Winarso WiwitSulistyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banjarnegara Tahun2011 sebesar Rp.25.000.000, yang kemudian digunakan untuk Pembayaran DendaKeterlambatan buku DAK Tahun 2010 (Hasil Temuan BPK) sebagai setoran pertama.Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi pernah disuruh oleh Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olah Raga
    Uang tersebut untuk membayardendaketerlambatan temuan BPK proyek buku DAK Tahun 2010 sebesar Rp. 447.368.042, Uang sebesar Rp.25.000.000, saksi terima di ruang (Winarso Wiwit Sulistyo) dan ketika itudisana ada juga Sdr.Arif Nurdin dan Zunus Rosyadi.Bahwa untuk pembayaran denda keterlambatan itu, secara keseluruhan saksi sudahmenyetor 3 (tiga) kali, yaitu Pertama Rp.25.000.000, tanggal 25 Agustus 2011, KeduaRp.50.000.000, tanggal 27 September 2011 dan Ketiga Rp.100.000.000, tanggal 26Nopember 2011
    Bahwa pada suatu hari di bulan Juni 2011 di Pendopo Kabupaten Banjarnegara berlangsungpertemuan antara Bupati, saksi WINARSO WIWIT SULISTYO,SSos.MM Bin SUJADIREKSOSUDARMO dan rekanan yang mengerjakan proyek DAK 2010 yaitu Bengawan Ilmuuntuk membahas tentang temuan BPK RI terkait dengan proyek DAK 2010 yang mengharuskanadanya denda yang harus dibayar sebesar Rp.600.000.000, 2.
Register : 13-07-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 765/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 2 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOFIMAR
Terdakwa:
SUDIERMAN Als. SIWA Bin MUHAMMED NAZAR.
429465
  • Maikel (DPO) dan korbanmengetahuinya;Bahwa terjadinya kejadian tersebut di atas yang terjadi di Mesin ATM BankMandiri di SPBU Cilincing Kota Administratif Jakarta Utara dan di Mesin ATMBNI Raden Inten Kali Malang Kota Administratif Jakarta Timur periode bulanSeptember 2017 s.d Desember 2017;Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan temuan dari Saksiselaku pelaksana Team Investigasi pada tanggal 22 Desember 2017 yangmenemukan transaksi nasabah Bank Mandiri yang melakukan penarikan uangdi
    luar negeri (dengan menggunakan kartu ATM) yaitu negara Kanada padatanggal 22 Desember 2017 yaitu nasabah bank Mandiri atas nama saksi M.Farid Wajdi selaku pemegang kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 40976628 8019 8034 dan saksi Kuswanto selaku pemegang kartu ATM BankMandiri dengan nomor 4097 6628 1670 9029;Bahwa dari temuan tersebut, Saksi melakukan pengecekan terhadap profilidentas nasabah dan riwayat penarikan nasabah dan Saksi mengetahui bahwaM.
    Utr.melakukan transaksi;Bahwa selanjutnya Saksi menginformasikan temuan tersebut ke temantemaninvestigasi Bank BUMN lainnya guna melakukan pencegahan;Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2018 Saksi mendapat informasi dariteam Investigasi BNI yaitu Sdr.
Register : 25-10-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.PL.R
Tanggal 8 Februari 2012 — Ir. AMIN SUBAGIO, MP
10918
  • BaritoSelatan;e Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilapangan waktunya + 6 bulan setelahkontrak berakhir;e Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli pada waktu itu meliputi cor beton,bobot, siring panjang dan lebar serta ketebalan jalan, namun ahli fokus pada cor beton saja; Bahwa berdasarkan temuan ahli dilapangan jalan tersebut sudah mengalamikerusakan, ada kawat yang langsung bisa diangkat karena campurannya tidak sesuai;e Bahwa menurut pengamatan ahli dilapangan ada sekitar 5 tempat /titik yangmengalami
    Rony yangberhalangan;e Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli pada waktu itu meliputi cor beton,bobot, siring panjang dan lebar serta ketebalan jalan, namun ahli fokus pada cor beton saja; Bahwa berdasarkan temuan ahli dilapangan jalan tersebut sudah mengalamikerusakan, ada kawat yang langsung bisa diangkat karena campurannya tidak sesuai;e Bahwa berdasarkan temuan ahli dilapangan ada sekitar 5 tempat /titik yangmengalami kerusakan dimana kawatnya bisa dicabut dan kerusakan tersebut berkisarantara
Register : 30-12-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN CIANJUR Nomor 52 / Pdt.G / 2013 / PN.Cj
Tanggal 10 Juli 2014 — - Muhamad Taufik Hidayat, SE - Dadan Busyrol Karim
8813
  • Ke15 pemilihtersebut telah meminta maaf dan menyadari kesalahan serta sebagai wujudperdamaian dengan Penggugat, para pemilih tersebut slap dihadirkan sebagai saksidalam persidangan;Bahwa atas temuan kecurangan tersebut, penggugat pada tanggal 18 Desember2013 setelah pelaksanaan pemungutan suara, telah melaporkan kecurangan yangdilakukan oleh Tergugat I beserta para relawan tim suksesnya kepada Tergugat ITbeserta lampiran buktibukti yang telah diperoleh, agar segera dilakukanpengkajian, pengumpuian
    Pemilihan KepalaDesa Cipanas pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 adalah hal yang terlalu mengadaada saja tanpa bisa membuktikan secara Hukum Kebenaranya hal tersebut diatas tentang15 orang Pemilih dari luar, maka berdasarkan hal hal tersebut gugatan Penggugat haruslahDITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA ;5 Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalam poin huruf 3 sebagaimana temuandari Pihak Penggugat adanya kecurangan pada tanggal 18 Desember 2013 pada saatpelaksanaan pemungutan suara adanya temuan
    II dalam menjalan tahapantahapan telah benar dan sesuai sehingga tidakada kecurangan atau persengkongkolan sebagaimana tuduhan Penggugat selama iniadalah hal yang tidak benar karena menetapan hasil rekapitulasi telah disepakatidan ditanda tangani oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Daerah No.0O5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa telah dilasanakan sesuaiaturan yang berlaku selama ini ;Bahwa dengan adanya temuan
Register : 10-12-2012 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN AMBON Nomor 60 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.AB
Tanggal 9 Desember 2013 — Nama Lengkap : WAHYU SUCIPTO ADI, ST Tempat lahir : Jombang Umur / tgl lahir : 42 tahun / 07 Juli 1970 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Kebun Cengkih Kec Sirimau Kota Ambon. A g a m a : I s l a m. Pekerjaan : Swasta . Pendidikan : S.1. Terdakwa : ll : Nama Lengkap : JHON SANGADJI Tempat lahir : Ambon Umur / tgl lahir : 37 tahun / 07 Juni 1975 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec Nusaniwe Kota Ambon. A g a m a : Kristen Ptotestan Pekerjaan : Swasta . Pendidikan : SMA
9649
  • Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan sidang di tempat lokasi Jembatan Waeriang, semuapihak bisa mencocokkan hasil temuan Saksi Ahli Pieter yang mendasarkan As BuildDrawing dengan keadaan senyatanya. Pada saat itu masih pagi hari dan kondisigelombang belum pasang sehingga bisa bersamasama bisa dilakukan pengukuran.
    Sehingga dilihat dari proses kerjanya ini saja temuan Ahli tersebut sudahsepatutnya diragukan;Menimbang, bahwa ternyata pula gambar As Build Drawing tersebut mengandungkesalahan sehingga tidak menggambarkan kondisi fisik Dermaga yang sebenarnya. Gambardibuat dengan memakai gambar kontrak awal oleh Satf Kontraktor yang tidak tahu menahu,padahal kontrak sudah diubah dengan adanya CCO (Change Contract Order).
    Demkian juga47pengakuan ahli mengenai kayu yang dipakai dengan melihat secara langsung pada gedungyang dibangun ternyata memang kayu klas satu pada kusenkusennya;Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan yang dipenuhi kesalahan itu dan dariprosesnya sendiri memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menjadikan kesalahanTerdakwa Terdakwa yang didakwakan berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaiansepesifikasi menjadi tidak terbukti.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 27-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. MODERNLAND REALTY, Tbk MELAWAN PT. HASANA DAMAI PUTRA, DKK
10065 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naman terdaftar dalam buku registertanah yang terdapat di Kantor Desa Pusaka Rakyat;28.Bahwa hal ini sejalan dengan hasil temuan pihak kepolisian atas laporanPenggugat pada Bareskrim Polri sesuai dengan Laporan Polisi NomorTBL/528/XII/2010/Bareskrim tertanggal 29 Desember 2010, yang padapokoknya menemukan faktafakta hukum sebagaimana tertuang dalamSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) BareskrimPolri tertanggal 2 Maret 2012 sebagai berikut:a.
    Sehingga sangat wajar apabila hasil temuan pihak kepolisian ataslaporan Pemohon Kasasi pada Bareskrim Polri sesuai dengan LaporanPolisi Nomor TBL/528/XII/2010/Bareskrim tertanggal 29Desember 2010, menyatakan:Diduga telah terjadi penjualan 2 (dua) kali oleh H. Rohimah kepadaH. Komaruddin seluas 5.000 m? dengan Girik C. 326 atas namaHj. Rohimah.
    Safiudin, jugatidak terdaftar dalam buku Desa, sehingga dengan demikian penerbitansegala surat maupun hak yang timbul berdasar riwayat tanah tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum;e Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan temuan pihak Kepolisianberdasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Bareskrim Polri tertanggal 2 Maret 2012, yang menyatakanKetiga Girik milik Tergugat di atas tidak terdaftar di buku C kelurahanPusaka Rakyat, dan diduga telah terjadi penjualan 2 (dua) kali
Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Nopember 2013 — BANU ANWARI
166167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ES tanggal 19 dan 21 September 2007 yang dibuat oleh SaksiHendro Wiratmoko pada tanggal 25 September 2007, walaupun Saksi AthoufIbnu Tama mengetahui bahwa Laporan Kunjungan Setempat tersebut dibuatdengan mengabaikan atau menyembunyikan hasil temuan dalam kunjungansetempat, yaitu bahwa sebenarnya PT. ES tidak memiliki pengalaman usaha dibidang pengadaan pesawat, PT.
    BankIndonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang AkadPenghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatanusaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 yang menentukan bahwaangsuran pembiayaan (pokok+margin) selama periode akad harus dilakukansecara proporsional setiap bulan .Bahwa selanjutnya paket analisa dari analis pembiayaan diserahkan SaksiHendro Wiratmoko kepada Departemen Pembiayaan untuk dilakukan review dandari hasil review Departemen Pembiayaan ada beberapa temuan
    NegaraHukum menurut The International Commission of Jurist itu adalah 1) Negara harustunduk pada hukum, 2) Pemerintah menghormati hakhak individu, 3) Peradilan yangbebas dan tidak memihak.Namun apa jadinya jika berakibat kepada seseorang yang mendekam di penjarabelasan tahun pada kasus perdata yang di "Tipikor" kan karena suatu lembaga yangtidak tepat atau bukan dalam landasan hukumnya seperti BPKP berkoordinasikemudian memberikan opini, temuan, atau kesimpulan kepada instansi yang khususmenangani
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
173108
  • Adapun temuan temuan dimaksud sebagaiberikut:a.
    Temuan utama dari penyelidikan ini adalah bahwa perlakuan Australiaterhadap orang yang dicurigai Pelanggaran Penyelundupan Manusia yangmenyatakan bahwa mereka adalah anakanak telah menyebabkan banyakpelanggaran dari kedua Konvensi tentang hakhak anak (CRC) danperjanjian International tentang hak Sipil dan Politik (ICCPR);2. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komisi telah melakukan penyelidikanterhada tindakan dan praktekpraktek di Persemakmuran (theCommonwealth).
    Temuan UtamaTemuan khusus utama dari penyelidikan ini mengenai tehnik pengujian usiadapat disimpulkan sebagai berikut:a. analisa xray pergelangan tangan tidak informatif apakah seorangindividu telah lewat usia 18 tahun;Halaman 59 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKIb. analisa xray gigi tidak cukup informatif apakah sweorang individu telahlewat 18 tahun untuk dilakukan suatu proses kriminal;c. setiap penggunaan radiasi untuk tujuan pengujian usia harusdinyatakan sebagaimana disyaratkan pada standar
    Kewarganegaraan (DIAC) karenakegagalan dalam menyukur, menghitung menaksir usia yang tepat,dengan bergantung pada pemeriksaan sinarx, yang mengakibatkananakanak Indonesia telah dilakukan penahanan dalam waktu yangberkepanjangan dalam tahanan imigrasi dan pemasyarakatan dewasa,terkurung bersama dengan para pedofil, pemerkosa dan pembunuh.Senat Hukum dan Komite Referensi Urusan Perundangundangan dalamlaporannya yang berjudul Penahanan Anakanak Indonesia di bawah umurdi Australia, Oktober 2012, mendukung temuan