Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Suharjo Amir
49 — 23
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 216/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 3 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAMSUDDIN DG. JALLING BIN DOLOHAMENG
20 — 9
  • Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.49/MEN/2011 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER.14/MEN/2011 yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orangyang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari yang menggunakan kapalperikanan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 B UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI NO.31tahun 2004
    JALLING BINDOLOHAMENG telah terbukti bersalan melakukan tindak pidanadibidang dibidang perikanan menguasai,membawa dan menggunakanalat penangkap ikan pukat tarik berkapal (cantrang) yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yangdilakukan oleh nelayan kecil melanggar pasal Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan AlternatifKedua ;2.
    Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana di bidang perikanan memiliki danmenggunakan alat penangkap ikan pukat tarik berkapal (Cantrang) yangdapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan yangHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 216/ PID.SUS / 2018/ PT MKSdilakuan oleh nelayan kecil sebagaimana dakwaan Alternatif keduamelanggar pasal 100 B UU RI 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;2, Menjatuhkan pidana
    , Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangakansebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatelah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 100 BUndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
    pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskanmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2017Nomor 2128/Pid.Sus/2016/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan ( Pasal 222 KUHAP) ;Mengingat pasal 100 B UndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentangPerubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
10 — 3
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 26-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RENDI WINATA,SH
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN SAPTA UTOMO Bin SABIRIN
65 — 14
  • Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan terdakwaadalah senilai Rp.18.675.000.000, (delapan belas milyar enam ratus tujun puluhlima juta rupiah).Perbuatan terdakwa RAMLAN SAPTA UTOMO BIN SABIRIN sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Menyatakan terdakwa RAMLAN SAPTA UTOMO Bin SABIRIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RINomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    Jaksa Penuntut Umum, mohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan BANDINGdan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RINomor 31 tahun 2004
    saksi, Salinan Resmi Putusan PengadilanNegeri Jambi , beserta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa darifakta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding padadasarnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti Secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 Jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 31Tahun 2004
    tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHP dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkaradalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkatbanding masih terlalu ringan mengingat dampak atau akibat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
Terdakwa:
MURSALIN Alias AMAQ LIA
37 — 15
  • Pasal 7 (2) huruf J UU No.31 tahun 2004 sebagaimanadiubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN MtrMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. I MADE YULIARTHA.
    Pasal 7 ayat (2) huruf j dan pasal 16 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 tahun 2009.Bahwa yang dimaksud ikan dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklushidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Republik
    Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009.Bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan sumber daya ikan adalahperairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktoralamiah sekitarnya sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009.Bahwa berdasarkan pemeriksaan
    Pasal 7 ayat (2) huruf jdan pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.6. Ahli LUBIS .S.H., M. Hum.Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnyasesuai dengan pengetahuan Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana.Bahwa berdasarkan kronologis kejadian sebagaimana dijelaskan diatasmaka dapat dikatakan telah terjadi Ssuatu tindak pidana yaitu tindakpidana dibidang perikanan yaitu Pasal 88 Jo.
    Pasal 7ayat (2) huruf j UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 Jo Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan mengangkutbenih Lobster.Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul21.30 Wita di Jalan Desa Beleke Kec.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
RUSTAM BIN SEMANG Alm
78 — 28
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerahhukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    MenyatakanterdakwaRUSTAM BIN SEMANG(Alm)bersalahmelakukantindakpidana Perikanan sebagaimanadiatur dandiancampidanadalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2. MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaRUSTAM BIN SEMANG (Alm) denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.00.000.000(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan atauKedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UndangundangRI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Hal19dari30 Hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN BglMenimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dalam perkara
    ini Ssebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2)Undangundang RI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    );Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiahsekitarnya;Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang RI Nomor 45 tahun 2009, menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ ataupembudidayaan ikan meliputi :a.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 24-06-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 31 Mei 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Harno
60 — 4
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Jmb
Tanggal 3 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.UJANG NANA Bin SOLEHUDIN
2.APRI MUHAMMAD HASYIM Bin WAGE SUPRATMAN
3.MOH. KHOIRUL HUDA BIN GIYONO
4.DEDI MIZUAR Bin SUHARDI
42 — 10
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum
Register : 27-12-2023 — Putus : 15-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PT BANTEN Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BTN
Tanggal 15 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANANG Bin (Alm) SAMUJI Diwakili Oleh : MUHAMAD KHAERUN SYAIF, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
40 — 8
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum
Register : 18-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Sgr
Tanggal 11 Juli 2018 — Penuntut Umum:
I GEDE PUTU ASTAWA, SH.
Terdakwa:
SAMSUL
25 — 17
  • Menyatakan terdakwa SAMSUL telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal ; Kesatu pasal 84 ayat (2) UURI No. 31 tahun2004 Tentang Perikanan dan dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 100bUURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dakwaan Penuntut Umum ;2.
    Menggunakan kompresor mengganggu danmerusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, tetapidapat membunuh ikan ikan kecil dan biota laut lain disekitarnya, bahkanterumbu karang yang menjadi tempat hidup mereka juga terkenadampaknya.Bahwa hasil tangkapan yang sudah diperoleh olehterdakwa adalah berupa 32 (tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100b UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang UndangNo. 31 tahun 2004
    menangkap Terdakwa berdasarkanimformasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan menangkap ikanmenggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2)Undangundang Nomor 31 tahun 2004
    dan Pasal 100b Undangundang Nomor45 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara kumulatif,maka terlebin dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal84 ayat (2) Undangundang Nomor 31 tahun 2004, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
    yang mata pencahariannyamelakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hariyang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) GT ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa hasiltangkapan Terdakwa berupa ikan hias dijual kepada saksi Sahawi dan Terdakwamempergunakan perahu sampan tradisional untuk menangkap ikan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2)Undangundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 01-03-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sit
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dodik Agus Supriyanto
23 — 0
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 18-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Agus Bin Dg. Sangkala
34 — 4
  • Sangkala secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapanHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pkj.ikanmenggunakan bahan peledakyang dapat merugikandan/ataumembahayakan kelestariansumber dayaikan dan/ataulingkungannya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan: Pasal 84 ayat(1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni Agus Bin Dg.
    PETN dan TNT dan sumbu api pabrikanpositif mengandung senyawa Black Powder.1 (Satu) buah detonator rakitan positif senyawa PETN dan TNT.1 (satu) buah sumbu api pabrikan positif mengandung senyawa BlackPowder.Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dandetonator merupakan rangkaian bom yang dapat di gunakan untukmenangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasalUndang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    pun, termasuk kegiatanyang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak diterapkanterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Dg.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 16-03-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bna
Tanggal 18 April 2023 — Penuntut Umum:
2.Ibsaini
3.Zukhri, SH
4.ISNAWATI SH
Terdakwa:
Fadil Bin Zaini
64 — 18
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
AL IHLAS Alias ALLU
83 — 50
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Ssebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN Regil Abadi wajib memiliki dokumen berupa Surat ljin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau. mengoperasikan kapal penangkapanikanberbendera Indonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,oleh karenanya Majeli hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan KapalHalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Liw
Tanggal 2 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG SUSANTO, S.H.
Terdakwa:
YULIANTO Alias GALUNG Alias AWI Bin HUSNI ATAN
69 — 38
  • Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUHalaman 9 dari 65 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018.
    Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Pasal 88 Jo UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
    /PN.LiwMenimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapaperbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 ayat (1) Jo.Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
    Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
SANUSI
67 — 40
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN HALIFA.
    GT 16. adalah termasuk laut perairan Fakfak yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 31-12-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.SUS-PRK/2018/PT JAP
Tanggal 24 Januari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
47 — 37
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM62/FAKFAK/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Menyatakan HARMANK selaku nahkoda BUNGA MAWAR 53 telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    yang mengajukan memori bandingoleh karena itu tidak ada halhal baru yang diajukannya, sehingga persidanganpada Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pertimbanganpertimbanganformil maupun materil sebagaimana dalam berita acara dan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dalamputusan a quo, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Keterangan Ahli yangmenyatakan berdasarkan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini:MENGADILIHal.11 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.SusPRK/2018/PT JAP Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ANITA THERESIA,SH
Terdakwa:
JASMAN Bin H. RUMALLA
16 — 9
  • Pasal27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.3.
    tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) danSurat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa terdakwa telah menakodai kapal KMN TAMALA 01 GT 24 sejak bulanSeptember 2019 dan melakukan penangkapan ikan sejak September 2019tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan.Bahwa perbuatan terdakwa JASMAN BIN H RUMALLA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN KdiNo. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
    Bahwa terdakwa telah bertolak dari pelabuhan Lora dengan menakodaikapal KMN TAMALA gt 24 dengan tidak dilengkapi dengan Surat LaikOperasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa perbuatan terdakwa JASMAN BIN H RUMALLA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikananMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
    tahun 2007 ahli mengikuti pendidikanahli nautik kapal penangkap ikan di sekolah tinggi perikanan (STP ) dijakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan tehnispemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapanikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 sayaHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kdimengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapanikan);Bahwa berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No 31 tahun 2004
    di sebutkan diataskemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugaspemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA(sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah(provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap makaakan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanamanmodal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Tjt
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
80 — 37
  • Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertamapenuntut umum.Halaman 2 dari 52Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt2.
    Menyatakan Terdakwa Achmad Saleh, TIDAK TERBUKTI secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yangdidakwakandalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Z. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidaanyang diajukan oleh jaksa penuntut umum;3.
    Pasal16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1. Setiap Orang;2.
    Pasal 16 ayat (1)UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi unsur Ad.3menggunakan kata depan ke pada klausa ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia, juga redaksi Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP/2016 yang menggunakan katadari pada kalimat di judul Permen tersebut yaitu Larangan PenangkapanDan/Ataupengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), DanRajungan(Portunus Spp.)
    Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9Ayat (2) Undang Undang RI No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan danTumbuhan, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 22-10-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 05-07-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 334/PID/2015/PT MKS
Tanggal 23 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Suleha, SH.
Terbanding/Terdakwa : Jumaing bin Jiro
51 — 1