• Dari diskusi tersebut saksi mendapat informasibahwa Terdakwa mengikuti tax amnesti tahun 2015 sehingga sesuaidengan UndangUndang tax amnesti maka tahun 2015 suratpemberitahuan tahunan wajib pajak dianggap benar dan tidak bisadiganggu lagi, selain itu dalam Peraturan No 17 Tahun 2015 ada salahsatu ayat yang menyatakan bahwa apabila ada wajib pajak yang pajakpenghasilannya dikenakan PPh final maka peraturan itu tidak berlaku.Kemudian saksi lihat dalam SPT tahunan tahun 2015 ternyata omset yangdilaporkan

  TerdakwaANTHONY LIANDO sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa untukberhubungan kepada SULIMIN RATMIN, karena prosesnya sudah ada diSULIMIN RATMIN;Bahwa saat mengetahui bahwa Terdakwa seharusnya masuk PKP,kemudian saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk masuk ke prosesPKP, dan kemudian saksi jawab segera datang agar proses segeradilakukan;Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbBahwa saksi datang kerumah Terdakwa terkait tax amnesti

  satu angkatan penerimaanPNS masuk kerja, yang mana SULIMIN RATMIN ditempatkan di KantorPajak Ambon, dan saksi di Kantor IPEDA (luran Pembangunan Daerah/PBB);Bahwa kemudian pada Bulan Oktober Tahun 2015 saksi menjabatsebagai Kepala KPP AMBON dan SULIMIN RATMIN pada bulan Januari2016 menjabat sebagai Superviser Fungsional Pemeriksa Pajak di KPPAmbon juga;Bahwa saksi mengetahui ELYS LUTHER sebagai istri dari TerdakwaANTHONY LIANDO sejak tahun 2015, ketika yang bersangkutan maumengikuti program Tax Amnesti

• ) tahun pada waktu penutupanpendaftaran bakal calon;. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterPemerintah;. nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yangdiancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidanamakar atau politik yang telah mendapat amnesti

dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti;

• 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 24, 66401 gram.
• 3 (tiga) unit timbangan digital.
• 1 (satu) unit HP.
• 1 (satu) set plastik klip.
• 1 (satu) ikat sedotan.
• 1 (satu) rol isoltip.
• 2 (dua) rol lak ban.
• 1 (satu) bungkus rokok clas mild.
• 1 (satu) bungkus rokok Umild.

• Kopkar WiraMandiri yang berada di Pulau Kundur untuk menghimbau mengikutiprogram Tax Amnesti, selain itu Tim mengunjungi kantor perwakilanWajib Pajak yang beralamat di Jalan Cindai Putri No.40 Tanjung BalaiKarimun.Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM tidak menyetorkan PPN yang telahdibayarkan oleh PT.Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkanoleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampaidengan Desember 2013 karena pada tahun 2013 Kop.

  Nomor 383/Pid.Sus/2018/PT.PBR Mandiri yang berada di Pulau Kundur untuk menghimbau mengikutiprogram Tax Amnesti, selain itu Tim mengunjungi kantor perwakilanWajib Pajak yang beralamat di Jalan Cindai Putri No.40 Tanjung BalaiKarimun. Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM tidak menyetorkan PPN yang telahdibayarkan oleh PT.Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkanoleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampaidengan Desember 2013 karena pada tahun 2013 Kop.

• respon/tanggapan tertulisatas Daftar Temuan Hasil Pemeriksaaan yang disampaikan olehTerbanding/Tergugat8) Sebelum melakukan penyanderaan Terbanding/Tergugat MengirimkanHimbauan Terakhir Pelunasan Tunggakan Pajak Nomor:S0397/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 14 # April 2016, namunPembanding/Penggugat tidak memberikan respon yang baik.9) Tidak hanya itu, pada saat berlakunya UndangUndang Nomor 11Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Terbanding/Tergugat telahMengirimkan Himbauan untuk Mengikuti Program Amnesti

  penyanderaan Terbanding/TergugatMengirimkan Himbauan Terakhir Pelunasan Tunggakan PajakNomor:S0397/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 14 April 2016.Karena tidak ada respon dari Pembanding/Penggugat,Terbanding/Tergugat mengirimkan Surat PermintaanPenyanderaan Wajib Pajak Kepada Menteri KeuanganNomor:S0855/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 22 Agustus 2016.Tidak hanya itu, pada saat berlakunya UndangUndang Nomor11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,Terbanding/Tergugat telan Mengirimkan Himbauan untukMengikuti Program Amnesti

• Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karenamelakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman palinglama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindakpidana makar dan politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;11. Bahwa benar tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap;12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina,berjudi minum khamar dan berkhalwat;13.

• .- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

• Menyatakan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;
• Memerintahkan

• sengketapemberhentiannya sepuluh tahun lagi setelah ada Undangundang Nomor 30Tahun 2014, PPK yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap itu dapat dijatuhi sanksi, untuk batas waktunyaTICK CIGILLI $2292 ter rere etientieeemnentiBahwa dari Pejabat Yang Berwenang untuk memberhentikan itu ada tidakbatas waktu pengaturan jn0nc nn no ne ncn cmon onc ncncnenBahwa jika PNS lambat diberhentikan dan masih bekerja dan menerima gaji,apakah harus mengembalikan gajinya, diberikan amnesti

• Kami mohon pemantau Internasional :Amnesti Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, jaringanpemantau HAM lainnya, Kontras Jakarta dan Komnasham agar terlibat aktifmengawasi proses peradilan di Pengadilan Negeri Sampit dan peradilantingkat banding dan kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2s3.Menerima gugatan Penggugat dan Penggugat II seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan

• masingmasingmempunyai domain sendiri;Bahwa mengenai hukum pajak di Indonesia yang mengandung administrasiperpajakan intinya bermaksud kalaupun ada sanksi pidana masuk dalamUltimum Remidium dimana sanksinya mendorong wajib pajak untukmembayar pajaknya dimana jika terjadi masalah pajak diselesaikan denganhukum pajak yang mana pajak merupakan pendapatan nasional makapendekatan masalah pajak diselesaikan bukan dengan pidana karena jikawajib pajak dipenjara maka dia tidak akan bisa membayar pajak makatimbullah tax amnesti

  bahasa hukumnya baikbaiklah kepada wajib pajak tetapi kalau ada sengketa lebih baikdiselesaikan dengan baik apabila ada sengketa lebih baik tindakanpersuasif terlebih dahulu sebelum tindakan pidana; Bahwa dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan pegawai pajak, tetapharus dipahami masingmasing wajib pajak punya masalah berbedabedaseperti sebelumnya telah ada masalah keuangan dan telah dinyatakan pailitdan jika satu kasus dipaksakan diselesaikan dengan pidana maka akanbanyak yang telah melakukan tax amnesti

  Fotocopy Putusan Pengadilan Jakarta SelatanNo.164/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T30;31.Fotocopy Surat Himbauan untuk mengikuti Program Amnesti Pajak No.S.5497/WPJ.17/KP.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda T31;32.Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data/atau Keterangan No.8262/WPJ.17/KP.04/2016 tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda T32;33.Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data/atau KeteranganNo.SP2DK153/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal

• Ruko tersebut disewakan kepada BRI pada tahun2017 dan dibuat dihadapan Notaris RETNO SARIWATI, rekanan dari pihak BRIdengan harga sewa sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk tenggangwaktu 1 tahun, yang menyewakan dan menerima uang dari Pihak BRI Terdakwasendiri; Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu kalau ruko tersebut dikuasai oleh oranglain, sepengetahuan Terdakwa setelah di Kepolisian bahwa ruko Terdakwa dikuasaioleh CHANDRA HERI PUTRA, faktanya MARIA PURBOWATI tidak membuattax amnesti

  menerangkan pada saat di Polres keterangan Terdakwa adalahtidak benar, karena Terdakwa berpikiran MARIA PURBOWATIT akan membantuTerdakwa dengan masalah hukum ternyata justtu MARIA PURBOWATI yangmenjebloskan Terdakwa ; Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan foto foto di kantor Notaris Nataliamemang benar tapi pada saat itu terdakwa tanda tangan dan cap jempol di kertaskosong bukan untuk tanda tangan jual beli karena tidak pernah berniat untukmenjual asset Terdakwa tetapi untuk pengurusan tax amnesti

• denganhormat, dengan adanya pasal itu pemberhentian tidak dengan hormat untukdisiplin saja tidak ada lagi, jadi ada contoh seperti kalau kita lihat ada di PPNomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinandan perceraian, kita linat di situ, kalau PNS wanita dilarang menjadi isterikedua, dan kalau dia terbukti melanggar maka dijatuhi hukuman disiplin yaitupemberhentian tidak dengan hormat tapi dengan adanya UndangUndangASN untuk kasus disiplin isteri kedua itu menjadi seperti ada amnesti

• PALBahwa ada kesepakatan PHK antara buruh dengan Kopegiel, yaitu 3(tiga) bulan gaji;Bahwa kridit pinjaman untuk modal usaha macet dan dari pihak bankada peringatakan sebanyak 2 kali, yang akhirnya ada kebijakan daripihak bank, yaitu dikembalikan pokoknya saja;Bahwa soal pajak, besarnya beban pajak adalah 1,5 Milyar, namundapat amnesti jadi sisa pajak adalah 700 juta rupiah sampai denganMaret 2017, harus dibayar;Bahwa kalau sampai Maret 2017 pajak tidak terbayar, kKemungkinannyaasset disita;Bahwa

• Justru yang sebenarnya adalah PENGGUGAT membohongiTERGUGAT, bahwa PENGGUGAT meminta fotokopi seluruh dokumentanah untuk dilakukan TAX AMNESTI dan telah TERGUGAT berikanseluruhnya.

  Bahwa apa dan bagaimana hasilnya TAX AMNESTI tidakpernah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT sehinggapermintaan dokumen tersebut TERGUGAT anggap sebagai itikad tidakbaik dan hanyatipu muslihat PARA PENGGUGAT saja.20.Bahwa TERGUGAT telah berupaya untuk mengadakan pembicaraanterkait dengan harta Peninggalan L SUGITO sejak saudara kandung LSUGITO menanyakan harta peninggalan LSUGITO kepada TERGUGATpadahal saat itu TERGUGAT masih dalam keadaan sedih dan jiwa yangtergoncang.

  Bahwa apa danbagaimana hasilnya TAX AMNESTI tidak pernah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT sehingga permintaan dokumen tersebutTERGUGAT anggap sebagai itikad tidak baik dan hanya tipu muslihatPARA PENGGUGAT saja.Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah tuduhan PARAPENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena dianggapmengahalanghalangi dilakukannya pembagian warisan.

• >RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI M dengan pidana MATI;

• Menyatakan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika Hakim yang memeriksa Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pidana terdahulu yaitu pidana seumur hidup, menjatuhkan pidana lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun atau pidana bebas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti

• Amnesti, pengampunan, ataukeringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab;Bahwa sebagai perbandingan, di Indonesia hukuman terhadap pelakuTerosime sampai saat ini tidak ada yang ditatuhi hukuman mati, padahalkorban dari tindakan terorisme lebih banyak dan dilakukan secara berencanasehingga termasuk kejahatan luar biasa sedangkan tindakan Pembandingdalam perkara ini, dilakukan tanpa ada perencanaan terelebin dahulu, sertadilatar belakangi oleh permasalahan dalam keluarga pembanding dengankorban

• Teugku Fakinah pada tahun2010 adalah Bapak Muhammad Saleh Suratno;Bahwa selama ini yang berlaku di Yayasan Teungku Fakinah, tidakboleh rangkap jabatan;Bahwa selama Terlawan menjadi Direktur sebelumnya Terlawan adamembayar pajak, namun pada tahun 2010 Terlawan tidak lagi membayarpajak sehingga terhadap pajak yang tidak dibayar oleh pihak kantorpajak memanggil pihak pengurus Yayasan menyampaikan adatunggakan pajak tahun 2010 yang belum dibayar dan dimintakan segerauntuk membayar dengan cara mengikuti amnesti

• Tetapikemudian beralih pada kedaulatan rakyat maka yang ditanya adalah rakyat, ketikaabolisi dan amnesti diberikan harus dengan persetujuan dari DPR, maka kedaulatansudah berada di tangan rakyat. Ujungnya adalah Kedaulatan hukum, raja atau presidentidak lagi mempunyai kekuasaan mutlak karena harus diatur oleh konstitusinya yaituPasal 14 ayat (1) UUD 1945.

• SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dengan pidana MATI;

• Menyatakan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika Hakim yang memeriksa Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pidana terdahulu yaitu pidana seumur hidup, menjatuhkan pidana lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun atau pidana bebas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti

• penutupanpendaftaran bakal calon;g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterPemerintah;nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;tidak pernah dijatuhi sanksi adat;tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yangdiancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecualitindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti