selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansecara yuridis formal dan yuridis materiil kKekuatan alat bukti yang diajukan olehpihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatanatau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Penggugat, terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkansecara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangberperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Lebih jauh lagi disebutkan dalam pasal 37 uu Perikanan bahwa : setiapkapal perikanan indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan ...dst.Pengertian tanda pengenal kapal perikanan dalam penjelasan undangundangini adalah tanda atau notasi, antara lain, Identitas tentang jenis kapal, ukurankapal, daerah penangkapan, dan nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagaikapal perikanan.

Kelautan danPerikanan Nomor : Per.30/Men/2012 yang secara tegas menyatakan bahwakapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secarakhusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan,menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, yang menurut hematHakim haruslah diartikan sebagai satu kesatuan prasyarat yang harus dipenuhisebuah kapal disebut sebagai kapal pengangkut ikan yang memiliki SIUP danSIKPI, dan memiliki tanda pengenal kapal perikanan yaitu tanda atau notasi

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Clp, putusan Nomor29/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim adalah tidak relevan untuk dijadikan dasarhukum karena putusan kedua Pengadilan Negeri tersebut tidak jelasapakah telah berkekuatan hukum tetap atau belum, sedangkan yangmenjadi salah satu sumber hukum formal dalam sistem hukum yangberlaku di Indonesia adalah Yurisprudensi di mana putusan Pengadilantersebut telah malalui uji eksaminasi atau notasi dari tim MahkamahAgung.

Tobberwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yangditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentukkorespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3, telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya;Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T1 sampai dengan bukti T4, buktidimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea

terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal danyuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatanatau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagaialat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umumyang berwenang, dengan suatu notasi

ini, terlebin dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan materiil kKekuatanalat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Berdasarkan Himpunan Putusan yang diterbitkan olehMahkamah Agung RI, sebuah putusan hakim dapat dikualifikasikan sebagaisebuah yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :1 Putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap;2 Atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atauhukumnya kurang jelas;3 Memiliki muatan kebenaran dan keadilan;4 Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasusyang sama;5 Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi

Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkap sepertiterdapat pada bagian detail A.2.

Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkapseperti terdapat pada bagian detail A.2.

Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2016155.156.187,158.189:160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.September 2012 tentang Proyek Pengadaan Kapal AngkutanPenyeberangan Kepulauan Seribu;1 (satu) lembar Surat Nomor 102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6 September2012 perihal Permohonan Verifikasi Material;1 (satu) lembar Surat Nomor 099/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 4September 2012 perihal Permohonan Perubahan Notasi Klass dari Pke L Kapal Catamaram 2 x 1100 HP Nomor Kontrak BKI 120116828;1 (satu) lembar Surat Nomor 098/

perihal Permohonan Penawaran Harga Propolleruntuk Kapal Penumpang Aluminum Catamaran;1 (satu) lembar Surat Nomor 114/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 18September 2012 perihal Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Meeting3 September 2012 tentang Proyek Pengadaan Kapal AngkutanPenyeberangan Kepulauan Seribu;1 (satu) lembar Surat Nomor 102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6September 2012 perihal Permohonan Verifikasi Material;1 (satu) lembar Surat Nomor 099/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 4September 2012 perihal Permohonan Perubahan Notasi

Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2016155.156.187,158.189:160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.September 2012 tentang Proyek Pengadaan Kapal AngkutanPenyeberangan Kepulauan Seribu;1 (satu) lembar Surat Nomor 102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6 September2012 perihal Permohonan Verifikasi Material;1 (satu) lembar Surat Nomor 099/SMS/P/Cat/IX2012 tanggal 4September 2012 perihal Permohonan Perubahan Notasi Klass dari Pke L Kapal Catamaram 2 x 1100 HP Nomor Kontrak BK 120116828;1 (satu) lembar Surat Nomor 098/SMS

(Ahmad Kamil dan M.Fauzan, KaidahHukum Yurisprudensi, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2004), halaman 1112) :a Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;b Atas suatu perkara atau kasus yang diputus belum ada aturanhukumnya atau hukumnya kurang jelas;c Memiliki muatan kebenaran dan keadilan;d Telah berulang kali diikuti oleh Hakim berikutnya dalammemutus kasus yang sama;e Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim YurisprudensiMahkamah Agung RI;f Telah direkomendasikan sebagai

menyatakan, pengaduanPara Tergugat Nomor 29/Srtlitigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April2011 telah jelas tertulis perselisinan hak yaitu tentang upah yang tidakdibayarkan, sementara putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor239/PHI/2010/PN.JKT.PST adalah putusan atas gugatan tentangperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG CS/IX/10 yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut;Berdasarkan uraian seluruh dalildalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memberikan Notasi

terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal danyuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihakberperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alatbukti yang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atassumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikansebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuatpejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi

atas sengketa ini, terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatanalat bukti yang diajukan oleh pihakpihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurutundangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atausurat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiilkekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atausurat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiil kekuatan alat bukti yangdiajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yangdikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang,dengan suatu notasi

terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal danyuridis materiil Kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatanatau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagaialat bukti Suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umumyang berwenang, dengan suatu notasi

Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkap sepertiterdapat pada bagian detail A.2.

Berdasarkan penelitian dokumen gambar (gambar rencana/asbuild drawing) terjadibeberapa kekeliruan gambar notasi perencanaan, penjelasan secara lebih lengkapseperti terdapat pada bagian detail A.2.

Kuta luas 680 m2, foto copy KTP, fotoCopy KK, Pajak (PBB), baik dari penjual Suami istri maupun pembeli ;Bahwa yang membawa serta menyerahkan dokumen tersebut kepadaTerdakwa adalah Made Kartika (pembell) ;Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Notasi untuk pembuatan PPJB dan AktaKuasa manjual ada diberikan uang sebesar Rp 25.000.000. oleh MadeKartika;Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika para pihak (penjual dan pembell)menyerahkan uang untuk pembayaran harga tanah yang tertuang dalam PPJBseharga Rp

Gambar Rencana Arsitektur dilengkapi notasi GSB, GSJ dan bataszs GQ n.O.tanah serta ditanda tangani Perancang Arsitektur ;Persetujuan TPAK ;Tanda terima kelengkapan Rencana Struktur dari Dinas ;Copi pembayaran PBB ;Rekomendasi persetujuan dari Dishub ;Akta pendirian Perusahaan dan Rek Depkumham ;NPWP ;Copi SIBP Rencana yang telah dilegalisir ;Surat Keterangan lain ;.