Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor reforman ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
231 — 88
  • Selain itu. berbagai organisasimasyarakat sipil juga menyatakan keberatan terhadap sepertiKontraS, Amnesty International Indonesia, Pusat Studi Hukumdan Kebijakan (PSHK), Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), Lokataru dan Penggugat sendiri;11. Selain organisasi masyarakat sipil, Komnas HAM danOmbudsman juga menyampaikan sikap dan keberatannya atasdibentuknya Tim Asistensi Hukum oleh Tergugat.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-01-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
YAYAK LASWANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
H. Drs. SUDJONO, S.H.
85 — 29
  • Pada lampiranSK tersebut diterangkan berapa luasannya, terdapat di blok Kong, blok Rejodan blok Kendal, dimiliki Pak Sudjono, Pak Yayak dan Pak Asmoro masingmasing satu bidang/blok;Bahwa, pada saat pengukuran Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah tidakmenjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa, Saksi tidak pernah tahu bahwa pada tahun 2009 di Desa Watutulisada proyek Land Reform (Redistribusi tanah) dari BPN;Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2018/PTUN.SBYBahwa, setahu Saksi, perolehan tanah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
129 — 53
  • Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) : ICJR merupakanorganisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskandiri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, danreformasi hukum pada umumnya.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Tjb
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
TENGKU BAHRIAL
Tergugat:
Ralat Panjaitan
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA,Cq KANTOR WILAYAH PERNAHAN NASIONAL SUMATER UTARA DI MEDAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG BALAI PROPINSI SUMATERA UTARA
2.Sangkot Panjaitan
3.Asmuni
4.Samsul Harahap
5.Madir
6.Rahmad Riadi
130 — 23
  • Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat atas nama Tengku Bahrialdiberikan kuasa untuk mengurus persoalan tanah warisan tengkuabdurahman setelah ditunjuk oleh para ahli waris tengku abdurahman; Bahwa saksi tidak tahu letak pasti lokasi tanah yang pengurusannya diterimaoleh tengku bahrial dari para ahli waris tengku abdurahman; Bahwa lokasi makam tengku Muhammad husen syiah menjadi bagian darilandreform yang terletak di kelurahan land reform; Bahwa Tengku Muhammad Yassir menjelaskan kepada saksi bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-05-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.
Tanggal 16 Juli 2014 —
160 — 89
  • Menjadi narasumber pada harian Rakyat Merdeka;8 Berpartisipasi dalam dengar pendapat di dalam "PokokPokok Pandangan TimPanja Mahkamah Agung Komite I DPD RI terhadap RUU Perubahan MA" yangdiadakan pada tanggal 26 Nopember 2012 di Hotel Century, Jakarta;9 Aktif sebagai ketua Kerukunan Keluarga Mantan Hakim TUN dengan rapat anggotapertama pada hari Senin 25 Agustus 2008 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;10 Aktif sebagai pengurus Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan diIndonesia (eovernance reform
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 57/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
LODIA NIUFLAPU
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
Intervensi:
Dominggus Amnahas
286 — 150
  • Pemeriksa Tanah A Nomor: 520.1/549/RPT/2001 tanggal21 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh seluruh anggotaPanitia A atas permohonan dari Dominggus Amnahas;Bahwa dalam hasil pemeriksaan tanah yang tercantum dalamRisalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 520.1/549/RP 1/2001tanggal 21 Oktober 2001, diperoleh hasil bahwa ada beberapa halmenjadi pokok pemeriksaan tanah, yakni Riwayat Tanah,Keadaan Tanah, Kepentingan Orang Lain dan KepentinganUmum, dan Peninjauan dari Aspek Pengaturan PenguasaanTanah (Land Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — H. SAIDI WAIK VS Hj. NUNUNG NURJANAH ASMUI DKK
86 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penggarap yang tertera dalam surat keputusan tersebut;Bahwa peralihnan kepemilikan tanah yang timbul karena sebab SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor 273/D/VIII/47/1965tertanggal 22 Desember 1965 tidak dibenarkan untuk dialihnkan dengancara jual beli sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik atas namapenerima SK Kinag quod non Penggugat, dimana Penggugatmerupakan penerima redistribusi tanah dan/atau pembagian tanahtanah yang dikuasai oleh negara serta telah ditegaskan menjadi objekland reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — IVONE VELICIA INTAN D.S, alias NIANG DEWI RATU IRMA IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN SASTRANAGARA VS PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Cq. DIRJEN MONETER DALAM NEGERI yang sekarang menjadi BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, BADAN KEBIJAKAN FISKAL DK
1079 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Himpunan PerundangPerundangan Hak Atas TanahIndonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform tentang HakMilik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan,pada halaman 220 huruf (d) ditegaskan sebagai berikut: Hak pakai adalah hakuntuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasailangsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenangdan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabatyang berwenang memberikannya
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 04-05-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 99/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 31 Januari 2019 — PT. Toyota Astra Financial Services melawan • Negara Cq, Pemerintah RI, Cq.Kejaksaan Agung, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Depok, Dkk
121 — 83
  • tidakmenjawab dan berkunjung kerumah dalam keadaan kosong dan sudahpindah; Bahwa saksi tidak melakukan pemberitahuan kendaraan ada dipolda,akan tetapi saksi kerumah custumer; Bahwa Prosedur pembiayaan dengan cara analisis dan surveil; Bahwa pekerjaan Siti Parliningsih karyawan swasta dibank BCA;Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.DpkBahwa prosedur pihak yang menunggak dimana Pihak menunggakselama 7 hari, 30 hari ,60 hari dan tiga bulan;Bahwa pihak ketiga yang dilakukan hasilnya limit;Bahwa reform
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 13-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Olm
Tanggal 5 Desember 2018 — Pemohon:
1.AYUB TOSI
2.METUSALAK TOSI
Termohon:
2.Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kupang
3.Penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang
124 — 68
  • .> Surat tersebut berupa:Y Berita Acara yang dibuat para pejabat (Panitia Land Reform)tanggal 29 Mei 1967.v Gambar kasar tanah laporan kelebihan maksimum atas namaHAU HATI seluas 20 hektar tanggal 2 Desember 1968, danv Tanah sawah seluas 1,5 hektar.> Suratsurat tersebut telah Para PEMOHON pergunakan sebagaibukti surat (P1, P2 dan P3) dalam kapasitas sebagai Penggugatdalam Perkara Perdata Nomor : 107/PDT.G/2008/PN KPG yangdimenangkan oleh Para PEMOHON (Penggugat); serta bukti surat(T1, T2, T3) dalam
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
109 — 31
  • badan keagamaan, atau instansi pemerintah yangsecara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan danmemelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktutertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggarketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
    361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrsecara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan danmemelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktutertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggarketentuan peraturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
    =Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:Y sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;Y surat Sewamenyewa tanah;v surat keputusan penerima obyek tanah land reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah penggantiPasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 danPasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau
    badan keagamaan, atau instansi pemerintah yangsecara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan danmemelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktutertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggarketentuan peraturan perundangundangan.= Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 18-04-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 2128/Pdt.G/2013/PA.Jr
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI melawan TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI
32 — 5
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 27 September 2017 — - TERGUGAT : SAHAT HABEAHAN,DKK - PENGGUGAT : BANJAR SIGALINGGING
115 — 19
  • Bahwa manadahulunya satu pancang bidang tanah trsebut diperoleh kakek tergugatadalah dari pancangan maupun penentuan pembagian oleh pemerintahanterkait, (keadaan tersebut sesuai dengan ketika jamannya land use/penggunaan tanah) dengan pencetakan sawah ex Keppres No.54 tahun1960 dalam kerangka perwujudan land reform Pasal 16 (ayat 1f.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
233 — 214
  • padaintinya adalah hanya orang berkewarganegaraan Indonesia yang memilikihak atas tanah di Indonesia atau badan hukum yang didirikan oleh HukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia;> Prinsip tidak memandang genderlakilaki maupun perempuan yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA,bahwa: Warganegara Indonesia, baik lakilaki maupun wanita mempunyaikesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah sertauntuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupunkeluarganya;> Prinsip land reform
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
NOVAN B. ARIANTO, SH., MH
Terdakwa:
ROHMAD
71 — 28
  • Hukum UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1994.e Magister Hukum UBHARA Surabaya, Lulus Tahun 2012.Bahwa riwayat pekerjaan saksi ahli adalah :Halaman 31 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2019/PN.SBY.e PNS di Depdagri tahun 1985e Kasi Land reform di Kantor Pertanahan Kab. Tuban sejak 2002 s/d2006.e Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah di Kantor Pertanahan Kab.Lamongan 2006 s/d 2013.e Kasi Hakhak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
153 — 77
  • PermendagriNo. 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut PelaksanaanLand Reform, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabilapihak yang menguasai tanah pertanian tidak melaksanakanprosedur sebagaimana dimaksud oleh kedua peraturan tersebut,maka tanah pertanian yang dikuasai akan menjadi milik negara.Terhadap pertimbangan ini, Para Penggugat/Para Pembandingmenyatakan sebagai berikut:Halaman 48 dari 72 halaman Putusan nomor 150/PDT/2019/PT SMRBahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah keliru dalammenerapkan
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 14-11-2012 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.TJP
Tanggal 10 Juli 2013 — YANDRI YANI PUTRA lawan NADAR, dkk
144 — 48
  • (Sumber : Husniati, dalam bukunya Agrarian Reform di Philipina danPerbandingannya Dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990,halaman 61).Bahwa Para Tergugat A dan B juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal danPasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 TentangPelaksanaan Pemebagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Para Tergugat Adan B juga secara jelas dapat membedakan bahwa pengaturan tentang kelebihantanah dari batas maksimum dikuasai oleh negara adalah
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 07-06-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pwd
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 12
  • (Vide : Indonesia Legal CenterPublishing for law and justice reform dengan judul Buku MendapatkanHak Asuh Anak dan Harta Bersama, pada halaman 44 nomor 3). Danjuga dalam persidangan cerai itu lebih tertutup sedangkan dalampersidangan gono gini itu lebih terbuka;5. Bahwa gugatan rekonpensi posita 3 huruf a sampai dengan huruf kuraian yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi tidak sepenuhnyabenar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
195 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 28 P/HUM/2015Development (USAID) dan partnership for governance reform inIndonesia (Partnership);Berdasarkan Buku (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor143/KMA/SK/VIII/2007) halaman 640 dijelaskan bahwa rumah dinasadalah sarana akomodasi yang sangat penting bagi Pengadilan dengantujuan:1. Untuk memperlancar pelaksanaan tour of area/tour of duty;2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 488/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. PUTRA ADHI PRIMA Diwakili Oleh : Ibnu Akhyat, SH.MH.
Terbanding/Penggugat : Ir. Johadi Akman
96 — 75
  • Dalam bahasa Inggrisdikatakan bahwa Pejanjian yang demikian itu Null and Void (videBukti P11);Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul: Penjelasan Hukum tentang kebatalan Perjanjian,Halaman 12 dari 74. halaman Putusan Nomor 488/PDT/2021/PT BDG.21.terbitan Nasional Legal Reform Program, cetakan GramideaJakarta tahun 2010, halaman 614, terdapat sejumlah alasanalasanyang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikanbatal demi Hukum, yaitu (Bukti P12):1