Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Banding yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diperiksa di PengadilanPajak, sehingga tidak relevan apabila Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa Banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat(2) UndangUndang Pengadilan Pajak;11.1.2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telan Lalai Dalam MelaksanakanHukum Acara Pengadilan Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 82ayat (1) UndangUndang Pengadilan

Bahwa dengan tidak membatasi segala dalildalilyang telah disampaikan sebelumnya pada kronologis maupunfaktafakta hukum maka setiap dalil yang diajukan menggugatTERGUGAT sepanjang dalildalil dimaksud berkaitan denganPARA TURUT TERGUGAT, juga digunakan untuk menggugatPara TURUT TERGUGAT;11.1.2.

Yasso Winarto (suami/Turut Tergugat XXXV);

11.1.2. Winni Arini binti Yasso Winarto (anak perempuan/Turut Tergugat XXXVI);

11.1.3. Yustisia Saraswati binti Yasso Winarto (anak perempuan/Turut Tergugat XXXVII);

11.1.4.

Yasso Winarto (Suami/Turut Tergugat XXXV);11.1.2. Winni Arini binti Yasso Winarto (anakperempuan/Turut Tergugat XXXVI);11.1.3. Yustisia Saraswati binti Yasso Winarto (anakperempuan/Turut Tergugat XXXVII);11.1.4. Ridwan Rukminto bin Yasso Winarto (anak lakilaki/Turut Tergugat XXXVIII)11.2. Dr. Laksmi Suntari, SPOG. binti Prawoto Koesoemo (anakperempuan/Turut Tergugat XXXIX);11.3. Dr. Iljas Prabowo Koesomo bin Prawoto Koesoemo (anaklakilaki/Turut Tergugat XL);11.4. R. Prayogo Koesomo, AK.

5 ayat(1) Undang Undang Kehakiman No. 48 tahun 2009 tentanpokokpokok Kekuasaan kehakiman yang berbunyiHakim dan hakim konstitusi wajib menggali, Mengikuti, danmemahmi nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat , penjelasan menyatakan ketentuan inidimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukumdan rasa keadilan masyarakat .11.1.2.Di dalam Ungangundang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Pengadilan tidakmenolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkarayang

.;11.1.2. Khusus SP2DTU Nomor 6794/TU/2012 tanggal 21Desember 2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya administrasipendampingan penambahan/pemulihan sedang/berat RuangKelas SD (Pengadaan Konsitruksi gedung kantor) sebesarRp 112.862.096,00.11.2. Tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 194.194.595,00 untuk 5(lima) SP2DTU yaitu 6800, 6798, 6797, 6799, 6792.11.2.1. Khusus SP2D Nomor 6799/TU/2012 tanggal 21Desember 2012, terkait pembayaran TU untuk BiayaAdministrasi Proyek (AP) sebesar Rp 28.000.000,00.

Khusus SP2DTU Nomor 6734/TU/2012 tanggal 20Desember 2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya perjalanandinas dalam dan luar daerah pada Dinas Pendidikan KabupatenNabire sebesar Rp 675.205.000,00.;11.1.2.

MARIA(selaku penggugat)11.1.2.SATIRI Bin WAHABmeninggal duniapada tahun 2007selama hidupnya menikahdengan Almh Rodiah memilikiketurunan atau ahli waris sebagai berikut :1. SAIMAH Binti SATIRI2. USMAN Bin SATIRI11.2.

Bantuan biaya hidup (OLA) tahunan, tahun 2017 Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);e Tiket cuti ketempat asal keluarga 3 x tahun 2017, dan;e Pemeriksaan kesehatan 1 x tahun 2017;Total kekurangan upah dan hakhak lainnya yang belum dibayarkan olehPenggugat sebagai berikut:Rp44.460.000,00 + Rp58500.000,.00 + Rp51.480.000,00 +Rp47.691.072,00 + Rp60.984.000,00 + Rp25.410.000,00 +Rp55.000.000,00 = Rp343.525.072 (tiga ratus empat puluh tiga juta limaratus dua puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah);11.1.2

Dengan demikianperbuatan Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;10.Bahwa dalam kenyataannya memang telah terjadi sengketa antara kaumPenggugat dengan Tergugat 11.1.2 sebelum adanya Akta Perdamaian antaraTergugat I dengan Tergugat 1 1.1.2,sebagaimana terbukti dalam surat gugatandan Akta Perdamaian No.2 tanggal 15 Desember 2003.

.;11.1.2. Knusus SP2DTU nomor 6794/TU/2012 tanggal 21 Desember2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya administrasipendampingan penambahan/pemulihan sedang/berat Ruangkelas SD (Pengadaan Konstruksi gedung kantor) sebesarRp.112.862.096,00;11.2. Tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 194.194.595,00 untuk 5(lima) SP2DTU yaitu 6800, 6798, 6797, 6799, 6792;11.2.1.

Knhusus SP2DTU nomor 6734/TU/2012 tanggal 20 Desember2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya perjalanan dinasdalam dan luar daerah pada Dinas Pendidikan KabupatenNabire sebesar Rp.675.205.000,00.;11.1.2. Knhusus SP2DTU nomor 6794/TU/2012 tanggal 21 Desember2012 terkait pembayaran TU untuk Biaya administrasipendampingan penambahan/pemulihan sedang/berat Ruangkelas SD (Pengadaan Konstruksi gedung kantor) sebesarRp.112.862.096,00;11.2.

Dst" Selanjutnya dalam alinea 5,pertimbangannya menyatakan "bahwa sebagai Ketua/Koordinator TimEIST menjalankan fungsinya untuk kepentingan PT Chevron PacificIndonesia tidak melakukannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebutbertentangan dengan ketentuan Kepmen LH No. 128 Tahun 2008, yaitusebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 11.1.2. dan angka III poin 1huruf b Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Analisa limbah .... dst.Disini terlihat bahwa hakim justru menguraikan mengenai perbuatanperbuatan

Bahwa dengan tidak membatasi segala dalil dalil yang telahdisampaikan sebelumnya pada kronologis maupun faktafakta hukummaka setiap dalil yang diajukan menggugat TERGUGAT , jugadigunakan untuk menggugat Para TERGUGAT lainnya sepanjangdalildalil dimaksud berkaitan dengan TERGUGAT lainnya atau9 dari 112 halaman Putusan Nomor 341 /Pdt.G/2020/PN DpsTURUT TERGUGAT dalam perkara ini maka dalildalil dimaksudmerupakan bagian dalildalil yang disampaikan kepada TERGUGATlainnya maupun TURUT TERGUGAT;11.1.2.

., selakuNotaris di Jakarta Pusat;11.1.2. Untuk SHGB No. 1801/Ragajaya dibuatkan AktaPengikatan Jual Beli (PUB) No. 139 dan Kuasa MenjualNo. 140 tertanggal 16 Desember 2003 di hadapanBuntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., selakuNotaris di Jakarta Pusat. 11.2.

Dalam pertimbanganhukum ini Pemohon Kasasi menilai Judex Facti telah salah menerapkanhukum, sebab dasar hukum yang dikemukakan tidak sinkron dan tidaksesual sebagai dasar penolakan Judex Facti terhadap tuntutan Provisi yangdiajukan Pemohon Kasasi, karena:11.1.2.Tentang ketentuan hukum Pasal 190 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1)HIR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 4Juni 1998, yang menyebutkan: putusan provisi adalah tindakansementara dari hakim selama proses berjalan yang sifatnya

Abdurachman (telah meninggaldunia);11.1.2 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman (telah meninggaldunia);11.1.8 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman, saat inisebagai Tergugat 1;11.1.4 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman (telah meninggaldunia);Hal 29 dari 169 Put. No.32/Pat.G/2015/PA Ed12.13.14.11.211.3Dari istri yang kedua, yang bernama Siti Aminah, Almarhum PamanH. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 2 (dua) orang anak,yaitu:11.2.1 Nurhayati binti H.

Karena Tergugat menyuruh orang yang tidak dapat berbahasa Indonesia menemuiPenggugat dalam lingkungan kerjanya sehingga komunikasi tidakdapat berjalan maka Tergugat juga telah melakukan perbuatanmelawan hukum;11.1.2 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II29.30.31.32.Bahwa Tergugat II adalah Pejabat pemerintah yang diberi wewenangoleh Pembuat Undangundang untuk memberikan jjinijinpenambangan.

Investasi yaitu pembelian surat berharga berubasurat hutang baik pada pasar primer maupun pasar sekunderHalaman 20 dari 190 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT MDNsebagai alternantif investasi dengan menguasai surat berhargasampai dengan jatuh temponya (hold to maturity) denganmengharapkan pendapatan atas kupon/obunga, keuntunganperbedaan nilai, Keuntungan selisin kurs atau keuntungan daripeningkatan Nilai Aktiva Bersih untuk investasi Unit PenyertaanReksa Dana.b) Bab 11.1.2 Perdagangan (Trading)

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat VI s/d Tergugat XIIkarena Tergugat VI s/d Tergugat XII bekerja sama denganTergugat XVI telah turut melakukan penyelundupan hukumdengan bertindak seolaholah Pemegang Bond dengan dalildidapatkan dengan persetujuan dari Tergugat XVI padahalTergugat XVI adalah Trustee yang tidak sah dan tidakberwenang mensahkan dan atau mendaftarkan pengalihanSurat Bond;11.1.2.

Pembayaran Termyn (Pertama) 65 % dengan Progresspekerjaan 70 % sebagai berikut :11.1.2:1.3.Adanya Surat Permintaan Pembayaran Nomor01/CV.R.S/XI/2013 tanggal O06 Nopember 2013 PerihalPermohonan Termyn yang dialamatkan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani olehPemborong atas nama DENI SURIADI LAOLI selaku WakilDirektur CV. R.

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat 6 s/d Tergugat 12karena Tergugat 6 s/d Tergugat 12 bekerja sama denganTergugat 16 telah turut melakukan penyelundupan hukumdengan bertindak seolaholah pemegang bond dengan dalildidapatkan dengan persetujuan dari Tergugat 16 padahalTergugat 16 adalah Trustee yang tidak sah dan tidakberwenang mensahkan dan atau mendaftarkan pengalihansurat bond.11.1.2.

Dimana Pemohon secara tegas menyatakan tidaksetuju terhadap definisi tersebut, yang tanpa alasan yang tepattelah mempersempit dan mengabaikan subsitusi yang nyataHal. 598 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009bagi industri telekomunikasi, secara khusus, jaringan tanpakabel tetap/fixed wireless access ("FWA") services.11.1.2 Berdasarkan Laporan yang disiapkan oleh Spectrum StrategyConsultants tertanggal 27 August 2007 ("Laporan Spectrum")(Berkas Termohon/KPPU C120), Termohon memberikan definisitentang