,Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara dan kawankawan, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Agustus 2017Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 17 dari 7 hal.Put.

Jhon DangGari dengan nomor rekening 0112125515 atas nama Sarpius di BankPembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Cabang Melak, tetapidana Tahap , Il, Ill tersebut pada saat Terdakwa menerima SP2D daribagian keuangan Setkab Kutai Barat, Terdakwa langsung cairkan danaHal. 34 dari 44 hal. Put.

itu Tahap I, Il, Ill tidak sempatmasuk ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0112125515 atasnama Sarpius; Tidak ada faktafakta hukum yang terungkap di persidangan bahwabukan Terdakwa yang melaksanakan pekejaan Pembangunan SaranaAir Bersih (SAB) untuk Kampung Bermai dan Terdakwa tidak menerimapencairan dana Tahap , Il, Ill meskipun dana dimaksud tidak sempatmasuk ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0112125515 atasnama Sarpius, karena pada saat Terdakwa menerima SP2D dari bagiankeuangan Setkab

tersebut ke BPD Kalimantan Timur Cabang Melak dan Terdakwalangsung diberi uang baik untuk Tahap , Il dan III oleh pihak BPDKalimantan Timur Cabang Melak; Fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk KampungBermai dan Terdakwa menerima pencairan dana Tahap , Il, Ilmeskipun dana dimaksud tidak sempat masuk ke rekening Terdakwadengan nomor rekening 0112125515 atas nama Sarpius, karena padasaat Terdakwa menerima SP2D dari bagian keuangan Setkab

Gari) atas pembangunan Sarana Air Bersih di Kampung Besiqdan Kampung Bermai;Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah terungkap secaranyata adanya perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan sarana Ir Bersih (SAB) untuk Kampung Bermaidan Terdakwa menerima pencairan dana Tahap , Il, Ill meskipun danadimaksud tidak sempat masuk ke rekening Terdakwa dengan nomorrekening 0112125515 atas nama Sarpius, karena pada saat Terdakwamenerima SP2D dari bagian keuangan Setkab

Jhon Dang Gari dengan nomor rekening 0112125515 atasnama Sarpius Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurCabang Melak, tetapi dana Tahap , Il, Ill tersebut pada saat Terdakwamenerima SP2D dari bagian keuangan Setkab Kutai Barat, Terdakwalangsung cAirkan dana tahap , Il, Ill Ke BPD Kalimantan Timur CabangMelak dan Terdakwa langsung diberi uang baik itu untuk tahap , Il, danIl oleh pihak BPD Kalimantan Timur Cabang Melak, sehingga ketikaTerdakwa cek ternyata dana proyek SAB baik itu tahap

., jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara, padaKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01,Tenggarong;2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada KantorBupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;3. SURATNO, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara, pada Kantor Bupati, JalanWolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;4.

Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa GedungPIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000, (delapanpuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa jugamelakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrikyang ditagih kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebongsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan NomorKwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biayarekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007

Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa GedungPIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000, (delapanpuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa jugamelakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrikyang ditagin kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebongsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan NomorKwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biayarekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007

Bahwa pada tahun 2009 XX pensiun sebagai PNS sebagaimana tercantumdalam petikan keputusan Presiden Nomor 23/K tahun 2009 yang dikirimkanoleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan surat nomorB.627/Setkab/KP/IV/2009 tertanggal 30 April 2009;10.

., jabatanKepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor03/SKKBankum/V/2018, tanggal 9 Mei 2018:Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 17A RT 07, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh ZeniHandayaningrum, jabatan Direktur;Halaman 1 dari 8 halaman.

Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum AnggotaSetkab Kukar* Kepala Bagian Hukum Setkab Anggota: Kepala Dinas Kehutananan Kab Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab. Anggota7 Kepala Dinas Perkebunan Kab. Anggota.

Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum AnggotaSetkab Kukari Kepala Bagian Hukum Setkab Anggota7 Kepala Dinas Kehutananan Kab Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab. Anggotaa Kepala Dinas Perkebunan Kab.

Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab AnggotaKukarA Kepala Bagian Hukum Setkab Anggota3 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggotaa Kepala Dinas Pertanian Kab.

Husni Thamrin dalam kedudukannya sebagai Asisten Pemerintahan danHukum Setkab Kukar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Aparat Kantor PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegaradan para pemilik tanah, membicarakan masalah harga tanah dengan para pemiliktanah.

Drs.Husni Thamrin dalam kedudukannya sebagai Asisten Pemerintahan dan HukumSetkab Kutai Kartanegara dengan dihadiri Aparat Kantor Pertanahan KabupatenKutai Kartanegara, Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara, Staf AhliBidang Pemerintahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kutai Kartanegara, KepalaDesa Perjiwa dan para Pemilik Tanah.

wewenang, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau. kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yangdilakukan cara cara perbuatan sebagai berikutPada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas,Terdakwa dalam jabatan sebagai Bendahara Rutin yangmempunyai tugas dan kewenangan untuk ~~ menerima,membayar dan membukukan bukti penerimaan danpengeluaran keuangan rutin di Dinas PendidikanKabupaten Kutai Timur serta mempertanggungjawabkanke bagian keuangan Setkab

No. 379K/Pid.Sus/2007bagian keuangan Setkab Kutim telah mengelola anggaranrutin Dinas Pendidikan Nasional Kab.

Republik Indonesia,Nomor:127/PWI Tahun 1996, diberi tanda P6;7 Fotocopy Berita Acara Sumpah, Nomor:135/S/1996/53/PWI/1994/PN.M, atasnama Liong Tui Who, diberi tanda P7;8 Fotocopy Surat Catatan Sipil di Singkawang Kutipan Akte Kelahiran Tambahan(Warganegara Indonesia), Nomor:424/1981, diberi tanda P8;9 Fotocopy Surat Keterangan No.Pol:Sket/164/III/96/Ipp, diberi tanda P9;10 Fotocopy Kartu Keluarga, No.1872011011060011, diberi tanda P10;11 Fotocopy Surat dari Kementerian Sekretaris Negara, Nomor:B131/Setkab

Foto copy Pewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : B0215/Setkab/PWI/12/8, tertanggal 16 Desember 1981, sesual denganaslinya, diberi tanda bukti P3;4. Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : 5/PN.SGR/PWI/1982, tertanggal18 Januari 1982, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P4;5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : Delapan Belas, atas nama Kian Gwan,tertanggal 21 September 1970, sesuai dengan aslinya, diberi tanda buktiP5;6.

No. 35 PK/Pid.Sus/2016Permohonan Pembebasan Hak Atas Tanah di Lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah di tepi jalan sampai dengan 150M ke dalam sebesarRp135.000,00 permeter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M ke dalam danseterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi;Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahandan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.

No. 35 PK/Pid.Sus/2016600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah ditepi jalan sampai dengan 150M ke dalam sebesarRp135.000,00 per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M ke dalamdan seterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi;Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahandan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.

Amin (pemilik tanah) melaporkankepada Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaanmerangkap anggota dan menyetujui hasil musyawarah tanggal 8 Oktober2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin Asisten Pemerintahan danHukum Setkab Kukar sdr. Husni Thamrin, Soeparlan, KabagPemerintahan Kukar sdr. Edi Damansyah, staf ahli lingkungan idupPamkab Kukar sdr. Halid Imran, Kepala Desa Perjiwa sdri. Lasri, stafKantor Pertanahan Terdakwa SIHAR MANULLANG, sdr.

No. 172 PK/Pid.Sus/2015Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

No. 172 PK/Pid.Sus/2015maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut : No JABATAN KEDUDUKAN DALAMTIM1 Bupati Kutai Kartanegara Ketua Tim2 Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas

A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab.

) untuk memintakan persetujuan, setelahditerbitkan persetujuan oleh Sekretariat Kabinet (Setkab), lalu ITAMEGASARI DACHLAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)melaksanakan pengurusan dokumendokumen dan anggarankeberangkatan sesuai dengan surat persetujuaan Pimpinan dan Setkab(SPPD, tanda terima penyerahan uang kepada yang bersangkutan/orangyang melakukan perjalanan dinas), penyerahan biaya perjalanan dinas keLuar Negeri kepada yang bersangkutan berdasarkan Standar Biaya Umum(SBU) dengan suatu jumlah

Izin dari Setneg/Setkab;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 792 K/Pid.Sus/20133.

No. 792 K/Pid.Sus/2013Perdagangan Internasional (KPI) menulis surat pemberitahuan ke SekretarisJenderal (Sekjen) mengenai pengiriman pejabat yang mengikuti sidangtersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) akan membuat surat yang ditujukankepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk memintakan persetujuan, setelahditerbitkan persetujuan oleh Sekretariat Kabinet (Setkab), lalu saksi MAMANSUWARMAN AR, SE., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)melaksanakan pengurusan dokumendokumen dan anggarankeberangkatan

Izin dari Setneg/Setkab;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);3.

Izin dari Setneg/Setkab ;. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;. Rincian biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya tiket dan uangharian dalam melakukan pembayaran untuk biaya perjalanan dinas keluar negeri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomora. 64/PMK.02/2008 tanggal 24 April 2008 tentang StandardBiaya Umum (SBU) tahun 2009 ;Hal.5 dari 107 hal. Put.

) untukmemintakan persetujuan, setelah diterbitkan Persetujuan olehSekertariat Kabinet (Setkab), lalu Terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) melaksanakan pengurusan dokumen dokumen dan anggaran keberangkatan sesuai dengan suratpersetujuan Pimpinan dan Setkab (SPPD, tanda terima penyerahanHal.24 dari 107 hal.

Izin dari Setneg/Setkab ;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;3.

) untuk memintakan persetujuan,setelah diterbitkan Persetujuan oleh Sekertariat Kabinet (Setkab), laluTerdakwa = selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakanpengurusan dokumendokumen dan anggaran keberangkatan sesuaidengan surat persetujuan Pimpinan dan Setkab (SPPD, tanda terimapenyerahan uang kepada yang bersangkutan / orang yang melakukanperjalanan dinas), penyerahan biaya perjalanan dinas ke Luar Negerikepada yang berasngkutan berdasarkan Standard Biaya Umum (SBU) ;Bahwa pengelolaan pengeluaran

Izin dari Setneg/Setkab ;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;3. Rincian biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biya tiket dan uang hariandalam melakukan pembayaran untuk biaya perjalanan dinas ke luarnegeri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :Hal.42 dari 107 hal. Put.

Rahim, umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS pada Setkab Kutai Timur, tempat tinggal diJalan YosSudarso Il RT 15 No 173 Desa Sangatta Utara Kecamatan SangattaUtara sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta anakanakpara Pemohon sebagai calon mempelai;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

barang;

KUKAR Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar;

/ SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015;