• Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang

  Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 10.

  Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua Bali, 148 Km Barat Daya Kuta Bali, 154 Km BaratDaya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada ObjekPertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di

  Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatanMLA (Tm mn mann nnn nentHal. 40 dari 41 hal Putusan No. 48&Pdt.G/2013rtN.Jkt.Pst.=9.

• Gu8nung Mas sampai dengan sekarang ; Bahwa benar pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun 2004 ;bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memilikiijin yang diberikan oleh bupati sesuai sesuai lingkup kewenangan untukmelaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala

  rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009yaitu :a.

  Prosedor Pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) baikmineral logam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No. 23tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar semua data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini terdakwa SUBANDI Als bapak RIKO Bin SUDI dan terdakwa IIKARYA Amd Als bapak YISWI bin SEHEN tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang

  (sepuluh milyard) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiappelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki ijin yang diberikan olehBupati sesuai lingkup kKewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur UU No.4. tahun 2009 tentangpertanmbangan mineral dan Batu Bara ;Bahwa benar prosedor pengurusan perijinan untuk skala rakyat,perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 tahun 2009 yaitu

  Prosedor untuk perijinan skala rakyat,pelaku usaha pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohon16berada dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh BUpati atau pejabat yang berwenang ;b.

• Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaitua Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

  Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaituc Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

  tim Penyidik Kementerian kehutanan dari kesatuanPolhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Prov SUMUT Kec Besitang Kab Langkat;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan pengukuran;Bahwa saksi bisa menentukan TKP dengan titiktitik koordinat;Bahwa saksi pernah diminta menentukan titik koordinat perladangan terdakwa yaitu N0356 50,2/E 9808 11,6; N 0356 50,2/E9808 10,2; N 0356 51,6/E9808' 11,3; N 0356 51,6/E 9808 12,1 dan hasil Plotting saksi lakukan kedalamkawasan hutan TNGL berdasarkan peta Bumi (RBI) skala

  perintah tugasKepala Balai Dinas Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa mau ke ladang dan kemudian petugasmeminta terdakwa untuk menunjukkan ladangnya;Bahwa tim operasi mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milikterdakwa dengan dasar pengecekan dan pengukuran yaitu :Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

  Langkat ProvinsiSumatera Utara;Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa mengerjakan Kawasan TamanNasional Gunung Leuser yaitu dengan melakukan penyemprotan dan pembersihanlahan, selanjutnya ditanami dengan tanaman karet, coklat seluas 3 (tiga) rante;Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yaitu Peta hasil Rekonstruksi bataskawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2002 (blat2) dengan skala :25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tanah yang dikerjakan oleh terdakwatersebut berada

• NUSP2 (Neighborhood Upgradingand Shelter Project Phase 2 atau Program Penanganan KawasanPemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkanalokasi anggaran sebagai berikut:a.

  Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel

  (SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan

  ) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisaruadan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran

  2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

• rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no4 tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanSkala besar , untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu bara12dengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambngan rakyat IPR yang ada dikabupaten gunung mas sampai saat ini Terdakwa HASAN bin HUDIN, terdakwa II SUGI ANOR Bin MISRAN, terdakwa III.

  rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

• Peta adalahproyeksi kulit bumi disuatu wilayah keatas kertas yangmempunyai skala. Skala adalah perbandingan jarak di ataspeta dengan dilapangan; ~~~~~~7777373 7737337755555Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah pengukuran Polygon (tertutup)yaitu pengukuran untuk mendapatkan panjang dan luas hasilukuran dengan menggunakan alat GPS (Global PosititionBahwa dasar pengukuran dan pemetaan terhadap arealperkebunan milik terdakwa Hj.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1DOD fmm I I I TSe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 i 250.0007 Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 2010bahwa

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna huta kesepakatan tahun 1983 skala 1SO OO ge BEe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; == h SSS SSSe Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~Bahwa menurut saksi belum ada perubahan tentang luasanmaupun perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutanproduksi yang berada di Kab.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 : 250.000; ~~~~e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1BO ge FRe Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~~17.

  Aceh Tamiang berdasarkan : e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 s 250.0007 =s=e=ssseeee See See eeee Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1500.000; rrr rr rre Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,skala 1 : 250.000; a Menimbang, bahwa dasar pemetaan kawasan hutan di Acehsaat ini yang berlaku adalah SK Menhutbun Nomor 170 /Kpts TI/2000, tertanggal

• Keuangan yang meragukan tentang perhitungan DasarPengenaan Pajak atas Penyerahan Ekspor dikarena tidak melihat adanyarincian PEB di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasarditerbitkannya SKPN (00044/507/03/027/05 tanggal 7 Maret 2005).Selanjutnya oleh Terbanding ditindak lanjuti dengan penghitungan ulang DPPPenyerahan Ekspor dengan prosedur mirip pemeriksaan ulang, sebagaiakibatnya menimbulkan sengketa dengan Pemohon Banding yang kemudianmengajukan surat keberatan.bahwa apabila dilihat dari skala

  luasnya pembetulan yang dilakukanTerbanding maka skala cakupannya sangat luas yang merupakanpenghitungan kembali DPP dan Pajak Terhutang, dan bukan lagimerupakan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang KUP.

  Disamping itu,akibat cakupan pembetulan yang dilakukan Terbanding yang sangat luas inimengakibatkan sengketa dengan Pemohon Banding sehingga menyalahi Pasal16 ayat (1) UndangUndang KUP.bahwa Majelis berpendapat bahwa cakupan atau skala pembetulan yangdilaksanakan Terbanding merupakan perhitungan kembali atas suatuketetapan yang telah diterbitkan secara sah.

  Pembetulan dengan skala cakupanseperti ini akan menghilangkan kepastian hukum atas penerbitan suatu produkhukum dan tidak memiliki dasar hukum yang benar.

• Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter padakedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa DuaBali, 148 km baratdaya KutaBali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat dayaDenpasarBali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKGStasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan padaobjek pertanggungan pada Tergugat berupa gedung

  seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Psttanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala

  Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimgantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibatgempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalahperbuatan wanprestasi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;8.

• No. 102 PK/Pdt.Sus/2010Tergugat telan gagal menjagainformasiketenagakerjaan terhadap diri Penggugat,maka dengan demikian Tergugat telahmelakukan Penilaian Kinerja secara berkaladengan suatu mekanisme spesifikasi jabatanyang tidak tepat dan benar, mengakibatkanpenyusunan struktur dan skala upah dalampenetapan upah/golongan jabatan, penilaianpekerjaan, penetapan kebijakanpengembangan sumber daya Penggugatdiperusahaan/Tergugat menjadi tidak layak.Sudah menjadi sewajarnya dan sepatutnyaYang Terhormat

  No. 102 PK/Pdt.Sus/201010.tidak mengindahkan norma ketenagakerjaanatau kebiasaan yang berlaku dimasyarakatpekerja tentang ketenagakerjaan ;Bahwa dari seluruh uraian pada posita dalamgugatan ini sudah ternyata perbuatan Tergugatterhadap Penggugat terhitung sejak tahun1992 tidak memelihara informasiketenagakerjaan yang merupakan sebagaiunsur dari = spesifikasi Jabatan (jobspesification), akibatnya Tergugat dalammenentukan struktur dan skala upah telahmelakukannya dengan cara tidak patut dantidak wajar

  MakaPenggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehberdasarkan Penyusunan Struktur Upah menurut rasio perbedaan bobotpekerjaan antar jabatan dalam setiap golongan jabatan yang mempunyainilai upah nominal terendah dan tertinggi, dengan demikian perbuatanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan DanTrasmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep49/MEN/IV/2004 tentangStruktur Dan Skala Upah dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) jo.

  PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

  Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalahbertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor : 49/MEN/IV/2004, makaperbuatan mana dari Tergugat merupakankelalaian Tergugat tidak menghitung skala upahdengan menggunakan struktur skala upahberdasarkan spesifikasi pekerjaan / jabatanpada dasarnya Tergugat tidak menggunakaninformasi pendidikan yang akurat mengenaikualifikasi atau persyaratan yang harusdipenuhi Sumber Daya Manusia (SDM).

• Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

  usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

  No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

  sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

  usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

• Peta skala minimal 1 : 100.000.Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang

  Peta skala minimal 1 : 100.000.: Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.: Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta

  Peta skala minimal 1 : 100.000.Hal. 9 dari 23 hal. Put.

  No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

• usaha tidak mencapai skala tertentu denganmelakukan pendafataran untuk memperoleh Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan/STDB atau STDP tergantung Jenis Usaha perkebunan yangdilakukan.

  Adapun persyaratannya tercantum pada Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 5 (2) untuk STDB danPsl. 6 (2) untuk STDP;eee ee eee eee eee eee eee Bahwa Untuk skalausaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan/IUPBatau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

  Penjelasan pertama :Perkebunan adalah orang perseorangan WNI yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu UUNo. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (9).

  Definisi pekebunbersifat umum, karena tidak ada keterangan/penjelasan lebih lanjut yangmengklasifikasikan kedudukan orang perseorangan WNI ketikamelakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan status kepemilikanlahan perkebunan, sehingga dapat dikatakan sSiapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudi daya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan ataubagi hasil dapat disebut sebagai

  Penjelasan kedua :Perbuatan terdakwa membuka lahan dengan tujuan untuk memperolehupah berupa bagi hasil lahan sudah memiliki unsur membukan lahanperkebunan untuk dirinya sendiri, karena itu terdakwa dapat disebutsebagai pekebun dan pekebun merupakan bagian dari pelaku usahaperkebunan; Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa siapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudidaya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik itu sebagai

• Adapun 12Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP2 (NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 atau Program PenangananKawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:1.

  Akan tetapi semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur dalam Program NUSP2 Skala LingkunganTahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudahdiserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

  Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunaninfrastruktur dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksiTAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

  Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum

  dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2017.Halaman92dari14ihalaman, Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2020/PT BDG109.110.111.112.113.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

• Transparansi skala pengupahan ;2.

  Menerima dengan baik anjuran pada butir 1 (satu) yaitu Bahwa PUKSPSI sebagai salah satu sarana Hubungan Industrial di Perusahaanterhadap tuntutan tentang skala upah dapat dijadikan bahanpertimbangan ;2.

  Menerima prinsip dasar tentang keterbukaan (transparan) yangtercantum dalam anjuran butir 3 (tiga) dengan mengacu : Struktur dan skala upah untuk Serviceman bagi karyawan yang mengikutiprogram TDP merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem pengupahanyang berbasis kompetensi dan diberlakukan secara nasional ;O Struktur dan skala upah non staff Non TDP sedang dalamproses review dan akan diberlakukan setelah sistem berbasiskompetensi sudah selesai dan diberlakukan secara nasional ;4.

  Perusahaan segera membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja dan kompetesi untuk TDP dan NonTDP secara terobuka dalam TDP turunan ;3.

  Bahwa yang menjadi pokok perselisihnan pada awalnya adalah masalahupah yang tidak jelas mengenai struktur dan skala upah (diskriminasipengupahan) serta kenaikan upah sebesar 97,54% untuk karyawanPT.FI dan kontraktor lainnya di luar PT.TU (ada diskriminasi) pada halkenaikanHal. 25 dari 30 hal. Put.

• Pelalawantanggal 01 Juli 2013; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar denah lahan kebun; 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahantanggal 23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus.4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkar, 0.masing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah). ~4.

  Pelalawantanggal 01 Juli 2013;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (Satu) lembar denah lahan kebun;e 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahan tanggal23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus;5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar vogindemasingmasing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;4.

• Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

1. 1. • 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

           • 1. 1. 1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

1. 1. • 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

• ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1: 25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 125.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentang PencadanganAreal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani SejahteraDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.Riau Skala 1 : 50.000 yang telah dilegailisir ;1 (satu) bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKabupaten

• SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/KptsI/2006 tanggal 05Hal. 11 dari 46 hal. Put.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumater Utaraseluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus duapuluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 danKeputusan Menteri Kehutanan RI No.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahanperuntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikutlampiran peta dengan skala 1 : 250.000.

• Bahwa, kegiatan usaha penambangan. skala kecil secara inkonvensional yangPENGGUGAT lakukan sebagaimana berdasarkan SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL)Nomor : 1266.WBU/TbkK/SPLTSK.S0332.1/2011S2.5 Tertanggal 11 oktober 2011dibawah tanggung jawab saudara LUKMAN, Badan Usaha CV.Bangka Citra Mandiryang beralamat di Jalan Samratulangi No.20 Sungailiat, dan sebagai penanggungjawab lapangan adalah saudara TONI yang beralamat di Desa DWIMAKMUR;3.

  Bahwa, adapun mengenai tempat dan keberadaan lokasi kawasan penambangan (KP)untuk melakukan kegiatan usaha penambangan skala kecil yang ditunjuk oleh PT.TMAH(Persero) Tok kepada PENGGUGAT berdasarkan SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL)Nomor : 1266.WBU/TbkK/SPL.TSK.S0332.1/2011S2.5 Tertanggal 11 oktober 2011, secaralengkap dan terperinci keterangan mengenai letak dan luas serta batasnya adalah sebagaiberikut:Nomor Blok :B11.59 ~Lokasi : AJangkangNomor IUP :DU.1521Luas :2,6 Ha (Peta Terlampir)Desa/Kelurahan

  Bahwa, diatas area kawasan penambangan sebagaimana dimaksud dan terleradidalam SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL) Nomor : 1266.WBU/TbK/SPL.TSK.S0332.1/2011S2.5 Terlanggal 11 oktober 2011, terdapat 13/iga belas unit anggotapenambang yang selanjutinya PENGGUGAT adalah sebagai Ketua Kelompok dari parapenambang skala kecil (Tambang hhkonvensional) tersebut;5.

  karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutnamun tidak pernah hadir sehingga prosedur Mediasi sebagaimana dimaksud dalamPerma 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan proses Mediasitidak dapat dilaksanakan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaanGugatan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil Gugatan, Penggugat melaluiKuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Foto Copy Surat Pengelolaan Tambang Skala

  gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah agar Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang arisan yangdikelola Tergugat yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan suratsurat bukti bertanda P1 s/d P13;Putusan No. 24/Pdt.G/2012/PN.SGT halaman 7 dari 14Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukumsebagai berikut : Bahwa Penggugat melakukan usaha penambangan skala

• Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sampaidengan sekarang;Bahwa pendidikan ahli adalah S.1 Pertambangan lulus tahun 2004;Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harusmemiliki ijin yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenanganuntuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UU no 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara;e Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

  rakyat, per ijinanskaia menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4 tahun2009 yaitu :a.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanskala besar, untuk pemberian wilayah ijin usha pertambangan(WIUP) baik mineral logam dan batu bara dengan cara lelangsesuai denganPP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan.eBahwa sesuai data ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini para Terdakwa tidakmemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati GunungMas.eBahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa