Ditemukan 1230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sptp sp.p spp suap s.ip spjp sppp sp2p spph sp2hp spop sthp
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — PT. DSM Kaltim Melamine vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK untuk Tahun Buku sebelumdan sesudah Tahun 2007, tidak ada Koreksi Penyerahan Lokal;Bahwa Pemeriksa dari Termohon PK yang memeriksa PPN untukTahun Buku sebelum dan sesudah Tahun 2007 sangat mengerti ilmuakuntansi dan Autiditing serta sistem akuntansi dari Pemohon PK danpaham sekali apa yang termuat dalam Montly Report of containerInpection and Supervision of Stuffing, sehingga tidak melakukankoreksi dari penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal sepertipemeriksaan Tahun Buku 2007;Bukti berupa SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksiadministrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) apa yang
    Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkandengan menggunakan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupunberita acara jelas tidak terdapat adanya perincian pospos yang dikoreksi,nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajakterutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3dan angka 4 PMK No. 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonBanding) dapat diterima secara formal dan kemudian dapat dilanjutkankepada pemeriksaan materi banding;Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dannilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yangharus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangansudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwamereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut;Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menerbitkan SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan,misalnya dalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan(BAPk);Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikankewajaran transaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapanprinsip kewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasisetiap penerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh datapendukung, baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yangdicari sendiri oleh pemeriksa;Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 540/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : H. Satiri Bin Haji Jombor selaku Direktur PT. Bahana Wirya Raya Diwakili Oleh : Miftahul Hadi, S.Ag., SH., Dkk
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
Terbanding/Tergugat VII : Dirjen AHU Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Terbanding/Tergugat V : Eko Supriyadi selaku Kepala Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat III : Zaldy Sofyan, SH. selaku Dirut PT. Tjitajam
Terbanding/Tergugat I : M. Said Zakaria
Terbanding/Tergugat XII : Camat Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Bogor
Terbanding/Tergugat X : Bupati Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat VIII : Walikota Madya Depok
Terbanding/Tergugat VI : Ajaji Azis
Terbanding/Tergugat IV : Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
Terbanding/Tergugat II : PT. Tjitajam diwakili Rotendi selaku Direktur
Terbanding/Tergugat XIII : Camat Cipayung Kecamatan Cipayung D
527 — 159
  • TJITAJAM VERSITERGUGAT INTERVENSI BERIKUT SEGALABENTUK PERBUATAN HUKUM YANG ~ TELAHDILAKUKAN OLEH TERGUGAT INTERVENSI;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumSuratsurat sebagai berikut : Surat Pernyataan tidaksengketa tanggal 9 september 2010, akta kuasa no. 339tertanggal 26 agustus 2015, dan Surat PernyataanPelepasan Hak Prioritas Nomor593.83/108/SPHP/DKP/2015;Memerintahkan Tergugat VII Intervensi untukmenerbitkan kembali SHGB No. 1798, 1800, dan 1801ATAS NAMA PT.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 21-05-2010 — Putus : 26-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46524/PP/M.XII/10/2013
Tanggal 26 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
252 — 76
  • expOthers 231.972.000,0099Jumlah 192.942.868.082,00Menurut bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan adanya penambahan koreksi pajak yangPemohon dilakukan oleh Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesarBanding Rp 192.951.228.147,00;Menurut Majelis bahwa berkaitan dengan sengketa formal, Pemohon Banding berpendapat bahwa Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Terbanding harus diberitahukan kepada PemohonBanding secara tertulis melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 01-11-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 102
  • SelPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPHP), dan merupakan aktaautentik (authentic acte) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dan dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti ini mempunyai kekuatanpembuktian sebagai alat bukti permulaan (begin bewijskracht).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-06-2015 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnya dalambentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPk)Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena wajib pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan oprinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kKewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan wajib pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa;7) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan(SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnya dalambentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPk);Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan oprinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa;7)Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI, (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterangan (BAPk)Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan prinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa.Halaman 32 dari 73 Halaman Putusan Nomor 405 /B/PK/PJK/20157) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
Moh Ali
Tergugat:
1.La bei alias Nurbei
2.La Paesa
3.Badan Pertanahan Nasional Cq., Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq., Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
175 — 137
  • Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan Nomor: SPHP/33/II/2021/Reskrim,yang selanjutnya diberi tandabukti T.1 T.220;Bahwa Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TIIl.l sampai dengan TIIL.IIItersebut telah bermeterai cukup yakni Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sahdipersidangan Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — DJUYAMTO, S.H., DK vs PRESIDEN RI;
357 — 1241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlahdikatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana" (dikenal dengan istilahSPP atau Criminal Justice System/CJS) pada hakikatnya merupakan"Sistem Penegakan Hukum Pidana" (SPHP) yang pada hakikatnyajuga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidangHukum Pidana" (SKKHP);Sistem peradilan (atau Sistem Penegakan Hukum = untukselanjutnya disingkat SPH) dilinat secara integral, merupakan satukesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri darikomponen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT CHANDRA ASRI (sekarang PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL., Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnyadalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK);Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikankewajaran transaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapanprinsip kKewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh datapendukung, baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicarisendiri oleh pemeriksa;Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan(SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnya dalambentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK)Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan prinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan Wajid Pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa.7) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-07-2018 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 389/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
293 — 215
  • (Bukti Tergugat VI & VII 21);11)Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan (SPHP 2 )Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal danKepolisian Negara Republik Indonesia; Nomor : B 3146 WAS / VIIIHalaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr 2012 Bareskrim, tertanggal 06 Agustus 2012 (Bukti Tergugat VI &VII9);MENYERAHKAN LAHAN TANAH DI TKP KEPADA PIHAK PT.PARC DEVELOPMENT UNTUK DIKUASAI DAN DILAKUKANPENJAGAAN, PENGAWASAN OLEH PIHAK PT.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-11-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 83/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
239 — 172
  • lelang tender yang pada pokoknya menetapkan Tergugat IlIntervensi adalah pemenang tender yang sah melalui Surat NomorPL.107/5/07/BPTD.VII/XI/2021 tertanggal O8 November 2021Perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk PelaksanaanPaket Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan TanjungApiApi Tahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (ObjekSengketa) dan Surat Penerimaan Hasil Pemilihan yang dikeluarkanoleh PPK melalui Surat Nomor KU.204/1/10/BPTD.VII/2021tertanggal 8 November 2021 (SPHP
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 04-07-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN POSO Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pso
Tanggal 12 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI FEBRIANDA,SH.MH
Terdakwa:
HIE SONO Alias AMING
60 — 21
  • Asia Selatan Mineral Nomor Surat : 012/ SPHP-Dir/ASM/JKT/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Sifat : Segera, Perihal Penyampaian Hasil Produksi, Persiapan dan Penjadwalan Pengapalan;
  • 1(satu) lembar surat dari PT. Asia Selatan Mineral Nomor Surat : 008/ SPen-Dir/ASM/JKT/XI/ 2021 tanggal 08 November 2021, Sifat : Segera dan Penting, Perihal Penyampaian Stock Produksi;
  • 1(satu) lembar surat dari CV.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 82/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA DIWAKILI OLEH MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA diwakili oleh TARINALDI HIDRAT
223 — 126
  • Negara yang bersifat Konkret Individual dan Final seharusnyaadalah berupa SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK melalui Surat NomorPL.107/5/07/BPTD.VII/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 PerihalPenunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung ApiApiTahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (SPBBJ 107) danSurat Penerimaan Hasil Pemilihan yang dikeluarkan oleh PPK melaluiSurat Nomor KU.204/1/10/BPTD.VII/2021 tertanggal 8 November 2021(SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
147 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggapan atas SPHP.28. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.29. Peringatan I.30. Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen.31. Surat Perintah Pemeriksaan.32. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.33. Dokumen prospectus, halaman 5, 979834. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP180/PSL/WPJ.07/KP.0805/2010.35. Laporan Penelitian Keberatan.36. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta.14.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 397/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat II : Hana Tiolina Tambunan Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
95 — 67
  • PONTI KADRON NAINGGOLAN (Ayah dan Istri dariPARA PENGGUGAT) dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagaiTersangka dan penyidikan tindak pidana dihentikan demi hukumkarena Tersangkanya meninggal dunia sebagaimana Surat kasatlantas Polres Metro Kota Bekasi Nomor B/48/VIII/2014 /Resta Bkshalaman 82 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG.perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPHP)yang mendasarkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 310UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 yang