Ditemukan 1378 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-05-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 31-10-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
1.IDA PERANDA GEDE PUTRA CARIK
2.IDA BAGUS MADE WIDANU
Tergugat:
2.IDA AYU OKA ASTITI
3.IDA AYU MADE ALIT STITI
4.NYONYA SHERLYA
Turut Tergugat:
4.I MADE WIDIADA, S.H
5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR
7532
  • TTII1 Turut Tergugat II, yang oleh Turut TergugatIl dapat ditunjukkan aslinya maka Bukti P8 menjadi bernilai pembuktian;Menimbang, bahwa atas bukti surat P8 dan bukti surat TTII1 tersebut dankarena baik Tergugat I/Tergugat II juga Para Turut Tergugat telah membenarkannyamaka harus dinyatakan terbukti dalildalil Para Penggugat mengenai telahditerbitkannya sertifikat No 770/Desa Dangin Puri Kelod oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa dalam upaya untuk mendaftarkan obyek sengketa sebagaiharta waris yang dihaki
Putus : 10-07-2012 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 947/Pdt.G/2011/PN.Sby
Tanggal 10 Juli 2012 — HOKKY HANDOYO, juga ditulis HOKKY HANDOJO, juga ditulis HOO HOKKY HANDOYO vs Ny. HELEN LANAWATI
13624
  • Harta yang diperoleh dalam perkawinan dipisah dan dibagikan kepadaPenggugat berupa 2 (dua) mobil yaitu Mobil Toyota Harrier dan Mobil Suzuki Swift.Tetapi karena Mobil Toyota Harrier diberikan lagi kepada Tergugat untuk dihaki anakanaknya maka harta yang dibagikan kepada Penggugat tinggal sebuah Mobil SuzukiSwift ditambah dengan kekayaan lain yang telah diketahui dan dikuasai oleh pihakpertama.
Register : 15-10-2012 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Juni 2015 —
227278
  • Jadi meskipun baru dilakukan pengasan konversi sekarang(pengurusan sertifikat baru dilakukan sekarang) masih tetap boleh dikonversimenjadi hak milk menurut UUPA.e Bahwa Eigendom Verponding yang termasuk Verponding eropa dibatas waktunyahanya sampai 24 Maret 1961, lain halnya dengan Verponding Indonesia yangpenegasan konversinya tanpa batas waktu.e Bahwa MEET BRIEF semacam surat ukur yang berisikan data fisilr: dari tanahyang bersangkutan (tanah yang dihaki) sedangkan GROSE AKTA adalah salinanEIGENDOM
Upload : 06-02-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 232/Pid.B/2016/PN. Pdl
DERI YANUARI Bin TATANG NURHADI
233
  • yang diambil olehTerdakwa dan temantemannya adalah milik Saksi Yunita, dan Terdakwabersama temantemannya mengambil barang tersebut tidak ada jijin daripemiliknya, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hak adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebutmemang sengaja untuk dimiliki (dihaki
Putus : 18-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — 1. SOEWITO, 2. WINDI binti SOEWAHONO, DKK VS BAMBANG NUGROHO SANJOTObin(Alamrhum) SANJOTO
10973 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemeliharaannya;b) menentukan dan mengatur hakhak yang dapat dipunyai atas(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;c) menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukkum antaraorangorang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenaibumi, air dan ruang angkasa;Segala sesuatunya dengan tujuan: untuk mencapai sebesarbesarkemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur(pasal 2 ayat 2 dan 3);Adapun, kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semuabumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki
Register : 29-08-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Skw
Tanggal 11 Oktober 2018 — - Muhammad Abdurrahman lawan - Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Panglima Komando Daerah Militer Tanjung Pura cq Komandan Brigif sembilan belas Khatulistiwa Singkawang dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Chandra AS sebagai komandan Brigif sembilan belas Kahtulistiwa
18826
  • Bahwa total keseluruhan dari hamparan lahan yang di dalamnya terdapatbagianbagian bidang yang merupakan tanah bidang yang dihaki denganhak milik dan atau yang dikuasai masingmasing dari Para Pengangugatkurang lebih seluas 195 ha (seratus sembilan puluh lima hektar);. Bahwa masingmasing dari Para Penggugat memilki dan atau menguasaitanah masingmasing bidang tanah tersebut melalui proses dan atauprosedur yang telah dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku;.
Register : 23-03-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
ANASTASIA WIDIASTUTIK
Tergugat:
1.MANIATUN
2.AGUSTINUS SUPRIYANTO
3.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten
4.PT. Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Solo Baru
5.PUTRI OKTIAN SARI
6.SUPRAPTO
7.Ny. Ida Setiasih Fathurrahman, SH
Turut Tergugat:
NY. IDA SETIASIH FATHURRAHMAN, SH.
13930
  • atau PPAT, olehkarenanya gugatan demikian secara Hukum haruslah ditolak untukseluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);Bahwa mengenai adanya kerugian immateriil adalah bukan menjadi urusandan tanggung jawab TURUT TERGUGAT, satu dan lain hal tidak ada alasHak yang kuat/ cukup yang dapat mewajibkan TURUT TERGUGATuntuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat;Bahwa pada oprinsipnya ganti rugi adalah hilangnya kenikmatan/keuntungan yang seharusnya diperoleh akibat dikuasai /diHaki
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — Ny. HELEN LANAWATI VS HOKKY HANDOYO, juga ditulis HOKKY HANDOJO, juga ditulis HOO HOKKY HANDOYO DK
180113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi karena Mobil Toyota Harrier diberikanlagi kepada Tergugat untuk dihaki anakanaknya maka harta yangdibagikan kepada Penggugat tinggal sebuah Mobil Suzuki Swiftditambah dengan kekayaan lain yang telah diketahui dan dikuasaioleh pihak pertama. Kalimat kekayaan lain yang telah diketahui dandikuasai oleh pihak pertama, incasu Penggugat sekedar kalimatpemanis dengan maksud seolaholah telah dilakukan pembagianyang berimbang.
Register : 10-01-2012 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 01/G/2012/PTUN.PDG
Tanggal 7 Juni 2012 — -PT. KERETA API INDONESIA -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Cs
19971
  • Pengelolaan ( Pasal danPeraturan tersebut sejalan, mengacu dan/atau menguatkan Peraturan Pemerintah RINomor 8 tahun 1953 bahwa tanahtanah Grondkaart yang penguasaannya(inbeheer) berada di Djawatan Kereta Api sejak berlakunya Undang Undang pokokAgraria dikonversi menjadi Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas nama DjawatanKereta Api sekarang PT Kereta Api Indonesia ( Persero)/PENGGUGAT 522 22222 oe nonce nen nneeeBahwa dari nukilan sejarah penguasaan tanah oleh PENGGUGAT di atas, jelasbahwa tanahtanah yang dihaki
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 818/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juni 2019 — 1.HENDRO PRAKOSO 2.Lucy Permata Lugina 3.Ny. Murdinah Siti Sumari 4.Iwan Agustono 5.Sunarbowo Sandi 6.Erda H Poerwoso 7.Firdaus Syam 8.Dedi Martoyo 9.Viviet Savitri Prapita Putri 10.Ny. Sari Parijata Sandi 11.Yudiansyah Lubis 12.Ersa Widyasih Rahayu 13.Hapsari Riana S 14.Juli Astuti 15.Warsiki KP 16.Katrin Dame Uli Nababan 17.Aida Purnamasari 18.Lindawati Sipayung 19.Ganung Argo Rastopo 20.Diah Arumsari 21.Yani Musrihayani 22.Enriko Bony Damanik 23.Baron Pandhora 24.Herarina Melanie 25.Eri Suharta 26.Kukuh Panji Wiyuda 27.Fajar Iman 28.Erma Dyah A 29.Agustin Caesari 30.Endang Diaharina Wahyuni 31.Pientje Sri Moedjiati 32.Arop Siagian 33.Adry Zahedi 34.Ariyanti Siskamurti 35.Hastuti Rustyaningsih 36.Indra Laksmi 37.Dwi Apriyanthi 38.Ovi Dewiyanti 39.Oni Hartiono 40.Mila Irianti Dollar 41.Surya Kencana Fitri LAWAN 1.Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI 2.Pemerintah RI c.q. TNI c.q. Akademi TNI 3.Pemerintah RI cq Kemen.ATR BPN RI cq KANWIL BPNl DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota ADM. Jaksel
435604
  • Budi Harsono menguasai dalam arti yuridis mengandungarti penguasaan terhadap tanah yang dilandasi hak, yang dilindungjioleh hukum dan memberikan kewenangan kepada pemegang hak untukmenguasai secara fisik tanah yang dihaki.
    Budi Harsono menguasai dalam arti yuridismengandung arti penguasaan terhadap tanah yang dilandasihak, yang dilindungi oleh hukum dan memberikankewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secarafisik tanah yang dihaki.
Register : 30-03-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 24/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
JACKY PURNAMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
318236
  • Tetapi fakta berbicara lain,(kongkalikong antara pengusaha dan penguasa itu sudah menjadi rahasiaumum) ;Bahwa tanah obyek fisik sengketa yang dihaki Tergugat II Intervensi masukdalam kawasan perencanaan pengembangan wilayah perkotaansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan PerkotaanMakassar, Maros, Sunggiminasa dan Takalar (Mamminasata), jo PeraturanPresiden No. 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang PengembanganKawasan
Register : 27-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat VIII : PT. Bangun Tjipta Pratama
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
6132
  • Hal ini mewujudkan nyata tidak dikenal dan tidak terlinat tanahyang dimaksud oleh Girik Nomor 215 atas nama Sebih Bin Kemon yangdijadikan dasar perolehan awal tanah milik Termohon Banding dahuluPenggugat, dan gugatan ini menjadi jalan bagi Termohon Banding dahulu Penggugat untuk mencaricari tanah yang dianggap berpotensiuntuk dihaki.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp
Tanggal 7 Agustus 2017 — ASRUL FAHRI (Penggugat) PT. MAJU INDORAYA (Tergugat) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Turut Tergugat)
9530
  • Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi olehmasyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secaraotomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakansebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialinkan menjadi hakmilik perseorangan. Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milikperseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yangtelah dijelaskan sebelumnya.
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
7353
  • Juga beraspek perdata danberaspek publik.Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2019/PT MDNPenguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yangdilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepadapemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, dan pemiliktanah dapat mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yangdihaki ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Register : 12-06-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Btl
Tanggal 23 Januari 2020 — Perdata : - BUDI GIYANTO Bin Alm Ky. SIYO Bin Alm. Ky. NRIMO KARYO Alias SAMIN (PENGGUGAT I ) -TUGIYAH Binti Alm Ky. SIYO Bin Alm. Ky. NRIMO KARYO Alias SAMIN (PENGGUGAT II ) - TUKIJAH Binti HASAN ABDUL GANI Alias PANGGIH (PENGGUGAT III) - DRS. M. MULYONO (TERGUGAT I) - NINING RANIAH, S.E. (TERGUGAT II) - PAIJAN Bin DALIMAN (TERGUGAT III) - PONIJO Bin DALIMAN (TERGUGAT IV) - SARIJAH Binti DALIMAN (TERGUGAT V) - SUSANTO Bin DALIMAN (TERGUGAT VI) - SITI NURHANIFAH (TERGUGAT VII) - Pemerintah Desa Bantul (TURUT TERGUGAT I) - Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT II) - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT III)
3702334
  • KERUGIAN MATERIIL :v Biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menghadapi perkaraini Rp. 250.000.000,(Dua Ratus Limam Puluh Juta Rupiah);Bahwa apabila tanah akan dihaki atau dimiliki oleh TERGUGAT danTERGUGAT Il per M?
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 529/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 3 Desember 2014 — MADEKAR DKK VS PT.DHARMALA LAND (d/h PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE )
17788
  • Perihal : Error Facti dalam merumuskan hubungan hukum antara para PENGGUGATdengan TERGUGAT II.Bahwa sampai saat ini, TERGUGAT II merasa sama sekali tidak pernah memiliki hubunganhukum deangan para PENGGUGAT mengenai objek yang disengketakan, mengingat objekyang disengketakan tersebut tidak dikuasai dan tidak dihaki oleh TERGUGAT II, sehinggatidak tepat gugatan a quo ditujukan kepada TERGUGAT II, melainkan kepada orang/pihaklain yang sekarang menguasai dan memiliki objek yang disengketakan.7.
Register : 29-05-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 228/Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 16 Februari 2015 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
10746
  • Hubungan tanahdengan pemiliknya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenangatas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknyaselama mereka tidak melepaskan haknya (peralihan hak).Demikian jugabila dicermati ajaran John Locke mengenai hak milik ini yang mengatakanbahwa: Ownership of property is a natural right and that the purpose ofGovernment is to protect and preserve natural property right.
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
15728
  • Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, tetapi belumdidaftar dan diterbitkan sertifikatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XII sudah mengetahuibahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat maka ketikaada pengajuan permohonan dari para pemohon yang mengklaim tanahitu. sebagai tanah Negara dan masing masing mengaku dirinya palingberhak untuk diberikan sebagai hak milik, Tergugat XII tidakperlu lagi menyelidiki asal usul hak atas tanah itu, dapatlangsung menolaknya, karena tanah yang sudah dihaki
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Saifudin, dkk.
305247
  • Tanah Sengketa a quo adalah hak milik sah Tergugat IV: ANDREWMELLON PRIASMORO, dan bukan milik Penggugat.Kepemilikan Tergugat IV atas Tanah Sengketa diuraikan secarategas dalam tanda bukti hak milik SHM No. 1179/Ungasan, luas +20.760 M2, tercantum atas nama Tergugat VW ANDREW MELLONPRIASMORO yang mana sampai dengan sekarang ini TanahSengketa tetap dikuasai dan dihaki oleh Tergugat IV;b.
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.JUNAID DAENG SANRE
2.Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka PT.GMTD.Tbk
Tergugat:
1.H. TAUPHAN ANSAR NUR
2.ALDILAH TAUPHAN ANSAR
3.WILIANTO TANTA
4.ANGGIAT SINAGA, SE.,M.BA
5.LUSIA SIRAPANJI
6.TATSANI PUTRI PRATAMA TUNGKA
7.AMELIA DWITIYA TUNGKA
8.MARINI THERESIA TUNGKA
9.GADDONG DG. NGEWA
10.HANAPING DG. MILE
11.SYAHRIR MADEALI, SH
12.JUNAID DAENG SANRE
40792
  • dengan ketentuan Pasal 10Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria yang menggariskan bahwa : Kewajiban untukmengenakan/mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksudmengenakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyalhak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi serta dikaitkan jugadengan Pasal 15 dan pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria tentang kewajiban memeliharatanah yang dihaki