pembebananpidana terhadap selisin CPO tertanggal 5 juni 20197 Juni 2019 ataskapal LCT Bintang Setiawan karena tidak ada dokumen yang dipalsukanatau disuruh dipalsukan oleh terdakwa dalam SAP menyangkut CPOsehingga terdakwa harus dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana;Bahwa keterangan menyangkut kerugian antara saksi JPU tidakterdapat persesuaian sehingga hitungan kerugian yang didasari olehminyak fiktif adalah fakta yang tidak bisa dijadikan dasar untukmemastikan adanya kerugian; Bahwa jumlah minyak yang dimark

Justru karena adaminyaknya dan kemudian tibatiba menjadi tidak ada makanya dimark upoleh Terdakwa; Bahwa Pada tanki 605 stock CNO sesuai hasil awalnya kondisi minyakpada tanki 605 harusnya 1,089 cm menjadi 1,139.2 cm oleh SaudaraPALENSIUS MAMONDOL kemudian dalam Storage Tank Report dirubahmenjadi 1,450 cm oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dan iniadalah selisin kurang karena Terdakwa melakukan mutasi antar tankisehingga menjadi kacau dokumennya dan nanti kedapatan pada tanggal 23Juli 2019 tersebut

semua dokumen sewa rumahuntuk dijadikan mess tahun 2007 dan saksi lihat semua telahdipertanggungjawabkan ;21Bahwa saksi pernah mendengar kalau uang sewa mess tersebut dikirimtanggal 28 November 2007 akan tetapi saksi tidak tahu uang darimana itu ;Bahwasaksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah (DPKKD pada awal tahun 2008;Bahwa yang menjadi Kabag Umum Setdakab Aceh barat pada tahun 2007adalah Meurah Ali ;Bahwa setahu saksi harga sewa rumah untuk dijadikan Mess yang diMark

Prosesnyayang jadi masalah .Bahwa kebanyakan para debitur menyatakan tidak pernah bertemu denganPimpinan unit Bank.Bahwa yang mengisi blanko pengajuan kredit adalah debitur sendiri.Bahwa sesuai dari hasil On The Spot kami debitur, AO dan ke UM.Bahwa saksi tidak tahu dari hasil investigasi harga jaminan debitur RIDYKRIS HARTANTO oleh karena yang menulis dari CO.Bahwa SKU debitur RIDY KRISTANTO itu tidak benar adanya karena tidaksesuail dengan tempat usahanya.Bahwa saksi mengetahui jika jaminan harganya dimark

lainnya calon debiturtersebut tidak mengetahuinya, kKemudian calon debitur diajak ke notaris untuktandatangan, setelah itu prosesnya debitur tersebut diajak kekantor Bank81Danamon Kejapanan untuk proses pencairan dan tandatangan, setelah dana cairditerima oleh debitur kemudian dana pencairan dari Bank danamon tersebutdiserahkan kepada saudara Husen setelah uang diterima kemudian saudara AliAbu Bakar memberikan uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap nilai jaminan telah dimark

AO (Account officer) tidak melakukan kunjungan rumah dan tempat usahadebitur;Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)4. AO (Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebin dahulumelakukan verifikasi;6. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempat domisiliusaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;7.

AO (Account officer) tidak melakukan kunjungan rumah dan tempat usahadebitur;Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)4. AQO(Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebin dahulumelakukan verifikasi;6. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempat domisiliusaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;7.

Pembayaran sewa Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasadari persiswa didik permata pelajaran sebesar Rp10.000 (sepuluh riburupiah) namun yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban diMark Up menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyaselaku Kepala Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 bersamasama denganTerdakwa dan saksi Benyamin Afoan Daos selaku Sekretaris Desa dalampengelolaan dan pengendalian pekerjaan fisik tidak sesuai dengan yangseharusnya serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yangdi mark up maupun fiktif dan fungsi Sekretaris Desa yang tanpa memverifikasikebenarannya, dimana dari kuitansikuitansi yang terlampir dalam SuratPertanggungjawaban tersebut adalah yang dimark

pada Ayat (2) selanjutnyaBendahara melakukan pencatatan pengeluaran;Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala DesaManusasi berdasarkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyaselaku Kepala Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 bersamasama denganSaksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa dan saksi Benyamin Afoan Daosselaku Sekretaris Desa dalam pengelolaan dan pengendalian pekerjaan fisiktidak sesuai dengan yang seharusnya serta Laporan Pertanggungjawabanpenggunaan Dana Desa yang dimark

Terdakwa telah menerimapencairan dana kredit KPR sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh limamiliar rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan dilingkup internal BCA(vide putusan hal. 64), bahwa akibat adanya pencairan kredit dengan jaminanyang dimark up telah merugikan Bank BCA sebesar Rp.10.871.124.055,13,00(sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribulima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;Hal. 107 dari 139 hal. Put.

Bahwa Terdakwadengan ketiga orang tersebut melakukan perbuatan a quo yaitu membuat SuratPerjanjian Kredit dengan modus jaminan dimark up dengan tujuan kelak kredityang diambil kemudian tidak dilunasi, sehingga dana tersebut dimiliki untuk diriTerdakwa atau orang lain mengakibatkan Bank BCA menderita kerugian.

pembelanjaan traktor kurang lebihsebesar Rp.87.750.000, (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) danuang kurang Iebih sebesar Rp. 158.204.000, (seratus lima puluh delapan juta dua ratusempat ribu rupiah) yang terdakwa minta dari LM3 tersebut telah dipergunakan oleh terdakwasendiri untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan lainnya yang tidak adahubungannya dengan RUK LM3.Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara mengkoordinir pembelian alsintandengan cara harga traktor dimark

pembelanjaan traktor kurang lebihsebesar Rp.87.750.000, (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) danuang kurang lebih sebesar Rp. 158.204.000, (seratus lima puluh delapan juta dua ratusempat ribu rupiah) yang terdakwa minta dari LM3 tersebut telah dipergunakan oleh terdakwasendiri untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan lainnya yang tidak adahubungannya dengan RUK LM3.Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara mengkoordinir pembelian alsintandengan cara harga traktor dimark

Kegiatan sesuai dibelanjakan/ dibelanjakan DiMark Up Dipertanggumata Terbayar (fiktif) ngangen JawabkanBidangPenyelenggaraan PemerintahNegeri. 1,386,000. 1,386.000. 1,386.000.BelanjaBarang danJasa Alat TulisKantor (ATK) Benda Pos 875.000 875,000. 875,000 Perjalanan 40,500.80 30,163,996. 10,336,804 10,336,804Dinas KPN, 0.PerangkatNegeri danBPN ke Bula Pembuatan 150,000 150,000. 150,00Lapor 0.an Foto copy 1,055,20 1,055,200. 1,055,200.0.Belanja Modal Kamera 3,000.000 3.000.000. 3,000.000.Digital .

tahun 2016 dari 2mata Anggaran yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalahRp.582.467.000+ Rp.100.0000,menjadi sebesar Rp.682.467.000, ;Hal. 124 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN AmbMenimbang bahwa ternyata pula dana Desa maupun alokasi dana Desadi Tahun 2016 tersebut, setelah dilakukan pengujian terhadap buktibukti denganmeminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidakdilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya diMark

barang yang sebenarnyaditerima.Pada pelaksanaan rapatrapat ternyata sebagian dari anggotaPanitia kKhusus DPRD kota Bandung telah memanfaatkan layananhotel lainnya yang seharusnya tidak menjadi beban AnggaranPendapatan Belanja Daerah seperti biaya karoke, mini bar, coffe shopdan penggunaan telepon Hotel, namun beban tersebut kemudiandibayar dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah denganmenggunakan SPPLS, SPM dan SP2D (Surat Perintah PencairanDana) yang lampiran / data pendukung yang telah dimark

dilebihkan dari jumlah satuan barang yangsebenarnya diterima.Pada pelaksanaan rapatrapat ternyata sebagian dari anggotaPanitia kKhusus DPRD kota Bandung telah memanfaatkan layananHotel lainnya yang seharusnya tidak menjadi beban AnggaranPendapatan Belanja Daerah seperti biaya karoke, mini bar, coffe shopdan penggunaan telepon Hotel, namun beban tersebut kemudiandibayar dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah denganmenggunakan SPPLS, SPM dan SP2D yang data pendukung /lampiran yang nilainya telah dimark

Banyak angsuran yang macet karena angsurannya yang tinggidisebabkan OTRnya dimark up ;. Menemui Sri Rejeki, yang ketika itu menjelaskan merupakanadik ipar dari saksi Drs. Aris Edi Cahyono dan selaku isteri darihal 29 dari 85 halaman Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN Skh.saksi Sujud Mawardi, ia mengatakan permasalahan show roomPutra Abadi Motor supaya ditanyakan langsung kepada saksiSujud Mawardi ;6. Jumlah nilai kerugian karena refund/fee kepada show room PutraAbadi Motor selama menjadi rekanan PT.

diverifikasi oleh PPK kemudian naik ke saksi untukditandatangani jika sudah lengkap; Bahwa benar saksi tidak mengetahui katering berkah;e Bahwa benar yang mengetahui kegiatankegiatan tersebut adalah PPTK dan terdakwa;e Bahwa benar saksi ada tanda tangan dokumen pencairan berbentuk SPM.e Bahwa benar yang mengajukannya adalah PPTK.e Bahwa benar saksi percaya saja karena sudah diverifikasi oleh bagian verifikasi danjuga karena sudah merupakan kebijakan sebelumnya.e Bahwa benar Biayabiaya kegiatankegiatan dimark

Sekretaris Daerah sejak Oktober 2010 s/d Desember2010 dikarenakan Sekda definitif mencalonkan diri menjadi Bupati;e Bahwa kegiatan makan minum selama 3 (tiga) bulan saksi menjabat hanya mengikutiyang sudah ada sebelumnya.e Bahwa benar saksi ada tanda tangan dokumen pencairan berbentuk SPM dan yangmengajukannya adalah PPTK.e Bahwa benar saksi percaya saja karena sudah diverifikasi oleh bagian verifikasi danjuga karena sudah merupakan kebijakan sebelumnya.e Bahwa benar Biayabiaya kegiatankegiatan dimark

Bahwa penagihan dana konsumsi VIP Room bandaraLanud Sjamsudin Noor untuk bulan Pebruari 2007dan Maret 2007 dapat dicairkan setelah Terdakwamemakai/menggunakan rekap tagihan konsumsi VipRoom yang telah dipalsukan/dimark up jumlahnyadengan cara mengajukan rekap tagihan yang palsutersebut kepada Saksi IV selaku pembantubendaharawan rutin Sekda Pemda Tk Kalsel, dankemudian Saksi IV mencairkan dana konsumsi VIPRoom tersebut sesuai besaran rekap tagihan yangdiajukan Terdakwa yaitu) sebesar Rp. 14.400.000

(HPS) adalahdari 3 (tiga) distributor pembanding yang sudah tercantum dalam DokumenPenelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaran langsung di RSUDKarimun, kKemudian saksi membuat riwayat HPS/kertas kerja HPS yang acuannyadiperoleh dari jawaban surat penawaran dari distributordistributor yang manadistributordistrioutor tersebut sebelumnya telah saksi surati dengan perihalinformasi harga alat kesehatan, yang tidak dimark

DokumenPenelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan Tahun AnggaranHalaman 181 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Tpg2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaran langsung di RSUDKarimun, kemudian saksi Agung Martyarto membuat riwayat HPS/kertas kerjaHPS yang acuannya diperoleh dari jawaban surat penawaran dari distributordistributor yang mana sebelumnya saksi Agung Martyarto telah berkirim suratkepada distributordistributor tersebut perihal informasi harga alat Kesehatan, yangtidak dimark

pembanding yang sudah tercantumdalam Dokumen Penelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian KesehatanTahun Anggaran 2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaranlangsung di RSUD Karimun, kemudian saksi Agung Martyarto membuat riwayatHPS/kertas kerja HPS yang acuannya diperoleh dari jawaban surat penawaran daridistributordistributor yang mana sebelumnya saksi Agung Martyarto telah berkirimsurat kepada distributordistributor tersebut perihal informasi harga alat kesehatan,yang tidak dimark

Penelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian KesehatanTahun Anggaran 2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaranHalaman 253 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Tpglangsung di RSUD Karimun, kemudian saksi Agung Martyarto membuat riwayatHPS/kertas kerja HPS yang acuannya diperoleh dari jawaban surat penawaran daridistributordistributor yang mana sebelumnya saksi Agung Martyarto telah berkirimsurat kepada distributordistributor tersebut perihal informasi harga alat kesehatan,yang tidak dimark

Rp. 83.100.000,-
2. Giro BCA Do 384567 (tanggal 7/3) Rp. 96.950.000,-
- 1 (satu) lembar invoice wwarna kuning ke Toko ABC Nomor : F/MDN/XII/19/052 tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Ke Toko BCA Nomor SJ/MDN/XII/19/052 tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) (Surat jalan fiktif / harga dimark

Surabaya.132Bahwa Dokumen berupa 1 (satu) bendel Laporan pertanggung jawaban Bantuanoperasional Sekolah (BOSNAS) Januari s/d Juni 2013, MI Al Hidayah dan 1(satu) bendel Laporan pertanggung jawaban Bantuan operasional Sekolah (BOS)Juli s/d desember 2013, MI Al Hidayah merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan operasional Sekolah (BOSNAS) tahun 2013 yang dibuat olehMI Al Hidayah .Bahwa benar kedua Laporan pertanggung jawaban tersebut diatas dibuatsecara tidak benar, dalam hal penggunaan dana BOS yang dimark

operasional Sekolah (BOSNAS) Januari s/d Juni 2013, MI Al Hidayahdan 1 (satu) bendel Laporan pertanggung jawaban Bantuan operasional Sekolah(BOS) Juli s/d desember 2013, MI Al Hidayah.Bahwa Saksi membuat / menyusun 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban Bantuan operasional Sekolah (BOSNAS) Januari s/d Juni 2013, MIAl Hidayah dan 1 (satu) bendel Laporan pertanggung jawaban Bantuanoperasional Sekolah (BOS) Juli s/d desember 2013, MI Al Hidayah secaratidak benar (dalam hal penggunaan dana BOS yang dimark

Hidayah, NSM : 111235780049 dan 1 (satu) bendel Laporan pertanggung DanaHibah BOPDA periode Juli s/d Desember 2013, Madrasah lbtidaiyah (Ml) Al Hidayah, NSM : 111235780049 , Kedua dokumen tersebut merupakan laporanpertanggung jawaban Dana Hibah BOPDA (Bantuan Oprasional PendidikanDaerah) tahun 2013 yang dibuat oleh Madrasah lbtidaiyah (Ml) Al Hidayah.Kedua Laporan pertanggung jawaban tersebut diatas dibuat secara tidak benar,karena didalamnya memuat beberapa nota / kuitansi pembelian yang fiktif dan dimark

Hibah BOPDA periode Juli s/dDesember 2013, Madrasah lbtidaiyah (Ml) Al Hidayah, NSM : 111235780049Bahwa Saksi membuat / menyusun 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban Dana Hibah BOPDA periode Januari s/d Juni 2013, MadrasahIbtidaiyah (MI) Al Hidayah, NSM : 111235780049 dan 1 (satu) bendelLaporan pertanggung Dana Hibah BOPDA periode Juli s/d Desember 2013,Madrasah lbtidaiyah (MI) Al Hidayah, NSM : 111235780049 secara tidakbenar (karena didalamnya memuat nota / kuitansi pembelian yang fiktif dan dimark

Bulog sejaktahuni984 dan sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2011menjabat sebagai Kepala Gudang 407 Purwonegoro ; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang bersamasama denganjuru timbang dan PPK terlebih dahulu telah membuat administrasifiktif / bodong (risalah dan LHPK, bukti timbang dan GP 1 M)sebelum barang/beras dikirim ke gudang seharusnya administrasitersebut dibuat setelah barang / beras dikirim; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang bersama samadengan juru timbang dan PPK membuat administrasi yang dimark

Msidengan menggunakan lampiran / data pendukung yang nilainyatelah dimark up tersebut juga dipergunakan untuk membayarlayanan hotel lain yang tidak ada hubungannya dengan Rapat PanitiaKhusus dan seharusnya tidak menjadi beban APBD seperti biayakaraoke, mini bar, coffe shop dan penggunaan telepon hotel yangdilakukan oleh anggota Pansus maupun Pegawai Sekretariat Dewan.Perbuatan terdakwa ASEP KOMARA bersamasama dengan Drs.EBET HIDAYAT.

sebagian dari anggotaPanitia knusus DPRD kota Bandung telah memanfaatkan layanan hotellainnya yang seharusnya tidak menjadi beban Anggaran PendapatanBelanja Daerah seperti biaya karoke, mini bar, coffe shop danpenggunaan telepon hotel, namun beban tersebut kemudian dibayardengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan SPPLS(Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) denganmenggunakan lampiran/data pendukung yang nilainya telah dimark

Harman Al Idrus;Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara atasperkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada DPDKNPI Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013 dan 2014, yang mengakibatkankerugian Negara dengan perhitungan sebagai berikut : NOTANGGAL /URAIAN LAPORAN LP) NILAI FAKTA NILAISELISIH KERUGIAN KETERANGANKEGIATAN DPD KNPI PENGGUNAAN REALISASI YANG DIMARK NEGARA (Rp)KOTA SAMARINDA DANA DPD KNPI (Rp) UP/FIKTIF (Rp)TAHUN ANGGARAN SAMARINDA2013/2014 (Rp) 2 3 4 5 6 7 TAHUN

Bahwa TERGUGAT hanya mengkliam HutanghutangPENGGUGAT yaitu berupa: KTA dan Kartu Kredit TERGUGAT dimasukin semua dengan total yang tidak sedikit dan cendrung dimark up,yang mana menurut pendapat PENGGUGAT hutanghutang tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT secarapribadi kerana PENGGUGAT tidak tahu menahu pada saat proseshutang tersebut terjadi dan PENGGUGAT tidak ikut sertamenandatangani perjanjian hutang tersebut.c.