Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 1989,di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor45/8/V/22/1989, tanggal 03 Mei 1989;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan,tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku;3.

Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSemanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor45/8/V/22/1989 tanggal 03 Mei 1989, tertulis Nama Pemohon I RASMAN.S BIN KASTUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 2391966 dan NamaPemohon II YUNTAMAH BINTI SANURItetapi dalam Dokumen ParaPemohon yang lain yaitu KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu TandaPenduduk) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu ljazah tertulisNama Pemohon

S BIN KASTUM TempatTanggal Lahir Tuban, 2391966 dan Nama Pemohon II : YUNTAMAHBINTI SANURI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor45/8/V/22/1989 tanggal 03 Mei 1989, yang di keluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon : RASMAN SUGIANTO BIN KASTUMTempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Juni 1966 dan Nama Pemohon II :YUNTAMA BINTI SANURI;3.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehatkepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihakKUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil,maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan PengesahanPerubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama danTempat, tanggal lahir para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor45

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor45/PID.SUS/2013/PT.PALU., tanggal 3 Juli 2013, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Januari 2011,Nomor 461/Pid.B/2010/PN.PL. yang dimohonkan banding tersebut;3.

Pasal 76A UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa alat yang dipergunakan dan atauHal. 5 dari 7 hal. Put.

Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 jo.

Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandungJHONI SABANI menjadi JONI SABANI dan nama ibu kandung NOVASUSANTI menjadi NOPA SUSANTI dalam akta kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006, tertanggal 17 Januari 2006;3.

Memohon kepada Dinas Kependudukan Dan Cacatan SipilKabupaten Rejang Lebong untuk merubah akta kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006 tertanggal 17 Januari 2006 dan mencatatperubahan nama ayah kandung JHONI SABANI menjadi JONISABANI dan nama ibu kandung NOVA SUSANTI menjadi NOPASUSANTI dalam buku register yang sedang bejalan; Penetapan Permohonan Nomor : 59/PDT.P/2018/PN Crp Halaman 24.

Keluarga No.1702191312070120, atas nama kepala keluarga JONI SABANI,yang selanjutnya diberi tanda P4;5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor2694/Ist/GS/1987 yang menyebutkan pada tanggal 10 Juli 1979telah lahir seorang anak Lakilaki yang diberi nama JONISYAHBANI, anak keenam dari Suami isteri antara, M.YUSUP danROSMALELA, yang selanjutnya diberi tanda P5;6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006 yang menyebutkan pada tanggal 08 Januari2006 telah lahir

Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandung JHONISABANI menjadi JONI SABANI dan nama ibu kandung NOVASUSANTI menjadi NOPA SUSANTI dalam akta kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006, tertanggal 17 Januari 2006;3. Memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatatperubahan dalam register kependudukan yang sedang berjalan;4.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam pendapatnya telah mencampuradukan omset secara keseluruhan sedangkan kewajiban pengukuhansebagai PKP dilakukan pada masingmasing lokasi dengan Nomor PKPyang berbeda untuk masingmasing Kantor Pelayanan Pajak dan jugaMajelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya selalu berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti

secara detailterhadap PasalPasal yang terkait dalam Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 serta alasan Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding yang terkait hal tersebut sehinggamenyebabkan suatu putusan yang dengan nyatanyata tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 secara menyeluruh;8.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkanPasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini.Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/KMK.03/2008;b.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor45/G/2017/PTUNSRG, tanggal 14 Desember 2017 tentang PenunjukkanPanitera Pengganti;4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PENPP/2017/PTUNSRG, tanggal 14 Desember 2017 tentang PemeriksaanPersiapan;5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Anggota Nomor: 45/PENHS/2017/PTUNSRG, tanggal 17 Januari 2018 tentang Hari Sidang yangterbuka untuk umum;6.

, dengan mengacu padaketentuan Pasal Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan/Majelis Hakim tidak perlu lagimemintakan persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka adalah berdasarkan hukum bagi MajelisHakim untuk menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor45/G/2017/PTUNSRG, yang diajukan oleh pihak Para Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukmencoret Perkara Nomor 45/G/2017/PTUNSRG dari register perkara;3.

. & REKAN yang beralamat di Jalan Garuda III No. 011Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Nopember 2018;Selanjutnya diIS@DUt SCEDAQAL ............ccceceeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeees TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2018/PNKlkTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor45/Pdt.G/2018/PN Klk tertanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Negeri KualaKapuas Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Klk tertanggal 4 Oktober 2018 tentangPenetapan Hari Sidang;Telah mendengar Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor45/Pdt.G/2018/PN Klk yang disampaikan oleh Para Penggugat pada sidangtanggal 10 Januari 2019, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 03Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKuala Kapuas pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan

agamaIslam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Desa Wonggarasi Tengah,Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal O7 Februari2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan nomor45

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara nomor45/Pdt.P/2022/PA.Msa;2.

JayapuraProvinsi Papua selanjutnya disebut TurutTergugatVill;PIETER LULU TODING,pekerjaan:wiraswasta , Alamat: Samping KantorKelurahan EntropDistrik Jayapura Selatan Kota JayapuraProvinsi Papuaselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;ABUHARI LULU TODING,Pekerjaan:Pensiunan Aparatur SipilNegara(ASN),Alamat: Samping Kantor Kelurahan EntropDistrikJayapuraSelatanKotaJayapuraProvinsi Papua selanjutnya disebut sebagai TurutTergugatx;Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura KelasIA Nomor45

/Padt.G/2020/PN.Jap , tanggal 3 Maret 2020 Tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang ;Setelah membaca berkas perkara ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari2020 yang telah terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri JayapuraKelas IA tertanggal 03 Maret 2020 dengan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Jap, yang padapokoknya menyatakan alasanalasan

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat nomor45/Pdt.G/2020/PN Jap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 , juru sita tidak dapatmelaksanakan panggilan karena panjar biaya yang disetor Penggugat tidak cukup.Menimbang bahwa berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri nomor W30.U1/729/HK.O2/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihalTeguran untuk membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara nomor 45/Pdt.G/2020/PNJap dalam tenggang waktu satu bulanMenimbang bahwa berdasarkan

Halaman 6 dari 10Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 3 Juli 2019Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan secaralisan di muka persidangan untuk mencabut perkara Nomor45/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 09 Mei 2019, dengan alasan bahwapihak Penggugat akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terlebihdahulu terhadap surat gugatannya untuk memperjelas tuntutannya terkaitobjekobjek sengketa;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan iniditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum

inidilakukan secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihakyang berperkara secara optimal dan mendorong kuasa hukumnya untukmaksud yang sama yaitu menyelesaikan perkara a quo secara damaidengan kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 3 Jull2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonansecara lisan di muka persidangan untuk mencabut perkaranya Nomor45

persetujuan Tergugat atas pencabutantersebut, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalahtidak bertentangan dengan prinsipprinsip keadilan dan perundangundangan yang berlaku serta telah sesuai dengan hukum acara yangberlaku sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutanini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan terhadapperkara ini, maka Majelis perlu menyatakan bahwa perkara Nomor45

Pemohon;melawan,TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur,,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hariRabu tanggal 12 Februari 2020 dengan register perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.G/2020/PA.Nbr. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 651.000,00 (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasatanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441Hijriah oleh H.

Sedangkan Tergugat, tidakdatang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh DimasLingga Wicaksana, SH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriCibinong, sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor45/Pdt.G/2021/PN Cbi. tanggal 11 Februari 2021.

Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, makaPengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa gugatan ini dan gugatan telahdiajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,maka secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor45/Pdt.G/2021/PN Cbi. tanggal 11 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal17 Maret 2021 dan 26 Maret 2021, dimana ternyata Tergugat telah meninggal dunia,dan berdasarkan Pasal 25 Peraturan

MHum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor45/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 5 Februari 2021, putusan tersebut pada hari:SELASA, tanggal 30 MARET 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. WAHYUNINGTYASPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Tanpa kehadiran Tergugat.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor45/G/2020/PTUN.KPG, yang diucapkan' secara elektronik denganpenyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa,tanggal 23 Pebruari 2021, yang dimohonkan banding; 3.

KPG. tanggal 23 Februari 2021 dalam musyawarah MajelisHakim Tinggi pada Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 memutuskan sependapatdengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan akanmempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini sebagai berikut : 200220 non noo nen nnn nr nenMenimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor45/G/2020/PTUN.

Dikson Esau Bakker) dan Kepala Dusun IV ( Sdr.Sandri Eki Beis) yang telah mendapat Surat Rekomendasi Nomor :53.06/145/285/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dari Camat AmanubanSelatan 5 22222 wn > on nnn nnn nnn oan nnn nan nen nn nnn nen neeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor45/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 23 Februari 2021 tetap dipertahankan olehkarenanya

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tinggi Banda Acehtanggal 27 Mei 2021 No.340/Pen.Pid/2021 PT BNA sejak tanggal 9 Juni2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bna dan Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Membaca

Bna tanggal 4 Mei 2021;Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Mei 2021 Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bna bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 44/Pid. Sus/2021/PN. Bna tanggal 4 Mel2021;Halaman 7 Putusan Nomor 224/PID/2021/PT BNA4.

Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Mei 2021 Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bna Penasihat Hukum Terdakwa bahwa JaksaPenuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 4 Mei 2021;5.

Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor45/Akta Pid Sus/2021/PN.Bna tangal 2 Juni 2021 dan Memori bandingPenasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada JaksaPenuntut zumum pada tanggal 2 Juni 2021 oleh Jurusita PengadilanNegeri Banda Aceh;6.

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkatbanding;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang berlaku dan bersangkutan;Halaman 14 Putusan Nomor 224/PID/2021/PT BNAMENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor45

pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman dieeRen, Kota Jayapura, sebagaiPenggugat;LawanFY umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Pedagang perkakas, tempat kediaman eeRee, Kota Jayapura, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor45

pernah datang menghadap dipersidangan, dan panjar biaya perkara a quo telah habis, selanjutnya KetuaMajelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untukmemberitahukan Penggugat untuk menambah biaya perkara selama 1 bulansecara berturutturut dengan surat teguran Nomor : W.25.A1/192/HK.05/II/2016tanggal 24 Februari 2016, namun selama pemberitahuan teguran tersebut,Penggugat tidak datang menghadap, maka Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara Nomor45

Putusan.Nomor 272/Pid.Sus/2020/PT SMGputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 2020 Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tanggal 20 Februari 2020Nomor Reg.

Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;Halaman 9 . Putusan.Nomor 272/Pid.Sus/2020/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakartatersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Mei 2020,sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 31/AktaBdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.

Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal O8 Mei 2020 telahmengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan denganseksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020sebagaimana tertera didalam Akte Pemberitahuan dan Penyerahan Memoribanding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 31/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.Nomor 45/Pid.Sus/2020

Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt masingmasing pada tanggal 8 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ;Menimbang, bahwa perkara pidana Khusus Nomor 45/Pid.Sus/2020/PNSkt atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 6 Mei 2020, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu PengadilanTinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggangHalaman 10 .

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 06 Mei 2020 yang dimintakan bandingtersebut ;3.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

nyatanyata hanya berlandaskan Pasal 2 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 yang tidakmeneliti secara detail PasalPasal yang terkait dalam peraturan tersebutsehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman25, 26 dari 28, adalah :e Bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2 % (dua perseratus) makaPemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini .Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuHalaman 15 dari 20 halaman.

Tahun Pajak adalah bagian darijangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yangmerupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak,sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Putusan Nomor 821/B/PK/PJK/201 710.dengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 1.104.214.400.X 10% =Rp. 110.421.440.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 88.337.152.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp. 22.084.288.D.

TteDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate padahari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Penggugat;Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.45/Pdt.G/2021/PA. Tte2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam registr perkara;3.

putusan yangseadil adilnya;Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap secara in person ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kKuasanya untuk datangmenghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama AgamaArgamakmur;Bahwa, berdasarkan berita acara panggilan relaas Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Tas dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 05 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PA Tlg,tanggal 07 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut:halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.G/2020/PA Tlg dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara.3.

No.45/Pdt.G/2022/PA.Rhpillhan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan AbdulSalam, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor45/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 31 Januari 2022.Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2022,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.Bahwa oleh karena Penggugat telan mengakui berdamai

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2022/PA.Rh;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.