KdiTA. 2018, terkecuali dalam pengimputan SIMDA saksi membantu SaudaraJunaid dalam pengimputan namun tidak sampai selesai.Bahwa dapat saksi jelaskan Tugas saksi selaku Bendahara DPMD kab.Konawe Kepulauan adalah :1. Menyimpan anggaran.2. Membayarkan.3.

Mempertanggungjawabkan.Bahwa dapat saksi jelaskan SIMDA (sistem keuangan desa) adalah aplikasikeuangan desa baik dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa yang terdiri daripembuatan pagu anggaran,pelaporan,Bahwa dapat saksi jelaskan seharusnya yang melakukan pengimputan danpengelolaan pada Aplikasi SIMDA adalah Bendahara desa.Bahwa pada tahun 2018 saksi melakukan pengelolaan SIMDA pada desaPesue Kec. Wawonii Tengah kab.

Konawe Kepulauan dikarenakan ataspermintaan Kepala Desa Pesue An.JUNAID.Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima upah dari hasil pengimputanPengelolaan SIMDA sebesar + Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Yangdibayarkan oleh kepala desa Pesue An. Junaid.Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ikut mengerjakan pengelolaan AplikasiSIMDA pada desadesa lain antara lain desa sawapatani kec. Wawoniiselatan., namun tidak semua desa pada kab.

Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimanadalam posita angka 7 pada halaman 2 Gugatannya yang padapokoknya menyatakan Tergugat dan Tergugat I mengetahui atausetidaktidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itubertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelasmemperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian adaiahtidak benar.Tergugat dan Tergugat Il dalam menguasai/menggunakan ObyekGugatan aquo hanya menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), perludiketahui bahwa data SIMDA

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA).Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas,PPTK/Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkan buktipengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumenpertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA).Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2020/PT PDGBahwa untuk keperluan pertanggung jawaban Belanja Perjalanan Dinas,PPTK/ Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkanbuktipengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumen pertanggungjawabanBelanja Perjalanan DinasLuar Daerah.

Bahwa proses penganggarannya adalah dari BPKAD menyurat kepadaSKPD kemudian SKPD memasukan RKA ke BPKAD melalui bidanganggaran dan penginputan RKA kedalam SIMDA setelah itu BPKADmelakukan pembahasan anggaran bersama DPRD kemudian dievaluasiAPBD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara setelah itu penetapan APBDyang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Aswad Sulaiman) danSekretaris Daerah Kab.

Konawe Utara dimana awalnya bendahara pengeluaran dan operatorSIMDA pada masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukanpenginputan transaksi belanja sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) yangterdapat di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yangkemudian saksi nantinya membuka aplikasi tersebut lalu melakukan pengecekanuntuk mengetahui realisasi anggaran belanja dari masingmasing OPD dan hasillaporan yang diinput di SIMDA tersebut yang dijadikan dasar sebagai penyusunanlaporan

Rp7.561.437.020,00 (tujuh milyar limaratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) sajayang terealisasi; Bahwa terkait selisih anggaran pada kegiatan belanja modal pengadaan tanahyang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp438.562.980,00 (empat ratus tigapuluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluhrupiah) tersebut adalah menjadi temuan BPK namun kami tidak mengetahuiberapa nilai dari temuan BPK tersebut; Bahwa yang tercatat dalam aplikasi SIMDA

Negara (ASN) di Pemerintah DaerahKabupaten Polewali Mandar, Saksi tidak mengenal Yunus (Turut Tergugat 1),Sappe (Turut Tergugat Il), Samsunar (Turut Tergugat Ill), Jahara (TurutTergugat IV), Saksi mengetahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar (Turut Tergugat V);Bahwa Saksi bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandarsebagai Kabid Aset di Bidang Keuangan yang memiliki tugas untukmemastikan semua asetaset daerah tercatat dalam aplikasi SIMDA

Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah berkaitan dengan tanah antara M.Arif B Alias Baco Como (Penggugat) dengan Pemerintah Daerah KabupatenPolewali Mandar (Tergugat) mengenai aset Pemerintah Daerah KabupatenPolewali Mandar termasuk dalam kawasan sport center yaitu tanah dalamarena pacuan kuda;Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008 yang menjadi dasar alashak tanah arena pacuan kuda telah tercatat sebagai aset Pemerintah DaerahKabupaten Polewali Mandar (Tergugat);Bahwa berdasarkan aplikasi SIMDA

, tanah obyek sengketa diperoleh olehPemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) dari pembelian,namun Saksi tidak mengetahui secara pasti pembelian tersebut darimanakarena berkasberkas yang berhubungan dengan pembelian tersebut tidakpernah Saksi lihat;Bahwa sebelum aplikasi SIMDA, seluruh aset Pemerintah Daerah tercatatdalam aplikasi SIMAK sampai tahun 2016 yang mana tanah obyek sengketajuga sudah tercatat menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten PolewaliMandar (Tergugat);Bahwa Saksi mengetahui

Arham H, S.H. dan saksi Musyrifah Aliyah serta bukti surattertanda TK 2 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor B1108/Bakeu/KabidIV/032/12/2018 yang menerangkan tanah yang diperuntukkan sebagai arealPacuan Kuda yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar dengan Nomor Sertifikat 31.03.01.06.4.00042 telah tercatatdalam Data Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat oleh an.

., dengan Nomor IndukPegawai (NIP) 197709082005022006, pada tanggal 17 Desember 2018,bahwasanya terhadap tanah pacuan kuda dengan luas 86.344 (delapan puluhenam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi telah terdaftar di dalamData Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Polewali Mandar;Menimbang, bahwa terbitnya bukti surat tertanda TK 1 yang samadengan bukti surat tertanda TTK.V 7 adalah adanya surat permohonan HakPakai yang diajukan oleh M.

Bdg Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program kegiatan pengadaan 17 mesinIncenerator di Dinkes Kab.Bekasi dari data Simda . Bahwa selain staf pada bagian umum, saksipun ditugasi/ ditunjuk sebagai Tim EntryRencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2012 akhir. Bahwa selain saksi petugas lain yang ditempatkan di Tim Entry yaitu ,sdr. HAIKAL, sdr. NURHASIM dan sdr. BEBEN.

Bahwa data yang ada di aplikasi SIMDA tentang dengan pengadaan 17 mesinIncenerator tersebut berasal dari bagian perencanaan pada DinaskesehatanKab.Bekasi. Bahwa temuan saksi dari Simda tentang adanya kegiatan program pengadaan 17mesin incenerator dan tempat penyimpanannya di Dinkes Kab. Bekasi, saksilaporkansecara lisan kepada atasan saksi.

Bahwa mekanisme Entri data untuk RKA TA 2013 dilakukan berdasarkan dataSIMDA sesuai dengan judul kegiatan di SIMDA tersebut. Bahwa SIMDAmerupakan aplikasi komputer Pemda Kab.Bekasai yang isinya tentang kegiatan dankeuangan Pemda.Untuk RKA dasarnya diambil dari RKA kegiatan, kemudiandisentri satu persatu .

Selanjutnya lembar SPP yangsudah diverifikasi dibawa kembali oleh PPTK kepada saksi dan saksimembuatkan SPMnya dari aplikasi SIMDA, setelah itu lembar SPM saksi printdan diberikan kembali kepada PPTK untuk dibawa ke PPK dan selanjutnya keKuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selanjutnya lembar SPP yang sudahdiverifikasi dibawa kembali oleh PPTK kepada saksi dalam keadaan sudahditandatangani oleh yang bersangkutan dan saksi membuatkan SPMnya dariaplikasi SIMDA, setelah itu Iembar SPM saksi print dan diberikan kembalikepada PPTK untuk dibawa ke PPK dan selanjutnya ke Kuasa PenggunaAnggaran (KPA).

ALIN tr IT GALL *LDAlix ix IES CAMI oGFULD, TOLD MENG = oG LALIAIT oG of ik ixT@UIEUD ixbU LAATr Te 7g Alt rr LfeLiir 1 OAR otBahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dimintai keterangan sehubungandengan penandatanganan SP2D pada tahun 2012 untuk pembayaranpembangunan jalan BoldonSesor TA. 2012 pada Pemerintah Kab.S orong Selatan; Sesuai keterangan Ibu JOHANNA SEKEWAEL sebagai Kepala BPKADKabupaten Sorong Selatan, bahwa dalam aplikasi SIMDA (sistemadministrasi keuangan daerah) Kabupaten Sorong Selatan

wwnuBahwa masalah program pembangunan jalan lebih banyak di Bapeda,kalau di Keuangan lebih pada APBD yang telah ditetapkan dandimasukkan dalam aplikasi SIMDA dan pada tahun 2012pekerjaanpembangunan jalan BoldonSesor yang dilakukan oleh Dinas PekerjaanUmum Kabupaten S orong Selatanmemang ada;Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT.KAKAS KARYA;Bahwa terhadap dokumenyang = diperlihatkan Penyidik berupa SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 0O1/KNTRK/PUBMSS/ABT/XI/2012

., selaku Kepala Dinas Pendidikan Dasardan Kebudayaan Kabupaten Mimika dan Kuasa Pengguna Anggaran,URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator SIMDA pada Dinas PendidikanDasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika ANTONIAN YARIKO IVONEYAMLEAN, S.E., M.Si.,adalah selaku Kepala Sub.

mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikanketerangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Dana TambahanTunjangan Pengahasilan (DTTP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimikatahun 2015;Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan sebagaiPegawai Tugas Belajar pada Dinas Pendidikan Dasar dan KebudayaanKabupaten Mimika;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NILUS LEISUBUN selaku Kepala DinasPendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika,URBANUSOHOILEDWARIN sekalu Operator SIMDA

,M.Pd., selaku Kepala Dinas danselaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dainas Pendidikan Dasar danKebudayaan Kabupaten Mimika dalam pengelolaan anggaran adalahpenandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);Bahwa jabatan dari terdakwa sebagai Kepala Sun Bagian keuangan, danUrbanus Ohoiledwarin selaku Operator SIMDA (Sistem Pengelolaan KeuanganDaerah) biasanya dalam penyusnan program dan penganggaran sertapenyusunan RKA hingga menjadi DPA dan semua dalam bentuk sistem aplikasisesuai pagu anggaran dan Terdakwa

,M.Si di Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan KabupatenMimika sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan,URBANUS OHOILEDWARIN' sebagai Operator Simda,Terdakwa NILUSLEISUBUN, S.Pd.

dari masingmasing sekolah; Bahwa Data dari Bidang pada saat dilakukan verifikasi penyusunan nama gurupenerima Dana TIP, saksi melakukan verifikasi bersama dengan Bidang dansudah sesuai dengan tujuannya yakni memeriksa dan menentukan nama guruyang berhak menerima Dana TTP; Bahwa data yang telah diinput itu kemudian dilakukan verifikasi tidak diserahkanlagi ke Bidang, melainkan diserahkan kepada URBANUS OHOILEDWARINuntuk dilakukan verifikasi jumlah uang karena URBANUS OHOILEDWARINadalah Operator Simda

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA).Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas,PPTK/Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkan buktipengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumenpertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali keBendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA).Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2020/PT PDGBahwa untuk keperluan pertanggung jawaban Belanja Perjalanan Dinas,PPTK/ Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkanbuktipengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumen pertanggungjawabanBelanja Perjalanan DinasLuar Daerah.

SE, karena saudara ARHAM sebagai PPTK2016 tidak difungsikan sebagai PPTK;Pegawai kontrak atas nama DEWIKUSUMAWATI pada Keputusan BupatiSigi Nomor 8140039 tahun 2016 tentang pengangkatan pegawai KontrakKabupaten Sigi tahun 2016 bahwa saudara Dewi Kusumawati sebagaitenaga Operator TEPRA sesungguhnya tidak melakukan pekerjaanoperator TEPRA tetapi diberikan kepada saudara DARUL AQSAMUBARAK dan Honor tersebut diberikan Full kepada saudari DEWIKUSUMAWATI sebesar Rp. 1.000.000, / bulan;Honor operator SIMDA

Bahwa proses penganggarannya adalah dari BPKAD menyurat kepadaSKPD kemudian SKPD memasukan RKA ke BPKAD melalui bidanganggaran dan penginputan RKA kedalam SIMDA setelah itu BPKADmelakukan pembahasan anggaran bersama DPRD kemudian dievaluasiAPBD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara setelah itu penetapan APBDyang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Aswad Sulaiman) danSekretaris Daerah Kab.

Konawe Utara dimana awalnya bendahara pengeluaran dan operatorSIMDA pada masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukanpenginputan transaksi belanja sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) yangterdapat di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yangkemudian saksi nantinya membuka aplikasi tersebut lalu melakukan pengecekanuntuk mengetahui realisasi anggaran belanja dari masingmasing OPD dan hasillaporan yang diinput di SIMDA tersebut yang dijadikan dasar sebagai penyusunanlaporan

Rp7.561.437.020,00 (tujuh milyar limaratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) sajayang terealisasi;Bahwa terkait selisih anggaran pada kegiatan belanja modal pengadaan tanahyang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp438.562.980,00 (empat ratus tigapuluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluhrupiah) tersebut adalah menjadi temuan BPK namun kami tidak mengetahuiberapa nilai dari temuan BPK tersebut;Bahwa yang tercatat dalam aplikasi SIMDA

MUDAFAR, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenHalmahera Selatan yang bertugas sebagai operator SIMDA dari tahun 2010karena saksi menguasai komputer ; Bahwa Tupoksi Saksi sebagai operator SIMDA adaah membuat/mencetak SPPdan SPM untuk dana Rutin maupun proyekproyek dan setelah dibuat diserahkankepada lou Rosna sebagai Bendahara ; Bahwa benar Saksi pernah disuruh oleh bendahara yaitu ibu Rosna untukmembuat SPP

Paser Kaltim sehingga tanah yang akan digunakanuntuk pembangunan sub terminal bisa masuk sebagai asset daerahadalah data realisasi belanja modal dari bidang akuntansi DPPKAD Kab.Paser Kaltim, kami memasukkan data ke dalam SIMDA tanpa melihatdokumen pendukung (kami hanya melihat realisasi belanja modal daribagian akuntansi agar laporan keuangan daerah, neraca keuangan danneraca asset seimbang/ balance/ sama) ;Bahwa saksi jelaskan, dalam mengisi aplikasi SIMDA BMD tersebutmemang kami tidak pernah melihat

dokumen tanah, akan tetapi dalamaplikasi SIMDA BMD ada kolom pilihan status tanah yaitu Hak Pakai danHak Pengelolaan yang salah satunya harus diisi dan jika tidak diisi makadata tersebut tidak dapat terinout ke dalam aplikasi SMDA BMD ;Bahwa kami memilin memasukkan/ menginput data tanah yangdibebaskan untuk pembangunan 3 (tiga) sub terminal tersebut denganstatus Hak Pakai sedangkan dalam kenyataannya dokumen/ sertifikat hakpakai tanah yang dibebaskan untuk pembangunan 3 (tiga) sub terminaltersebut

dokumen tanah, akan tetapi dalamaplikasi SIMDA BMD ada kolom pilihan status tanah yaitu Hak Pakai danHak Pengelolaan yang salah satunya harus diisi dan jika tidak diisi makadata tersebut tidak dapat terinout ke dalam aplikasi SIMDA BMD ;Bahwa kami memilin memasukkan/ menginput data tanah yangdibebaskan untuk pembangunan 3 (tiga) sub terminal tersebut denganstatus Hak Pakai sedangkan dalam kenyataannya dokumen/ sertifikat hakpakai tanah yang dibebaskan untuk pembangunan 3 (tiga) sub terminaltersebut

tersebut telah sesuai.Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan survey di ketiga lokasi sub terminalyang dilaksanakan oleh saksi ahli Sarwono Singgih, SE bersamasamadengan petugas kecamatan setempat.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparmansyah sebagai Kepala BidangAsset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Pasir dan Saksi Erwan Nuri Amd sebagai staf pelaksana operatorkomputer ketiga lokasi sub terminal di Longkali, Batu Engau dan Muara219Komam telah masuk dalam SIMDA

., hanya cukupmembuat 3 (tiga) rangkap Kuitansi Penerima Honorarium Penunjang KegiatanSatuan Perlindungan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota Bekasi yaituuntuk bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2014;Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Bekasi danregister SP2D periode 01 Januari 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 untukSP2D Nomor: 00557/SP2D/1.20.09.01/2014 yang digunakan untuk pembayaranKegiatan Pemberian Honor Penunjang Kegiatan Ketentraman, Ketertiban, danKeamanan

MITA SUSILAWATI, SE, MM., hanya cukupmembuat 3 (tiga) rangkap Kuitansi Penerima Honorarium Penunjang KegiatanSatuan Perlindungan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota Bekasi yaituuntuk bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2014;Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Bekasi danregister SP2D periode 01 Januari 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 untukSP2D Nomor: 00557/SP2D/1.20.09.01/2014 yang digunakan untuk pembayaranKegiatan Pemberian Honor Penunjang Kegiatan Ketentraman,

uang tsb juga saya serahkan ke terdakwa Toni tgl. 8 Juli 2014 akantetapi sampai saat ini belum dinihilkan atau belum terbit SP2D nihil ;Bahwa saksi membenarkan surasurat bukti untuk mencairkan dana Linmas kota Bekasibeserta kelengkapannya yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;Bahwa benar honor anggota Linmas kota Bekasi untuk bulan Juli belum cair karenahonor anggota LINMAS kota Bekasi untuk bulan Juli dan Agustus 2014 belum diajukanpencairannya , karena SPJ Nihil belum masuk dalam Simda

bulanApril dicairkan pada tanggal 7 Mei 2014 sesuaidengan No.SP2D 01170/SP2D/1.20.09.01/2014dengan mekanisme tambah uang persediaan (TU)sebesar Rp.347.200.000, pertanggung jawaban atasdana tsb sudah dipertanggungjawabkan dandinihilkan melalui SP2D Nihil Nomor.01622/SP2D/1.20.09.01/2014 pada tanggal 28 Mei 2014namun pada kenyataannya uang insentif bulan April2014 tsb. belum dibagikan atau diserahkan kepadaanggota Satlinmas se kota Bekasi;insentif anggota Linmas untuk bulan Mei 2014sesuai dengan Simda

., hanya cukup membuat 3 (tiga) rangkap Kuitansi Penerima HonorariumPenunjang Kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat Bagi Anggota Linmas AktifKota Bekasi yaitu untuk bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2014;Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Bekasi dan registerSP2D periode 01 Januari 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 untuk SP2D Nomor:00557/SP2D/1.20.09.01/2014 yang digunakan untuk pembayaran Kegiatan PemberianHonor Penunjang Kegiatan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan

MITA SUSILAWATI,SE, MM., hanya cukup membuat 3 (tiga) rangkap Kuitansi Penerima HonorariumPenunjang Kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat Bagi Anggota Linmas AktifKota Bekasi yaitu untuk bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2014;Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Bekasi dan registerSP2D periode 01 Januari 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 untuk SP2D Nomor:00557/SP2D/1.20.09.01/2014 yang digunakan untuk pembayaran Kegiatan PemberianHonor Penunjang Kegiatan Ketentraman,

ke terdakwa Toni tgl. 8 Juli 2014 akantetapi sampai saat ini belum dinihilkan atau belum terbit SP2D nihil ;halaman 57 dari 149 halamanBahwa saksi membenarkan surasurat bukti untuk mencairkan dana Linmas kota Bekasibeserta kelengkapannya yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;Bahwa benar honor anggota Linmas kota Bekasi untuk bulan Juli belum cair karena honoranggota LINMAS kota Bekasi untuk bulan Juli dan Agustus 2014 belum diajukanpencairannya , karena SPJ Nihil belum masuk dalam Simda

tgl.9 Juni 2014 sesuai denganNo.SP2D 01974/SP2D/1.20.09.01/2014 denganmekanisme Tambah uang Persediaan (TU) sebesarRp.347.200.000, pertanggung jawaban atas dana tsb.sudah dipertanggungjaawabkan dan di nihilkan melaluiSP2D Nihil No.02561/SP2D/1.20.09.01/2014 pada tgl. 25Juni 2014 dinihilkan sebesar Rp.347.200.000, namunpada kenyataannya uang insentif bulan Mei 2014 tsbbelum dibagikan atau diserahkan kepada anggotaSatlinmas se kota BekasiInsentif anggota Linmas untuk bulan Juni 2014 sesuaidengan Simda

Terbanding/Tergugat yang jelas jelas menelantarakan dan tidakmengajukan Gugatan setelah lebih dari 28 Tahun lamanya;2.2 Bahwa Tanah yang diklaim oleh Terbanding/Penggugat adalah TanahAset Pemerintah Daerah Yang telah dipergunakan dn Dimanfaatkanoleh Pemerintah Maupun Masyarakat selama Lebih dari 28 (dua puluhdelapan Tahun) dan tercatat dalam Register Kartu Inventaris Barang(KIB) Nomor 01.01.11.04.01 (untuk tanah Workshop) dan01.01.11.04.10.0002 (untuk tanah gedung wanita) dan terhubungonline dalam simda

memerintahkan pembongkaran tersebuttelah sehingga jelas keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan NegeriHal. 59 dari 98 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT SMR7.17.27.3Tanjung Selor menyatakan bahwa Tindakan Pembanding II/TergugatIV merupakan Perbuatan Melawan Hukum;6.5 bahwa tindakan Penggugat yang membangun warungwarung kayudiatas tanah asset Pemerintah daerah yang telah berdiri bangunanGedung Workshop dan Gedung Wanita selama puluhan tahun dandipergunakan oleh Masyarakat dan Pemerintah dan telah teregisterdalam Simda

Daerah No. 2 Tahun 2014 dalam pasal 92 ayat (2) yangmenyatakan Bangunan dapat dibongkar apabila tidak sesuai Tata Ruangmaupun tidak memiliki Izin dari Pemerintah Daerah.Bahwa tanah aset Pemerintah Daerah yang telah dipergunakan dandimanfaatkan oleh Pemerintah maupun masyarakat selama lebih dari 28(dua puluh delapan) tahun dan tercatat dalam Register Kartu InventarisBarang (KIB) Nomor 01.01.11.04.01 (untuk tanah workshop) dan01.01.11.04.10.0002 (untuk tanah gedung wanita) serta terhubung onlinedalam Simda

Pengelolaan Aset Kota Ambon sejaktahun 2014.Halaman 82 dari 151 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.Bahwa saksi tidak tahu terkait pengadaan tanah untuk TempatPemakaman Umum (TPU) di Gunung Nona tetapi hanya mendengar saja.Bahwa saksi pernah melihat berkasberkas pengadaan tanah untukTempat Pemakaman Umum (TPU) di Gunung Nona ;Bahwa tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Gunung Nona,pada tahun 2014 sudah menjadi inventaris Pemerintah Daerah KotaAmbon karena sudah dimasukkan ke dalam sistem di Simda

Barang.Bahwa tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Gunung Nonatersebut dimasukkan ke dalam sistem karena berdasarkan buktibukti yangada terhadap tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran ;Bahwa kalau pembelian barang sudah dilakukan pembayaran maka harussegera dimasukkan ke dalam sistem agar segera tercantum sebagaiinventaris Pemerintah Daerah, terhadap pembelian barang yang belumdilakukan pembayaran maka barang tersebut belum dimasukkan ke dalamsistem di Simda Barang ;Bahwa pengadaan tanah

untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) diGunung Nona sudah masuk dalam Simda Barang tahun 2014 ;Bahwa terhadap barangbarang invetaris Pemerintah Daerah dapatdilakukan penghapusan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan,antara lain adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapyang memerintahkan agar Pemerintah Daerah melakukan penghapusanbarang inventaris tersebut dari sistem Simda Barang ;Bahwa pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) diGunung Nona tersebut sampai sekarang belum

PIETERLEUWOL (Kepala Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon) menerangkan bahwatanah milik terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE yang telah dinyatakanoleh Panitia Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaiLahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) hasil pengadaan tahun 2003 tersebut,sejak tahun 2014 telah dimasukkan sebagai aset Pemerintah Kota Ambonkarena telah masuk dan terdaftar dalam sistem Simda Barang, artinya tanahLahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut telah menjadi inventarisPemerintah Kota

Operator Simda Keuangan dan perencanaan, Staf Pengelola Keuangan, Penyimpan Barang dan Operator Komputer TA 2014 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara. 17. Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Rupit pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara periode 01 Januari 2014-31 Desember 2014 ;18. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 An. Risga Nikmah, AMKG ;19.

Operator Simda Keuangan dan perencanaan,Staf Pengelola Keuangan, Penyimpan Barang dan Operator KomputerTA 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara.17 Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumsel Babel CabangPembantu Muara Rupit pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten MusiRawas Utara periode 01 Januari 201431 Desember 2014 ;18 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 An.

Operator Simda Keuangan dan perencanaan,Staf Pengelola Keuangan, Penyimpan Barang dan Operator KomputerTA 2014 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.171819202122232425Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumsel Babel CabangPembantu Muara Rupit pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten MusiRawas Utara periode 01 Januari 201431 Desember 2014 ;Asli (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 An.

Bahwa Pemohon mendapat izin cerai dari atasannya yangdikeluarkan oleh Kabag Simda AKBP Bambang Sugiyarto, SH,MH denganNomor O6/SICVI/SUMDA, 13 Juni 2019, di perkuat dengan suratketerangan , tanggal 28 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kabag SUMDANomor O6/SICVI/2019/SUMDA, yang menerangkan surat tersebutdianggap masih berlaku;.

Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaanlKuasa BUD, yang selanjutnya Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan akan mencetak surat persetujuan penerbitan SP2D kepada BUD;e Bahwa pada saat BUD menerima surat persetujuan penerbitan SP2D, BUD akanmelakukan verifikasi sebelum ditandatangani Surat persetujuan penerbitan SP2D,setelah lengkap kemudian BUD alcan inenandatangan surat persetujuan penerbitanSP2D;e Bahwa setelah ditandatangan surat persetujuan diterbitkan SP2D olah BUD, selanjutnyaoperator Simda

oleh KepalaBidang Anggaran dan PerbendaharaanIKuasa BUD, yang selanjutnya Kepala BidangAnggaran dan Perbendaharaan akan meneetak surat persetujuan penerbitan SP2DkepadaBUD; Bahwa pada saat BUD menerima surat persetujuan penerbitan SP2D, BUD akanmelakukan verifikasi sebelum ditandatangani Surat persetujuan penerbitan SP2D,setelah lengkap kemudian BUD alean inenandatangan surat persetujuan penerbitanSP2D;e Bahwa setelah ditandatangan surat persetujuan diterbitkan SP2D olah BUD,selanjutnya operator Simda