Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat;Bahwa saksisaksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Halaman 9 dari 14 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/ PN.

ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1: 25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 125.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentang PencadanganAreal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani SejahteraDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.Riau Skala 1 : 50.000 yang telah dilegailisir ;1 (satu) bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKabupaten

Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,69dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau KabupatenMusi Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet106 Tahun 1926 ;f.

Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,95dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untukpengukuran dan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum1271314yan membenarkan Pihak Penggugat untuk

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

(lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

Keuangan yang meragukan tentang perhitungan DasarPengenaan Pajak atas Penyerahan Ekspor dikarena tidak melihat adanyarincian PEB di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasarditerbitkannya SKPN (00044/507/03/027/05 tanggal 7 Maret 2005).Selanjutnya oleh Terbanding ditindak lanjuti dengan penghitungan ulang DPPPenyerahan Ekspor dengan prosedur mirip pemeriksaan ulang, sebagaiakibatnya menimbulkan sengketa dengan Pemohon Banding yang kemudianmengajukan surat keberatan.bahwa apabila dilihat dari skala

luasnya pembetulan yang dilakukanTerbanding maka skala cakupannya sangat luas yang merupakanpenghitungan kembali DPP dan Pajak Terhutang, dan bukan lagimerupakan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang KUP.

Disamping itu,akibat cakupan pembetulan yang dilakukan Terbanding yang sangat luas inimengakibatkan sengketa dengan Pemohon Banding sehingga menyalahi Pasal16 ayat (1) UndangUndang KUP.bahwa Majelis berpendapat bahwa cakupan atau skala pembetulan yangdilaksanakan Terbanding merupakan perhitungan kembali atas suatuketetapan yang telah diterbitkan secara sah.

Pembetulan dengan skala cakupanseperti ini akan menghilangkan kepastian hukum atas penerbitan suatu produkhukum dan tidak memiliki dasar hukum yang benar.

usaha tidak mencapai skala tertentu denganmelakukan pendafataran untuk memperoleh Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan/STDB atau STDP tergantung Jenis Usaha perkebunan yangdilakukan.

Adapun persyaratannya tercantum pada Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 5 (2) untuk STDB danPsl. 6 (2) untuk STDP;eee ee eee eee eee eee eee Bahwa Untuk skalausaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan/IUPBatau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

Penjelasan pertama :Perkebunan adalah orang perseorangan WNI yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu UUNo. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (9).

Definisi pekebunbersifat umum, karena tidak ada keterangan/penjelasan lebih lanjut yangmengklasifikasikan kedudukan orang perseorangan WNI ketikamelakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan status kepemilikanlahan perkebunan, sehingga dapat dikatakan sSiapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudi daya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan ataubagi hasil dapat disebut sebagai

Penjelasan kedua :Perbuatan terdakwa membuka lahan dengan tujuan untuk memperolehupah berupa bagi hasil lahan sudah memiliki unsur membukan lahanperkebunan untuk dirinya sendiri, karena itu terdakwa dapat disebutsebagai pekebun dan pekebun merupakan bagian dari pelaku usahaperkebunan; Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa siapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudidaya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik itu sebagai

Peta skala minimal 1 : 100.000.Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang

Peta skala minimal 1 : 100.000.: Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.: Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta

Peta skala minimal 1 : 100.000.Hal. 9 dari 23 hal. Put.

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

Sawit Multi Utama luas18.000 ha skala 1: 200.000 yang telah dilegalisir;40) Foto copy Surat Persetujuaan Penanaman modal dariBadan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 197/I/PMDN/2009tanggal 30 Desember 2000. yang telah dilegalisir;41) Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)nomor : 150900155B tanggal 23 Februari 2010 yang telahdilegalisir;42) Nomor : C29238HT.01.

Kalteng skala 1 :40.000;115) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.

Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 190.000. sesuai data terakhir;119) 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIHalaman 43 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.Borongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.

Kalteng skala 1 :40.000;116) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.

Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 :90.000. sesuai data terakhir;120) i(satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIBorongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 10.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua Bali, 148 Km Barat Daya Kuta Bali, 154 Km BaratDaya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada ObjekPertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatanMLA (Tm mn mann nnn nentHal. 40 dari 41 hal Putusan No. 48&Pdt.G/2013rtN.Jkt.Pst.=9.

Transparansi skala pengupahan ;2.

Menerima dengan baik anjuran pada butir 1 (satu) yaitu Bahwa PUKSPSI sebagai salah satu sarana Hubungan Industrial di Perusahaanterhadap tuntutan tentang skala upah dapat dijadikan bahanpertimbangan ;2.

Menerima prinsip dasar tentang keterbukaan (transparan) yangtercantum dalam anjuran butir 3 (tiga) dengan mengacu : Struktur dan skala upah untuk Serviceman bagi karyawan yang mengikutiprogram TDP merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem pengupahanyang berbasis kompetensi dan diberlakukan secara nasional ;O Struktur dan skala upah non staff Non TDP sedang dalamproses review dan akan diberlakukan setelah sistem berbasiskompetensi sudah selesai dan diberlakukan secara nasional ;4.

Perusahaan segera membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja dan kompetesi untuk TDP dan NonTDP secara terobuka dalam TDP turunan ;3.

Bahwa yang menjadi pokok perselisihnan pada awalnya adalah masalahupah yang tidak jelas mengenai struktur dan skala upah (diskriminasipengupahan) serta kenaikan upah sebesar 97,54% untuk karyawanPT.FI dan kontraktor lainnya di luar PT.TU (ada diskriminasi) pada halkenaikanHal. 25 dari 30 hal. Put.

Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

No.275 K /PID.SUS /201092.Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;93.Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang PenggarapanPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;94.Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei2009 ;95.Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentangDukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;96.Perjanjian Kerjasama antara PT.

BatumasSejahtera ;129.Copy Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;130.Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentangPenggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar diwilayah kerja Wilpos IX ;131.Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut /1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia (Persero) ;132.Copy Keputusan Direksi PT.

di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;159.Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;160.Copy kwitansi CV.

Mengelola fungsi akuntansi dan keuangan dalam memproses data daninformasi keuangan dalam memproses data dan informasi kKeuangan untukmenghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secaraakurat dan tepat waktu (Skala waktu) yang dilakukan secaramingguan/bulanan);b. Mengkoordinasikan dan mengawasi perencanaan, pelaporan, danpembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu,dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

(skala waktu yangdilakukan secara bulanan);c. Merencanakan, mengkordinasikan dan mengawasi arus kas perusahaan(cash flow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehinggamemastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dankesehatan kondisi keuangan perusahaan. (skala waktu yang dilakukansecara mingguan/bulanan);d.

(skala waktu yangdilakukan secara tahunan);e. Merencanakan dan mengkordinasikan pengembangan system danprosedur akuntansi dan keuangan, serta mengawasi pelaksanaannyauntuk memastikan semua proses dan transaksi kKeuangan berjalan dengantertib dan teratur, serta mengurangi resiko keuangan (skala waktu yangdilakukan secara bulanan/tahunan);f.

(skala waktuyang dibutuhkan secara mingguan/bulanan/tahunan);g. Melaksanakan audit dan kinerja operator gerbang keluar atas besaransetoran parkir (Skala waktu yang dibutuhkan secaramingguan/bulanan/tahunan);h. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertibanadministrasi dan memudahkan penelusuran dokumen (Skala waktu yangdibutuhkan secara mingguan/bulanan);i.

Membuat laporan pendapatan bulanan dan mengirim laporan tersebut kepihakpihak terkait (Skala waktu yang dibutuhkan secara bulanan);15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 3yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pensiunsecara lisan kepada Tergugat namun Penggugat sama sekali tidakmenggubrisnya. Adalah dalil yang tidak benar, sebab faktanya adalah:a.

Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

1. 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
2. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
3. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Tetap Kabupaten Kaur1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana UntukPembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yangdiajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan TetapKabupaten Kaur Tahun 20191(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima PenyelesaianPekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 3 dari 110 Halaman10) i(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima BantuanPembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

Pembangunan Embung Desa12) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201913) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201914) 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan danLaporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat KecamatanTetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PemberianBantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala

untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa; Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnyatahun 2019;a. Pada persyaratan administrasi poin c bahwa, program pemberianbantuan pemerintah kepada desa harus dicatat dalam lampiranAPBDes pada pos belanja: lain lain pendapatan desa yang sahsesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentangDesa Pasal 72 ayat (1) huruf g.

Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sampaidengan sekarang;Bahwa pendidikan ahli adalah S.1 Pertambangan lulus tahun 2004;Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harusmemiliki ijin yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenanganuntuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UU no 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara;e Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat, per ijinanskaia menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4 tahun2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanskala besar, untuk pemberian wilayah ijin usha pertambangan(WIUP) baik mineral logam dan batu bara dengan cara lelangsesuai denganPP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan.eBahwa sesuai data ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini para Terdakwa tidakmemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati GunungMas.eBahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa

Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ; 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong; 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan KelapaSawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?; 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua KebunSawit atas nama Robert Hong; 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M2, 2 (dua) lembarHal. 7 dari 77 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2016copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERTHONG, 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan KelapaSawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?,2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua KebunSawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar copy Peta Calon LokasiKedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3.273.275 M?.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembarcopy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERTHONG, 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan KelapaSawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah TugasKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta NotaDinas dari Jm.

demikian maka PetaTata Batas Kawasan Hutan Kelompok HutanSenami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko,SKALA 1:25000 menurut Majelis masih tetapberlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

(lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat14(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Dalam pertemuan tersebut SaksiFranchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Celldalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran2012 dan Saksi Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebutdi DPR (Senayan).Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut makabeberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret2012 Saksi Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukansurat nomor : 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

3.455.510.500,);Pengadaan Peralatan Kantor (Rp. 7.942.418.000,);Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,);Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban1 oe &dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka RektorUniversitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksiBustari Erafeli dan Terdakwa Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan suratnomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala

Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017Persiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuanusulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutanprioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya padatahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (TermOf Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan TinggiKemendikbud

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :Hal. 21 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012tentang Pengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersama sama dengan HIDAYATYUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.

No. 996 K/Pid.Sus/2017591.45152 tahun 2014 tentang pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.

TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.