Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan,Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern ataspenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

dari Direktur PenyidikanJampidsus Nomor: SPA4246/F.2/Fd.1/09/2016 tanggal 27 September 2016,perihal Bantuan Keterangan Ahli, kemudian ditindaklanjuti dengan SuratTugas Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Nomor : ST414/D601/2016tanggal 28 September 2016 dan Surat Deputi Bidang Investigasi BPKPNomor : SR685/D6/01/2016 tanggal 28 September 2016;Bahwa bidang keahlian Ahli adalah bidang Auditing dan Akuntansi;Bahwa sesuai dengan PP Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,yaitu :Pertama : BPKP melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara menindaklanjuti permintaan penyidik,Hal 197 dari 245 hal.Put.No.11/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pstdan sesuai aturan hukum (Pasal 179 MKUHAP),permintaan tersebut wajib dipenuhi, demi keadilan.Kedua : Dasar Hukum Kewenangan BPKP dalam melakukan auditadalah PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Pada ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistim Pengawasan /ntern Pemerintah (SPIP)yang selanjutnya disingkat PP 60/2008 menyatakan, BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkatBPKP, adalah Aparat Pengawas /ntern Pemerintah (APIP) yangberwenang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuantertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP 60/2008 dalamrangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan dalam rangka Pembinaan Aparat Pemerintah;

Karena nota kesepahaman ini yang menjadi Dasar BPKP melakukan audit PKKN bertentangan dengan Kepres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen, dan PP 60/2008 tentang SistimPengawasan /ntern Pemerintah (SPIP) yang menjadi Dasar hukumBPKP dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnnya, dan bertentangan pula dengan Peraturan Perundangundangan lain yangberkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, makaaudit PKKN yang dilakukan

Adapun diklat yang telah ahli ikuti adalah :e Audit Operasional/Managemen Audite ~=Audit Sistem Informasie =Keppres 16/1994e Pemeriksaan Pajake Pembentukan Auditor Trampile UU dan Peraturan Perpajakan serta Pedoman Pemeriksaan Pajake =Pindah Jalur Auditor Ahlie =Penjenjangan Auditor Ketua Time Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara TPKe Audit Prosedur PBJe =Audit Investigatife ~=6Audit Forensike TOT Audit Investigatif71TOT atas Modul SPIP dan Limited Hearing SPIPSPIPTOT SPIPPedoman

Penyidikan/DiklatBPKP/VII/2005):9) Diklat atas Kegiatan/Proyek Berbantuan Pinjamandan Hibah Luar Negeri selama 50 Jam latihan tgl26 Oktober 2009 sd 30 Oktober 2009 (SERT5385/DL/4/2009):10) Diklat Audit Investigasif selama 50 jam pelatihantahun 2015 tgl 9 februari sd 13 februari 2015penyelenggara pusdiklatwas bpkp (Nomor SERT0536/DL/4/2015);11) Lokakara Penyidikan Penyidikan selama 40 Jamlatinan tanggal 13 Nopember sd 16 Nopember1995 Peneyelenggara Pusdiklatwas BPKP (Nomor151/LP/BPKP/11/1995):12) Diklat SPIP

Pasal 47 ayat (2) PP60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuatdan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiHalaman 113 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

sampaidengansaatini.Bahwa benar sehubungandenganpenunjukansaudarasebagai ahli yangakanmemberikanpendapatnya Spesifikasi keahlian ahli pada bidangakuntansi dan auditing.Bukti Sertifikasi yang terhadap keahlian tersebut adalah : Diklat Audit PerbankandanLembagaKeuangan, tahun 1995 DiklatPenyidikPerpajakan, tahun 1997 Diklat Auditor Ahliketua Tim, tahun 2000 Diklat Audit Kinerja, tahun 2001 DiklatAudit Investigatif, tahun 2002 Diklat Auditor Ahlitahun 2004 Diklat Audit Forensik, tahun 2005 Diklat SPIP

KeputusanPresiden Nomor : 103 Tahun 2001) ;Bertitik pijak dengan dasar hirarki perundangan tersebut, nampakbahwa seluruh kegiatan dan produkproduk Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia memiliki dasar validitas dan kesahihan yang lebih tinggipula dibandingkan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) ;Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperolehkewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan Peraturan PemerintahNomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP." Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forensik." Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejangan Pengendali TeknisAhli menjelaskan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana KorupsiProyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.

Bahwa benar sehubungandenganpenunjukansaudarasebagai ahliyang akanmemberikanpendapatnya Spesifikasi keahlian ahli padabidang akuntansi dan auditing.Bukti sertifikasi yang terhadap keahlian tersebut adalah : Diklat Audit PerbankandanLembagakKeuangan, tahun 1995 DiklatPenyidikPerpajakan, tahun 1997 Diklat Auditor Ahliketua Tim, tahun 2000 Diklat Audit Kinerja, tahun 2001 DiklatAudit Investigatif, tahun 2002 Diklat Auditor Ahlitahun 2004 Diklat Audit Forensik, tahun 2005 Diklat SPIP, tahun 2009 Diklat

Tahun 2013 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SistemPengendalian Intern Pemerintah Nomor Sertifikat : SERT1310/SPIP/DL/4/2013.5. Tahun 2014 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan AuditInvestigatif, Nomor Sertifikat : SERT0674/DL/4/2014.6. Tahun 2014 mengikuti Pelatihan Peningkatan KapasitasAparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak PidanaKorupsi Nomor Sertifikat : KS14060092.7. Tahun 2015 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan AuditForensik Nomor Sertifikat : SERT0653/DL/4/2015.8.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

penyimpangan, korupsi, kolusi danNepotismePeraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang StandarOperasional Prosedur Pengawasan Inspektorat KabupatenKepulauan Sangihe Pasal 7Pemeriksaan atau audit dapat dilakukan oleh INSPEKTORATdiluar dari pemeriksaan rutin dalam bentuk pemeriksaan kasus /khusus yang meliputi : Penyalahgunaan wewenang; Hambatan dalam pelayanan masyarakat; Korupsi, kolusi dan nepotisme; Pelanggaran disiplin pegawai negeri;PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi danNepotisme atas permintaan aparat penegak hukum maka inspektoratberwenang adapun yang menjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:>,~~Peraturan Menteri Dalam Negeri no 23 tahun 2007 tentangpedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah;Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang StandarOperasional Prosedur Pengawasan Inspektorat KabupatenKepulauan Sangihe;PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian IntemPemerintah (SPIP

. ;14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur StadionUtama RiauMultiyears, Februari 2012 ;1 (satu bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan InfrastrukturStadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check Odan foto pekerjaan proyek. ;1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahragatentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion

No. 13/TIPIKOR/2013/PTR465466 11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHIKARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears),minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember2011.14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan PembangunanInfrastruktur Stadion Utama RiauMultiyears, Februari 20121 (satu). bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawadengan total volume

Sertifikat Audit Forensik dari Pusdiklatwas BPKP (tahun 2011).Sertifikat Audit Klaim, Audit Eskalasi Harga dan Audit HambatanKelancaran Pembangunan dari Pusdiklatwas BPKP (tahun 2011).Sertifikat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari PusdiklatwasBPKP (tahun 2012).Sertifikat Probity Audit dari Pusdiklatwas BPKP (Tahun 2015).Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil dari BPKP (tahun1997).Sertifikasi Auditor Ahli sbg anggota tim audit dari BPKP (tahun 2000).Sertifikasi Auditor

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitasSistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan: a. pengavasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangannegara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

B1417/Q.2.17.4/Fd.2/11/2019 tanggal 11 November2019;Bahwa audit yang dilakukan adalah audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah;Bahwa Dasar hukumnya antara lain:1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP), InspektoratProvinsi/Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparat PengawasIntern Pemerintah (APIP):Halaman 88 dari 145 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RINomor : PER/05/M.PAN/

Tahun2001 menyatakan posisi BPKP merupakan LPND yang bertugasatas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;Bahwa berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52dinyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ;Penjelasan ayat (3) menyebutkan:Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan ;k.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.