Ditemukan 6228 data
67 — 32
SATAR BADANG;Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh PPIK,PENGGUGAT, Kasei SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol, Dinas PPKAD Kabupten Buol, TERGUGATmemerintahkan PPTK, Dinas PPKAD Kabupten Buol dan PENGGUGATuntuk mencairkan dana Perencanaa Teknis, tapi PENGGUGAT menolakperintah pencairan tersebut dengan alasan Masa Transisi PemerintahKabupaten Buol dan PENGGUGAT memilih pencairan danaPerencanaan Tekhnis dilakukan setelah Bupati/Wakil Bupati Buol terpilihdilantik;Bahwa
meteraisecukupnya yang berupa foto copy, buktibukti mana telah disesuaikan denganaslinya di persidangan dan hanya bukti P3, P8, P9.2, P10, P12 yang tidakdapat ditunjukkan aslinya, namun merupakan copy dari copy, namun bukti suratlainnya dapat ditunjukan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat buktiyang sah;Bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Nomor 820/22/Disdikpora/2012, tanggal 01 Pebruari 2012,tentang Pembentukan Tim Tekhnis
yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda (P 2);Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 420/1275/Disdikpora,tanggal 13 Maret 2012, perihal Penetapan Lokasi Sekolah PenerimaDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tingkat SMP/SMPLBKabupaten Buol Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda (P 3);Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Nomor 820/31/Disdikpora/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentangPembentukan Tim Tekhnis
85 — 42
MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listrik tenagamikro hidro karena PT.
dan JasaPemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24Mei 2012;1718192021222324252627282930311 (satu) lembar frincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perfntah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor:0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaanpembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis
pengadaan PLTMH diElelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa PemerintahanKabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran PiterBado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000, (seratus duapuluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsikegiatan pengawasn tekhnis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO Diwakili Oleh : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO
129 — 54
Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi tekhnis tersebut diatas,saksi JOKO PARYADI, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya terdakwa selaku DirekturPT RIMBO PERADUAN harus melaksanakan ketentuan tersebut.
Sehingga atasdasar tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh terdakwa yang mengalihkanpekerjaan tersebut kepada saksi ALI ARIFIN, ST, maka perbuatan saksi ALIARIFIN, ST menerima hasil pembayaran sepenuhnya atas paket pekerjaantersebut melalui terdakwa bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf cPerpres No. 54 tahun 2010 Jo.
KALINGGA JAYA SAKTI untuk pekerjaan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Tahun Anggaran 2013 s/d TahunAnggaran 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangan dengan PerpresNo. 54 tahun 2010 Jo.
Contoh campuran harus dibawa kelaboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupununtuk pemadataan membal (refusal).Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT JMBBahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi tekhnis tersebut diatas,saksi JOKO PARYADI, ST.
Sehingga atasdasar tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai orangmengalihkan pekerjaan kepada saksi ALI ARIFIN, ST, maka perbuatan saksiALI ARIFIN, ST selaku Direktur PT KALINGGA JAYA SAKTI menerima hasilpembayaran sepenuhnya atas peket pekerjaaan tersebut melalui terdakwabertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010Jo.
56 — 22
lisan yang saksi setujui ;e bahwa dari peminjaman perusahaan saksi oleh saksi Budi Sujatmiko tersebut saksimendapatkan fee 3% dari nilai kontrak sedangkan mengenai administrasiperusahaan semuanya diserahkan pada saksi Budi Sujatmiko begitu juga denganpekerjaan dilapangan dan atas persetujuan saksi untuk tanda tangan dan stempelbisa ditiru oleh Budi Sujatmiko apabila saksi tidak berada ditempat;e bahwa selaku Konsultan Pengawas tugas dan tanggung jawab saksi adalah :* Melakukan pengawasan secara tekhnis
Membuat laporan harian pelaksanaan pekerjaan* Membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan* Membuat Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaanpekerjaan tambah kurang* Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaane bahwa saksi ada menandatangani laporan bulanan yang diantarkan Budi Sujatmikosetiap minggunya yang dikumpulkan untuk laporan bulanan;e bahwa laporan bulanan tersebut sebelum saksi tanda tangani telah ditanda tanganioleh Ketut Mudiarta selaku PPK,Haryono selaku Pengelola Tekhnis
I Ketut Soter...............cecee eee eee ee Pejabat Pembuat SPMHarjono,ST....... ccc cece ecee eee ence eeneeeeeees Pengelola Tekhnis PUbahwa tugas dan tanggung jawab selaku Konsultan Pengawas Pembangunan AulaSTAHN TP adalah:* Melakukan pengawasan secara tekhnis* Membuat laporan harian pelaksanaan pekerjaan* Membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan* Membuat Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaanpekerjaan tambah kurang* Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaanbahwa saksi
kepada PPK dan Rekanan mengenai pencepatan pekerjan karenakontrak akan berakhir selanjutnya rekanan melakukan pencepatan pekerjaan;e bahwa setahu saksi ada diadakan beberapa kali Pertemuan karena pekerjaan yangbelum selesai tersebut antara lain dengan PPK yang minta pencepatan pekerjaanpada rekanan untuk 100% dan rekanan minta addendum tapi tidak dikabulkanpertemuan juga dihadiri terdakwa;e bahwa saksi mengetahui dalam pertemuan juga dibahas mengenai dana dimanasaksi dan saksi Harjono,ST Pengelola Tekhnis
HHARJONO, SH yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagaiberikut:bahwa saksi adalah sebagai Pengelola Tekhnis dari Dinas PU yang ditugaskan padaPembangunan Aula STAHN Tampung Penyang Palangka Raya yang dalam hal iniberkerjasama dengan Konsultan Pengawas;bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab secara operasionalkepada PPK Instansi yang bersangkutan dalam hal ini kepada I Ketut Mudiartaselaku PPTK pada Pembangunan Aula STAHN Tampung Penyang Palangkaraya;bahwa setahu
117 — 35
Taufik Mahdi selaku DirekturRSUDZA;e Bahwa saksi bertugas memberikan penjelasan masalah tekhnispada saat aanwijzing dan melakukan evaluasi spesifikasitekhnis terhadap penawaran;e Bahwa aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2009bertempat di ruang rapat RSUDZA Banda Aceh Lantai 2,dimana pada saat aanwijzing tersebut saksi menjelaskan halhalyang berkaitan dengan masalah tekhnis, sedangkan yangberkaitan dengan administrasi dijelaskan oleh Muhazar selakusekretaris panitia pengadaan;e Bahwa berkaitan
dengan unsur tekhnis saksi menjelaskandalam aanwijzing tersebut adalah halhal sebagai berikut :Masalah lubang MRI, karena masingmasing Merk MRI berbedabesar lubang alatnya, sehingga diadakan addendum terhadappermasalahan tersebut;Masalah kapasitas helium, karena masingmasing Merk MRIberbeda, sehingga diadakan addendum terhadap permasalahantersebut;3 Masalah Radio Frekuensi, karena masingmasing Merk MRIberbeda chanel yang dipergunakannya;4 Aanwijzing Lapangan, harus diperlukan ruangan khusus untuk
alatMRI 3 TESLA tersebut;e Bahwa spesifikasi tekhnis yang saksi pergunakan sebagai dasarpengadaan adalah berdasarkan dokumen yang saksi terima daribagian perencanaan, yaitu spesifikasi tekhnis merk siemen,namun dalam proses aanwijzing dilakukan addendum agardibuka syaratsyarat untuk merk lain sehingga tidak mengarahpada satu merk saja;e Bahwa yang dilakukan evaluasi tekhnis hanya kepadaperusahaan yang lulus evaluasi administrasi saja, yaitu PT.
penerima danpemeriksa barang yang bertugas mengecek kesesuaian barangdengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan didalam dokumenkontrak, melakukan uji fungsi alat tersebut, melakukan ujicobapada pasien termasuk keselamatan penggunaan terhadap pasien;Bahwa merk alat kesehatan MRI 3 TESLA yang diterima tersebutadalah Siemens type Magnetom Verio;Bahwa anggota tim pemeriksa dan penerima barang alat kesehatanMRI 3 Tesla di RSUDZA tersebut adalah 7 (tujuh) orang danKetuanya Jufri, SKM.
Siemens;Bahwa masa garansi alat kesehatan MRI 3 TESLA tersebutberdasarkan dokumen kontrak adalah selama (satu) tahun;Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadapalat kesehatan tersebut adalah dokumen kontrak, karena didalamdokumen kontrak terdapat spesifikasi tekhnis dan hasilpemeriksaan saksi bahwa alat kesehatan MRI 3 TESLA ini telah60sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak, kecuali 2item alat assesoris yaitu alat pemindah pasien dan AC.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK Diwakili Oleh : MUHAMMAD BAZRA BASRI, SH
180 — 124
- 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
Enrekang Tahun Anggaran 2015 yangtelah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (IIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
Enrekang TahunAnggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga PengawasHIm 46 dari 71 Him Put.No.39/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.12.13.14.LS.16.17.18.19.20.21.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan RumahSakit Pratama Kab.
Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah SakitPratama Kab.
11 — 3
No 1048/Pdt.G/2019/PA.BlaMenimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus dibayar oleh Pemohonsebelum dilaksanakan sidang pengucapan
21 — 16
dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA Adl. tanggal 1 Oktober 2018, hal initelah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
92 — 69
III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;2) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis
III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;302) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis
SUNOTO Bin KARTO KARDIdisarankan untuk menghadap kepada SUNARYA selakusekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yang mengetahui benarprosedur pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial untukPerluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) Tahun Anggaran2012 ini.3 Bahwa oleh SUNARYA yang merupakan sekretaris TimTekhnis Kabupaten Blora yang sebenarnya telahmengetahui bahwa terdakwa Drs.
) Tahun Anggaran 2012tersebut.Dari uraian tersebut sudah nampak jelas bahwa sebenarnyaSUNARYA selaku sekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yangmempunyai tupoksi untuk melaksanakan program DanaBantuan Sosial untuk Perluasan Areal Tebu Rakyat(ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2012 menurut juklak sertajuknisnya sekaligus orang yang karena tugas pokok danfungsinya telah mengetahui bahwa terdakwa Drs.
SUNOTO binKARTO KARDI selaku Ketua APTRI207Kabupaten Blora sekaligus KetuaKelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon (fiktif)atas permintaan SUNARYA selakuSekretaris Tim Tekhnis KabupatenBlora pada tanggal 12 Maret 2012bertempat di kantorDintanbunnakikan Kabupaten telahmenandatangani Surat PerjanjianKerja Sama Pemanfaatan DanaBantuan Sosial untuk Perluasan ArealTebu Rakyat (Ektensifikasi) Nomor411.61/3191 tanggal 12 Maret 2012dan Rekapitulasi Rencana UsahaKelompok/Rencana Usaha (RUK)
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
136 — 13
Gema Cipta Utama dan CV.Bangun Jaya Persada dan berdasarkan hasil evaluasi koreksi aritmatik,evaluasi tekhnis, evaluasi evaluasi Harga klarifikasi dan negoisasitekhnis dan harga, dan evaluasi kualifikasi 2 (dua) peserta tersebut telahmemenuhi persyaratan dan selanjutnya melangkah ke tahap pembuktiankualifikasi terhadap ke 2 dua) peserta didapatkan kesimpulan CV.
Kukar tersebut telah melalui tahapan lelang secaraprosedural yang telah dikondisikan oleh saksi RACHMADIAN ELFANARIEF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);Bahwa setahu saksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.579.000.000, (dua miliyar lima ratus tujuh puluh sembilan jutarupiah) bendera CV.
Gema Cipta Utama dan CV.Bangun Jaya Persada dan berdasarkan hasil evaluasi koreksi aritmatik,evaluasi tekhnis, evaluasi evaluasi Harga klarifikasi dan negoisasi tekhnisdan harga, dan evaluasi kualifikasi 2 (dua) peserta tersebut telahmemenuhi persyaratan dan selanjutnya melangkah ke tahap pembuktiankualifikasi terhadap ke 2 dua) peserta didapatkan kesimpulan CV.
Spesifikasi tekhnis Barang/Jasa;h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dani.
ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
Terdakwa:
TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI
26 — 17
Manager Tekhnis PengujianProduk terapetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimenDra.
Manager Tekhnis PengujianProduk terapetik, narkotik, Kosmetik, obat tradisional dan produk komplimenDra.
103 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 106 K/Pid.Sus/2017Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukanproses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwadengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (seratus sembilan puluh tujuhjuta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yangmelaksanakan proyek tersebut adalah H.
Pattalasangmenyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dananggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBDP) Kabupaten Selayar Tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibitkayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukanproses pelelangan maka ditentukan
Terbanding/Tergugat I : Direksi P.T. Tenma Indonesia, Cibitung Factory
Terbanding/Tergugat II : Agus Saptari, dalam kedudukannya sebagai General Affair A. Manager pada P.T. Tenma Indonesia, Cibitung Factory
65 — 33
Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat memenuhiketentuanketentuan yang tercantum dalam surat perizinanataupun petunjuk/saran tekhnis yang diterbitkan oleh KantorDinas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KabupatenBekasi, dan untuk itu instansi tersebut akan menerbitkantegoran/peringatan;3. Adanya pembatalan surat perizinan dari instansiinstansipenerbit yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukanoleh Pihak Kedua;4.
Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat memenuhiketentuanketentuan yang tercantum dalam surat perizinanataupun petunjuk/saran tekhnis yang diterbitkan olehKantor Dinas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,Kabupaten Bekasi, dan untuk itu instansi tersebut akanmenerbitkan tegoran/peringatan;2.3. Adanya pembatalan surat perizinan dari instansiinstansipenerbit yang disebabkan oleh pelanggaran yangdilakukan oleh Pihak Kedua;2.4.
363 — 33
Perkebunan Kabupaten RokanHulu dan pada saat ini menjabat sebagai KepalaSeksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan ;e Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kepala SeksiPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan antara lainmelakukan pengawasan terhadap produksi,peredaran, pengendalian, pengolahan hasil hutandi Kabupaten Rokan Hulu ;e Bahwa selain jabatan Ahli selaku Kepala SeksiPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten RokanHulu, Ahli juga memiliki kualifikasi sebagaiPengawas Tenaga Tekhnis
Pengukuran KayuBulat Rimba Indonesia (WASGANISPKBR) danPengawas Tenaga Tekhnis Pengukuran KayuGergajian Rimba Indonesia (WASGANISPKGR) ;e Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayuadalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan ;e Bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan adalahproduk hasil pengolahan hasil hutan kayu yangdiolah menggunakan peralatan mekanis dan nonmekanis ;e Bahwa prosedur atau tata cara mendapatkan danmengangkut kayu olahan
63 — 2
jasa;Bahwa , Penggugat II dalam kegiatan City Sanition Summit ( CSS ) XI tahun 2011,bertindak selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor BadanPerencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Pemerintah Kota Probolinggoyang mempunyai tugas dan wewenang membantu tugas Penggugat dalam halpengadaan barang / jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga ( Rekanan ) sebagaicalon penyedia jasa;Bahwa , Penggugat III dalam kegiatan City Sanition Summit ( CSS ) XI tahun2011 bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Bahwa bertindak selaku penyelenggara adalah Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Kota Probolinggo dan untuk itu Kepala Bappeda dengan SuratKeputusannya tanggal 13 Januari 2011 Nomor 188.45/ 01/ KEP/ 425.201/ 2011 ,telah menunjuk menunjuk panitia pengadaan yaitu, Penggugat sebagai PejabatPembuat Komitmen, Penggugat II sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa danPenggugat III sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
20 — 12
., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Hal. 11 dari 13 Hal.
94 — 31
Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas
Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013; 6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.
Bdg3)4)5)Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2013 tanggal 30 Januari 2013;ENDANG MUKTI sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor: 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas
Karangsatria, Pengadaan inceneratorPuskesmas Cikarang, Pengadaan incenerator Puskesmas Tambun, PengadaanIncenerator Puskesmas Mekarmukti dan Pengadaan Incenerator PuskesmasCibarusah);BEBEN UMBARA, SAP selaku sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor: 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran
221 — 303
Data spesifikasi tekhnis peralatan.15.1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT. BINTANGANUGERAH CAHAYA ABADI yang berisi :1. Surat dukungan nomor : SO364jEMPPS /~Ivi/ AL Lv WV Lateui20102. Surat Jaminan Distributor nomor : SO365jEMPPSTjSMjXj2010 tanggal4 Oktober 20103. Surat Jaminan Intalasi Dan Traning nomor : SO366jEMPPSTjSMjxXj2010tanggal 4 Oktober 20104.
Data spesifikasi tekhnis peralatan12. Daftar populasi mesin13. Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 45 hari nomor$041 4jEMPPSTjSMjxj2010 tanggal 4 Oktober 2010.17.1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT. UNGGULKEMALA HUSADA yang berisi :1. Surat dukungan nomor : S0384/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 40ktober20102.
GUNARAMINDO PRTAMA, hal tersebut didasaridengan adanya laporan hasil evaluasi pelelangan yang dilakukan olehPanitia dimana dua perusahaan yang memenuhi persyaratanadministrasi, administrasi tekhnis harga dan kualifikasi, dan padatanggal 19 Oktober 2010 atas dasar itulah Saksi menandatanganipenetapan pemenang PT. DINAR RA YA MEGAH kemudian CalonPemenang Cadangan adalah PT.
DINAR RAYA MEGAH dan PT.GUNARAMINDOPRATAMA.Bahwa benar setelah dua perusahaan dinyatakan memenuhi administrasitekhnis, saksi melakukan evaluasi penilaian tekhnis dan harga, kemudiandidapati hasil PT.
Data spesifikasi tekhnis peralatan11. 1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT.BINTANG ANUGERAH CAHAYA ABADI yang berisi :1. Surat dukungan nomor : SO364jEMPPSTjSMjxj2010 tanggal4 Oktober 20102. Surat Jaminan Distributor nomor $0365/EMPPSTjSMjXj2010 tanggal 4 Oktober 20103. Surat Jaminan Intalasi Dan Traning nomor S0366jEMPPSTjSMjxXj2010 tanggal 4 Oktober 20104.
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
355 — 217
Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanah Merah Laok, yangtelah dibentuk dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan DesaHalaman 7 dari 54 halaman, Putusan Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.SBY.Tanah Merah Laok, melaksanakan tugasnya dengan mengacu padaPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Peratura Daerah Nomor: 1 Tahun 2015Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan BupatiBangkalan No. 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis PemilihanKepala Desa Pasal 14
Dari Pengumunan tersebut kemudian Penggugatmemberikan waktu selama 3 hari untuk melakukan masa sanggahkepada Bakal Calon Kepala Desa Tanah Merah Laok yang dinyatakantidak lolos atau masukan dari masyarakat dan masukan tersebutnantinya akan diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia Pemilihanselama 3 hari sejak berakhirnya Pengumuman sebagaimana diaturdalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Bangkalan No. 89tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemilinan Kepala Desa, namunhingga berahirnya Pengumuman
dan klarifikasi yang dilakukan olehPenggugat telan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4),Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang PetunjukTekhnis Pemilihan Kepala Desa dan apabila ada bakal calon KepalaDesa Tanah Merah Laok yang tidak puas dan menaruh curiga karenatidak lolos hal itu merupakan suatu hal yang wajar, akan tetaplPenggugat telah memberikan peluang sebagaimana ketentuan Pasal37 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun2021 Tentang Petunjuk Tekhnis
Petunjuk TekhnisPemilinan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun2020 Nomor 74/E;33.Bahwa, Objek sengeta Tata Usaha Negara (TUN) yang diterbitkanoleh Tergugat menyatakan Panitia Pemilihnan Kepala Desa TanahMerah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalandinyatakan bubar dan seluruh hasil dan tahapan pemilihan kepaladesa yang telah dilaksanakan dinyatakan batal jelas jelas sangatbertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati BangkalanNomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis
Terbanding/Terdakwa : YUSALMAN, SP
110 — 61
KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis
) lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;
- (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu
Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis
(Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab.Padang Pariaman No. 0O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.
Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis
O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanHalaman 50 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 04/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat PenataUsahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan
Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;2.9.107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 0O4/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu,Bendahara