Ditemukan 1477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt uppt uupo uuot
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya Tergugat 1.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2.Mustolih
848 — 1519
  • IlBahwa ini sejalan dengan klasifikasi atau tipe adalahPerseroan Terobuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yangdinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, yangberbunyi:Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atauPerseroan yang melakukan penawaran umum saham,sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangandi bidang pasar modal.Bahwa menurut pendapat Ridwan Khairandy dalambukunya yang berjudul Perseroan terbatas Doktrin,Peraturan Perundangundangan, dan yurisprudensi(Cetakan Kedua (Revisi), 2009 (Jakarta
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
92 — 8
  • Berdasarkan pasal 4 UUPT, setiap PT wajib menyelenggarakan perseroan berdasarkan prinsiptata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.Apabila ada permintaan audit maka langkah tersebut sudah benar.Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN SmnMengenai pertanggungjawaban tetap kembali kepada direksi masingmasing. Walaupun audit dilaksanakan tidak serta merta tanggung jawabberalih.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1014/B/PK/PJK/2016tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP.Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakiliWajib Pajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yangtermasuk pengurus adalah adalah orang yang nyatanyatamempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Penjelasan Pasal 32 ayat (4) memberikan penjelasan sebagaiberikut:Orang yang nyatanyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
526 — 268
  • Sebagaimana halini sejalan dengan doktrin Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudulHukum Perseroan Terbatas. 2013, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72 (BuktiT237) sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):Pemisahan dan perbedaan teradi, terhitung sejak Perseoan mendapatkeputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (MENHUK & HAM)yang digariskan Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007: Sejak tanggal pengesahan tersebut, Perseroan terpisah (separate) daripemegang saham, pendiri dan pengurus; Juga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
646 — 1061
  • belum terselesaikan diserahkan kepadaMenteri Keuangan dan kekayaan negara terkait dengan sita eksekusi HakTanggungan dan sita eksekusi lainnya dilakukan oleh PUPN;Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menggunakan UU Nomor 27 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai dasarhukum dalam dalildalil gugatannya dikarenakan pada saat pengurusanpiutang negara oleh BPPN UU PT belum ada dan pada angka 11 huruf a ParaPenggugat menggunakan UU PT bertalian atau berhubungan dengan UUPT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 722/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT ERA MARINASIA FORTUNE
2.PT PELAYARAN ERA INDOASIA FORTUNE
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN Persero PT PANN MULTI FINANCE
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
3.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
2.NOTARIS Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
339 — 241
  • Terlebih lagiPasal 135 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa:(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karenahukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerimaperalihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetapadaDengan demikian, Pemisahan (Spin Off) yang terjadi antara TERMOHON dan TERMOHON II terjadi tanpa harus melalui formalitas hukum apapun.Termasuk dalam hal ini, tanpa perlu diatur dalam PERJANJIAN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 423/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2017 — RINALDI NUR RAMLI Lawan 1.PT MODULAR ALKESINDO 2.AISHA SEAN JURNALIS 3.Ir. DIAN SUSILAWATI Msi 4.Dr. JOSE RIZAL JURNALIS 5.Ir. ACHMAD HANIEF M.M dan NOTARIS VIDHYA SHAH, SH
457 — 244
  • Justru karena terbatasnya pengetahuan PENGGUGAT dalammanagemen perusahaan yang TIDAK MENGERTI dan TIDAK MEMAHAMIapa saja peraturan dalam UUPT No 40/2007, khususnya tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk menyampaikan Laporan Keuanganyang audited selama 5 (lima) tahun menjabat Direktur Utama sejak 2011.Bahwa tujuan ditempatkannya TERGUGAT V di perusahaan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
136 — 53
  • Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) yang menyatakan sebagai berikut;6011.12.13.Pasal 1 angka 5 UU PTDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 98 ayat (1) UU PTDireksi mewakili Perseroan baik
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
155 — 30
  • Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuanPasal 118 ayat (2) UUPT;4.
    Dewan Komisarismengurus perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk mengurusPerseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebihanggotanya*, maka dalam hal ini juga jabatan Komisaris dapat bertindak sebagaidireksi atau direktur utama apabila semua berhalangan tetapi dalam hal iniperbuatan terdakwa Ir. H. Syafruddin S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding dapatdibebani pertanggungan jawab pidana atas perbuatan atauperilaku Suwir Laut yang telah melakukan tindak pidanaperpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP,UUPT dan KUHAP.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dapatdibebani pertanggungan jawab pidana atas perbuatan atauperilaku Suwir Laut yang telah melakukan tindak pidanaperpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah tidaktepat dan bertentangan dengan ketentuan UndangUndangKUP, UUPT dan KUHAP;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
128 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnyadireksi mempunyai kewenangan dan kapasitas di dalam Perseroan untukmenjalankan dan rnelaksanakan perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang dipandang tepat gunakelangsungan hidup perseroan, termasuk menyelenggarakan ProgramDana Pensiun demi kesejahteraan para karyawannya yang telahmemasuki usia pensiun (55 Tahun) serta menetapkan perhitungan ataspembayaran program Dana Pensiun tersebut ;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
104 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UndangUndang KUP, UUPT dan KUHAP;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
340 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberadaan Penggugat (APP International Finance Company BV)sebagai suatu subyek hukum yang sah menjadi pendukung hak dankewajiban hukum khususnya sebagai badan hukum yang berbentukPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlaku belum terpenuhi (vide Pasal 7 11 UndangUndang No.1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").b.
    UndangUndang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") adalah sangattidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti apapun juga.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
174 — 115
  • Bumi Jambi untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2014 dan LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN danKantor Akuntan Publik CHARLES & NURLENA (Bukti Terdakwa.19)Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUPT Direksi bertugas membuat laporantahunan perseroan, dan kemudian disampaikan kepada dewan komisaris untukditelaah dan setelah itu baru disampaikan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS).
    Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepadaRUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroanberakhir, sebagaimana di atur dalam;Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan harus memuat:1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhirtahun buku yanglampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporanperubahan ekuisitas dan catatan atas laporan keuangan tersebut.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahHalaman 86 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIGE ; Pemohon Kasasi II / TERDAKWA: PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
69 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Persero yangdalam pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakanbadan hukum. Dalam buku Prof. Subekti, S.H. yang berjudulPokokPokok Hukum Perdata pada hal. 21 dijelaskan antaralain, badan hukum merupakan subyek hukum layaknyaHal. 124 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/201673.74.perorangan yang dapat memiliki hakhak dan melakukanperbuatanperbuatan hukum layaknya manusia.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat: SULCHA PRIHASTI, SE. MM Tergugat: 1.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY 2.YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Turut Tergugat: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
289 — 99
  • yaitu mengorganisir ketentuan yang berlaku yang terkait denganoperasional perbankan misalnya melaksanakan ketentuan BankIndonesia dan OJK yang baru dan saksi tugasnya menyisir ketentuanperbankan misalnya terbit peraturan BI atau OJK atau atau PPATK untukdikaji; Bahwa tugas Divisi SDM adalah pemberdayaan SDM pada Bank BPDDIY antara lain mengadakan pelatinan, memberikan konseling; Bahwa bank BPD berbentuk badah hukum tahun 2013 namun tidakotomatis berubah karena masih memerlukan penyempurnaan terkait UUPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
61 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sistemkonstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal,mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan danmencegah kejahatan;Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan' berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UndangUndang KUP, UUPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 12-05-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, DK VS PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, DK
498 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tujuan untukmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidakbertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia;Bahwa nyatanya Turut Termohon telah melakukan aktivitas usahanyasejak didirikan di Indonesia dan perbuatan Turut Termohon yang tegastegas dalam Kontrak Konstruksi yang mengakui status APD yang didirikandan berada di bawah Undang Undang Republik Indonesia khususnyaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT