Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 22/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
297 — 86
  • Borneo Citra Persada Abadi tentang pembagian lahan;Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMD Bahwa yang tidak tumpang susun itu izin lokasinya sementara IUP nya PT.Borneo Citra Persada Abadi belum ada perubahan jadi ini tumpang tindih IUPbukan tumpang tindih lokasi karena tidak ada diktum menyebutkan izin lokasiitu misalnya sudah terbit dulu harus menyesuaikan izin lokasi maka kita anggaptumpang tindin seharusnya PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224 — 226
  • nomorSengketa Pajak : 005155.99/2019/PP, tanggal 27 Mei 2019 dan atasperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak,Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkaitSurat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET16/PP/WPJ.06/2016,tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan atas nama Kusno M (IncassuPenggugat) dinyatakan Batal Demi Hukum merupakan sengketa pajaksehingga masuk lingkup Pengadilan Pajak yang bertujuan pula untukmenghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA TAKALAR Nomor 15/Pdt.G/2012/PA Tkl.
Tanggal 29 Juli 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
92 — 51
  • mengajukan bukti TR 1 danTR 9.Menimbang, bahwa bukti TR 9 adalah fotokopi Sertifikat Hak MilikNomor 175 atas nama Sitti Hasniah binti Ribi, telah dicocokkan denganaslinya dan dinyatakan cocok, diberi meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, danbercap pos. dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi formilpengajuan bukti surat/tertulis dalam persidangan.Menimbang, bahwa majelis hakim pada saat meneliti bukti TR 9tersebut menemukan tumpang tindin
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 05-03-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN TEBO Nomor 106/Pid.Sus/2014/PN.Mrt
Tanggal 5 Maret 2015 — SARYONO Als NANO Bin SASTRA
332 — 37
  • membuat jalan itu, setahu saksi ahli operator alat berat itu ;Bahwa, alat berat tersebut membuat jalan produksi dengan panjang jalan yangdibuat sekitar 150 (saratus lima puluh) meter panjangnya ;30= Bahwa, di dalam bekerja alat berat tersebut tidak ada menumbangkan pohonyang dilindungi, karena disitu sudah menjadi kebun sawit ;Bahwa, menurut saksi ahli suatu hutan produksi bisa dimanfaatkan olehmasyarakat ;Bahwa, hutan produksi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika areal tersebuttidak tumpang tindin
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 17-02-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-07-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 61-K/PM.III-12/AL/II/2012
Tanggal 29 Mei 2012 — - Karyono, Kopka Mar NRP 60021
44 — 88
  • Keduanyasamasama samar, tumpang tindin dan tidak didukung dengan buktibukti.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 43/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 17 Mei 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
318 — 261
  • Bilyet Giro "MamiYenny" dimana Penggugat memiliki hutang kepada "Mami Yenny* yangkemudian Penggugat meminta Tergugat II atau Tergugat III untuk membayarhutang tersebut, yang kemudian Tergugat III menerbitkan bilyet giro yangkemudian diberikan kepada Penggugat untuk diberikan kepada krediturPenggugat, dan pada saat jatuh tempo Tergugat Ili mengganti dengan transfertunai dan bilyet giro yang sudah diberikan tidak dikembalikan oleh Penggugat.22.Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.4. adalah tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2834 K/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — ANTON SULEIMAN, DKK lawan PT BUDIDUTA AGROMAKMUR dan Para Ahli Waris PUTU EKA JAYA, DKK
259 — 503 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2834 K/Pdt/2017"bahwa benar dalam lahan tersebut ada yang tumpang tindin denganklaim masyarakat, oleh karena ada klaim dari masyarakat";Bahwa saksi M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : CHRISTIAN SOETIO
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
51 — 32
  • Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
342 — 201
  • dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT BAHAGIA AUDIO VIDEO VS HENDRAWAN SUBIANA, DK
94 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I/Pembanding I/Tergugat, sesuai denganketentuan Pasal 55 UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara,dengan pembuktian sebagai berikut : Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor65/G/2014/PTUNBDG, halaman 6, alinea 3 pada angka Romawi IV.Kepentingan Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan :Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugatdirugikan karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat secarafaktual di lapangan, tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-04-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Ir. SUKANDAR, dkk ; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
58 — 34
  • Karena adanya tumpang tindin kewenangan dalammempertanggung jawabkan hasil kerja yang telah dilimpahkan dalamjabatan sebelum SK dikeluarkan. Sebagai bukti Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adalah salahsatu kementerian yang paling rendah penyerapan anggaranya ;Terjadi saling Curiga antara Pejabat yang satu dengan yang lainnyayang berakibat tidak kondusifnya suasana kerja di lingkungankementerian Desa.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
ANTON SUGIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
MAHESH GAGANDAS LALMALANI
351 — 254
  • Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu terbit tanggal 07062001 Surat Ukur Nomor: 02/TL.IV/2000 tanggal 27072000 luas 20.000 m2atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalmalani padatanggal 2542016 (Vide Bukti T.1 = T.Il INV.3) yang terbit dari PutusanPengadilan Nomor: 297/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 28 September 2015 (Videbukti T.ll INV.2) unprosedural, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut kaburterutama dalam menguraikan dalildalil Objek Sengketa dan Posita Gugatansaling tumpeng tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 424/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUTOYO ARJO, SH
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
75 — 46
  • dinyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian petitumgugatan pada poin ke3 dapat dikabulkan, ..... dan seterusnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten,karena di dalam pertimbangan dihalaman 75 alinea ke3 dan ke5 yangpada pokoknya menyatakan bahwa antara tanah Terbanding/dahuluPenggugat dan Pembanding I/dahuklu Tergugat dan PembandingIl/dahulu Tergugat II tidak ada yang menginformasikan bahwa tanahtersebut terletak bersamaan atau saling tumpang tindin
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Ktg
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 59
  • Sehingga semakin jelas penyesatan serta keserakahan Penggugatdan Turut Tergugat V ingin menguasai objek sengketa.Bahwa sudah sangat jelas itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalampengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu walaupun belumdilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, dimana jelas gugatan yangdiajukan tidak jelas dan tumpang tindin mengenai batasbatas yangdiajukan serta ketidak jelasan dari objek sengketa.Bahwa semakin jelas itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi dalam gugatanyang diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — BUPATI KONAWE UTARA VS PT.ANEKA TAMBANG (Persero) TBK,
297 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Kendari, Nampak bahwa didalam objek sengketa tidak terdapatadanya wilayah Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat apa lagi dikatakantelah terjadi tumpang tindin antara wilayah Pertambangan Penggugat denganPT. Sriwijaya Raya.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 31-10-2017 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
246 — 218
  • Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstutusi telahmenjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55ayat (2) UndangUndang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahmengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diluar PengadilanAgama Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, denganpertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindariadanya tumpang tindin kewenangan mengadili, maka secarategasPutusanNomor : 145/Pdt.G
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
BUDI HARYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
Intervensi:
Soenar Alie Martono
321 — 242
  • perdata tidak terungkap C Desa 364 sebagai alas haksertipikat Hak Milik No 19/Desa Wringinputih berasal dari C Desa 188,alas hak kepemilikan Penggugat, hanya menyebut persil yang sama yakni110 D Ill luas 4250 M2.Dengan demikian antara tanah persil 110 dalam sertipikat denganpersil 110 milik Penggugat harus dipastikan terlebih dahulu secara perdataapakah merupakan obyek yang sama dan C Desa 364 berasal dari C Desa188 barulah bisa dinyatakan sertipikat hak milik no 19/Desa Wringinputihadalah tumpang tindin
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Tanah
Register : 16-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Bjb
Tanggal 25 Juni 2015 — EDDY WAN YEN Bin H. THAMRIN SADIK melawan RUSMANTO dkk
111 — 71
  • mantan RT. 10) tanggal 16 Agustus 2012, yangmenerangkan tidak akan bersedia memberikankesaksian/penandatangani sebagai saksi dalampembuatan berkas sporadic pemilik tanah / lahan atasnama Thamrin Sadik apabila status keadaan/tanahtersebut masih bermasalah / sengketa dengan adanyasegel adat pemilikan tanah atas nama atas nama :Sutedjo tahun 1995, Wadi tahun 1994, Mujito tahun1994, Siti Imroatun tahun 1994, Suyatno tahun 1992,Sukatno tahun 1992, Sri Poedji Astuti ImamSoetedjo tahun 1995, yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
289 — 240
  • SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 25 Februari 2020 — Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang menaungi Sekolah Ibnu Hajar Boarding School IHBS Melawan NGADIMAN
323 — 601
  • melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin
    dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut