No. 140 K/Pdt/19999. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan10.11.12.13.penyitaan atas obyek sengketa telah sesuai ketentuan undangundangsudah seharusnya ditolak.Bahwa patut dipertimbangkan bahwa kalaupun Pemohon Kasasi pada saatini tidak dapat menguasai asli sertifikat dan tidak dapat mengikat tanahsengketa dengan hipotik hal tersebut terbukti akibat perobuatan yangdilandasi itikad buruk Sdr.

Akta.Pid/202O/PN Mdn tanggal 29 September 2020 dan telah diberitahukan serta diserahkan 1(satu) set memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan juga tidakmengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telahmenyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) NomorW2.UI/19999

Bahwa Tergugat dalam menerbitkansertifikat atas tanah a quo, adalah tidakmelanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dansudah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku yaituPeraturan Menteri Negara Agraria /Kepala badan Pertanahan Nasional No.15159 tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan jo.No. 3 Tahun 19999 tentang PelimpahanKeewenangan Pemebrian danPembatalan Keputusan Pemberian HakAtas Negara;6 Bahwa untuk Hak pakai

tersebut adalah :Sebelah Utara Tanah TRISNOSebelah Timur Tanah SINWATSebelah Selatan Tanah UN CANGSebelah Barat Jalan Raya Parung BogorMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Tergugat Il telahmembantahnya dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat danTergugat Il tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objeksengketa a quo karena tanah a quo adalah merupakan milik para Tergugatberdasarkan kesepakatan musyawarah dari para ahli waris almarhum Oen KaYong yang dilaksanakan pada tanggal 24 februari 19999

a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan padapokoknya bahwa Penggugat sebagai pihak yang sah terhadap kepemilikantanah objek sengketa dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dan Tergugat Il telah membantahnya dan mendalilkan bahwaTergugat adalah pihak yang sah terhadap kepemilikan tanah objek sengketadalam perkara a quo kesepakatan musyawarah dari para ahli waris almarhumOen Ka Yong yang dilaksanakan pada tanggal 24 februari 19999

MSi;Bahwa saksi adalah sebagai notaris dan PPAT sejak tahun 2000 sampaisekarang berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI NomorC17U.HT.03.01 tahun 19999 dan berdasarkan surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasioanal Nomor: 2IX2001 tentang pengangkatan 31orang PPAT TANGGAL 18 Januari 2001;Bahwa kejadian penipuan /penggelapan tersebut terjadi pada hari Senintanggal 12 April 2004 jam 10.00 Wib di kantor saksi yang beralamat di JalanRaya Bligo No S3 Kec Candi Kab Sidoarjo;Bahwa saksi kenal dengan

tersebut merupakan bukti yangsempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR danPasal 1925 KUH Perd;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Penggugat dan memberiketerangan dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dandisumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam Pasal 144 (1), Pasal 145 (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Penggugat mengenaikeadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 19999

TambahanBerita Negara RI tanggal 19999/51995 Nomor 40 dan Akta Pendiriannyatelah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hariRabu, tanggal 6 Desember 1989 dibawah Nomor 1011.Bahwa, adapun susunan para pemegang saham PT Natatek Corporationpada saat didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 2 Maret 1989 yangdibuat dihadapan Masri Husen, SH Notaris di Bandung adalah sebagaiberikut:e Sukun Natawijaya, pemilik 50 lembar saham; Aan Natawijaya, pemilik 50 lembar saham; Een Natawijaya

Graha Indah tanggal 11 Januari 19999 atas nama YatiSuryati dengan cara dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Sita Jaminan atastanah dan/ atau bangunan yang terletak di Perum Graha Indah Blok C1/ 03RT.7, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapandengan alas hak SHM No. 10467

NETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama:

• SENO SAPUTRA, lahir di Bogor, tanggal 22 Maret 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.19999

tetapi UndangUndang PerlindunganKonsumen ( Undang Undang No.8 Tahun 1999) sama sekali tidak mengatutrmekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam Undang Undang No.30 Tahun1999 melainkan membuat aturan tersendiri yang relatif berbeda dengan arbitraseyang telah ditentukan dalam UndangUndang No.30 Tahun 1999;Menimbang, bahwa terhadap keberatan putusan arbitrase BPSK dapatdiajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimanadiatur dalam Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 19999

bertanggal 10 Nopember 2020tidak beralasan hukum sehingga majelis hakim menguatkan putusan majelis BPSKKota Medan nomor 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020 yangdimohonkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan keberatan dari Penggugatditolak dengan menguatkan putusan BPSK Kota Medan tersebut, maka kepadaPemohon Keberatan semula sebagai Penggugat dihukum membayar biaya perkara inisejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat UndangUndang Nomor 8 Tahun 19999

Xxx tertanggal20 September 19999 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud.3. Bahwa benar, setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGATbertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Kelapa Gading +/selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di BabakanFakultasBogor, kemudian pindah kealamat kontrakan di Johar BaruJakarta Pusat, selanjutnya pindah ke kediaman pribadi yang tersebut diatassampai sekarang.

PUTUSANNomor : 469/Pid.Sus/2017/PN.Sda.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESPengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanHENGKI PURNOMO BIN SABAR ;Sidoarjo ;23 Tahun / 5 Nopember 19999 ;Laki laki ;Indonesia ;Dusun Wates RT

HARYANTO;4 Kartu. kredit Nomor 4567 9803 19999 5007 an. DEDYKOESWORO)> 222222 nn nnn nn nen ence nese eens L. KARTU KREDIT STANDARD CHARTERED1 Kartu Kredit Nomor 5149 3420 8124 0357 an. EDI SLAMET;2 Kartu Kredit Nomor 5443 0400 1560 4085 an. EDI SLAMET;3 Kartu Kredit Nomor 4511 9700 0397 2526 an. PAULUS AGUSRACHMAT; nnn none n ee4 Kartu Kredit Nomor 4511 9700 0100 3993 an. YULIAWATHY SANDRA M. KARTU KREDIT BANK BUKOPIN:1 Kartu Kredit Nomor 4211 6701 5368 4003 an.

HARYANTO:;4 Kartu. kredit Nomor 4567 9803 19999 5007 an. DEDYKOESWORO. L. KARTU KREDIT STANDARD CHARTERED1. Kartu Kredit Nomor 5149 3420 8124 0357 an. EDI SLAMET;2. Kartu Kredit Nomor 5443 0400 1560 4085 an. EDI SLAMET;3. Kartu Kredit Nomor 4511 9700 0397 2526 an. PAULUS AGUSRACHMAT,;, 2222 nnn nnn ncn cence cence ne nce nccnee4. Kartu Kredit Nomor 4511 9700 0100 3993 an. YULIAWATHY SANDRA M. KARTU KREDIT BANK BUKOPIN:1 Kartu Kredit Nomor 4211 6701 5368 4003 an.

Kartu kredit Nomor 4567 9803 19999 5007 an. DEDY KOESWORO; L. KARTU KREDIT STANDARD CHARTERED1. Kartu Kredit Nomor 5149 3420 8124 0357 an. EDI SLAMET;2. Kartu Kredit Nomor 5443 0400 1560 4085 an. EDI SLAMET;3. Kartu Kredit Nomor 4511 9700 0397 2526 an. PAULUS AGUSRACHMAT,;; 2222 nnn n nnn n nnn nnn nnn nese ne nese4. Kartu Kredit Nomor 4511 9700 0100 3993 an. YULIAWATHY SANDRA M. KARTU KREDIT BANK BUKOPIN:1. Kartu Kredit Nomor 4211 6701 5368 4003 an. EDISLAMET;2.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalahPemilik atas sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanahbersertifikat hak Milik No. 234/ Mugasari, Kelurahan Mugasari,Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Seluas 613 m2, yangdiuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 8 Januari 19999 No. 83/Mugasari/1998, atas nama Penggugat dengan mendasari Akta Jual BeliNo. 108/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh dan dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah Indah Indriyani, S.H., PPAT di

Nama : SAKSI , umur 70tahun, agama Islam, pekerjaanburuh, tempat kediaman diKABUPATENPURBALINGGA :Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalahPembantu Rumah Tangga Termohon sejak anak 1 sampai sekarangselama 10 tahun ; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padaTARUN 19999 jaeHee= meena ere teniaBahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersamaberpindahpindah, pertama di rumah orang tua Termohon kemudianpindah di rumah bersama di desa Munjul dan setelah rumah

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara keliru dalam pertimbangan hukumnyahalaman 18 titik (8) dalam memahami Pasal 7 huruf ( c ) dan halaman 19 titik(2) tentang Pasal 7 huruf (bo) UU No.8 Tahun 19999 Tentang PerlindunganKonsumen, sehingga harus dibatalkan, sebab Perjanjian Kredit tersebut,seluruh modal kerja telah dicairkan oleh Termohon Keberatan, sehinggaTermohon Keberatan sama sekali tidak ada yang dirugikan, dan PemohonKeberatan tidak ada diskriminatif, sebab dengan adanya Perjanjian Kredit,Pemohon Keberatan

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara keliru dalam pertimbangan hukumnyahalaman 18 titik (8) dalam memahami Pasal 7 huruf ( c ) dan halaman 19 titik(2) tentang Pasal 7 huruf (ob) UU No.8 Tahun 19999 Tentang PerlindunganKonsumen, sehingga harus dibatalkan, sebab Perjanjian Kredit tersebut,seluruh modal kerja telah dicairkan oleh Termohon Keberatan, sehinggaTermohon Keberatan sama sekali tidak ada yang dirugikan, dan PemohonKeberatan tidak ada diskriminatif, sebab dengan adanya Perjanjian Kredit,Pemohon Keberatan

Unsur Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan panganMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangansaksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukandipersidangan, yang dimaksud dengan bahan yang dilarang adalah formalin yaituberdasarkan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentangPangan, selain itu juga berdasarkan Permen Kesehatan Republik Indonesia No: 1168/MENKES/PER/X/19999 tentang bahan makanan yang menyatakan bahwa formalinmerupakan

Menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan yang dilarang adalah Boraks yaituberdasarkan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan,selain itu juga berdasarkan Permen Kesehatan Republik Indonesia No : 1168/MENKES/PER/X/19999 tentang bahan makanan yang menyatakan bahwa boraks merupakan bahan tambahanpangan yang dilarang digunakan di dalam bahan makanan, dan juga berdasarkan keteranganahli UJI SUKMAWATI, S. Si.

kepastian hukum;Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan keberatan atas pertimbanganMajelis BPSK Kota Bandung pada halaman 12 alinea kelima yang padapokoknya menyatakan:"Menimbang bahwa perjanjian tersebut bukan bentuk penyataankehendak yang sebenar dan senyatanya antara Penggugat denganTergugat, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa PerjanjianPembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat telahbertentangan dengan azas kepastian hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 19999