Ditemukan 1877 data
261 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.649.200.575.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 111.240.357.003 Kredit Pajak Rp 111.240.357.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86161/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : RACHMAT EKA SEJARI. SH
Terbanding/Penuntut Umum I : NADRAH NASIR, S.H, M.H
28 — 18
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrangtersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4Januari 2020 dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17Januari 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang sesuai AktaPermintaan Banding masingmasing Nomor 4/Banding1/Akta Pid.Sus./2019/PNPin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara
Putusan No 125/ PID.Sus/2020/ PT MKSFebruari 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas pemberitahuan permintaanbanding masingmasing Nomor 227/ Pid.Sus/2019/PN Pin;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Februari 2020 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Februari2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Banding1/ Akta Pid.Sus/2020/PN Pin dan memori banding tersebut telah diberitahukandan
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima Banding PemohonBanding, serta menetapkan kembali atas Kelebihan PPN Masa PajakJanuari 2009 menjadi sebagai berikut: Jumlah ( Rupiah) hic: Ketsrangan Menurut Pemohon Banding1. DPP PPN yang harus dipungut sendiri 13.924.571.5552. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1.392.457.1703. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (2.719.090.386)4. PPN yang kurang/(lebih) di bayar (1.326.633.216)5.
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak 6.044.911.780,002 PPh Pasal 15 yang terutang 139.105.998,003 Kredit Pajak 139.105.998,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86154/PP/M.IIIA/13/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
183 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.279.387.553,002 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 112.814.713,003 Kredit Pajak Rp 112.814.713,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus Rp 7dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86150/PP/M.IIIA/13/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
101 — 18
Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CulNomor: KEP433/WBC.06/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP001352/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tangFebruari 2012; Menurut Majelis :bahwa sesuai peraturan perundanganundangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa bandilakukan setelah pemenuhan atas pemeriksaan ketentuanketentuan formal sebagai berikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding1
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mralan Pemohon Banding1 Peredaran Usaha 5.734.897.5192 Harga Pokok Penjualan 3.182.572.004 Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 514/B/PK/Pjk/2018 3 Laba Bruto (12) 2.552.325.5154 Biaya Usaha 3.685.928.8165 Penghasilan Neto (34) (1.133.603.301)Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa. Penghasilan dari Luar Usaha (588.756.257)b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas 0c. Penghasilan Sehubungan Pekerjaan 0d. Lainlain 06 e. Jumlah (at+tb+c+d) (588.756.257)7 Fasilitas Pengurangan 0Penyesuaian Fiskala.
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1. Dasar Pengenaan Pajak Rp8.574.622.238,002. PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 105.889.326,003. Kredit Pajak Rp 105.889.326,004. Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp5. Sanksi Administrasi Rp6.
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp9.289.579.837,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 111.516.575,003 Kredit Pajak Rp 111.516.575,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86249/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Menarut .Pemohon Banding1. Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang harus dipungut sendiri 23.021.253.989Penyerahan yang tidak dipungut 178.413.234.7582. Penghitungan PPN Kurang Bayar:PBajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 2.302.125.399a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 109.591.842.769b. Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) 109.591.842.769d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (107.289.717.370)3.
105 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.174.194.175,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 74.141.850,003 Kredit Pajak Rp 74.141.850,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86255/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 921B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 adalahsebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.464.317.711PPh 23/26 Final Terutang Rp 31.847.561Kredit Pajak Rp 31.847.561PPh Kurang Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Bunga Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding1) Berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Pemohon Banding1. Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang harus dipungut sendiri 4.757.802.552Penyerahan yang tidak dipungut 174.382.050.8762. Penghitungan PPN Kurang Bayer:Bajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 475.780.257a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 120.574.067.784b. Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) 120.574.067.784d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (120.098.287.527)3.
Terbanding/Penggugat : THIERRY R. VAN MECKEREN
47 — 24
., SHSUTOTO HADI, SH.M.Hum Panitera PenggantiI MADE JARDA, SH Perincian biaya perkara banding1. Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,2. Materai putusan akhir Rp. 6.000,> Lepes Rp. 5.000,4. Pemberkasan Rp. 134.000.Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)OEE.
266 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp3.744.529.451,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 45.002.762,003 Kredit Pajak Rp 45.002.762,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86262/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp3.544.201.601,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 42.587.250,003 Kredit Pajak Rp 42.587.250,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86258/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: N MenurutPenjelasan Pemohon0 .Banding1 Peredaran usaha 34.823.211,002 Harga pokok penjualan 30.150.056,003 Laba bruto 4.673.155,004 Biaya usaha 5.967.963 ,005 Penghasilan bersih dalam negeri 1.294.808,006 Penghasilan dalam negeri lainnya: 686.662,007 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan 0neto8 Penyesuaian fiskal 365.132,629 Penghasilan neto luar negeri 010 Jumlah penghasilan neto 1LE1G
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2924 B/PK/Pjk/2018Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah perhitungan PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2011 seharusnya adalahsebagai berikut: (dalam Rp)Uraian Pemohon Banding1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak: 3.764.056.7052. PPh Pasal 21 yang terutang 42.344.9693. Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah 0b. Setoran masa 42.344 .969c. STP (pokok kurang bayar) 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... 0e. Lainlain 0f.
57 — 9
Perincian biaya banding1. Redaksi putusan 2. Materai3. Pemberkasan Rp. 5.000,Jumlah Rp. 6.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000, Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinyaPanitera Pengadilan Tinggi SurabayaH. JOKO SABAR. S$, SH.NIP : 19520713 197603 1 003..
106 — 20
2013, tentang Penetapan atas Keberatanterhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP021726/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 4 November 2012;bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP690/KPU.01/2013 tanggal 31 Januari 2013, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) NomorSPTNP021726/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 4 November 2012;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding1