Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YESa. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan ataspenyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajibpelayanan dasar, urusSan wajib non pelayanan dasar dan urusanpilihan) sesuai UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yangmeliputi: reviu; monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

padaInspektorat Daerah:a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan ataspenyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajibpelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusanpilihan) sesuai UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yangmeliputi: reviu; monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

akuntabilitaspenerimaan Negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran Negara/daerah sertapembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang selurh atau sebagiankeuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasukbadan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuanganatau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sertaakuntabilitas keuangan negara/daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka mempercepatpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yangsalah satu tugas BPKP adalah melakukan audit tujuan tertentu terhadapprogramprogram strategis nasional yang mendapat perhatian publik danmenjadi isu terkini. Bahwa programprogram strategis nasional yangHalaman 134 dari 172 halaman.

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.> Pasal 49 menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satuaparat pengawasan intern pemerintah dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigative.2.

pengertian pelaksanaanpekerjaan secara swakelola adalah kegiatan yang perencanaan,pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah; Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut, maka dalamhal kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola, makatanggung jawabnya ada pada penerima SKyang harus melaksanakan; Bahwa Surat Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara adalahmerupakan norma hukum; Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP

Sidimpuan) tahun 2008 dan 2009 Pada DinasPemuda, Olahraga dan Pariwisata KotaPadangsidimpuan.Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Akuntansi danAuditing.Bahwa ahli telah mengikuti pendidikan dan pelatihanyang berhubungan dengan keahlian ahli antara lainPendidikan dan pelatinan Pemeriksaan Operasional,Diklat Pengendali Teknis Pusdiklatwas BPKP di CiawiBogor tahun 2006, Diklat Penyidikan di Pusdiklatwas diCiawi Bogor tahun 2005, Diklat Pengadaan Barang danjasa Pemerintah di Medan tahun 2009, Diklat SPIP

padaInspektorat Daerah:a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuaiUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

padaInspektorat Daerah:a.dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuaiUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya dalam Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008disebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah, dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

A 2019;10. 1 Exemplar Realisasi anggaran hibah;11. 1 Exemplar Evaluasi pelaksaan anggaran tahapan pemilihan serentak TA 2020;12. 6 Exemplar Rencana kebutuhan biaya RKB;13. 1 Bundel SK dan Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja;14. 1 Map SPIP;15. 1 Map System Pengendalian Interen Pemerintah;16. 46 Bundel Dokumen Pengadaan Langsung;17. 1 Bundel Dokumen Pengadaan Tender;18. 1 Bundel Rapat pleno Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.> Pasal 49 menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah dan salah satu dari pengawasanHal 163 dari 188 Putusan Nomor 29/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.intern itu termasuk audit investigative.2,.

Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuaiHalaman 186 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@yUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

padaInspektorat Daerah:a.dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesualUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Nomor Sertifikat: SERT1310/SPIP/DL/4/2013.Tahun 2014 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif.Nomor Sertifikat: SERT0674/DL/4/201 4.Tahun 2014 Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas AparatPenegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.Nomor Sertifikat: KS14060092.. Tahun 2015 Mengikuti Pendidikan dan Pelatinan Audit Forensik.Nomor Sertifikat: SERT0653/DL/4/2015.. Tahun 2015 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fraud ControlPlan (FCP).

keahlian dibidang akuntansi dan auditing PNS / auditorpada BPKP), Khatolik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik dan membenarkanpendapat ahli sebagaimana diterangkan dalam BAP AHLI tanggal 11Nopember 2016;Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli sebagai Auditor pada Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat,tahun 2015 sd sekarang;Adapun pelatihan yang pernah diikuti adalah :Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

D24.956 d Sertifikat Auditor Ahli Anggota Tim e Sertifikat Auditor Ahli Ketua Tim, Sertifikat Diklat Pemeriksaan Operasional (Management Audit) g Sertifikat Diklat Audit Investigasi h Sertifikat Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bahwa Keahlian yang ahli sampaikan dalam BAP ini merupakan keahlian di bidang Akuntansidan auditing 2272292222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa ahli pernah memberikan keterangan dalam beberapa perkara Tindak Pidana Korupsisebagai berikut :a Perkara Dugaan

nomor 3471/LS-BJ/2015 tanggal 11/09/2015;

3461/LSBJ/2015 tanggal 11/09/2015;159.SP2D untuk pembayaran belanja honor pns kegiatan pengawasan kasus ( 2Obrik ) dengan nomor 3471/LSBJ/2015 tanggal 11/09/2015;160.SP2D untuk pembayaran belanja honor pns kegiatan pengawasan kasus ( 4Obrik ) dengan nomor 4040/LSBJ/2015 tanggal 12/10/2015;161.SP2D untuk pembayaran belanja honor pns kegiatan pengawasan reguler ( 24Obrik ) dengan nomor 4041/LSBJ/2015 tanggal 12/10/2015;162.SP2D untuk pembayaran belanja honorarium tim satgas pelaksanaimplementasi spip

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) masingmasing Tahun Anggaran.Bahwa Saksi pada tahun 2011 Inspektur Pembantu Wilayah 3 dan pada tahun2016 sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 2 ;Bahwa Tugas Inspektur Pembantu Wilayahn adalah Pengusulan programpengawasan di wilayanh adalah Pengkoordinasian pelaksana pengawasanPengawasan' terhadap penyelenggara pemerintah daerah Pelaksanapemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap tugas pengawasanPemberian bimbingan teknis SPIP

A 2019;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan perludilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.8 Tim Teknis Kabupaten/kota melakukan pengendalian dan review atas kinerja pelaksanaankegiatan yang dilaksanakan petani/P3A/GP3A sehingga pelaksanaan kegiatan dapatmencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, ekonomis

A 2019;

keahlian dibidang akuntansi dan auditing PNS /auditor pada BPKP), Khatolik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut :Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik dan membenarkanpendapat ahli sebagaimana diterangkan dalam BAP AHLI tanggal 11Nopember 2016;Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli sebagai Auditor pada Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat,tahun 2015 sd sekarang;Adapun pelatihan yang pernah diikuti adalah :Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit Mobil PemadamKebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas Pendapatandan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014, sertaSurat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor:S0486/PW01/5/2017 dan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor: ST0116/PW01/5/2017 tanggal 13Maret 2017 perihal Perpanjangan Penugasan Audit.Bahwa benar sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP