Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 15-03-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 1 April 2013 — LUNDJI DAMU NAMU Alias UMBU NAI KAHORA,CS
94 — 40
  • atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 30-07-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2015 — dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO Ir. SRI NURYANI,dkk
87 — 14
  • kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — PT TIMAH (Persero) Tbk., DK VS PT SUMBER CAHAYA HASIL GEMILANG (“SCHG”), DK
81 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik
    (KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2019 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 280/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat: HANDOYO SANTOSO Tergugat: PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2.PT. BANK CENTRAL ASIAN. TBK
329 — 102
  • tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
92 — 41
  • Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — MARDI SISWOYO SUMARJO, DKK VS BUPATI KABUPATEN KULON PROGO;
257 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 16-04-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 14
  • Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.
Pengadilan PN TUAL Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN TUAL Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tul
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
UCU TAMHER
Tergugat:
1.SAFARUDIN AZABI
2.FATMAH AZABI
3.SAWAWI
4.ARYANI AZABI
5.HATTA AZABI
6.TANTI AZABI
7.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Maluku Tenggara
8.SEGENAP AHLI WARIS DARI (ALM) ZABI
9.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN MALUKU Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
189 — 83
  • pekarangan dan rumah tinggal yang berasaldari orang tuanya yang dengan demikian jika objek dan rumah adalahberasal dari orang tuanya maka objek tersebut adalah merupakanobjek warisan bukan hak mmilik peribadi Penggugat, dilain Pihakpenggugat berdalil objek sengketa adalah merupakan pemberianorang tua kepada Penggugat sendiri dengan mengesampingkan hak hak waris dari saudara lainnya sehingga adalah sesuatu yang tidakmungkin dan tidak jelas uraiannya dan Dalil Gugatan penggugattersebut sangatlah tumpang tindin
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Plg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
Drs. Sutopo Sjahudin
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH.
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang cq. Dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Veteran
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
67 — 16
  • No. 1655K/PDT/2019 telah berkekuatan hukumHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN.PIgtetap, apabila perkara a quo tetap dilakukan pemeriksaan maka adapotensi terjadinya tumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini.Maka demi tertibnya hukum acara di Pengadilan, sudah sepatutnya dansepantasnyalah apabila Gugatan Para Penggugat a quo ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih memilikihubungan dengan perkara Nomor : 111/Pdt.Plw/2018/PN.Plg
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN.Lmj
Tanggal 21 Desember 2015 — - LAM CHONG SAN (Penggugat - I) - PERUM PERHUTANI UNIT- II JAWA TIMUR CQ. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PROBOLINGGO CQ. SUB KESATUAN PEMANGKU HUTAN (SKPH) LUMAJANG CQ. BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) PASIRIAN (TERGUGAT - I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Cq. KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG (TERGUGAT - II)
61 — 28
  • Menetapkan Tergugat maupun Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena menutupnutupi dan tidak menyampaikan faktafakta yang sebenarnya kepada Tim Jaksa Penyidik pada KejaksaanTinggi Jawa Timur tentang tumpang tindin hak penguasaan antaraTergugat dengan pihak lain, sehingga merugikan hak pembelaanPenggugat sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 2015 nomor :134/0.5/Fd.1 /02/ 2015 dan 135/0.5 / Fd.1 / 02/2015;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. SURYABUMI TUNGGAL PERKASA VS MENTERI KEHUTANAN RI (SEKRANG MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI);
116 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 46 P/HUM/2016negara bebas, sebagian telah dikuasai olen masyarakat dan telahdiberikan ganti rugi berdasarkan SPT/SPPHAT yang diterbitkan ditingkat Tapak;Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJtanggal 22 Mei 1984, Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat diperintahkan untuk mengintruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpaiizin membuka tanah tersebut tumpang tindin
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2017 — MERINA ROSANTY (penggugat) melawan 1. KOESDJAJA Bin KOESRANTO 2. RADEN MUHAMMAD KUDEK 3. Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat) melawan RADEN MAHMUD (Penggugat INTERVENSI )
183 — 304
  • juru ukurZULFAHMI dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi dengan nomorPeta Pendaftaran : 48.130.174018 untuk penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor : 16167( asli ada pada Tergugat Ill ), yang telah diberi materai cukupdan sesuai dengan copynya dan bukti surat tersebut diberi tanda T.I danT.ll 10;Fotocopy hasil pemeriksaan dari penyidik POLDA Jambi NomorB/21/IV/2016/Ditreskrimum yang diukur oleh Sodikin tertanggal 19 April2016 ditemukan fakta bahwa tanah Tergugat masuk ke dalamsertifikat/tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Darliaty Dkk.
2.Darliaty
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
Sugeng Riyadi
268 — 120
  • 21 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut, semestinya Peradilan Tata Usaha Negaratidak menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sampaldengan adanya Putusan dari Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwapenyelesaian sepenuhnya sengketa ini oleh peradilan perdata dalam lingkupperadilan umum bertujuan pula untuk menghindari putusan pengadilan yangtumpang tindin
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 5/PDT.G/2016/PN Rkb
Tanggal 2 Maret 2017 — -Penggugat: -.H. ARMIAN -H. SARDI -NY. NITI -.NY. SAINAH -.RASID -.UDING -UCU SUHARDI -SUHALI -NY. ARIAH -RASUDIN -NY. RUMANAH -H. SUHERMAN -.H. JUNED -NY. IYOT -JARUN -.ABAH KIMAN -H. AMIR -BANDANIZI -SARBANI -.JUMRI -ABU HASBULLAH -TOTON FATHONI Tergugat: -TB. M. THOLIB -H. ENDANG WARYO -WADING -NY. AWIYAH -DENI HERDIYANA -SUTA MADROJI -Hj. ETI NURHAYATI -DEDE WAWAN -UJANG HADILAJID . S.IP Turut Tergugat: -Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementrian Agraria Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia Provinsi Banten, Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak -Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Banten, Cq Bupati Lebak, Cq Camat Wanasalam Cq Kepala Desa Muara
48 — 7
  • Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yang terletak diMuara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak antara sertifikatsertifikata.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
HO, HARIATY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
PT.Salim Maju Lestari
201 — 136
  • Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo karena adanyaproses penerbitan SHGB Nomor 00112, Tanggal 14 Maret 2018 AtasNama PT SALIM MAJU LESTARI yang tumpang tindih, hal ini tidakHalaman 28 Putusan Perkara Nomor : 16/G/2018/PTUN.BJM.benar karena tidak ada tumpang tindin dalam penerbitan SHGB Nomor00112, Tanggal 14 Maret 2018 Atas Nama PT SALIM MAJU LESTARI;2.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
303 — 300
  • Sertifikat ganda/tumpang tindih, sertifikat yang menguraikan satu bidangtanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnyasaling tumpang tindin seluruh atau sebahagiannya.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 226/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Siti Saadah,
Terbanding/Penggugat II : Handjoko Sastra.Liauw Tek Han
Terbanding/Penggugat III : Tjoannoto.Liauw Tek Tjoan
Terbanding/Penggugat I : Ibu Lily Sastra.Giok Lie,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agus Suharto,
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. Asep Dedi Hamdani Cq. Erik Noviansyah, Dion Noviansyah, Ranti Miranti, dan Bia Subagja
Turut Terbanding/Tergugat V : Rika Mustika,
Turut Terbanding/Tergugat III : Alm. Neneng Yeti Hamdani Cq. Tia Deriantina
69 — 43
  • permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Bogor untuk diadakan suatu pertemuan guna membahaspermasalahan sengketa tumpang tindih batasbatas tanah milik ParaTergugat Konvensi dengan tanah Para Penggugat Konvensi, dankemudian pada tanggal 10 Oktober pertemuan dimaksud digelar di KantorKantor Pertanahan Kota Bogor;Bahwa, berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor:2459/002 3271,100/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dilaksanakanmediasi sebagai tindak lanjut permohonan mediasi tumpang tindin
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
112 — 30
  • danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
Pemerintah Desa Teloyo
Tergugat:
1.YANTO
2.YANTI
3.YATMI
4.PARLAN
5.PARDI
6.SURATNO
7.SLAMET SISWOSUHARJO
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
2.SUPARMI
3.INDARTININGSIH
4.ENDANGSIH MULYANI
5.EXAN
6.DAHLAN SARTONO
7.MUHAMMAD SAFARUDIN
8.SUNGKONO
9.SRI SUKINI
10.SUJARMI
11.SUMILAH
12.SRI SUMARNO
13.UMI DARYANI
14.V. SRI HARYANTI. S. BUDI UTAMI
15.SRI YATI
16.SUMINI
17.NURUL FARITA
18.Drs. SUWARSO
19.SURATI
20.WIDODO
21.ROEHANA SUKANDAH
22.SUYADI
23.SRI SUDARMI
24.PURWANTO
25.ROEHANA SUKANDAH
26.ENDAH SUBEKTI
27.KISMO SUMARTO AL KEMI
28.SITI MARIYATUN KHASANAH
29.ANDY PURNOMO
145 — 15
  • Kalimatyang tertulis tunduk dan patuh yang tidak bersifat menghukumbertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu mengosongkan danmenyerahkan yang merupakan putusan condemnatoir, sehingga hal inimenjadi tumpeng tindin tanpa arah, padahal petitum untuk TurutTergugat dan Tergugat harus berbeda; Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antaraposita dan petitum bahkan terjadi kontradiksi, maka isi dari gugatanpenggugat menjadi tidak jelas dan kabur;2.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-03-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
MELIANUS TOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
141 — 58
  • Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin